Pengadilan Pidana Internasional Selidiki Kejahatan Kemanusiaan Militer Myanmar

KIBLAT.NET, Dhaka – Jaksa penuntut Pengadilan Pidana Internasional pada hari Senin (22/07/2019) menyelesaikan perjalanan enam harinya ke Bangladesh dan kamp-kamp pengungsi Rohingya sebagai bagian dari persiapan penyelidikan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) terkait dugaan kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya oleh militer Myanmar.

Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Bangladesh, Wakil Jaksa Penuntut ICC James Stewart meninggalkan Bangladesh setelah memimpin delegasi dari pengadilan yang bermarkas di Den Haag tersebut. Tim ICC bertemu dengan para pengungsi di kamp Rohingya selama akhir pekan.

“Tim ICC tidak mengadakan pertemuan formal dengan kami. Mereka ingin tahu dari kami mengapa Rohingya menyeberang ke Bangladesh dalam jumlah besar,” kata Dil Mohammad, seorang pemimpin pengungsi yang tinggal di kamp-kamp pengungsian.

“Mereka bertanya kepada saya mengapa kami meninggalkan Myanmar dan berlindung di Bangladesh. Saya mengatakan kepada mereka bahwa penyiksaan, pembunuhan dan penganiayaan memaksa kami untuk menyeberangi perbatasan dan memasuki Bangladesh,” ujar Mohammad seperti dikutip dari Radio Free Asia.

Kunjungan tim ICC berjarak sebulan setelah jaksa penuntut utama, Fatou Bensouda, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia akan meminta izin kepada hakim untuk menyelidiki kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Tim ICC tiba di Bangladesh pada 16 Juli untuk memulai penyelidikan jika pengadilan memberi mereka lampu hijau, tutur Stewart kepada wartawan di Dhaka pekan lalu.

Pada bulan Maret, tim lain dari ICC telah mengunjungi kamp Rohingya di distrik Cox’s Bazar sebagai bagian dari pemeriksaan pendahuluan terhadap kasus yang berpotensi terjadi.

Sementara itu pada bulan lalu, pengadilan kejahatan perang mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah menugaskan panel tiga hakim untuk mendengarkan permintaan Bensouda.

ICC memutuskan pada bulan September bahwa meskipun Myanmar bukan anggota pengadilan, tetapi kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga dilakukan terhadap Rohingya tetap berada di bawah yurisdiksinya. Alasannya, karena Bangladesh yang menjadi tempat pengungsi merupakan anggota ICC.

Myanmar pun menolak keputusan itu, dengan mengatakan ICC tidak memiliki kewenangan karena Myanmar tidak termasuk di antara 122 negara anggota Mahkamah Internasional.

Kunjungan Stewart memperkuat tekanan terhadap para pemimpin militer Myanmar: Pada hari timnya mendarat di Bangladesh, Amerika Serikat mengeluarkan larangan bepergian atas Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing dan tiga jenderal lainnya atas dugaan peran mereka dalam penumpasan brutal 2017 terhadap Rohingya.

PBB menggambarkan tindakan milter itu sebagai genosida atau pembersihan etnis. Menurut misi pencarian fakta pada Agustus lalu, Militer Myanmar telah melakukan pembunuhan masal dan pemerkosaan terhadap etnis Rohingya.

Tim ICC bertemu pria dan wanita Rohingya pada hari Sabtu di kamp-kamp pengungsi di Cox Bazaar, bagian tenggara dan tanah tak bertuan di Bandarban, di sepanjang perbatasan Bangladesh-Myanmar. Mereka juga mengadakan pembicaraan dengan otoritas repatriasi pengungsi Bangladesh, kata kepala polisi setempat dan pejabat lainnya.

Mohammad Shamsuzzoha, komisaris tambahan untuk repatriasi dan bantuan pengungsi, mengatakan bahwa tim ICC juga mengunjungi berbagai kamp di Lambarshia di Ukhia, sebuah sub-distrik Cox’s Bazar.

“Saya pikir, mereka datang ke sini untuk melihat situasi keseluruhan di kamp-kamp,” kata Shamsuzzoha.

Meski Stewart telah meninggalkan Bangladesh, namun tidak jelas kapan tiga delegasi ICC lain yang menemani Stewart ke Bangladesh juga pergi.

Sebelum berangkat ke Bazar Cox, Stewart mengatakan kepada wartawan di Dhaka bahwa ICC tidak mengunjungi Bangladesh “untuk menyelidiki atau mengumpulkan bukti”. Ia mengatakan bahwa kunjungannnya bertujuan untuk menjelaskan proses hukum kepada para pejabat tentang bagaimana ICC dapat menyelidiki kekejaman yang dilaporkan, kata Stewart.

Shahid Ullah, seorang pemimpin kamp Rohingya, mengkonfirmasi tim ICC tidak mengadakan pertemuan formal dengan para pengungsi.

“Tapi kami memohon keadilan bagi mereka. Kami memberi tahu mereka bahwa kami menginginkan keadilan. Militer membunuh kami, memperkosa wanita kami dan bahkan membunuh bayi yang baru lahir, ”katanya, merujuk pada pasukan keamanan Myanmar.

Sumber: Radio Free Asia News
Penerjemah: Qoid
Redaktur: Imam S.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat