... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Komnas HAM: Tim Asistensi Hukum Menkopolhukam Inkonstitusional, Bubarkan Saja

KIBLAT.NET, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai Tim Asistensi Hukum yang dibentuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) inkonstitusional, dan meminta tim tersebut dibubarkan.

Komisioner Komnas HAM Munaf Rizal Manan menyatakan tidak ada urgensi objektif yang mendasari pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam. Sementara, kebebasan berpikir dan berpendapat warga negara telah secara tegas dijamin oleh konstitusi, yaitu pasal 28 dan 28E ayat 2 dan 3 UUD 1945.

Selain itu juga diatur dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Tugas pemerintah, sebagaimana diamanatkan pembukaan UUD 1945, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia.

“Tidak seharusnya ada suatu kebijakan yang bersifat menebarkan ancaman dan atmosfer ketakutan bagi warga negara,” kata Munaf dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Jumat (10/05/2019).

Keberadaan tim, kata Munaf, melampaui keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada. Tugas yang dimandatkan kepada Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam seperti melakukan menyerupai fungsi (quasi) penyelidikan.

Padahal, kata dia, sistem hukum nasional telah menyediakan mekanisme dan instrumen lembaga penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sementara, Komisioner Komnas HAM Mochammad Choirul Anam dengan tegas menolak keberadaan Tim Asistensi Hukum. Menurutnya, tugas tim itu justru melakukan intervensi penegakan hukum.

Intervensi penegakan hukum itu terlihat dalam tugas yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor 38 Tahun 2019, tentang pembentukan Tim Asistensi Hukum.

BACA JUGA  UAS: Di Bawah Naungan Laa Ilaaha Illallah Semut Pun Terjaga

Di antara tugas tim itu adalah “melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum” dan memberikan rekomendasi kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti hasil kajian hukum”.

Dia menilai ketika tim itu dibentuk oleh Menko Polhukam, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan politik. Lain halnya ketika tim itu dibentuk oleh lembaga penegak hukum, kepolisian misalnya, dan tim itu benar-benar dibutuhkan untuk proses penegakan hukum.

Dengan membentuk Tim Asistensi Hukum, Menkopolhukam Wiranto telah menarik penegakan hukum ke urusan politik. “Itu cerminan dari karakter, kalau jaman dulu karakter orde baru,” ujarnya.

Tim Asistensi Hukum sebagaimana dinyatakan Wiranto akan memantau pernyataan tokoh-tokoh. Anam menegaskan ada mekanisme hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tak boleh terlampaui sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar, salah satunya kebebasan hati nurani dan berpikir tak boleh dikurangi dalam bentuk apapun.

“Dalam konteks itu tim ini inkonstitusional. Ya sudahlah dibubarin saja,” tandasnya.

Reporter: Fajar Pasa
Editor: Izhar Zulfikar

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Video Kajian

Ust. Zamroni: Syarat Diampuni Dosa di Bulan Ramadhan

KIBLAT.NET- Ramadhan bulan ampunan, bagaimana cara agar dosa kita diampuni di Bulan Ramadhan? Yuk simak...

Jum'at, 10/05/2019 17:30 0

Khazanah

Hari Kelima Ramadhan, Kekejaman Zionis di Kota Lidd, Palestina

Pun yang terjadi di masa lalu sekitar 73 tahun lalu, 5 Ramadhan 1367 H bertepatan dengan 11 Juli 1948. Satuan komando Zionis di bawah Moshe Dayan melakukan aksi pembantaian di kota Lidd,Palestina

Jum'at, 10/05/2019 17:00 0

Indonesia

Muhammadiyah Tolak Pembentukan Tim Pemantau Omongan Tokoh

Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, Trisno Raharjo tidak sependapat dengan sikap Wiranto yang ingin membentuk tim hukum untuk mengawasi omongan tokoh.

Jum'at, 10/05/2019 16:44 0

Fikih

Hukum Suntik Bagi yang Berpuasa Menurut Mazhab Syafi’i

Para ulama Syafi’iyah kontemporer berbeda pendapat dalam menyikapi suntik ketika puasa. Secara umum mereka berbeda pendapat kepada tiga pendapat.

Jum'at, 10/05/2019 16:41 0

Indonesia

Ratusan Massa Geruduk Kantor Bawaslu Surakarta

"Kita minta kepada Bawaslu agar bersikap (mengambil tindakan) atas kejadian-kejadian yang terjadi kali ini yaitu kematian 500an anggota KPPS," katanya.

Jum'at, 10/05/2019 16:33 0

Indonesia

Tim Mitigasi Kesehatan Muhammadiyah Siap Autopsi Jenazah Petugas KPPS

Tim Mitigasi Kesehatan Muhammadiyah nanti akan melakukan autopsi terhadap jenazah petugas KPPS yang meninggal.

Jum'at, 10/05/2019 16:20 0

Indonesia

PSHK: Tim Hukum Wiranto Bungkam Kebebasan Berpendapat

"Sebaliknya, pembentukan Tim Asistensi Hukum justru akan membatasi ruang gerak masyarakat yang aktif mengkritik kebijakan pemerintah," ujarnya.

Jum'at, 10/05/2019 16:08 0

Indonesia

Tindakan Wiranto Bentuk Tim Hukum Dinilai Bermasalah, Ini Alasannya

Peneliti PSHK, Agil Oktaryar memaparkan ada beberapa alasan mengapa tindakan Wiranto bermasalah. Pertama, pembentukan Tim Asistensi Hukum tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat.

Jum'at, 10/05/2019 15:48 0

Indonesia

Usut Kematian Petugas KPPS, Muhammadiyah Bentuk Tim Mitigasi Kesehatan

Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah mengajak Bawaslu RI membentuk Tim Mitigasi Kesehatan untuk menyikapi banyaknya petugas KPPS yang meninggal.

Jum'at, 10/05/2019 15:47 0

Indonesia

Ratusan Anggota KPPS Meninggal, Komnas HAM: Harus Diinvestigasi

“Berdasrkan hal tersebut di atas, Komnas HAM RI melihat bahwa pengungkapan atas peristiwa ini merupakan kerangka perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM bagi warga Indonesia,” tutupnya.

Jum'at, 10/05/2019 15:40 0

Close