... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Soal Pembelian S-400 Rusia, Menlu Turki: Kami Akan Balas Jika AS Beri Sanksi

Foto: Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu

KIBLAT.NET, Ankara – Turki akan membalas jika Amerika Serikat menjatuhkan sanksi atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia oleh Ankara. Demikian Menteri Luar Negeri Mevlüt Çavuşoğlu, Senin (22/07/2019), seraya menambahkan bahwa sanksi semacam itu tidak dapat diterima.

Dalam wawancara dengan penyiar TGRT News, Çavuşoğlu mengatakan bahwa Presiden Donald Trump tidak ingin menjatuhkan sanksi. Dia juga mengharapkan pemerintah AS untuk mengambil tindakan seperti itu.

Trump diperkirakan akan mengadakan pertemuan pada hari Selasa dengan para senator GOP di Gedung Putih untuk membahas sanksi potensial terhadap Turki. Beberapa anggota parlemen dari Partai Republik telah meminta Trump untuk memberlakukan sanksi terhadap Turki di bawah Undang-Undang Penentang Lawan Amerika melalui Sanksi (CAATSA), yang bertujuan untuk mencegah negara-negara membeli peralatan militer dari Rusia.

Undang-undang sanksi, yang ditandatangani oleh Trump pada tahun 2017, mengamanatkan bahwa presiden memilih lima di antara 12 sanksi, dari melarang visa dan menolak akses ke Bank Ekspor-Impor yang berbasis di AS hingga opsi yang lebih keras seperti melarang transaksi dengan sistem keuangan AS serta menolak lisensi ekspor.

Çavuşoğlu menambahkan bahwa para mitra program jet F-35 tidak setuju dengan keputusan AS untuk menangguhkan Turki dari program tersebut. Dia mengatakan Turki akan memenuhi kebutuhan pertahanannya di tempat lain jika Washington tidak memberikan jet F-35 kepada Ankara.

BACA JUGA  Pemerintah Turki Pecat 3 Walikota Atas Tuduhan Terlibat Terorisme

Turki telah berselisih dengan Amerika Serikat selama berbulan-bulan karena rencana pembelian sistem pertahanan rudal Rusia oleh Ankara. Pekan lalu Washington mengumumkan bahwa Turki telah ditangguhkan dari program jet tempur F-35 dan dapat menghadapi sanksi kecuali membatalkan rencana untuk membeli S-400 Rusia.

Pemerintahan Trump pada hari Rabu memulai proses mengeluarkan Turki dari program F-35 yang dijadwalkan selesai pada akhir Maret 2020.

Pengiriman komponen S-400 dimulai pada minggu kedua bulan Juli dan sedang berlangsung, dengan lebih dari selusin pengiriman pendaratan peralatan terkait di Turki sejauh ini.

Sumber: Daily Sabah
Redaktur: M. Rudy

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Perempuan KAMMI Keluarkan Instruksi Nasional Tolak RUU P-KS

Bidang Perempuan KAMMI menyebut RUU P-KS banyak berisi pasal-pasal yang tidak berkesesuaian dengan Pancasila maupun nilai Agama

Selasa, 23/07/2019 13:14 0

Indonesia

55 Wilayah Kabupaten dan Kota Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan

Sejumlah wilayah kabupaten dan kota telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.

Selasa, 23/07/2019 13:10 0

Indonesia

Komunitas HOTS Luncurkan Program Menghafal Surat Al Kahfi Online

Surat Al Kahfi dipilih untuk dihafal sebagai persiapan umat Islam untuk datangnya akhir zaman

Selasa, 23/07/2019 10:18 0

Indonesia

Gempa Magnitudo 8,8 di Selatan Jawa Potensi Bukan Prediksi, BMKG: Tetap Tenang

Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi dengan tepat dan akurat

Senin, 22/07/2019 19:38 0

Indonesia

Harga Semen Cina Murah, Muhammadiyah: Jika Dibiarkan Semen Dalam Negeri Tiarap

Ketua Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Anwar Abbas menanggapi perbedaan harga semen lokal dengan semen Cina yang jauh lebih murah.

Senin, 22/07/2019 18:20 0

Indonesia

Hindari Tubrukan, Jemaah Haji Disarankan Umrah Saat Dhuha dan Setelah Isya

Pada waktu dhuha dan ba'da Isya kondisi di Masjidil Haram maupun bus pengangkut jemaah agak lengang

Senin, 22/07/2019 18:02 0

Indonesia

Kemenag Sebut Pengibaran Bendera Tauhid di MAN 1 Sukabumi Tidak Terkait HTI

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswan (KSKK) Madrasah Kemenag, A. Umar langsung mengunjungi MAN 1 Sukabumi

Senin, 22/07/2019 17:40 0

Indonesia

DPR: Akses Data Kependudukan Harus Beriringan dengan Perlindungan yang Kuat

Mardani Ali Sera, Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengingatkan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) untuk memperhatikan perlindungan data dalam bekerjasama dengan 1.227 lembaga terhadap hak akses data kependudukan RI.

Senin, 22/07/2019 16:54 0

Indonesia

Ditolak di Bandung, RUU P-KS Dinilai Dapat Timbulkan Masalah Baru

Banyak istilah-istilah yang multitafsir dalam RUU P-KS dinilai bisa menimbulkan masalah baru

Senin, 22/07/2019 16:21 0

Indonesia

LPA Generasi Sayangkan Jumlah Anak Putus Sekolah Meningkat

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Generasi menyoroti permasalahan anak-anak yang makin menurun minat sekolahnya.

Senin, 22/07/2019 15:42 0

Close