Penghapusan Pendidikan Agama di Sekolah Bertentangan dengan Konstitusi

KIBLAT.NET, Jakarta – Wacana yang dilontarkan Setyono Djuandi Darmono (SD Darmono), bos Jababeka Group, dengan mengatakan pendidikan agama tidak perlu diajarkan di sekolah dan cukup diajarkan orang tua atau guru agama di luar sekolah, dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Menanggapi wacana yang dilontarkan Darmono, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menyatakan pemisahan agama dari pendidikan adalah bentuk pelanggaran Konstitusi. Pasalnya, Indonesia secara konstitusional menegaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan asas bernegara. “Menempatkan posisi agama pada posisi yang sangat kuat,” ujarnya saat ditemui di Jakarta Selatan, Jum’at (05/07/2019).

“Pemisahan atau penghapusan tentang pendidikan agama itu bertentangan dengan konstitusi,” lanjutnya Amirsyah.

Selain itu, pemisahan agama dari pendidikan tidak bisa dilakukan di Indonesia. Amirsyah beralasan, bangsa Indonesia membutuhkan penguatan moral dan spiritual.

“Dimana-mana terjadi pemerosotan moral, etika, dan agama punya peran yang sangat sentral dalam konteks ini,” ujarnya.

Di sisi lain, ketika ditemukan orang-orang yang belajar agama namun berperilaku tak bermoral, Amirsyah menyebut bukan pelajaran agamanya yang salah, tetapi cara mempelajarinya yang salah. Belajar agama semestinya dilakukan dengan ahlinya, yaitu para ulama.

“Harus belajar pada tempatnya, supaya tidak kontraproduktif. Jangan kemudian malah menghapus pendidikan agama, menurut saya sangat bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya.

Dalam sebuah acara peluncuran buku di Jakarta, Kamis (07/04/2019), SD Darmono menyarankan agar pendidikan agama di sekolah ditiadakan. Pendidikan agama harus jadi tanggung jawab orang tua serta guru agama masing-masing, dan diberikan di luar sekolah, misalnya masjid, gereja, pura, vihara, dan lainnya.

Setelah menuai beragam reaksi dari banyak pihak, muncul keterangan tertulis Ardiyansyah Djafar dari Desk Komunikasi Jababeka yang meluruskan kabar terkait pernyataan SD Darmono. Dilansir JPPN.com, dia menyampaikan empat poin klarifikasi. Berikut pernyataan lengkapnya:

BACA JUGA  Gelar Pernikahan dan Maulid, Habib Rizieq Disanksi Satpol PP

Beredar berita bahwa SD Darmono, pendiri Jababeka, menganjurkan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pelajaran agama dari sekolah. Kami tegaskan bahwa pendapat itu telah menimbulkan salah penafsiran. Untuk itu kami meluruskan.

Pertama, SD Darmono sangat peduli pada pendidikan karakter berbasis agama yang mempunyai akar kuat dan sudah mentradisi di Nusantara. Yang dia soroti dan prihatinkan adalah mengapa identitas agama ketika dikaitkan dengan politik malah mendorong munculnya konflik dan polarisasi sosial. Padahal semua agama mengajarkan persatuan dan akhlak mulia.

Kedua, Masuknya faham keagamaan yang ekstrim ke sekolah dan universitas mesti menjadi perhatian kita semua, karena hal ini merusak kesatuan dan harmoni sosial. Oleh karena itu, materi pembelajaran dan kualitas guru-gurunya perlu ditinjau ulang. Hendaknya pelajaran agama itu lebih menekankan character building dan kemajuan bangsa. Terlebih lagi Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius.

Ketiga, Jika pelajaran agama dalam aspek- aspeknya yang dianggap kurang, itu tanggungjawab setiap orangtua dan komunitas umat beragama, bisa dilengkapi di masjid, gereja atau vihara.

Keempat, jadi, intinya bukan mengeluarkan pelajaran agama dari sekolah, tetapi sebuah koreksi dan renungan, apa yang salah dengan pendidikan agama kita di sekolah.

Buku Bringing Civilizations Together yang diluncurkan 4 Juli lalu penekanannya adalah pada pembentukan karakter demi kerukunan dan kemajuan bangsa.

Demikianlah semoga ralat ini menyelesaikan salah paham yang dialamatkan pada SD Darmono.

Ardiyansyah Djafar
Desk Komunikasi Jababeka

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat