Junta Militer dan Aliansi Oposisi Sudan Teken Kesepakatan Politik

KIBLAT.NET, Khartoum – Junta militer Sudan dan aliansi kelompok-kelompok oposisi menandatangani kesepakatan politik pada Rabu (17/07/2019). Kedua pihak yang berseteru saling berebut kekuasaan itu sepakat membagi kekuasaan dan menjadikan Sudan negara demokrasi.

Perjanjian tersebut ditandatangani di Khartoum di hadapan dua pihak mediator Afrika setelah malam pembicaraan untuk menyelesaikan beberapa rinciannya. Kesepakatan ini mengakhiri spekulasi berhari-hari tentang nasib pembicaraan antara militer dan penentangnya yang menginginkan Sudan dikuasai oleh sipil.

Stabilitas Sudan sangat penting bagi keamanan kawasan yang membentang dari Tanduk Afrika ke Libya, wilayah yang bergejolak karena konflik dan perebutan kekuasaan.

Perjanjian tersebut bertujuan membuka jalan transisi politik setelah komandan militer menggulingkan mantan Presiden Omar Al-Bashir pada bulan April, menyusul protes berpekan-pekan.

Sekelompok dokter yang terkait dengan oposisi mengatakan sedikitnya 128 orang tewas dalam tindakan keras militer yang dimulai ketika pasukan keamanan membubarkan aksi duduk di depan Kementerian Pertahanan di Khartoum pada pertengahan Juni lalu. Kementerian Kesehatan yang dikendalikan oleh pemerintah militer saat itu mengatakan jumlah korban tewas sebanyak 61 orang.

Pertikaian politik antara para pemimpin militer dan pemrotes mengancam Sudan ke jurang konflik yang lebih besar. Para pemimpin Afrika bergerak untuk mengantisipasi hal itu dengan mensponsori perundingan.

Ketua Dewan Militer Transisi, Mohamed Mohamed Hamdan Daklou, memuji perjanjian itu dan mengatakan bahwa mereka membuka era baru kemitraan antara angkatan bersenjata, termasuk pasukan pendukung cepat paramiliternya, dan aliansi Deklarasi Pasukan Kebebasan dan Perubahan (gerakan oposisi militer).

Ibrahim Al-Amin, pemimpin aliansi oposisi, mengatakan perjanjian itu menandai era baru kemandirian oleh rakyat Sudan.

“Kami ingin tanah air yang stabil … karena kami telah banyak menderita,” katanya setelah proses penandatanganan.

Mediator Ethiopia Mahmoud Dreir mengatakan Sudan perlu mengatasi kemiskinan dan menyerukan penghapusan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme AS.

Kedua belah pihak akan terus bekerja pada dokumen konstitusional yang diharapkan akan ditandatangani pada Jumat besok.

Poin-poin Kesepakatan

Di bawah kesepakatan pembagian kekuasaan yang dicapai awal bulan ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengambil bagian dalam menjalankan negara melalui dewan yang berdaulat dalam periode transisi lebih dari tiga tahun.

Mereka juga sepakat untuk membentuk pemerintah dengan kompetensi independen dan melakukan penyelidikan menyeluruh, transparan, dan independen terhadap segara tindak kekerasan yang terjadi.

Menurut perjanjian tersebut, dewan yang berdaulat itu terdiri dari 11 anggota, termasuk lima tentara yang dipilih oleh dewan militer dan lima warga sipil yang dipilih oleh koalisi pasukan Deklarasi Kebebasan dan Perubahan, serta anggota sipil lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Dokumen konstitusional akan menentukan tugas dan tanggung jawab dewan yang berdaulat.

Tentara akan menjadi presiden dewan dalam 21 bulan pertama masa transisi, sementara warga sipil akan mengambil alih 18 bulan yang tersisa.

Kesepakatan itu menjadi meragukan ketika sengketa baru muncul minggu lalu atas permintaan dewan militer untuk kekebalan hukum bagi para anggotanya.

Junta militer juga meminta agar dewan yang berdaulat mempertahankan kekuasaan pengambilan keputusan akhir, bukan pemerintah

Sumber: Reuters
Redaktur: Sulhi El-Izzi

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat