... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

22 Negara Desak Cina Hentikan Kejahatan di Xinjiang, Serukan Pengawasan Internasional

Foto: Tentara China mengawasi tahanan Uighur

 

KIBLAT.NET, Jenewa – Sebanyak 22 negara di badan tertinggi hak asasi manusia PBB pekan ini merilis sebuah pernyataan bersama berisi desakan kepada Cina untuk menghentikan penahanan masal sewenang-wenang, termasuk mengakhiri berbagai kekerasan terhadap komunitas Muslim di wilayah Xinjiang.

Human Right Watch melaporkan, Rabu (10/07/2019), dalam pernyataan sikap bersama itu, negara-negara tersebut juga menyerukan kepada Cina untuk bekerja sama dengan para ahli dan komisi tinggi PBB untuk hak asasi manusia dengan memberikan akses yang berarti ke wilayah Xinjiang.

“Dua puluh dua negara telah menyerukan kepada Cina untuk meninjau kembali perlakuan mengerikan mereka terhadap Muslim di Xinjiang,” kata John Fisher, direktur HRW di Jenewa.

Pernyataan bersama tersebut penting, bukan hanya bagi penduduk di Xinjiang, tetapi juga bagi masyarakat seluruh dunia. Mereka kini menantikan tindakan lembaga hak asasi PBB menuntut negara-negara kuat untuk bertanggung jawab.

Dua puluh dua negara mengungkapkan keprihatinan mereka terkait berbagai laporan adanya penahanan berskala luas yang dilakukan Cina dengan sewenang-wenang, pengawasan secara masif, dan berbagai kekerasan lainnya terhadap komunitas Uighur dan warga Muslim lainnya di wilayah Xinjiang yang bernama asli Turkistan Timur. Negara-negara itu juga mendesak Cina untuk memberikan akses signifikan ke Xinjiang bagi PBB dan para pengamat internasional yang independen. Di samping itu, mereka juga meminta kepada komisi tinggi supaya Dewan Hak Asasi Manusia (HRC) terus memberikan informasi terkait perkembangan dan situasi Xinjiang secara regular.

BACA JUGA  Cina Undang Delegasi Turki untuk Melihat Kondisi Warga Uighur

Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi-organisasi hak asasi manusia, termasuk Human Right Watch (HRW) dan berbagai media lainnya melaporkan adanya kamp-kamp edukasi politik di Xinjiang yang dihuni oleh sekitar 1 juta tahanan muslim Uighur dan muslim yang berasal dari sub-etnis Turkis lainnya tanpa melalui prosedur hukum. Sekitar satu juta tahanan Muslim itu juga menjadi sasaran program indoktrinasi politik, perlakuan buruk, dan penyiksaan oleh rezim Cina. Pemerintah Cina diketahui menggunakan teknologi pengawasan luar biasa untuk mengawasi Muslim yang juga diperlakukan sebagai kriminal, dan berbagai tindakan yang dianggap “melanggar hukum” lainnya. Seringnya, pemerintah Beijing menyangkal adanya praktek pelanggaran hak asasi manusia tersebut, atau terkadang membela diri dengan mengajukan justifikasi sebagai bagian dari strategi kontraterorisme.

Pada bulan Maret, dalam laporan regular negara-negara anggota PBB mengenai catatan hak asasi manusia atau Universal Periodic Review, Cina berusaha menekan upaya pengawasan secara kritis terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negaranya. Cina berusaha memanipulasi pemaparan atau review tersebut dengan memberikan jawaban yang secara vulgar tidak benar atas berbagai isu penting di antaranya mengenai kebebasan berekspresi dan penegakan hukum. Cina juga mengancam pihak lain dengan dalih demi kepentingan hubungan bilateral supaya tidak menghadiri panel hak asasi manusia di Xinjiang.

Faktanya, masih menurut Human Right Watch, bahwa banyak negara sekarang ini menyerukan dilakukannya penilaian internasional secara independen yang hal itu mencerminkan sikap skeptis mereka terhadap berbagai narasi dan pernyataan Cina mengenai situasi di Xinjiang.

BACA JUGA  Trump dan Xi Bertemu di KTT G-20, Siapa Lebih Diuntungkan?

Pernyataan bersama sebelumnya terkait Cina di Dewan Hak Asasi Manusia (HRC) dipimpin oleh AS pada bulan Maret 2016 yang ditandatangani oleh 12 negara. Saat ini sudah hampir dua kalinya telah bergabung negara-negara lain dalam upaya terbaru yang mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran dan keprihatinan internasional mengenai perkembangan situasi di Xinjiang. Negara-negara tersebut adalah: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Islandia, Irlandia, Jepang, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris. Beberapa negara lainnya sedang mempertimbangkan untuk bergabung.

“Semakin banyak pemerintahan negara-negara di dunia yang mengakui adanya jutaan orang yang tersiksa di Xinjiang yang terpisah dengan keluarga-keluarga mereka dan hidup dalam ketakutan. Dan, keyakinan bahwa negara Cina terlibat dalam kekerasan masif sudah tak terbantahkan,” kata Fisher.

Menurut Fisher, pernyataan bersama ini menunjukkan bahwa Beijing keliru menganggap mereka akan bisa lolos dari pengawasan internasional atas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, dan tekanan tersebut akan terus meningkat hingga kejahatan dan tindakan buruk yang mengerikan tersebut berakhir.

Sumber: HRW
Redaktur: Yasin Muslim

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

KAMMI Desak Jokowi Tepati Janji Beri Amnesti Untuk Baiq Nuril

KAMMI se-Indonesia dari Sabang hingga Merauke siap turun ke jalan untuk mendesak Jokowi segera mengabulkan janjinya memberikan amnesti untuk Baiq Nuril

Kamis, 11/07/2019 14:02 0

Khutbah Jum'at

Khutbah Jumat: Tiga Sikap Umat Islam Terhadap Kezaliman Penguasa

Khutbah Jumat: Tiga Sikap Umat Islam Terhadap Kezaliman Penguasa

Kamis, 11/07/2019 13:17 0

Indonesia

Soal Rekonsiliasi, PA 212 Sarankan Prabowo Istiqomah Berjuang Bersama Ulama dan Umat

Rekonsiliasi dinilai akan mempengaruhi citra Prabowo dan menimbulkan kekecewaan umat

Kamis, 11/07/2019 13:12 0

Indonesia

Ketimpangan Ekonomi Jadi Alasan Pemerintah Pindahkan Ibu Kota

"Jadi, beban di Pulau Jawa ini luar biasa dari segi penduduk dan ekonomi. Kalau kita tidak segera menanggapi ini dengan serius, maka ketimpangan akan semakin meluas,” imbuhnya

Kamis, 11/07/2019 07:12 0

Indonesia

Bappenas Janji Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Bebani APBN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengklaim pemindahan Ibu Kota tidak akan membabani APBN.

Kamis, 11/07/2019 01:18 0

Indonesia

Bappenas Klaim Ibu Kota Dipindah untuk Pemerataan Ekonomi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro memaparkan dasar tujuan pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara Indonesia.

Rabu, 10/07/2019 20:03 0

Indonesia

Bappenas Sebut Ibu Kota Baru Akan Dibangun dari Nol

Ketua Badan Perencanaan Pembangunan, Bambang Brodjonegoro sesumbar bahwa Ibu Kota yang baru adalah kota yang dibangun dari nol, dan tidak mengambil kota yang sudah ada.

Rabu, 10/07/2019 19:50 1

Indonesia

HUT 73 Bhayangkara, Polri Diminta Tegakkan Hukum Tanpa Diskriminasi

Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad menegaskan bahwa di usia yang ke 73, Polri harus melaksanakan tugas sesuai undang-undang.

Rabu, 10/07/2019 13:20 0

Indonesia

Soal Pembangunan Infrastruktur, Komisi V: Masih Banyak Pihak yang Dirugikan

Bambang mencontohkan bahwa pembangunan infrastruktur pada sektor pertanian tidak memberikan dampak positif terhadap swasembada pangan.

Rabu, 10/07/2019 11:12 0

Indonesia

Program Global Qurban, ACT Distribusikan Daging Kurban hingga Sudan

“Masyarakat Indonesia akan selalu kami kenang dan kami tunggu kembali kedatangannya di Idul Adha mendatang (2019),” ungkap Ahmad.

Rabu, 10/07/2019 11:06 0

Close