Masa Tugas Berakhir, TPF Kasus Novel Harus Paparkan Hasil Kerjanya

KIBLAT.NET, Jakarta – Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad menekankan bahwa kasus Novel yang tidak kunjung terungkap merupakan bentuk ironi hukum. Padahal, korban adalah ujung tombak pemberantasan korupsi di Indoensia.

“Ini menandai terjadinya ironi hukum karena kekerasan fisik dan teror terhadap penegak hukum yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi tidak berhasil diungkap faktanya. Dan tidak ada yang dimintakan pertanggungjawaban hukum,” ujarnya saat dihubungi Kiblat.net pada Selasa (09/07/2019).

“Ini belum sesuai harapan masyarakat dan pembentukan TPF. Karena perlu diungkap faktor apa yang menyebabkan sulitnya penanganan kasus ini,” tuturnya.

Menurutnya, jika tidak diungkap maka akan menjadi preseden buruk di masa yang akan datang mengingat ketidakjelasan pengungkapan kasus tersebut. Tim Pencari Fakta, kata dia, yang telah dibentuk hendaknya segera mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Sebab, masa tugas yang berlangsung enam bulan sudah berakhir.

“Sesuai dengan semangat profesional modern dan terpercaya maka hasil kinerjanya harus diungkap secara transparan,” ujar Suparji.

Ia juga menegaskan bahwa kasus ini akan mempengaruhi kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Karena jika pimpinan mendapat teror, belum mendapatkan perlindungan hukum dengan baik.

“Semakin berlarut-larut kasus ini, maka semakin sulit mengungkapnya. Karena alat bukti semakin sulit ditemukan,” pungkasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat