KIBLAT.NET, Kairo – Pihak berwenang Mesir telah menangkap setidaknya delapan orang dengan tuduhan memiliki rencana untuk melakukan makar terhadap pemerintah. Penangkapan itu mendapat kecaman oleh Amnesty International.
Amnesty sebelumnya menggambarkan Mesir sebagai “penjara terbuka”, di mana tidak ada ruang bagi oposisi atau pelaporan independen.
Kementerian Dalam Negeri Mesir mengatakan bahwa Zyad Elelaimy, mantan legislator dan anggota Partai sekuler Mesir Sosial Demokrat, ditangkap bersama dengan tujuh orang lain.
Dalam pernyataan pada Selasa (25/06/2019), tersebut Kementerian menyatakan bahwa mereka yang ditangkap setia kepada Ikhwanul Muslimin, yang ditetapkan sebagai kelompok “teroris” oleh otoritas pada 2013.
Pihak berwenang mengatakan mereka juga mengidentifikasi dan menargetkan 19 perusahaan dan “entitas ekonomi” milik para pemimpin Ikhwanul Muslimin dan “unsur-unsur provokator” yang setia padanya.
Perlu diketahui, Partai yang dinaungi Elelaimy adalah salah satu kelompok protes utama dalam pemberontakan 2011 yang menyebabkan kepergian penguasa lama Husni Mubarak, tetapi juga menentang pemerintah Muhammad Mursi, seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin yang menjadi presiden pertama yang dipilih secara bebas di negara itu pada 2012.
Mursi digulingkan setahun kemudian dalam kudeta militer yang dipimpin oleh kepala militer saat itu Abdel Fattah el-Sisi dan diikuti penangkapan. Pekan lalu, dia pingsan saat tampil di pengadilan di ibukota, Kairo, dan tak lama kemudian dinyatakan meninggal dunia.
Kematian Mursi memicu kritik terhadap pemerintah el-Sisi, dengan kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduhnya menganiaya mantan presiden dan gagal memberikan perawatan medis yang memadai atau hak tahanan, tuduhan yang dibantah pihak berwenang Mesir.
Penangkapan Aktivis Sekuler
Dalam pernyataannya, Kemendagri Mesir menuduh Elelaimy dan tahanan lainnya terlibat dalam sebuah rencana yang dibiayai melalui para pemimpin Ikhwanul Muslimin di luar negeri “untuk melakukan tindakan kekerasan dan kekacauan terhadap institusi negara secara bersamaan dengan menciptakan keadaan momentum revolusioner”.
Mereka menuduh lima orang di luar Mesir, termasuk mantan kandidat presiden Ayman Nour dan tokoh-tokoh TV terkemuka Moataz Matar dan Mohamed Nasser karena terlibat dalam dugaan persekongkolan itu.
Ekonom Omar el-Shenety dan jurnalis Hossam Monis dan Hisham Fouad juga ditangkap. Monis adalah manajer kampanye untuk pemimpin oposisi Hamdeen Sabahi, kandidat yang mencalonkan diri melawan el-Sisi dalam pemilihan presiden 2014. El-Sisi memenangkan suara itu dengan hampir 97 persen.
Abdelaziz el-Husseini, seorang pemimpin senior di Karama, atau partai Dignity, mengatakan Elelaimy dan Monis mengambil bagian dalam pertemuan dengan partai-partai politik dan legislator oposisi untuk membahas kemungkinan-kemungkinan untuk ikut dalam pemilihan parlemen 2020. Pertemuan terbaru mereka terlambat pada hari Senin di Kairo.
“Pertemuan publik ini sah. Mereka adalah anggota partai yang sah dan sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Ikhwan,” katanya kepada kantor berita The Associated Press.
Pertemuan itu termasuk Gerakan Demokrasi Sipil (CDM), sebuah koalisi partai-partai liberal dan berhaluan kiri, yang menyerukan pembebasan mereka.
Dalam sebuah pernyataan, CDM membantah Elelaimy dan yang lainnya yang ditangkap memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin.
Salah satu rekan Elelaimy meyakini penangkapan itu terkait dengan langkah koalisi untuk mencari lebih banyak anggota untuk mempersiapkan pemilihan tahun depan.
“Kami tidak ada hubungannya dengan IM. Saya benar-benar heran dan saya tidak tahu mengapa keamanan akan marah karena kami ingin mengambil bagian dalam pemilihan dalam kerangka hukum dan konstitusi,” anggota CDM Khaled Dawoud kepada kantor berita Reuters.
Amnesty mengkritik penangkapan itu sebagai bagian dari “penganiayaan sistematis pemerintah Mesir dan tindakan brutal terhadap siapa pun yang berani mengkritik mereka.”
“Tindakan keras tidak meninggalkan keraguan tentang visi pihak berwenang untuk kehidupan politik di Mesir; sebuah penjara terbuka tanpa oposisi, kritik atau pelaporan independen diperbolehkan,” kata Magdalena Mughrabi, direktur penelitian Amnesty di Afrika Utara.
Sumber: Al-Jazeera
Redaktur: Ibas Fuadi
