... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

WALHI: Investasi Dapat Keistimewaan, Perlindungan untuk Rakyat Tersendat

Foto: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

KIBLAT.NET, Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) megkritisi pernyataan Jaksa Agung M. Prasetyo yang menyatakan bahwa setiap tindakan dan kebijakan penegakan hukum harus memperhatikan dampaknya terhadap iklim investasi.

Menurut Perdana Manajer Kampanye Pangan, Air & Ekosistem Esensial WALHI, Wahyu A., statement ini ketidakpastian pemenuhan asas keadilan.

“Di tengah investasi memperoleh berbagai keistimewaan dan perlindungan perlakuan melalui berbagai regulasi, pemenuhan program pemerintah untuk rakyat justru berjalan tersendat,”kata Wahyu dalam keterangan tertulis yang diterima kiblat.net pada Kamis (25/07/2019).

Ia menyinggung capaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial yang realisasinya masih sangat rendah. Perhutanan Sosial sendiri ditargetkan mencapai 12,7 juta hektar, namun hingga Desember 2018 hanya terealisasi 2.504.197,92 Ha saja.

Dengan statemen Jaksa Agung tersebut, Walhi menilai penegakan hukum terhadap korporasi akan semakin lemah. Padahal secara akumulatif dari tahun 2015-2018, tercatat KLHK telah mengantongi deposit kemenangan terhadap korporasi dalam gugatan kerugian dan pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp 16.94 triliyun untuk kerugian lingkungan hidup dan Rp 1,37 triliyun untuk biaya pemulihan.

“Namun belum ada satupun putusan yang sudah dieksekusi. Pada saat yang sama regulasi perlindungan untuk masyarakat yang memperjuangkan lingkungan (draft kebijakan anti-SLAPP) tak kunjung juga terealisasi,”imbuhnya.

Walhi juga menilai pernyataan dari pejabat negara, seperti yang disampaikan Jaksa Agung, akan semakin mengancam keselamatan rakyat dan lingkungan hidup. Padahal upaya penegakan hukum yang tegas akan sangat diperlukan pada saat ini.”Mengingat Kebakaran Hutan dan Lahan masih terus terjadi, khususnya di kawasan konsesi korporasi,”ujar Wahyu.

BACA JUGA  PERSIS: Gus Muwafiq Harus Dihukum

Reporter: Qoid
Editor: Izhar Zulfikar

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Arab Saudi

Saudi Pastikan Tak Ada Diskriminasi dalam Melayani Jamaah Haji

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyambut semua jamaah dari seluruh dunia tanpa diskriminasi dan berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan. Demikian diumumkan Wakil Menteri Abdul Fattah Mashat.

Kamis, 25/07/2019 12:41 0

Analisis

Mengapa Terorisme Global Menurun?

Robert Muggah melanjutkan artikelnya dengan mencoba mengurai beberapa penyebab penurunan tingkat terorisme.

Kamis, 25/07/2019 12:32 0

Analisis

Terorisme Global Menurun, Apa Saja Tren yang Terjadi?

Baru-baru ini, seorang jurnalis, Robert Muggah, memaparkan lima hal yang menjadi intisari dalam publikasi Global Terrorism Database terbaru, di situs web Small Wars Journal.

Kamis, 25/07/2019 11:31 0

Palestina

Survei: Mayoritas Warga Israel Menolak Gencatan Senjata

Mayoritas warga Israel menentang perjanjian gencatan senjata yang saat ini berlaku antara Israel dan faksi-faksi Palestina di Jalur Gaza yang diduduki.

Kamis, 25/07/2019 11:18 0

Video News

Dubes: Organisasi Internasional Diam Saat Zionis Hancurkan Pemukiman Palestina

KIBLAT.NET, Jakarta – Zionis Israel dilaporkan telah menghancurkan sejumlah rumah warga Palestina di sekitar tembok...

Rabu, 24/07/2019 19:06 0

Myanmar

Utusan PBB Tegaskan Rakhine Tak Kondusif untuk Repatriasi Muslim Rohingya

Ada wacana pengungsi Rohingya di Bangladesh akan dipulangkan kembali ke wilayah Myanmar

Rabu, 24/07/2019 18:50 0

China

Cina Sebut Akan Bentuk Pasukan Berteknologi Canggih

Rencana tersebut menyerukan lebih banyak teknologi mutakhir dalam gudang senjata Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), meskipun diakui "masih jauh di belakang militer terkemuka dunia".

Rabu, 24/07/2019 15:00 0

India

Selama 3 Bulan Tidak Ada Bayi Perempuan Lahir di India, Ada Apa?

India melarang aborsi selektif janin perempuan pada tahun 1994, meskipun praktiknya masih banyak terjadi.

Rabu, 24/07/2019 14:39 0

Amerika

Aksi Terorisme di AS Sebagian Besar Dilakukan Ekstremis Sayap Kanan, Bukan Muslim

Meski begitu, aksi terorisme ekstremis sayap kanan yang digagalkan polisilebih sedikit daripada penggagalan aksi teror kelompok lain

Rabu, 24/07/2019 14:32 0

Afghanistan

Bangsa Afghan Murka saat Trump Sebut “Afghanistan Akan Dihapus dari Muka Bumi”

Banyak warga Afghanistan, termasuk mantan pejabat pemerintah mengeluarkan reaksi keras atas komentar Trump.

Rabu, 24/07/2019 14:08 0

Close