... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Koopssus TNI Diresmikan, KontraS Khawatir Pelanggaran HAM Dalam Penanganan Terorisme

Foto: koordinator KontraS, Yati Indriyani

KIBLAT.NET, Jakarta – Koordinator KontraS, Yati Andriyani mengatakan bahwa saat ini belum jelas sejauh mana kewenangan yang nantinya akan dimiliki oleh Koopssus TNI, serta bagaimana hubungan antara Koopssus TNI dengan Densus 88 Polri dalam menangani terorisme.

Menurutnya, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah Koopssus TNI nantinya akan bekerja secara otonom tanpa berada di bawah komando Polri sebagai aparat keamanan negara atau tidak.

“Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, pengulangan tindakan, hingga kompetisi antar institusi atau kesatuan,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kiblat.net pada Kamis (01/08/2019).

Ia menekankan bahwa pelaksanaan UU Tindak Pidana Terorisme harus tunduk pada sistem peradilan pidana (criminal justice system). Dalam hal ini, kata dia, TNI bukanlah penegak hukum yang punya kewenangan menyelidiki dan menyidik dugaan tindak pidana terorisme.

“Oleh karenanya, kewenangan Koopssus TNI yang luas tanpa batasan yang jelas dalam penanganan terorisme rentan merusak sistem peradilan pidana,” paparnya.

Menurutnya, mekanisme akuntabilitas TNI masih menjadi pekerjaan rumah sampai hari ini. Agenda revisi undang–undang peradilan militer mengalami kemandekan dan pengadilan militer masih menjadi celah terjadinya impunitas.

“Dalam hal keterlibatan TNI, Koopssus TNI dalam penanganan terorisme tidak disertai dengan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang memadai dan efektif sehingga potensi terjadinya impunitas (ketiadaan penghukuman) terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM dalam penanganan terorisme bisa saja terjadi,” paparnya.

BACA JUGA  HRS Center: Pemerintah Indonesia Harus Klarifikasi ke Saudi Jika Tak Cekal Habib Rizieq

Oleh karenanya, lanjut Yati, kami mendesak DPR RI dan Presiden RI selaku institusi yang memiliki kewenangan politik untuk mengawasi dan mengendalikan TNI.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Afrika

Omar Al-Bashir Mulai Diadili Atas Kasus Korupsi

"Tuduhan terhadap Bashir terkait dengan jumlah 7 juta euro yang telah diterima Sudan dari donor ke Sudan di luar anggaran," katanya.

Kamis, 01/08/2019 07:35 0

China

Rumah Makan Halal di Beijing Dipaksa Hapus Simbol Arab dan Islam

Restoran diperintahkan menghapus gambar yang berhubungan dengan Islam, seperti simbol bulan sabit dan kata 'halal' yang ditulis dalam bahasa Arab

Rabu, 31/07/2019 19:34 0

Amerika

Setengan Pemilih AS Anggap Donald Trump Seorang Rasis

Setengah dari pemilih Amerika berpikir Presiden Donald Trump adalah seorang rasis. Demikian menurut sebuah jajak pendapat Universitas Quinnipiac.

Rabu, 31/07/2019 15:52 0

Prancis

Interpol Tolak Permintaan India Tangkap Zakir Naik

Putusan itu diketuk oleh Komisi Interpol selama pertemuan ke-109 Sekretariat Kepolisian Internasional.

Rabu, 31/07/2019 10:58 0

Palestina

Setelah Balita, Penjajah Israel Interogasi Bocah Palestina Enam tahun

Surat itu meminta bocah enam tahun itu hadir ke markas penyelidikan polisi di Al-Quds pada Rabu pagi pukul delapan.

Rabu, 31/07/2019 10:28 0

Turki

Turki Akan Kirim Tim Pengawas ke Xinjiang, China

Hal ini disampaikan dalam sebuah pernyataan kepada para wartawan di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri ke-52 KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Bangkok, Thailand.

Rabu, 31/07/2019 09:11 0

Suriah

Indonesia dan 9 Anggota DK PBB Minta Penyerangan Fasilitas Medis di Suriah Diselidiki

Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Jerman, Belgia, Peru, Polandia, Kuwait, Republik Dominika, dan Indonesia

Rabu, 31/07/2019 07:29 0

Myanmar

Aneh, Myanmar Akan Beri Rohingya Status Warga Negara Asing Jika Kembali

Sampai tahun 1982 etnis muslim Rohingya berstatus warga negara Myanmar

Selasa, 30/07/2019 19:43 0

Suara Pembaca

One Care Suplai Air Bersih untuk Pengungsi Petobo

Warga korban bencana dan likuefaksi Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Sulawesi Tengah sangat membutuhkan air bersih di lokasi pengungsian.

Selasa, 30/07/2019 15:11 0

Malaysia

Sultan Abdullah Resmi Diangkat Jadi Raja Baru Malaysia

Dia menekankan bahwa persatuan dan kerukunan adalah pilar dan kekuatan bangsa. "Bermain dengan api akan membakar tidak hanya diri sendiri tetapi juga seluruh desa," katanya.

Selasa, 30/07/2019 14:27 0

Close