... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Kekhawatiran Fahri Hamzah Terkait Isi Pidato Visi Jokowi

Foto: Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. (Foto: M. Jundii)

KIBLAT.NET, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Fahri Hamzah ikut mengomentari pidato kebangsaan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara Visi Indonesia di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) malam. Dia mengaku khawatir dengan isi pidato itu.

Fahri mengaku dirinya tidak paham dengan apa yang disamapikan presiden periode 2019-2024 yang baru saja terpilih itu. “Setelah pidato Pak Jokowi saya berharap akan banyak juru bicara yang menjelaskan apa makna pidato itu, ayolah yang pinter-pinter muncul, sebab banyak juga yang gak paham,” ujarnya sebagaimana dikutip situs resminya fahrihamzah.com, Senin (15/07/2019).

Fahri menyebutkan salah satu bagian pidato Jokowi yang membuatnya tidak paham adalah tentang “hilangnya” konsep negara hukum dalam pidato itu. “Saya agak khawatir,” ungkapnya.

Politisi yang memprakarsai Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) itu mengaku mencoba membuat catatan saat mendengarkan pidato visi Jokowi. Menurutnya, pidato itu tak mewakili ide-ide dasar dalam bernegara, yaitu negara hukum yang demokratis sebagai metode dasar bernegara.

“Cara presiden untuk sampai kepada kesimpulan “bersatu” itu sangat berbau “pembangunanisme” yang dulu sering kita dengar sebagai Trilogi Pembangunan: stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Dengan versi baru 5 tahap mencapai Visi Indonesia itu semua soal pembangunan,” jelasnya.

Dengan landasan bahwa dunia kita semakin dinamis, Fahri menilai presiden Jokowi ingin memaksa bangsa ini untuk berubah, tanpa menjelaskan mau ke mana, lalu semua harus bersatu. Presiden memuji “oposisi dengan syarat”. Dia menilai hal itu yang kelak akan menjadi persoalan dan harus diperdebatkan.

BACA JUGA  KAMMI Desak Jokowi Segera Selesaikan Polemik KPK

“Pemerintah apapun alirannya, tidak boleh membuat syarat sepihak atas konsensus demokrasi. Ia harus berlandas hukum. Inilah makna negara hukum yang demokratis dalam konstitusi kita. Pancasila, agama, adat ketimuran bukan milik pemerintah, ia milik bersama,” ungkapnya.

Fahri menyinggung masa orde baru dahulu yang senang sekali memakai Pancasila untuk menyerang kiri dan kanan, juga menggunakan nilai “ketimuran” dan agama serta sopan santun untuk membungkam para pembicara yang kritis kepada pemerintah. “Ada trauma di generasi tertentu pada terminologi yang dulu kita lawan,” imbuhnya.

“Inilah yang sekali lagi harus dibicarakan. Maka, saya mendorong para juru bicara pasangan Jokowi – KH. Ma’ruf Amin untuk menjelaskan secara lebih luas makna pidato singkat itu. Sebab ia harus dapat menjadi bahan perdebatan kita semua,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato kebangsaan pada acara Visi Indonesia di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/07/2019) malam.

Dalam pidatonya, Jokowi lebih banyak menyampaikan program pembangunan infrastruktur, ekonomi, reformasi birokrasi, dan sumber daya manusia yang akan menjadi fokusnya dalam periode kedua sebagai presiden. Acara tersebut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Kerja, Ketua Umum Parpol Koalisi, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin, dan ribuan pendukungnya.

Reporter: Fanny Alif
Editor: Imam S.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Video Kajian

Tata Cara Haji dan Doa Haji dari Awal Sampai Akhir

KIBLAT.NET- Bagi anda yang tengah ingin melaksanakan haji atau ingin belajar tata cara pelaksanaan haji...

Rabu, 17/07/2019 11:32 0

Wilayah Lain

200 Keluarga Korban Serangan Teror Selandia Baru Diundang ke Tanah Suci

SPA menjelaskan bahwa undangan ini datang dalam kerangka upaya Kerajaan untuk melawan terorisme dan pelakunya serta mengurangi kesedihan kelurga korban.

Rabu, 17/07/2019 08:08 0

India

Picu Kontroversi, Politisi India Sebut Muslim Miliki “Sifat Kebinatangan”

Legislator Partai Hindu Bharatiya Janata, Surendra Singh menyebut bahwa seorang Muslim yang memiliki banyak istri dan anak-anak menunjukkan "kecenderungan kebinatangan".

Selasa, 16/07/2019 15:10 0

Palestina

Pantau Pergerakan Tentara Israel, Pejuang Hamas “Menyamar” di Whatsapp

"Aktivis Hamas menyamar di Internet sebagai orang Israel, berkomunikasi dengan pasukan Israel melalui layanan pesan Whatsaap, dan kadang-kadang memberikan informasi yang telah mereka peroleh tentang pergerakan pasukan untuk mendapatkan informasi tambahan," tulis Yedioth Ahronot.

Selasa, 16/07/2019 13:32 0

Artikel

Dari Negeri ke Negeri: Derita Pengungsi Tanpa Henti

Nasib pengungsi yang sebagian besar kaum muslimin di dunia saat ini terombang-ambing bukan saja akibat kesengsaraan di kampung halaman mereka, tetapi juga di tempat-tempat persinggahan atau pengungsian mereka

Selasa, 16/07/2019 12:33 0

Amerika

Kelompok Muslim Kanada Tolak Hadiri Konferensi Kebebasan Beragama AS

Alasan utama penolakan karena larangan perjalanan Muslim ke AS oleh Donald Trump.

Selasa, 16/07/2019 12:20 0

Video News

Munarman: Semua Kasus Habib Rizieq Sudah SP3

KIBLAT.NET- Jakarta, 15 Juli 2019, Sekjen FPI, Munarman dan Sekjen GNPF Ulama, Edy Mulyadi kembali...

Selasa, 16/07/2019 12:08 0

Video News

Jika Ijtima Ulama 4 Tak Dizinkan Polisi? Ini Jawaban Munarman

KIBLAT.NET- Jakarta, 15 Juli 2019, Sekjen FPI, Munarman menjawab pertanyaan media tentang bagaimana jika Ijtima...

Selasa, 16/07/2019 11:40 0

Video News

Ijtima Ulama 4 Bakal Digelar, Ini Agenda Acaranya Menurut Munarman

KIBLAT.NET- Jakarta, 15 Juli 2019, Ketua GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak dan Sekjen FPI, Munarman,...

Selasa, 16/07/2019 11:08 0

China

37 Negara Bela Tindakan Cina terhadap Uighur, Ini Daftarnya

Duta besar yang mewakili 37 negara memuji Cina atas "pencapaian luar biasa di bidang hak asasi manusia," hanya sehari setelah sekelompok 22 negara lainnya secara resmi mengecam negara itu atas penahanan massal etnis dan agama minoritas di wilayah Xinjiang.

Senin, 15/07/2019 18:11 1

Close