... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Aneh, Myanmar Akan Beri Rohingya Status Warga Negara Asing Jika Kembali

Foto: Warga Rohingya mencari tempat lebih aman dari serangan ekstremis budha dan militer/ilustrasi

KIBLAT.NET, Dhaka – Pengungsi Rohingya menuntut kewarganegaraan penuh dan perlindungan Internasional sebagai syarat repatriasi. Namun, pemerintah Myanmar malah menawarkan kewarganegaraan asing terhadap Rohingya.

Menteri Luar Negeri Myanmar, Myint Thu mengatakan pada pertemuan dengan pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar, Bangladesh bahwa pemerintah Myanmar akan mempertimbangkan Rohingya sebagai “warga negara asing.”

Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982, ada tiga jenis kewarganegaraan di Myanmar. Dalam UU itu juga disebutkan, barangsiapa yang telah tinggal di Myanmar selama tiga generasi akan berhak mendapatkan “kewarganegaraan naturalisasi”.

Jika tawaran itu diterima, maka Rohingya akan tidak akan diakui sebagai etnis asli negara Myanmar. Meski mereka akan diizinkan untuk tinggal secara legal di Myanmar sebagai warga negara asing sesuai dengan klausul tiga tindakan kewarganegaraan.

Dalam pertemuan dengan pihak Myanmar, delegasi Rohingya pun menyuarakan penolakan atas tawaran ini.

Pemimpin delegasi Rohingya, Mohibullah mengatakan pihak Myanmar telah mengajukan proposal lama yang sama dan tidak seorang pun Rohingya akan kembali ke Myanmar jika mereka tidak dijamin kewarganegaraan.

Nay San Lwin, koordinator kampanye kelompok hak asasi Koalisi Free Rohingya menjelaskan, dulu ada dua jenis kartu identitas di Myanmar: satu untuk warga negara, dan satu lagi untuk orang asing. Sampai 1982, Rohingya memegang status yang pertama, yaitu sebagai warga negara Myanmar.

“Tawaran yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Myanmar Myint Thu benar-benar tidak dapat diterima. Rohingya tidak akan pernah berkompromi untuk menerima kewarganegaraan naturalisasi. Orang Rohingya adalah kelompok etnis asli milik negara bagian Arakan [Myanmar]. Menjadikan kita orang asing dengan menawarkan kewarganegaraan yang dinaturalisasi berarti menghapus keberadaan dan sejarah kita,” ujarnya.

“Myanmar harus berhenti mengarang cerita. Apa yang kami tuntut adalah kewarganegaraan penuh, hak-hak etnis, dan perlindungan internasional.” imbuh Nay San Lwin.

Semenmtara itu, komisaris bantuan dan repatriasi pengungsi Bangladesh Mohammad Abul Kalam menuturkan bahwa perwakilan Rohingya mengajukan tuntutan terperinci kepada para pejabat Myanmar untuk memfasilitasi proses repatriasi.

“Kami, dari pihak kami, menyediakan semua dukungan yang memungkinkan untuk membuat repatriasi terjadi. Kami (Bangladesh) ingin repatriasi dimulai,” jelasnya.

Abul Kalam menambahkan jika perlu Kementerian Luar Negeri Bangladesh akan membahas masalah kewarganegaraan pengungsi Rohingya yang terlantar dengan Myanmar.

Khin Maung, seorang pemuda Rohingya yang tinggal di kamp pengungsi di Cox’s Bazar dengan 8 anggota keluarganya, mengatakan pada hari Senin bahwa mereka hanya akan kembali ke Myanmar setelah mendapatkan kewarganegaraan penuh dan jaminan dari Myanmar dan komunitas internasional.

“Mereka (rezim Myanmar) membakar rumah kami, mengambil tanah kami, membunuh kami dan memperkosa perempuan dan anak perempuan kami. Dan sekarang mereka menolak memberikan kami hak kewarganegaraan sebelum repatriasi. Bagaimana kita bisa kembali ke negeri tempat kita dianiaya tanpa memiliki perlindungan yang layak? ” katanya.

Menanggapi pernyataan Myint Thu, Maung menambahkan, “Kami tidak memiliki kepercayaan pada pemerintah kami (Myanmar), dan kami tidak akan pernah kembali sebagai warga yang dinetralkan di sana di negara bagian Rakhine.”

Sumber: Anadolu
Redaktur: Qoid

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Suara Pembaca

One Care Suplai Air Bersih untuk Pengungsi Petobo

Warga korban bencana dan likuefaksi Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Sulawesi Tengah sangat membutuhkan air bersih di lokasi pengungsian.

Selasa, 30/07/2019 15:11 0

Opini

Krisis Adab Guru dan Murid

Adab merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan seorang guru dan murid, adab tidak bisa terlepas dalam aktivitas sehari-hari.

Senin, 29/07/2019 20:18 0

Indonesia

Pakar Pidana: Polisi Harus Tangkap Pengancam Anies Baswedan

Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad menegaskan bahwa Polisi harus segera menangkap pelaku.

Senin, 29/07/2019 17:40 0

Info Event

Menghafal Al Quran Sekaligus Belajar Makhraj dan Tajwid dengan Metode Kauny

"Metode Kauny tidak hanya membuat orang mudah menghafal Alquran, namun mereka juga bisa belajar makhraj, tajwid dan sekaligus maknanya"

Senin, 29/07/2019 17:37 0

Editorial

Editorial: Selamat Datang Taliban!

Bagi masyarakat Indonesia, merangkul Taliban juga akan mendatangkan keuntungan tersendiri. Pertama, stigma buruk masyarakat Indonesia terhadap Afghanistan dan Taliban secara perlahan akan terkikis. Barangkali, setelah utusan Taliban datang, publik Indonesia akan simpati dan tidak lagi alergi melihat julukan Novel Baswedan sebagai ‘Polisi Taliban’ di KPK.

Senin, 29/07/2019 17:27 2

Indonesia

Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Zulhijjah 1440H pada 1 Agustus

Kementerian agama melakukan pengamatan hilal di 90 titik lokasi

Senin, 29/07/2019 16:21 0

Indonesia

14 Komunitas Berkolaborasi Gelar Solo Hijrah Day

Yuk Ngaji Solo raya bersama tiga belas komunitas lainnya menggelar acara bertajuk 'Solo Hijrah Day'

Senin, 29/07/2019 14:54 0

Indonesia

Program Qurban Kemanusiaan Jelajahi Negeri Laznas AQL Fokus ke Wilayah Bencana

"Laznas AQL tak hanya mendistribusikan hewan kurban, tapi juga membawa semangat nilai dakwah"

Senin, 29/07/2019 13:07 0

Indonesia

Kemenristekdikti Minta Data Warga Kampus, Muhammadiyah: Bisa Memasung Kritisisme

Ketua Muhammadiyah, Anwar Abbas mengkritisi sikap Kemenristekdikti yang akan mendata nomor telepon dan medsos warga kampus.

Senin, 29/07/2019 11:58 0

Indonesia

Muhammadiyah: Kemenristekdikti Harus Jelaskan Apa Itu Radikalisme

ia menilai pernyataan menteri ini oleh sebagian pihak dirasakan terlalu berlebihan

Senin, 29/07/2019 11:21 0

Close