AII: Para Pelaku Kekerasan Pasca Aksi 22 Mei Harus Diadili dan Dihukum

KIBLAT.NET, Jakarta – Amnesty International Indonesia (AII) mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh pasca demonstrasi 22 Mei 2019 menolak Pemilu curang di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pelaku kekerasan diadili. Perlakuan kejam dan tak manusiawi yang dilakukan polisi saat menangkap terduga perusuh di Kampung Bali menunjukkan aparat kepolisian gagal menerapkan prinsip hak asasi manusia.

Amnesty International Indonesia mencatat rentetan aksi kekerasan setelah demonstrasi pada 22 Mei di depan Gedung Bawaslu. Diantaranya adalah penyerangan asrama Brimob di Petamburan, Jakarta Barat, jatuhnya korban tewas sebanyak delapan orang yang beberapa diantaranya disebabkan oleh luka tembak, dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat dalam menangkap salah seorang warga di Kampung Bali, Jakarta Pusat.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyatakan Kepolisian dan Komnas HAM harus bersama-sama untuk segera melakukan investigasi yang independen dan menyeluruh. Hal itu dilakukan untuk mengungkap segala bentuk potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi setelah aksi 22 Mei 2019 di Jakarta.

“Para pelaku kekerasan, apakah itu berasal dari kepolisian maupun pihak-pihak dari luar yang memicu kerusuhan, harus diinvestigasi dan dibawa ke muka hukum untuk diadili. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga telah menyebutkan bahwa terdapat tiga anak tewas pasca aksi 22. Harus ada investigasi mendalam dan menyeluruh untuk mengungkap fakta yang sebenarnya dan segera mengadili para pelaku,” kata Usman Hamid dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (25/05/2019).

BACA JUGA  Ahli Pidana Kritisi Pasal yang Disangkakan ke Habib Rizieq

Usman menambahkan ada indikasi pelanggaran HAM berupa perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia oleh aparat dalam melakukan penangkapan seseorang yang diduga sebagai ‘perusuh’ di Kampung Bali, seperti yang terlihat dalam video yang viral di media sosial. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh kepolisian.

“Menunjukkan bahwa kepolisian gagal dalam menerapkan prinsip hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut adalah pelanggaran serius terhadap SOP kepolisian itu sendiri karena apapun status hukum seseorang, aparat tidak boleh memperlakukan ia secara kejam dan tidak manusiawi yang merendahkan martabatnya sebagai seorang manusia,” terangnya.

“Aparat yang melakukan pemukulan harus diadili dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandas Usman.

Terkait kerusuhan pasca aksi 22 Mei, Amnesty International Indonesia sadar bahwa asrama Brimob telah diserang oleh sekelompok orang beberapa jam setelah protes massal berakhir Selasa malam, tetapi respons kepolisian terhadap serangan semacam itu tetap harus proporsional. Meski pemolisian demonstrasi adalah tugas yang sulit, apalagi ketika terdapat sejumlah orang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kekerasan, adalah penting bahwa jajaran kepolisian tetap menghormati kaidah-kaidah hukum hak asasi manusia. Kaidah ini tidak boleh dilupakan. Aparat dibenarkan untuk dapat menggunakan kekuatan, tetapi itu hanya jika benar-benar diperlukan dan harus bersifat proporsional.

“Jadi jelas terlihat adanya indikasi pelanggaran HAM yang terjadi setelah demonstrasi 22 Mei, oleh karena itu penting untuk memastikan Komnas HAM secara aktif terlibat dalam melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti dugaan pelanggaran HAM yang terjadi,” ujar Usman Hamid.

BACA JUGA  BPJPH Tunggu Ketetapan Fatwa MUI untuk Terbitkan Sertifikat Halal Vaksin

Reporter: Imam S.
Editor: Wildan Mustofa

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat