... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Soal Perpanjangan Izin, Kemendagri Sebut Ada 5 Syarat yang Belum Dipenuhi FPI

Foto: Logo FPI

KIBLAT.NET, Jakarta – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo mengatakan bahwa Front Pembela Islam (FPI) belum memenuhi lima syarat untuk perpanjangan Ormas.

“Memang ada administrasi yang dibutuhkan yang kurang, ada lima lagi yang harus dilengkapi,” katanya seperti dilansir dari situs Kemendagri.go.id pada Kamis (01/08/2019).

Ia memaparkan, syarat pertama yang belum terpenuhi adalah surat permohonan belum diberi nomor dan perihal surat, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;

“Kedua, anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga belum memuat mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal dan dokumen belum ditandatangani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan,” ucapnya.

Ketiga, kata dia, surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kegiatan bermaterai. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dan Lampiran huruf C Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

Keempat, surat pernyataan belum menyatakan bahwa nama, lambang bendera, simbol, atribut belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik pemerintah. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;

BACA JUGA  Dituding Berpaham Radikal, Seorang Mahasiswa IAIN Kendari Dikeluarkan

“Dan yang kelima, rekomendasi Kementerian Agama. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan,” pungkasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Sumber: Kemendagri.go.id

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Amerika

AS Jatuhkan Sanksi kepada Menlu Iran Mohammad Javad Zarif

Sanksi itu juga termasuk upaya Washington untuk membatasi penerbangan internasionalnya.

Kamis, 01/08/2019 13:34 0

Afrika

Omar Al-Bashir Mulai Diadili Atas Kasus Korupsi

"Tuduhan terhadap Bashir terkait dengan jumlah 7 juta euro yang telah diterima Sudan dari donor ke Sudan di luar anggaran," katanya.

Kamis, 01/08/2019 07:35 0

China

Rumah Makan Halal di Beijing Dipaksa Hapus Simbol Arab dan Islam

Restoran diperintahkan menghapus gambar yang berhubungan dengan Islam, seperti simbol bulan sabit dan kata 'halal' yang ditulis dalam bahasa Arab

Rabu, 31/07/2019 19:34 0

Amerika

Setengan Pemilih AS Anggap Donald Trump Seorang Rasis

Setengah dari pemilih Amerika berpikir Presiden Donald Trump adalah seorang rasis. Demikian menurut sebuah jajak pendapat Universitas Quinnipiac.

Rabu, 31/07/2019 15:52 0

Prancis

Interpol Tolak Permintaan India Tangkap Zakir Naik

Putusan itu diketuk oleh Komisi Interpol selama pertemuan ke-109 Sekretariat Kepolisian Internasional.

Rabu, 31/07/2019 10:58 0

Palestina

Setelah Balita, Penjajah Israel Interogasi Bocah Palestina Enam tahun

Surat itu meminta bocah enam tahun itu hadir ke markas penyelidikan polisi di Al-Quds pada Rabu pagi pukul delapan.

Rabu, 31/07/2019 10:28 0

Turki

Turki Akan Kirim Tim Pengawas ke Xinjiang, China

Hal ini disampaikan dalam sebuah pernyataan kepada para wartawan di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri ke-52 KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Bangkok, Thailand.

Rabu, 31/07/2019 09:11 0

Suriah

Indonesia dan 9 Anggota DK PBB Minta Penyerangan Fasilitas Medis di Suriah Diselidiki

Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Jerman, Belgia, Peru, Polandia, Kuwait, Republik Dominika, dan Indonesia

Rabu, 31/07/2019 07:29 0

Myanmar

Aneh, Myanmar Akan Beri Rohingya Status Warga Negara Asing Jika Kembali

Sampai tahun 1982 etnis muslim Rohingya berstatus warga negara Myanmar

Selasa, 30/07/2019 19:43 0

Suara Pembaca

One Care Suplai Air Bersih untuk Pengungsi Petobo

Warga korban bencana dan likuefaksi Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Sulawesi Tengah sangat membutuhkan air bersih di lokasi pengungsian.

Selasa, 30/07/2019 15:11 0

Close