... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Ini Temuan Amnesty Internastional Terbaru Soal Pembantaian Muslim Rohingya

Foto: Warga Muslim Rohingya.

KIBLAT.NET, Jakarta – Investigasi terbaru Amnesty International berhasil mengumpulkan dan mengkonfirmasi bukti baru bahwa militer Myanmar telah melakukan kejahatan perang dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara bagian Rakhine, Myanmar. Operasi militer ini masih berlangsung, sehingga meningkatkan kemungkinan kejahatan tambahan terjadi.

Nicholas Bequelin, Direktur Regional Amnesty International untuk wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara mengatakan investigasi itu tertuang di dalam laporan berjudul “No one can protect us”: War crimes and abuses in Myanmar’s Rakhine State. Laporan itu merinci bagaimana militer Myanmar, yang dikenal dengan nama Tatmadaw, telah membunuh dan melukai warga sipil dalam serangan-serangan membabi buta sejak Januari 2019. Pasukan Tatmadaw juga telah melakukan pembunuhan di luar hukum, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya, serta penghilangan paksa.

Temuan tersebut meneliti periode operasi militer intensif yang terjadi setelah serangan terkoordinasi terhadap pos-pos polisi oleh Tentara Arakan atau Arakan Army (AA), kelompok bersenjata etnis Rakhine, pada tanggal 4 Januari 2019. Operasi militer terbaru ini dilaksanakan setelah adanya instruksi pemerintah untuk “menghancurkan” AA.

“Kurang dari dua tahun sejak masyarakat internasional mengecam kejahatan massal terhadap Rohingya, militer Myanmar kembali melakukan pelanggaran mengerikan terhadap kelompok etnis di Rakhine. Operasi terbaru di Negara Bagian Rakhine ini menunjukkan sikap militer yang meneror warga sipil dan melakukan pelanggaran luas sebagai taktik yang disengaja,” ujar Nicholas Bequelin, dalam siaran pers yang diterima Kiblat.net Rabu, (29/5/2019).

Amnesty International melakukan 81 wawancara, termasuk didalamnya 54 wawancara lapangan di Rakhine pada akhir Maret 2019, dan 27 wawancara jarak jauh dengan orang-orang yang tinggal di daerah yang terkena dampak konflik. Mereka berasal dari kelompok etnis Rakhine, Mro, Rohingya, dan Khami, yang beragama Budha, Kristen, dan Islam. Amnesty International juga menganalisis foto, video, dan citra satelit, serta mewawancarai pekerja kemanusiaan, aktivis hak asasi manusia, dan pakar lainnya.

Komunitas-komunitas etnis Rakhine telah lama memendam berbagai keluhan politik terhadap pemerintah pusat Myanmar. AA dipimpin oleh generasi muda nasionalis etnis Rakhine. Per hari ini, AA diperkirakan memiliki kekuatan hingga 7.000 pasukan. Didirikan pada tahun 2009, mereka telah berjuang bersama organisasi etnis bersenjata lainnya di Myanmar Utara dan dalam beberapa tahun terakhir bentrok secara sporadis dengan militer di Rakhine dan negara bagian yang berbatasan dengannya yaitu Chin. Pertempuran semakin intensif pada akhir tahun 2018.

BACA JUGA  Polisi Tetapkan 85 Orang Tersangka Kerusuhan Papua

Pengerahan pasukan yang baru dengan pola kekejaman yang sama

Laporan terbaru Amnesty International mengungkap adanya bukti pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan militer yang terlibat dalam kejahatan masa lalu, termasuk di dalamnya divisi dan batalion khusus di bawah Komando Barat. Amnesty International telah mengkonfirmasi lebih lanjut bahwa unit-unit yang baru diterjunkan berasal dari Divisi Infanteri Ringan (Light Infantry Division- LID) 22 dan 55, dan mereka bertanggung jawab atas banyak kejahatan baru tersebut.

Dari wawancara dan bukti lain, termasuk lewat citra satelit, Amnesty International mendokumentasikan tujuh serangan yang melanggar hukum, yang menewaskan 14 warga sipil dan melukai lebih kurang 29 orang lainnya. Sebagian besar serangan ini membabi buta, dan beberapa juga merupakan serangan langsung terhadap warga sipil.
Dalam satu insiden pada akhir Januari, seorang anak laki-laki etnis Rakhine berusia tujuh tahun meninggal setelah mortir yang terindikasi kuat ditembakkan oleh militer Myanmar meledak di desa Tha Mee Hla, Kotapraja Rathedaung, selama pertempuran antara militer dan AA. Meskipun bocah itu terluka parah, butuh beberapa jam sebelum tentara Myanmar memberi izin keluarganya untuk membawanya ke rumah sakit. Dia meninggal pada hari berikutnya.

Dalam insiden lain pada pertengahan bulan Maret, sebuah mortir militer Myanmar meledak di desa Ywar Haung Taw, Kotapraja Mrauk-U, melukai setidaknya empat orang dan menghancurkan sebuah rumah milik Hla Shwe Maung, seorang pria etnis Rakhine berusia 37 tahun. Dia mengingat kejadian tersebut dan mengatakan, “Saya mendengar suara ledakan yang sangat lantang. Suara itu sangat keras dan ada bola api besar yang jatuh di sekitar kami … Saya meraih putri saya di lengan saya … [ketika] kami melihat ke atas dan setengah dari atap rumah kami sudah hancur. ”

Tinjauan citra satelit mengkonfirmasi hancurnya sebuah bangunan di desa Ywar Haung Taw, serta kehadiran artileri baru di pangkalan polisi di dekatnya.

Pada 3 April 2019, sebuah helikopter militer menembaki para pekerja Rohingya yang sedang memotong bambu, menewaskan sedikitnya enam pria dan anak lelaki serta melukai kurang lebih 13 orang lainnya. “Helikopter itu datang dari belakang gunung. Dalam beberapa menit itu mereka menembakkan roket. Saya berlari untuk menyelamatkan nyawa saya, memikirkan keluarga saya dan bagaimana saya akan bertahan hidup,” kata korban tersebut.

BACA JUGA  Muslim Life Festival Akan Digelar Lagi Tahun Depan

Amnesty International juga mendokumentasikan bagaimana militer melakukan aksinya di kompleks kuil kuno Mrauk-U dan menembak secara membabi-buta di daerah itu. Citra satelit mengkonfirmasi keberadaan artileri di dekat kuil, dan banyak bukti foto yang menunjukkan adanya pengerusakan terhadap situs candi. Amnesty International belum dapat menentukan siapa yang bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut.

Namun berdasarkan pada kedekatan lokasi dengan monumen-monumen itu, Angkatan Darat Myanmar terindikasi kuat telah menghancurkan kekayaan dan budaya bersejarah di situs itu, yang juga merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional.

Amnesty International lebih lanjut mendokumentasikan tujuh kasus penangkapan sewenang-wenang di Rakhine sejak Januari 2019. Penangkapan ini secara eksklusif dilakukan kepada para pria, biasanya pria etnis Rakhine yang sedang berperang, dan sering disertai dengan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang AA.

Seorang lelaki etnis Rakhine berusia 33 tahun mengenang, “[Tentara itu] bertanya, ‘Di mana AA menyimpan senjata mereka?’ Saya menjawab, ‘Saya tidak tahu, saya bukan AA’… Saya ingat pukulan dan tendangan yang diarahkan ke saya, kemudian mereka memukulkan senapan mereka ke kepala saya… Saya mencoba menutupi kepala saya dengan tangan saya tetapi mereka terus menendang dan memukuli [saya]. Ada darah di tangan, wajah, dan kepala saya. ”

Amnesty International juga mendokumentasikan penghilangan paksa enam orang – satu etnis Mro dan lima etnis Rakhine – pada pertengahan Februari. Seorang saksi mengatakan dia terakhir melihat salah satu pria tersebut dalam tahanan militer. Sejak itu, keluarga tidak memiliki informasi tentang nasib dan keberadaan orang yang mereka cintai.

Lebih dari 30.000 orang terlantar akibat dari operasi terakhir ini, namun pihak berwenang Myanmar malah memblokir akses kemanusiaan ke daerah-daerah yang terkena dampak.

“Pihak berwenang memperburuk kesengsaraan warga sipil dengan menghalangi pasokan obat-obatan, makanan, dan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk anak-anak,” kata Nicholas Bequelin. “Warga sipil di Rakhine membayar harga terberat dari serangan militer dan menanggung akibatnya – namun pemerintah terus memilih untuk tetap diam tentang krisis yang semakin parah ini.

Reporter: Hafidz Syarif
Editor: Izhar Zulfikar

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Khazanah

Menggugat Penguasa Zalim dengan Doa-doa Mustajab

Di antara sunnatullah yang sudah lazim adalah Allah SWT pasti akan menghukum penguasa dan raja-raja yang zalim.

Rabu, 29/05/2019 11:34 1

Suriah

Kampanye Udara Rezim Suriah Meluas ke Pedesaan Aleppo

Sejumlah warga sipil tewas akibat serangan terbaru rezim ini.

Rabu, 29/05/2019 11:29 0

Afghanistan

Eks Navy SEAL: Perang Afghanistan Tidak Bisa Diselesaikan dengan Peluru dan Bom

Mantan anggota pasukan elit marinir AS Navy SEAL yang mengklaim telah membunuh Usamah bin Ladin dalam sebuah operasi militer tahun 2011 mengatakan bahwa militer AS perlu sebuah strategi baru di Afghanistan.

Rabu, 29/05/2019 10:15 0

Suriah

Abu Isa: Faksi-faksi di Suriah Utara Sepakat Buang Segala Perbedaan

Akan tetapi, dengan izin Allah, mereka bisa mengalahkan jika para pejuang bersatu.

Rabu, 29/05/2019 09:45 0

Afghanistan

Taliban: Penghalang Perdamaian Afghanistan Pendudukan Pasukan Asing

"Penghalangnya adalah pendudukan di Afghanistan, yang harus diakhiri,” tegasnya.

Rabu, 29/05/2019 08:34 0

Fikih

Kapan Waktu yang Paling Utama Membayarkan Zakat Fitrah?

Lalu kapan waktu yang tepat bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah? Menjawab pertanyaan ini, para ulama berbeda pendapat menjadi beberapa pendapat:

Rabu, 29/05/2019 06:01 0

Video Kajian

Ust. Miftahul Ihsan, Lc: 3 Hal untuk Mengagungkan Allah

KIBLAT.NET- Tak terasa, Ramadhan sudah menginjak 10 hari terakhir. Amalan apa yang bisa kita lakukan...

Rabu, 29/05/2019 05:00 0

Video Kajian

Ust. Zamroni: Evaluasi Ramadhanmu!

KIBLAT.NET- Ramadhan semakin hari semakin meninggalkan kita. Bagaimana ibadah kita selama Ramadhan ini? Yuk kita...

Selasa, 28/05/2019 17:30 0

Khazanah

Hari Kedua puluh tiga Ramadhan, Puncak Kemenangan Umat Islam Atas Persia

Pada 23 Ramadhan 31 H, bertepatan dengan tahun 652 M, pada masa pemerintahan Khulafaurrasryidin ke ketiga, Utsman bin Affan, kemenangan mutlak menghampiri umat Islam. Kemenangan besar setelah sekian lama berkonfrontasi dengan tentara Persia di berbagai medan laga.

Selasa, 28/05/2019 16:00 0

Artikel

Para Politisi Itu, yang Mana yang Tidak Machiavelli?!

Ketika membicarakan ilmu dan filsafat politik, tidak bisa tidak kita harus menyebut nama Niccolo Machiavelli.

Selasa, 28/05/2019 13:43 0

Close