Tim IT BPN Temukan 12.000 Lebih Kesalahan Entri Data di Situng KPU

KIBLAT.NET, Jakarta – Tim Relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengaku kembali menemukan ribuan kesalahan entry data dalam aplikasi  hasil hitung suara Pemilu (Situng), yang juga kerap disebut sebagai Real Count KPU. Mereka mencatat rata-rata ada 1.000 kesalahan entri data per hari dalam aplikasi itu.

Koordinator Relawan IT BPN, Mustofa Nahrawardaya angka yang tertera dalam Situng KPU jauh lebih besar dibandingkan dengan temuan sebelumnya, yaitu sebanyak 9.440 kesalahan. “Kami sangat terkejut karena hari ini saja kami menemukan 12.550 kesalahan entri data. Jumlah itu kami peroleh dari audit terhadap 190.568 TPS. Jadi kesalahannya sekitar 7 persen,” ujarnya melalui rilis tertulis, Selasa (30/04/2019).

Mustofa menyebut kenaikan angka kesalahan input data sangat signifikan, bahkan mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Sebab dari audit yang dilakukan oleh BPN pada tanggal 27-29 April mereka menemukan setiap hari rata-rata terjadi 1.000 kesalahan.

Sebelumnya, dari 172.174 TPS yang mereka audit, Tim BPN menemukan sebanyak 9.440 kesalahan entri data. Hal itu meliputi adanya selisih suara, jumlah suara melebihi DPT, dan jumlah suara sah tidak cocok dengan total suara.

“Kesalahan tertinggi tetap didominasi Jawa Barat sebanyak 788 TPS, diikuti Sumatera Utara 740 TPS, Jawa Tengah 736 TPS, Jawa Timur 409 TPS, DKI Jakarta 361 TPS Sulawesi Selatan 252 TPS, dan Yogyakarta 154 TPS,” jelas Musthofa.

BACA JUGA  Prof Didin: Jika Miras Subur, Perzinahan Dianggap Biasa

Dengan jumlah kesalahan yang begitu besar itu, Mustofa mempertanyakan kredibilitas dari Situng KPU. Ia juga mendesak Bawaslu segera turun tangan dan KPU membuka diri untuk dilakukan audit forensik.

“Kami siap membantu. Semua data kesalahan kami rekam jejak digitalnya. Kalau salah kok jumlahnya sangat besar. Apakah tidak ada sistem, maupun quality control sehingga hal itu bisa terjadi,” ujarnya.

Mustofa juga mempertanyakan pernyataan Ketua KPU Arief Budiman Bahwa Situng KPU hanya untuk bahan publikasi, bukan hasil Pemilu.

“Pernyataan semacam ini sangat berbahaya karena terkesan lari dari tanggung jawab,” tukasnya.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Imam S.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat