... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

KontraS Nilai Belum Ada Alasan Kuat Pembentukan Koopssus TNI untuk Tangani Terorisme

Foto: Ratusan anggota TNI dipulangkan dari Poso. (Foto: Ahmad Sutedjo)

KIBLAT.NET, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasa (KontraS) mengkritisi pembentukan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI. Koordinator KontraS, Yati Andriyani menekankan bahwa pelibatan TNI dalam penanganan terorisme harus mempertimbangkan instrumen, aturan hukum yang terkait.

“Termasuk keselarasan tugas dan fungsi masing-masing lembaga atau institusi terkait, sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang berlaku, hingga akuntabilitas dan hak asasi manusia,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kiblat.net pada Kamis (01/08/2019).

Ia juga menekankan bahwa dalam melakukan penanganan terorisme, TNI terikat dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang TNI, Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2). Aturan tersebut berbunyi, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus tetap dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik.

Lebih jauh, dalam hal ini militer bukanlah penegak hukum tetapi alat pertahanan negara, sehingga potensi pendekatan war model oleh Koopssus TNI dalam penanganan terorisme sangat mungkin terjadi. Oleh karenanya, keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme harus dipastikan tunduk pada aturan UU tersebut di tersebut.

“Dalam praktiknya, selama ini pun TNI juga sudah terlibat dalam penanganan terorisme di Poso tanpa harus membentuk Koopssus, sehingga pembentukan Koopssus bukanlah sesuatu yang mendesak  untuk penanganan terorisme,” ujar Yati.

Menurutnya, dalam pertimbangan Perpres 42 tahun 2019, keberadaan Koopssus disebut sebagai upaya menghadapi ancaman yang memiliki eskalasi tinggi dan dapat membahayakan ideologi Negara dengan menggabungkan matra darat, laut, dan udara yang bercirikan kemampuan khusus dengan tingkat kecepatan gerak dan keberhasilan tinggi secara terintegrasi.

BACA JUGA  Pria Asal Sukabumi Ini Rela Berkuda untuk Hadiri Reuni 212

“Berkaitan dengan frasa ‘eskalasi tinggi’ ukuran yang dimaksud pun tidak dijelaskan secara mendetail. Tidak dijelaskan pula terkait keselarasan tugas dengan institusi yang sudah ada, seperti Densus 88 juga BNPT,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Selasa 30 Juli 2019, Panglima TNI, Hadi Tjahjanto meresmikan pembentukan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI. Pembentukan Tim tersebut di antaranya didasari oleh beberapa peraturan perundang–undangan: UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perpres Nomor 42 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Serta Perpang TNI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Afrika

Omar Al-Bashir Mulai Diadili Atas Kasus Korupsi

"Tuduhan terhadap Bashir terkait dengan jumlah 7 juta euro yang telah diterima Sudan dari donor ke Sudan di luar anggaran," katanya.

Kamis, 01/08/2019 07:35 0

China

Rumah Makan Halal di Beijing Dipaksa Hapus Simbol Arab dan Islam

Restoran diperintahkan menghapus gambar yang berhubungan dengan Islam, seperti simbol bulan sabit dan kata 'halal' yang ditulis dalam bahasa Arab

Rabu, 31/07/2019 19:34 0

Amerika

Setengan Pemilih AS Anggap Donald Trump Seorang Rasis

Setengah dari pemilih Amerika berpikir Presiden Donald Trump adalah seorang rasis. Demikian menurut sebuah jajak pendapat Universitas Quinnipiac.

Rabu, 31/07/2019 15:52 0

Prancis

Interpol Tolak Permintaan India Tangkap Zakir Naik

Putusan itu diketuk oleh Komisi Interpol selama pertemuan ke-109 Sekretariat Kepolisian Internasional.

Rabu, 31/07/2019 10:58 0

Palestina

Setelah Balita, Penjajah Israel Interogasi Bocah Palestina Enam tahun

Surat itu meminta bocah enam tahun itu hadir ke markas penyelidikan polisi di Al-Quds pada Rabu pagi pukul delapan.

Rabu, 31/07/2019 10:28 0

Turki

Turki Akan Kirim Tim Pengawas ke Xinjiang, China

Hal ini disampaikan dalam sebuah pernyataan kepada para wartawan di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri ke-52 KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Bangkok, Thailand.

Rabu, 31/07/2019 09:11 0

Suriah

Indonesia dan 9 Anggota DK PBB Minta Penyerangan Fasilitas Medis di Suriah Diselidiki

Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Jerman, Belgia, Peru, Polandia, Kuwait, Republik Dominika, dan Indonesia

Rabu, 31/07/2019 07:29 0

Myanmar

Aneh, Myanmar Akan Beri Rohingya Status Warga Negara Asing Jika Kembali

Sampai tahun 1982 etnis muslim Rohingya berstatus warga negara Myanmar

Selasa, 30/07/2019 19:43 0

Suara Pembaca

One Care Suplai Air Bersih untuk Pengungsi Petobo

Warga korban bencana dan likuefaksi Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Sulawesi Tengah sangat membutuhkan air bersih di lokasi pengungsian.

Selasa, 30/07/2019 15:11 0

Malaysia

Sultan Abdullah Resmi Diangkat Jadi Raja Baru Malaysia

Dia menekankan bahwa persatuan dan kerukunan adalah pilar dan kekuatan bangsa. "Bermain dengan api akan membakar tidak hanya diri sendiri tetapi juga seluruh desa," katanya.

Selasa, 30/07/2019 14:27 0

Close