... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Dari Piagam Jakarta ke Pancasila: Jalan Panjang Dasar Negara (Bag. 1)

Foto: Soekarno dan tokoh bangsa saat merumuskan dasar negara.

Oleh: Beggy Rizkiansyah, pegiat Jejak Islam untuk Bangsa

KIBLAT.NET – Bulan Juni menjadi bulan spesial bagi Indonesia. Pertama, pemerintah secara resmi menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Pancasila. Kedua pada tanggal 22 Juni sebagian masih mengingatnya sebagai hari Piagam Jakarta. Keduanya bertalian sangat erat. Meski di benak masyarakat keduanya seakan-akan hadir bertentangan, padahal jika dicermati keduanya adalah kelanjutan dan perkembangan, ketimbang sebuah pertentangan.

Pertentangan ini bisa dilihat dari paranoia sebagian pihak terhadap Piagam Jakarta. Piagam Jakarta seringkali dianggap senafas dengan intoleransi. Lihatlah misalnya Penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2018, yang berjudul “Potret Guru Agama-Pandangan tentang Toleransi dan Isu-isu Kehidupan Keagamaan.”

Penelitian tersebut menyebutkan sikap intoleran yang meski menerima Pancasila namun memaknainya dengan merujuk pada Pancasila versi Piagam Jakarta yang mewajibkan syariat Islam bagi pemeluknya. Persepsi negatif tentang Piagam Jakarta terjadi akibat sikap paranoid dan kekeliruan memahami dan menafsirkan Pancasila itu sendiri. Alih-alih melihat Piagam Jakarta dan Pancasila sebagai satu rangkaian yang tak bisa dipisahkan, pandangan negatif tadi lahir dari kekeliruan yang memisahkan keduanya.

Menawarkan (Gagasan) Dasar Negara
Pidato Soekarno yang dikenal sebagai pidato Lahirnya Pancasila diucapkan di tengah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada bulan Juni tahun 1945. Badan bentukan Jepang yang diwakili berbagai kalangan di masyarakat Indonesia tersebut salah satunya bertugas untuk membahas dasar negara Indonesia.

Endang Saifuddin Anshari menyebutkan kala itu dalam membahas dasar negara, peserta sidang terbagi menjadi dua kubu; nasionalis sekular dan nasionalis Islam. Hal ini juga terpancar dari pidato seorang ahli hukum, Prof. Soepomo. Menurutnya,

“Memang di sini terlihat ada dua faham, ialah; faham anggota-anggota ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan oleh negara Islam, dan anjuran lain, sebagai yang dianjurkan oleh Tuan Moh. Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan; negara dan urusan Islam, dengan perkataan: bukan negara Islam.” (Sekretariat Negara Republik Indonesia: 1995)

Dari Kubu nasionalis-Islam mengajukan Islam sebagai dasar negara, diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo, seorang ulama berlatar belakang ormas Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusumo dalam pidatonya yang kemudian dibukukan dengan judul Islam Sebagai Dasar Negara mengatakan bahwa Islam mengajarkan empat perkara, yaitu Iman, ibadah kepada Allah, amal sholeh dan berjihad di Jalan Allah. Menurutnya jika keempat ajaran ini dimiliki oleh rakyat, maka akan “…alangkah sentausanya, bahagianya, makmur, dan sejahteranya negara kita ini.”(Ki Bagus Hadikusuma: tanpa tahun)

BACA JUGA  IM Gelar Konferensi Internasional di Turki Bahas Idelogi Terkini

Ki Bagus kemudian menyambungnya, dengan meminta, “…bangunkanlah negara diatas ajaran Islam.” Sebagai dasar, beliau mengutip surat Ali Imron ayat 103 dan Al Maidah ayat 3. Menurutnya, agama seharusnya menjadi tali pengikat yang kuat, bukan malah menjadi pangkal percekcokan dan takut untuk dibicarakan.“Agama adalah pangkal persatuan, janganlah takut di mana pun mengemukakan dan mengetengahkan agama.” (Ki Bagus Hadikusuma: tanpa tahun)

Ia menyindir orang yang takut sekali dan berhati-hati jika hendak membentangkan dan mengetengahkan agama, karena takut terjadi perselisihan. Ia menegaskan, bukan perkara agama saja, yang jika dibicarakan dengan tidak jujur, suci dan ikhlas, akan menimbulkan pertentangan. Republik, monarki, sarekat atau kesatuan pun dapat menyebabkan hal itu. Menurutnya, semua ini terjadi sebagai akibat dari politik penjajahan yang memecah belah. (Ki Bagus Hadikusuma: tanpa tahun)

Soekarno sendiri kemudian maju menawarkan gagasannya tentang Pancasila. Konsepsi yang ditawarkan Soekarno kala itu bukanlah Pancasila dalam bentuknya yang kita kenal saat ini. Kala itu Soekarno menjabarkan Pancasila yang ia maksud adalah Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri-kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan.

Kelima gagasan tersebut menurut Soekarno, dapat diperas menjadi tiga. “Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah “perasan” yang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka, Weltanschauung kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan peri-kemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan socio-nationalisme.

Dan demokrasi yang bukan demokrasi barat, tetapi politiek- economische demokratie, yaitu politik demokrasi dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan, saya peraskan pula menjadi satu: Inilah yang dulu saya namakan socio-democratie. Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: socio-nationalisme, socio-demokratie, dan ketuhanan. Kalau Tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga ini.

Tetapi barangkali tidak semua Tuan-tuan senang kepada trisila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Gotong Royong” (Sekretariat Negara Republik Indonesia: 1995)

BACA JUGA  Mengapa Materi Perang dalam Kurikulum Sejarah Itu Penting?

Gagasan Soekarno ini sesungguhnya dapat ditelusuri sebagai gagasan Soekarno yang mengalami perkembangan. Kita dapat melihatnya sejak tahun 1933 ketika dalam Konferensi Partai Indonesia (Partindo) di Mataram, Soekarno mencetuskan bahwa asas kaum Marhaen adalah Kebangsaan atau Kemarhaenan. Konferensi tersebut juga menegaskan bahwa Marhaenisme adalah Sosio-nasionalisme dan Sosio-demokrasi. Sosio-nasionalisme (1) Internasionalisme dan (2) Nasionalisme. Sedangkan Sosio-demokrasi mencakup (3) Demokrasi dan (4) Keadilan Sosial. (Endang Saifuddin Anshari: 1981)

Gagasan nasionalisme dan keadilan sosial seperti yang disinggung Soekarno dalam pidato 1 Juni, tampaknya terinspirasi dari gagasan Sun Yat Sen, tokoh nasionalis Cina dalam The Three Principles People’s Principles dalam The Principle of Democracy (1924).

Dari Asser Baars, seorang tokoh komunis di Hindia Belanda, Soekarno mendapatkan inspirasi internasionalisme. Meski ia menolak pendapat Baars yang menafikan kebangsaan, namun paham rasa kemanusiaan sedunia tersebut tetap diterima Soekarno secara kritis. (Endang Saifuddin Anshari: 1981)

Gagasan yang telah dicetuskan sejak 1933 di Mataram ini yang menjadi unsur-unsur dalam konsepsi Pancasila 1 Juni mengalami perkembangan dengan bertambahnya unsur ‘Ketuhanan.’ Dari mana asal pengaruh ini? Bung Hatta menyebutnya dari Azas Ketuhanan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), sebuah organisasi yang para tokohnya banyak dikenal oleh Soekarno, termasuk tokoh besarnya, H.O.S. Tjokroaminoto. (Moh. Hatta, Ahmad Soebadrjo Djojoadisurjo, et al: 1984)

Kemungkinan lain, bisa pula Soekarno mencantumkan unsur tersebut dengan menampung aspirasi-aspirasi para tokoh Islam dalam Sidang BPUPKI tersebut. Sebagaimana diketahui, Sidang BPUPKI awalnya berlangsung dari 29 Mei – 1 Juni 1945. Sebelum Soekarno berpidato, setidaknya telah ada Ki Bagus Hadikusumo yang memaparkan gagasan Islam sebagai Dasar Negara dalam sidang tersebut. Namun tampaknya unsur ‘Ketuhanan’ yang dimaksud Soekarno hanya sebatas pengakuan terhadap Tuhan dalam masyarakat Indonesia dan kebebasan beragama dalam masyarakat Indonesia.

Meski konsepsi Pancasila Soekarno mendapatkan sambutan hangat, namun konsepsi itu tak cukup memuaskan bagi para tokoh Islam sehingga menimbulkan kebuntuan di antara kedua kubu. Oleh sebab itu sidang memutuskan untuk membentuk Panitia Sembilan yang merepresentasikan kedua kubu yang bertarung gagasan tersebut. [Tulisan ini merupakan bagian pertama dari tiga tulisan].

Bersambung ke bagian kedua

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Habib Bahar Dituntut 6 Tahun Penjara, Pengacara Singgung Pembunuhan Harun

"Ini anak-anak ditembaki, jangankan dihukum, orangnya saja yang mana belum terungkap," kata pengacara Habib Bahar soal kematian anak-anak dalam ricuh Aksi 21-22 Mei

Jum'at, 21/06/2019 18:02 0

Turki

Protes Wafatnya Mursi, Masyarakat Turki Demo Kedutaan Mesir

Pendemo mendesak pemerintah Mesir harus bertanggung jawab atas kematian Mursi

Jum'at, 21/06/2019 17:12 0

Indonesia

Eratkan Persaudaraan, Mahasiswa Patani di Indonesia Gelar Forum Silaturahmi

Forum silaturahmi mahasiswa Patani di Indonesia diselenggarakan oleh Departeman Sosial dan Budaya (Sosbud) HIPPI

Jum'at, 21/06/2019 11:27 0

Turki

Erdogan: Mursi Dibunuh, Pemerintah Mesir Harus Diadili

“Muhammad Mursi jatuh pingsan selama 20 menit saat menjalani proses pengadilan dan pihak pemerintah tidak memberikan pertolongan. Inilah mengapa saya mengatakan Mursi tidak meninggal, tetapi ia dibunuh,” kata Erdogan di depan para pendukungnya dalam sebuah kampanye di Istanbul.

Jum'at, 21/06/2019 09:14 0

China

Delegasi Taliban Kunjungi China

Sementara itu belum ada keterangan dari Taliban terkait kunjungan ini.

Jum'at, 21/06/2019 08:42 0

Asia

India Kirim Dua Kapal Perang ke Perairan Teluk

Angkatan Laut India mengonfirmasi tujuan pengerahan armada tempur laut ini untuk meyakinkan kembali keamanan kapal-kapal berbendera India yang beroperasi di Teluk Oman dan Teluk Arab, menyusul insiden penyerangan kapal tanker di kawasan itu.

Jum'at, 21/06/2019 07:29 0

Indonesia

Dompet Dhuafa Siap Salurkan Kurban Setelah Sukses Salurkan Zakat Fitrah

KIBLAT.NET, Jakarta – Zaman modern ini, penyaluran zakat sudah mulai beralih dari cara konvensional, datang...

Jum'at, 21/06/2019 04:32 0

Indonesia

Sidang Keempat, Pengacara Prabowo-Sandi: KPU Tak Bisa Membantah Data Pemilih Siluman

Pengacara Prabowo-Sandi, Lutfi Yazid mengatakan bahwa ahli yang dibawa KPU ke sidang sengketa Pilpres tidak menjelaskan apa-apa.

Jum'at, 21/06/2019 01:48 0

Indonesia

Saat Hakim MK Sebut KPU Ngeles di Sidang Sengketa Pilpres

Dalam momen tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo sempat mencecar pihak pemohon dan pemohon dengan satu pertanyaan

Jum'at, 21/06/2019 01:16 0

Indonesia

Dompet Dhuafa Salurkan Rp5,2 Miliar Zakat Secara Digital

Zakat disalurkan sebelum matahari terbit pada tanggal 1 Syawal melalui aplikasi

Kamis, 20/06/2019 18:53 0

Close