... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

MUI dan Politik Praktis: Kilas Balik Sejarah

Foto: Kantor MUI Pusat di Jakarta.

Ditulis oleh: Andi Ryansyah, Peminat Sejarah

KIBLAT.NET – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH. Ma’ruf Amin, maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres tahun 2019 ini. Namun Kyai Ma’ruf menyebut bahwa ia tidak mewakili atau mengatasnamakan MUI. Secara organisasi, MUI tegas menyatakan tidak berpolitik praktis. MUI tidak dalam posisi dukung atau tidak mendukung pasangan calon 01 atau 02. MUI netral. Pengurusnya bebas memilih siapapun.

Tetapi, apakah sikap bebas politik MUI sesuai dengan catatan sejarahnya? Mari sejenak kita menengok bagaimana MUI berdiri. MUI terlahir di era pemerintahan Orde Baru. Kala itu, Soeharto membutuhkan ulama sebagai legitimasi atas kekuasannya. Ada hubungan saling menguntungkan antara keduanya. Ulama membutuhkan wadah resmi untuk menasihati pemerintah dari jarak dekat. Sementara pemerintah memerlukan ulama agar membangun rohani bangsa.

Sebelumnya, hubungan antara keduanya renggang dan tegang. Bila di masa revolusi, mereka sama-sama memperjuangkan kemerdekaan, namun 30 tahun setelah Indonesia merdeka, mereka makin lama makin berjauhan. Kala itu, pemerintah orde baru memaksa ulama menari sebagaimana bunyi gendangnya. Ulama diharuskan mendukung segala program pemerintah. Tidak boleh dikritik, dihambat dan didebat. Sekalipun program itu bertentangan dengan Islam. “Ulama dianggap batu penghalang pembangunan, kecuali mana yang mau membantu,” ujar Ketua Umum MUI pertama, Buya Hamka, di majalah Panji Masyarakat (15/9/1975).

Diperlakukan begitu, kalangan ulama masa bodoh. Mereka, kata Hamka, teringat hadits Nabi yang mengatakan, ulama-ulama yang mendekati penguasa dicemburui ketulusan agamanya. Sehingga lebih baik menjauhinya.

Kalangan ulama yang muda-muda, lanjut Hamka, mengkritik pemerintah di pengajian dan khutbah Jumat. Kritik ini sampai ke telinga pemerintah. Hingga pemerintah merasa perlu mengirim banyak intel. “Kadang2 supaya laporan berisi, kata sejengkal direntang dijadikan sehesta. Kata sehesta dirunyut dijadikan sedepa,” ungkap Hamka. Kondisi ini membangun tembok pemisah antara pemerintah dan ulama.

Tapi suatu ketika, kalangan ulama menyadari bahwa mengkritik pemerintah lewat pengajian atau khutbah Jumat saja lebih banyak ruginya ketimbang untungnya. Orang yang dikritik tidak insyaf. Malah timbul hawa nafsunya menjaga gengsi atau wibawa. Mengkritik dari jauh hanya akan menambah jauh. Begitu pikirnya.

Di kalangan pemerintah juga menyadari bahwa pembangunan bukan semata fisik atau benda, tapi juga jiwa dan spiritual. Pemerintah juga menginsyafi kesalahan siasat politik selama ini yang memperalat ulama sebagai pembujuk rakyat. Sebab rakyat sudah bosan dengan itu dan tidak bodoh lagi. Makin lama pemerintah makin merasakan betapa perlunya ulama-ulama mendampingi dan menasihatinya. Sebab banyak hal yang menyangkut agama yang tidak diketahuinya, yang dapat menyinggung perasaan umat Islam (Hamka, Panji Masyarakat 1/8/1975, 15/9/1975 ). Kini, bagi pemerintah, pembangunan tak semata benda, tapi juga jiwa. Karena itu, pemerintah membentuk Majelis Ulama. Diajaklah ulama bergabung di dalamnya. Ulama yang merasa lebih baik tidak menjauh tadi, menerima ajakan itu. Hubungan antar keduanya pun jadi dekat.

BACA JUGA  Gerakan Sahwah di Arab Saudi: Dulu Dirangkul, Kini Dimusuhi

Setelah Majelis Ulama berdiri, Majelis Ulama di tiap-tiap propinsi, kabupaten, sampai kecamatan mengadakan Musyawarah Nasional (Munas). Munas ini dihadiri oleh empat orang ulama dari tiap-tiap provinsi, wakil-wakil dari Organisasi Islam dan ulama-ulama terkemuka. Munas diadakan di Jakarta dari tanggal 21-27 Juli 1975. Tujuan utamanya adalah mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Munas itu dibuka oleh Presiden Soeharto dengan membaca “Bismillahirrahmanirrahim”. Dalam pengarahannya, ia menginginkan ulama turut andil dalam pembangunan sesuai dengan bidangnya. Karena baginya, pembangunan bukan semata-mata materi, tapi yang terpenting adalah rohani. Sebagai bangsa, kata Soeharto, kemerdekan sangat bergantung pada kemerdekaan jiwa dengan iman dan takwa kepada Allah, ketimbang pengaruh lain. Maka, lanjutnya, sangat besar harapan umat, khususnya yang beragama Islam, kepada ulamanya untuk amar ma’ruf nahi munkar (menyeru berbuat baik, mencegah berbuat munkar) serta tidak merasa bimbang dan takut di dalam menegakkan kebenaran. Ia juga menegaskan, Majelis Ulama akan memberikan nasihatnya kepada pemerintah dan pemerintah pun sewaktu-waktu akan meminta nasihat berkenaan dengan agama (Hamka, Panji Masyarakat, 1/8/1975).

“Karena demikian besar peranan Alim Ulama dalam pembangunan masyarakat, maka saya menganggap sangat tepat adanya Majelis Ulama yang segera akan dibentuk oleh Ulama ini,” ungkap Soeharto (Koran Pelita, 22/7/1975).

Dalam Munas, Menhankam, Jenderal TNI Maraden Panggabean, juga menyampaikan pandangannya. Menurutnya, ”Kaum Ulama telah memberikan sahamnya yang sangat besar bagi pengisian arti kemerdekaan serta unsur yang turut serta dalam merealisasikan Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan memperkuat ketahanan spirituil dalam menghadapi ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila” (Pelita, 23/7/1975).

Munas yang pertama ini telah mempertemukan Ulama-Ulama dari berbagai Ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Ar-Rabithatul Alawiyah, dan Aljam-iyatul Washliyah. Semuanya bersatu dalam cinta kepada agama dan bangsa.

Munas berhasil membentuk pengurus Majelis Ulama Indonesia, yang dilantik oleh Menteri Agama, Mukti Ali. Dewan pimpinannya terdiri dari Ketua Umum, Prof.Dr.Hamka dan Ketua-Ketua, KH.Abdullah Syafiie, KH. Syukri Ghozali, KH. Habib Muhammad Al-Habsyi, KH. Hasan Basri, dan H.Soedirman.

Sewaktu penutupan Munas, Hamka berpidato. Ia menggambarkan bagaimana posisi ulama di antara pemerintah dan masyarakat. “Kadang-kadang benar-benar ulama-ulama terletak di tengah-tengah laksana kue bika yang sedang dimasak dalam periuk belanga. Dari bawah dinyalakan api; api yang dari bawah itu ialah berbagai ragam keluhan rakyat. Dari atas dihimpit dengan api; api yang dari atas itu ialah harapan-harapan dari pemerintah supaya rakyat diinsafkan dengan bahasa rakyat itu sendiri. Berat ke atas, niscaya putus dari bawah. Putus dari bawah niscaya berhenti jadi ulama yang didukung rakyat. Berat kepada rakyat, hilang hubungan dengan pemerintah, maksud pun tidak berhasil. Pihak yang memerintah bisa saja mencap tidak berpartisipasi dengan pembangunan. Padahal maksud baik, yaitu mempertemukan, mempertautkan, menserasikan di antara rakyat dan pemerintah” (Panji Masyarakat, 15/8/1975).

BACA JUGA  Sekjen MUI: Pasca Haji, Umat Islam Harus Menjunjung Persatuan

Munas diakhiri dengan penandatanganan piagam berdirinya MUI tertanggal 26 Juli 1975. Secara berurutan 26 Ketua Delegasi Majelis Ulama Daerah Tingkat I membubuhkan tanda tangannya. Masing-masing dimulai dari Delegasi DKI Jakarta sampai Maluku. Kemudian disusul oleh wakil-wakil Ormas Islam serta tokoh-tokoh perorangan yang menghadiri Munas tersebut.

Ormas-ormas Islam yang menandatangani Piagam tersebut adalah NU (diwakili KH.M.Dachlan), Muhammadiyah (Ir.H. Basid Wahid), Sarikat Islam (H.M.Syafii Wirakusuma), Perti (Nurhasan Ibnu Hajar), Al-Wasliyah, Mathla’ul Anwar, Al-Ittihadijah, GUPPI, PTDI, dan Dewan Masjid.

Tokoh-tokoh Islam yang membubuhkan tanda tangan ialah Prof. Dr. Hamka, KH. Safari, KH. Abdullah Syafii, Mr. Kasman Singodimedjo, KH. Hasan Basri, Tgk.H.Abdullah Ujong Rimba, H. Kudratullah dan lain-lain. Turut pula menandatangani piagam tersebut dinas-dinas rohani ABRI, Disrohis Angkatan Darat, Disrohis Angkatan Laut, Disrohis Angkatan Udara, dan Disrohis Polri.

Dalam pedoman pokok MUI, disebutkan lima fungsinya. Pertama, memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amar ma’ruf nahi munkar dalam usaha meningkatkan Ketahanan Nasional. Kedua, memperkuat ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Ketiga, mewakili umat Islam dalam Badan Konsultasi Antar Umat Beragama. Keempat, penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mensukseskan pembangunan nasional. Dan yang kelima, Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak bersifat operasionil (Pelita, 28/7/1975). Tidak bersifat operasionil maksudnya tidak membangun sekolah, rumah yatim piatu, masjid dan lain-lain. Karena itu sudah dikerjakan oleh Ormas Islam.

Demikian sejarah MUI berdiri. Dari sana, kita tidak melihat adanya hasrat politik praktis atau politik kekuasaan dari para ulama kita. Mereka murni ingin melindungi umat dan menasihati pemerintah. Menjadi jembatan antara keduanya. Tidak berkoalisi dan tidak juga beroposisi kepada pemerintah. Menyambung lidah umat, menjadi mitra kritis pemerintah.

Maka sikap MUI di Pemilu tahun ini yang tidak berpolitik praktis sudah sesuai dengan kepribadian dan khittahnya. Ke depan, tentu kita berharap, MUI tetap konsisten tidak tergoda bermain politik praktis atau politik kekuasaan. Sebab politik macam ini berpotensi memecah umat!

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Fikih

Hukum Menambahkan Lafadz “Sayyidina” Saat Tasyahhud, Shalawat dan Adzan

Pembahasan hukum menambahkan kata "Sayyidina" ketika tasyahhud, shalawat dan adzan kali ini dibatasi dalam kerangka mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang paling banyak tersebar di Indonesia.

Kamis, 13/06/2019 16:48 0

Indonesia

Fahri Hamzah Sarankan Prabowo Bicara Soal Tim Mawar

Penjelasan Prabowo dinilai dapat mengurangi beban bagi generasi yang akan datang

Kamis, 13/06/2019 11:43 0

Afghanistan

Taliban Bantah Tuduhan PBB terkait Angka Korban Sipil di Kabul

“Ini menunjukkan niat buruk UNAMA dan mengungkap keberpihakan lembaga tersebut,” kata Mujahid.

Kamis, 13/06/2019 10:07 0

Video Kajian

Ust. Abu Rusydan: Inilah Akhlaq Ahlus Sunnah

KIBLAT.NET- Apa sajakah akhlaq ciri Ahlus Sunnah Wal Jamaah? Yuk simak di sini! Editor: Abdullah...

Kamis, 13/06/2019 10:00 0

Arab Saudi

Syiah Hutsi Yaman Rudal Bandara Saudi, 26 Pengunjung Terluka

"Pasukan militer dan keamanan bekerja untuk menentukan jenis proyektil yang digunakan dalam serangan teroris ini," imbuh Maliki.

Kamis, 13/06/2019 08:10 0

Suriah

Suriah Serahkan Pengelolaan Pelabuhan Tartus ke Perusahaan Rusia

KIBLAT.NET, Damaskus – Majelis Rakyat Suriah menyetujui, Rabu (12/06/2019), rancangan undang-undang yang mengizinkan perusahaan Rusia...

Kamis, 13/06/2019 07:40 0

Indonesia

BPJPH Kebut Pembahasan Tarif Layanan Jaminan Produk Halal

UU Jaminan Produk Halal mengatur seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal pada 17 Oktober 2014

Rabu, 12/06/2019 19:25 0

Asia

PM Mahathir Berjanji Lindungi Zakir Naik

"Zakir yakin dia tidak akan mendapatkan pengadilan yang adil (di India)," kata Mahathir Senin lalu, seperti dilansir Al-Jazeera pada Selasa (11/06/2019).

Rabu, 12/06/2019 14:27 1

Turki

Turki Siap Beli Rudal Patriot AS Setelah S-400 Rusia

Presiden Recep Tayyip Erdogan, mengatakan bahwa Turki bersedia membeli sistem rudal Patriot Amerika Serikat menyusul pengiriman sistem rudal S-400 Rusia jika AS menawarkan kesepakatan yang menguntungkan seperti yang ditawarkan oleh Rusia.

Rabu, 12/06/2019 13:03 0

Afrika

AMISOM Derita Krisis Keuangan Serius

“Masyarakat internasional mengabaikan proposal ini,” katanya.

Rabu, 12/06/2019 10:57 0

Close