... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Pengadilan Pidana Internasional Selidiki Kejahatan Kemanusiaan Militer Myanmar

Foto: Militer Myanmar membakar rumah warga Rohingya dengan dalih dijadikan tempat tinggal "teroris" [foto: BBC Arabic]

KIBLAT.NET, Dhaka – Jaksa penuntut Pengadilan Pidana Internasional pada hari Senin (22/07/2019) menyelesaikan perjalanan enam harinya ke Bangladesh dan kamp-kamp pengungsi Rohingya sebagai bagian dari persiapan penyelidikan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) terkait dugaan kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya oleh militer Myanmar.

Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Bangladesh, Wakil Jaksa Penuntut ICC James Stewart meninggalkan Bangladesh setelah memimpin delegasi dari pengadilan yang bermarkas di Den Haag tersebut. Tim ICC bertemu dengan para pengungsi di kamp Rohingya selama akhir pekan.

“Tim ICC tidak mengadakan pertemuan formal dengan kami. Mereka ingin tahu dari kami mengapa Rohingya menyeberang ke Bangladesh dalam jumlah besar,” kata Dil Mohammad, seorang pemimpin pengungsi yang tinggal di kamp-kamp pengungsian.

“Mereka bertanya kepada saya mengapa kami meninggalkan Myanmar dan berlindung di Bangladesh. Saya mengatakan kepada mereka bahwa penyiksaan, pembunuhan dan penganiayaan memaksa kami untuk menyeberangi perbatasan dan memasuki Bangladesh,” ujar Mohammad seperti dikutip dari Radio Free Asia.

Kunjungan tim ICC berjarak sebulan setelah jaksa penuntut utama, Fatou Bensouda, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia akan meminta izin kepada hakim untuk menyelidiki kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Tim ICC tiba di Bangladesh pada 16 Juli untuk memulai penyelidikan jika pengadilan memberi mereka lampu hijau, tutur Stewart kepada wartawan di Dhaka pekan lalu.

Pada bulan Maret, tim lain dari ICC telah mengunjungi kamp Rohingya di distrik Cox’s Bazar sebagai bagian dari pemeriksaan pendahuluan terhadap kasus yang berpotensi terjadi.

Sementara itu pada bulan lalu, pengadilan kejahatan perang mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah menugaskan panel tiga hakim untuk mendengarkan permintaan Bensouda.

ICC memutuskan pada bulan September bahwa meskipun Myanmar bukan anggota pengadilan, tetapi kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga dilakukan terhadap Rohingya tetap berada di bawah yurisdiksinya. Alasannya, karena Bangladesh yang menjadi tempat pengungsi merupakan anggota ICC.

Myanmar pun menolak keputusan itu, dengan mengatakan ICC tidak memiliki kewenangan karena Myanmar tidak termasuk di antara 122 negara anggota Mahkamah Internasional.

Kunjungan Stewart memperkuat tekanan terhadap para pemimpin militer Myanmar: Pada hari timnya mendarat di Bangladesh, Amerika Serikat mengeluarkan larangan bepergian atas Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing dan tiga jenderal lainnya atas dugaan peran mereka dalam penumpasan brutal 2017 terhadap Rohingya.

PBB menggambarkan tindakan milter itu sebagai genosida atau pembersihan etnis. Menurut misi pencarian fakta pada Agustus lalu, Militer Myanmar telah melakukan pembunuhan masal dan pemerkosaan terhadap etnis Rohingya.

Tim ICC bertemu pria dan wanita Rohingya pada hari Sabtu di kamp-kamp pengungsi di Cox Bazaar, bagian tenggara dan tanah tak bertuan di Bandarban, di sepanjang perbatasan Bangladesh-Myanmar. Mereka juga mengadakan pembicaraan dengan otoritas repatriasi pengungsi Bangladesh, kata kepala polisi setempat dan pejabat lainnya.

Mohammad Shamsuzzoha, komisaris tambahan untuk repatriasi dan bantuan pengungsi, mengatakan bahwa tim ICC juga mengunjungi berbagai kamp di Lambarshia di Ukhia, sebuah sub-distrik Cox’s Bazar.

“Saya pikir, mereka datang ke sini untuk melihat situasi keseluruhan di kamp-kamp,” kata Shamsuzzoha.

Meski Stewart telah meninggalkan Bangladesh, namun tidak jelas kapan tiga delegasi ICC lain yang menemani Stewart ke Bangladesh juga pergi.

Sebelum berangkat ke Bazar Cox, Stewart mengatakan kepada wartawan di Dhaka bahwa ICC tidak mengunjungi Bangladesh “untuk menyelidiki atau mengumpulkan bukti”. Ia mengatakan bahwa kunjungannnya bertujuan untuk menjelaskan proses hukum kepada para pejabat tentang bagaimana ICC dapat menyelidiki kekejaman yang dilaporkan, kata Stewart.

Shahid Ullah, seorang pemimpin kamp Rohingya, mengkonfirmasi tim ICC tidak mengadakan pertemuan formal dengan para pengungsi.

“Tapi kami memohon keadilan bagi mereka. Kami memberi tahu mereka bahwa kami menginginkan keadilan. Militer membunuh kami, memperkosa wanita kami dan bahkan membunuh bayi yang baru lahir, ”katanya, merujuk pada pasukan keamanan Myanmar.

Sumber: Radio Free Asia News
Penerjemah: Qoid
Redaktur: Imam S.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Dituding Miliki Hubungan dengan ISIS, Ini Bantahan ACT

Beredar pesan berantai di media sosial yang menyebutkan bahwa lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) memiliki hubungan dengan kelompok ISIS.

Selasa, 23/07/2019 15:55 2

Indonesia

Soal Kasus Baiq Nuril, Nasir Djamil: UU ITE Harus Direvisi

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil akan mendorong evaluasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Selasa, 23/07/2019 14:17 0

Indonesia

Perempuan KAMMI Keluarkan Instruksi Nasional Tolak RUU P-KS

Bidang Perempuan KAMMI menyebut RUU P-KS banyak berisi pasal-pasal yang tidak berkesesuaian dengan Pancasila maupun nilai Agama

Selasa, 23/07/2019 13:14 0

Indonesia

55 Wilayah Kabupaten dan Kota Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan

Sejumlah wilayah kabupaten dan kota telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.

Selasa, 23/07/2019 13:10 0

Indonesia

Komunitas HOTS Luncurkan Program Menghafal Surat Al Kahfi Online

Surat Al Kahfi dipilih untuk dihafal sebagai persiapan umat Islam untuk datangnya akhir zaman

Selasa, 23/07/2019 10:18 0

Indonesia

Gempa Magnitudo 8,8 di Selatan Jawa Potensi Bukan Prediksi, BMKG: Tetap Tenang

Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi dengan tepat dan akurat

Senin, 22/07/2019 19:38 0

Indonesia

Harga Semen Cina Murah, Muhammadiyah: Jika Dibiarkan Semen Dalam Negeri Tiarap

Ketua Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Anwar Abbas menanggapi perbedaan harga semen lokal dengan semen Cina yang jauh lebih murah.

Senin, 22/07/2019 18:20 0

Indonesia

Hindari Tubrukan, Jemaah Haji Disarankan Umrah Saat Dhuha dan Setelah Isya

Pada waktu dhuha dan ba'da Isya kondisi di Masjidil Haram maupun bus pengangkut jemaah agak lengang

Senin, 22/07/2019 18:02 0

Indonesia

Kemenag Sebut Pengibaran Bendera Tauhid di MAN 1 Sukabumi Tidak Terkait HTI

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswan (KSKK) Madrasah Kemenag, A. Umar langsung mengunjungi MAN 1 Sukabumi

Senin, 22/07/2019 17:40 0

Indonesia

DPR: Akses Data Kependudukan Harus Beriringan dengan Perlindungan yang Kuat

Mardani Ali Sera, Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengingatkan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) untuk memperhatikan perlindungan data dalam bekerjasama dengan 1.227 lembaga terhadap hak akses data kependudukan RI.

Senin, 22/07/2019 16:54 0

Close