... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Suara Pembaca

Sudan di Persimpangan Jalan

Foto: Demonstrasi di Sudan.

Penulis: Habli Robbi Waliyya (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Al-Quranul Karim Madani Sudan)

Setelah tumbangnya Omar Basyir dari tampuk kekuasaan pada hari Kamis (11/04/2019), kondisi politik di Sudan tak kunjung stabil. Demo yang bermula sejak akhir Desember 2018 demi menuntut pengendalian harga roti, ketersediaan bensin, dan perbaikan kesejahteraan itu berubah menjadi aksi menuntut mundur presiden Omar Basyir yg telah berkuasa hampir 3 dekade. Demo yang sempat mereda selama beberapa bulan itu kembali memuncak di awal April 2019, bertepatan dengan momentum peringatan kudeta 6 April 1985. Kudeta yang kala itu berhasil menjatuhkan Presiden Jafar Numeiri dari tampuk kekuasaan.

Tiga Presiden dalam Tempo Dua Hari

Tuntutan demonstran pun terpenuhi. Basyir lengser dan militer segera mengambil alih pemerintahan selama masa transisi yang ditetapkan 2 tahun. Jendral Awwad bin Auf yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan didaulat menjadi presiden transisi militer. Ternyata pengangkatan Awwad bin Auf tidak direspon positif oleh demonstran, khususnya Serikat Pekerja Profesional Sudan (Sudanese Professionals Association) yang menjadi motor dalam demo tersebut.

Mereka menolak Awwad dan menyebutnya sebagai “antek Basyir”. Awwad bin Auf dinilai memiliki track record yang buruk ketika memimpin operasi militer di Darfur untuk membasmi pemberontak. Ia juga disinyalir sebagai tangan kanan Omar Basyir. Masa kepemimpinan Awwad hanya berlangsung satu hari, pada Jumat malam (12/04/2019) Awwad secara resmi mengundurkan diri dan diangkatlah Jendral Abdul Fattah Burhan menjadi presiden masa transisi militer yang sebelumnya menjabat sebagai KASAD. Track record Burhan relatif lebih bersih dari Awwad. Dia tidak memiliki catatan hitam dalam operasi militer di daerah manapun, dia juga bukanlah orang dekat Omar Basyir.

Pengangkatan Burhan disambut suka cita oleh masyarakat luas. Pawai dengan membawa bendera Sudan semarak di seantero penjuru negeri terutama di ibukota Khartoum. Namun pawai kebahagiaan itu hanya berlangsung singkat. Pasca pelantikan Burhan, SPA kembali membuat statement penolakan. Mereka bersikukuh akan terus melakukan aksi di depan kompleks kantor militer Sudan hingga kepemimpinan diserahkan kepada sipil.

Formalisasi Syariat Dalam Sendi Bernegera di Sudan

Dekade 80-90an adalah masa keemasan Sudan dalam memformilkan syariat ke dalam bentuk undang-undang negara. Di penghujung pemerintahan Numeiri, syariat Islam mulai diterapkan dalam sendi kehidupan bernegara, walau Numeiri sendiri dikenal dekat dengan kalangan sosialis ba’tsi dan komunis. Minuman keras dilarang dan hudud mulai ditegakkan. Terlebih pasca kudeta 1989 yang mengantarkan Omar Basyir sebagai presiden. Kudeta yang dinakhodai oleh Hasan Turobi itu memanfaatkan koalisi kekuatan aktivis Islam dengan berbagai macam afiliasinya, khususnya gerakan ikhwanul muslimin karena Hasan Turobi ketika itu adalah salah satu pimpinannya yang dikemudian hari secara resmi keluar dari gerakan IM. Sehingga kudeta tersebut dikenal dengan nama kudeta gerakan Islam. Undang-undang perbankan Islam berhasil disahkan, aktivitas dakwah berkembang pesat, kantor Dewan Zakat menjangkau seluruh pelosok negeri. KUHAP, KUHP, dan ┬ákitab undang-undang lainnya bernafaskan syariat Islam.

Awal Bencana

Pada 1997, Amerika menjatuhkan sanksi boikot ekonomi kepada Sudan dengan tuduhan sebagai negara pelindung teroris dan terlibat dalam kejahatan kemanusiaan di Darfur. Sudan dikucilkan dari perdagangan Internasional. Pergerakan ekonomi pun melambat, pembangunan stagnan. Namun Sudan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Minyak, emas, uranium, hewan ternak serta pertanian menjadi komoditas utama. Walau berada dalam tekanan, namun Sudan tetap berusaha menggandeng beberapa negara dan pihak swasta untuk berinvestasi dan melakukan perdagangan, di antaranya China, Rusia, perusahaan Turki dan Qatar. Nilai tukar pound Sudan hampir setara dolar Amerika ketika itu.

Tahun 2011, Sudan selatan resmi memisahkan diri melalui jalur referendum. Kala itu lebih dari 50% pemasukan negara bersumber dari minyak. Sedangkan ladang minyak tersebut mayoritasnya berada di daerah selatan yang telah memisahkan diri. Dengan berpisahnya Sudan Selatan menjadi pukulan hebat bagi perekonomian Sudan di masa depan.

Akibat boikot ekonomi Amerika, maka perekonomian di Sudan dikuasai oleh taipan-taipan yang dekat dengan kekuasaan. Sehingga budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi penyakit laten, bobroknya rezim, kegagalan dalam melakukan kebijakan ekonomi serta hilangnya ladang minyak mengantarkan Sudan menuju jurang kemiskinan. Nilai tukar pound Sudan pada tahun 2011 sebelum selatan berpisah adalah tiga pound Sudan untuk satu dolar Amerika. Setahun setelahnya menjadi lima pounds Sudan untuk satu dolar Amerika. Angka tersebut terus merosot tajam hingga pada pertengahan tahun 2018, satu dolar Amerika bernilai 40 pound Sudan kini nilainya sudah menyentuh angka 60.

Faksi-faksi dalam Masa Transisi

Setidaknya ada tiga faksi besar yang sedang berlaga dalam masa transisi di Sudan. Pertama adalah anasir-anasir deep state yang telah lama bercokol dan menikmati hasil kekayaan bumi Sudan. Ini dicerminkan dengan anasir-anasir militer dan anasir partainya Basyir, NCP (National Congress Party). Karena mereka inilah yang selama ini mendapat akses untuk melakukan ekspansi bisnis dan mengeruk kekayaan Sudan.

Kedua, ialah gerakan Islam yang sejak awal mengawal agar syariat islam tegak di bumi Sudan. Faksi ini terdiri dari ikhwanul muslimun, salafi, dan sufi. Yang kemudian hizbul ummah partai besutan Sodiqul Mahdi, pemimpin tarekat anshar ikut bergabung dalam gerbong ini.

Perlu dicatat bahwa Omar Basyir dan Hasan Turobi telah resmi keluar dari gerakan ikhwanul muslimin. Dan ikhwanul muslimin sendiri memiliki partai dengan nama yang sama dan menyatakan menjadi oposisi pada rezim Omar Basyir pasca pemilu terakhir di tahun 2016.

Ketiga adalah kalangan liberal dan komunis. Faksi ini direpresentasikan oleh Partai Komunis Sudan, Partai Republik, dan SPA. SPA sendiri diduga kuat merupakan kepanjangan dari Gerakan Rakyat Sudan Selatan yang menjadi inisiator berpisahnya Sudan Selatan.

Skenario dalam Perebutan Kekuasaan

SPA yang mewakili kelompok liberal dan komunis sedari awal bersikukuh agar mereka lah yang menjadi suara penentu dalam peralihan kekuasaan di Sudan. Dengan dalih bahwa suara mereka ini adalah suara rakyat dan demonstran yang menginginkan perubahan. Walau pada faktanya SPA tidak lain hanya memanfaatkan kemarahan rakyat atas rezim Basyir untuk kemudian mengambil keuntungan pasca tumbangnya Basyir. Isu yang dikembangkan adalah kemunduran Sudan tidak lain karena ulah aktivis gerakan Islam dan syariat Islam.

Maka diantara butir misi yang mereka perjuangkan adalah terpisahnya agama dalam kehidupan bernegara. Isu etnis Arab dan Afrika juga kerap mereka mainkan. Kelompok ini juga menggandeng milisi pemberontak pimpinan Janjawed yang pernah bertempur dengan rezim Omar Basyir selama puluhan tahun.

SPA mendapat dukungan dari Uni Eropa, Uni Africa, dan juga beberapa partai oposisi. Melalui tekanan-tekanan diplomatik, pemerintahan transisi militer didesak agar segera menyerahkan kepemimpinan kepada sipil yang pada hal ini sipil diidentikan dengan SPA selaku aktor utama kudeta.

Pemerintahan militer sendiri disinyalir masih dalam kendali Omar Basyir dan deep state, namun dengan wajah baru. Mundurnya Basyir dari tampuk kekuasaan dengan “menyerah” kepada para demonstran patut dicurigai. Apakah itu manuver atau ia dikhianati oleh orang dekatnya. Pemerintah militer sendiri mendapat dukungan dari Arab Saudi dan Emirat. Bin Salman dan Bin Zaid segera menyokong Sudan dengan jutaan dolar Amerika. Hal itu sebagai imbalan atas keteguhan militer Sudan untuk tetap ikut bertempur di Yaman.

Saudi dan Emirat tentunya memiliki kepentingan dengan bercokolnya militer dalam tampuk kekuasaan. Mereka nampaknya akan mengadopsi apa yg telah mereka kerjakan di Mesir dengan naiknya As Sisi. Dengan militer, berkuasa diharapkan tidak akan mengganggu kepentingan mereka dan tidak membangkitkan semangat arab spring jilid dua ke Negara Kerajaan tersebut.

Adapun faksi gerakan Islam akan berhadap-hadapan dengan SPA yang akan mensekulerkan dan meliberalisasi Sudan. Faksi Gerakan islam ini bertujuan agar nilai islam yg telah membumi di negeri Sudan tetap abadi dan tidak dihapuskan.

Maka, bisa disimpulkan bahwa pertempuran perebutan kekuasaan di sudan itu adalah di antara 3 faksi tersebut.

 

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Analisis

Kontroversi Garis Keras ala Mahfud M.D.

Bagaimana mungkin ia menjalankan fungsinya sebagai ahli hukum tata negara sekaligus anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, jika ia gagal memahami konstalasi politik penting yang pernah terjadi di Indonesia. Bagaimana mungkin ia memahami aspirasi masyarakat luar Jawa, jika ia keliru memandang sejarahnya?

Senin, 29/04/2019 15:09 0

Indonesia

Korban Meninggal Banjir dan Longsor Bengkulu Capai 29 Orang

Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho memaparkan bahwa korban bencana di Bengkulu mencapai 29 orang meninggal

Senin, 29/04/2019 14:46 0

Indonesia

Dr. Tiar Anwar Bachtiar: Politik Islam di Indonesia Baru Sebatas Wacana

Dr. Tiar menjelaskan selama ini politik Islam di Indonesia baru sebatas wacana atau ideologi saja, tetapi belum ada implementasinya.

Senin, 29/04/2019 14:16 0

News

Laporan: Tentara Bayaran dari Irak Pergi ke Libya untuk Bantu Haftar

Haftar menerima dukungan militer dan politik dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir.

Senin, 29/04/2019 13:27 0

Indonesia

Pemerintahan Islam Akan Mudah Diaplikasikan Jika Banyak Kajian Ilmu Politik Islam

"Sudah saatnya harus lahir sarjana-sarjana politik Islam, bukan sekadar terjun ke politik praktis tetapi harus melahirkan riset politik Islam"

Senin, 29/04/2019 11:55 0

Amerika

Tak Lagi Dipercaya, Kepala Penjara Guantanamo Dipecat

Sejak menjadi seorang komandan, Ring berulang kali melakukan komplain tentang kondisi yang memburuk di penjara dan tantangan yang dihadapinya ketika berhadapan dengan tahanan yang sudah lanjut usia.

Senin, 29/04/2019 11:34 0

Amerika

Trump: Mereka Kaya, Saya Tidak Akan “Melepaskan” Arab Saudi

"Mereka tidak punya apa-apa selain uang tunai, kan?" katanya kepada orang banyak. "Mereka membeli banyak dari kita, $ 450 miliar yang mereka beli."

Senin, 29/04/2019 11:00 0

Indonesia

17 Orang Meninggal Akibat Banjir dan Longsor Bengkulu

Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan bahwa korban meninggal pasca banjir dan longsor di Bengkulu terus bertambah.

Senin, 29/04/2019 10:23 0

Indonesia

Sebut Kemenangan Prabowo di Daerah Islam Garis Keras, Mahfud MD Tuai Kritikan

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Mahfud MD mendapat kritikan pasca mengomentari hasil sementara Pilpres 2019.

Senin, 29/04/2019 10:05 0

Close