... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Ilusi Pesta Demokrasi

 

Oleh: Beggy Rizkiansyah, kolumnis Kiblat.net

ilu.si

  1. sesuatu yang hanya dalam angan-angan; khayalan
  2. pengamatan yang tidak sesuai dengan pengindraan
  3. tidak dapat dipercaya; palsu

 

KIBLAT.NET – Euforia itu tak bertahan lama. Deretan foto jari-jari ungu dengan caption optimisme di media sosial segera beralih menjadi saling silang komentar. Promo diskon bagi yang berjari ungu tak membuat suasana pasca pilpres menjadi tenang.

Berbagai berita shahih tentang kekacauan Pemilu 2019 seakan menyembur tak terkendali. Jika beberapa hari sebelum pemilu di tanah air muncul berita surat suara tercoblos di Malaysia dan ratusan pemilih yang tak kebagian surat suara di Sidney, Australia, maka di tanah air lebih menggila.

Informasi mengenai penggelembungan suara segera muncul bertubi-tubi. Angka-angka real count di situs Komisi Pemilihan Umum menjadi angka-angka tak masuk akal. Paslon Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin mendulang angka-angka ajaib di situs KPU. Jumlah suara dukungan yang melebihi DPT seakan menghina kemampuan matematika kita.

Berbagai protes di media sosial tentang kekacauan angka-angka itu seakan tak ada hentiya. Setiap hari di lini masa media sosial kita muncul temuan-temuan baru angka gaib tersebut. Sayangya, berbagai temuan itu ditanggapi KPU dengan tidak bijak. KPU minta masyarakat tidak memviralkan kesalahan tersebut. DIsebutkan kekacauan hanya kesalahan manusia (human error) semata.

KPU sesungguhnnya sedang diuji kredibilitas dan bahkan legitimasinya. Jika protes atas angka-angka penggelembungan suara tersebut tak diindahkan, sesungguhnya ada persoalan serius tentang legitimasi dalam Pemilu kali ini.

Hal ini belum lagi jika dikaitkan dengan berbagai peristiwa seperti terbakarnya gudang tempat menyimpan surat suara seperti yang terjadi di Sumatera Barat. Namun dibalik semua hal tadi tak ada yang lebih mengenaskan daripada berita wafatnya 225 orang petugas KPPS. Lebih dari dua ratus orang wafat dan 1.470 orang jatuh sakit adalah angka yang mengerikan.

Para korban ini menjadi korban dari sebuah eksperimen sistem politik elektoral. Pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden secara bersamaan memaksa mereka bekerja diluar batas-batas kemampuan manusia. Bukan satu-dua petugas yang bekerja dari pagi menembus pagi tanpa henti.

Para pembuat kebijakan seharusnya paham ini adalah ongkos yang tak sepadan untuk sebuah proses politik. Para ‘orang pintar’ pembuat keputusan pemilu bersamaan ini tak cukup pintar untuk memperkirakan batas kemampuan manusia bekerja.

Keteledoran pemerintah juga terlihat dari tidak adanya antisipasi pemerintah terhadap situasi ini. Para petugas KPPS tidak dilindungi semacam perlindungan terhadap resiko beban kerja mereka. Tidak ada pula kordinasi antara KPU dan Kementerian Kesehatan untuk mengantisipasi tragedi semacam ini.

Demo di Kantor KPU.

Tak pantas perhelatan pemilu ini disebut sebagai pesta demokrasi. Kalaupun, korban nyawa tak berjatuhan dan pemilu berjalan lancar, faktanya kita melupakan satu hal penting. Pemilu 2019, seperti pemilu sebelumnya tidaklah memberikan rakyat kebebasan yang sesunngguhnya.

Rakyat memang memilih, tetapi tak bisa menentukan siapa yang bisa ikut perhelatan pilpres ini. Pemilihan Presiden 2019 telah dikonstruksi sedemikan rupa dengan membatasi kemungkinan jumlah pesertanya. Ambang batas Presidential threshold dinaikkann hingga 20%.

Aturan Presidential Threshold dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang syarat partai atau gabungan partai yang boleh mengusung capres dan cawapres harus memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah di level nasional. Hal ini mengakibatkan hanya sedikit peserta yang dapat mengikutnya dan tak lepas dari sokongan koalisi partai.

Penerapan ini menurut pakar komunikasi politik Effendi Ghazaly terkesan ingin membatasi agar hanya terdapat satu pasangan kompetitor dann kalau bisa dicari kompetorot yang terlemah. Di masyarakat, ‘pemaksaan’ hanya dua calon ini juga berdampak terbelahnnya masyarakat dan memperuncing polarisasi yang sudah lama terjadi.

BACA JUGA  IM Gelar Konferensi Internasional di Turki Bahas Idelogi Terkini

Pembatasan dua calon presiden ini terkesan sudah dirancang sedemikian rupa. Salah satunya adalah persoalan suara yang jawa sentris. Kita sama-sama memahami bahwa Indonesia bukanlah pulau jawa saja. Namun dalam kontestasi pilpres, siapa pun yang menguasai pulau Jawa akan mendapatkan suara mayoritas. Karena di Pulau Jawa mencakup hampir 92.1 juta dari 192.83 juta pemilih yang terdafar.

Hal ini tentu saja tidak adil. Masyarakat di luar Jawa, meski penduduknya jauh lebih sedikit. Jadi jika seorang calon presiden, sebut saja “A” mendapatkan dukungan luas merata di luar Jawa, namun karena pesaingnya mampu menndulang banyak suara di Pulau Jawa, maka dukungan merata terhadap “A” di seluruh Indonesia (kecuali Jawa) akan sia-sia. Suara masyarakat non- Pulau Jawa akan diabaikan dengan sistem ini.

Sebenarnya telah ada aturan dalam Pasal 159 ayat 1 dan 2 UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden yang mengharuskan capres terpilih mendapatkan bukan hanya suara di atas 50%, tetapi juga merata. Sang Presiden terpilih haruslah mendapatkan  sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ jumlah provinsi di Indonesia. Pasal ini ini sejatinya merupakan aturan yang mengakomodasi sama berharganya suara di seluruh Indonesia yang secara lebih merata.

Sayangnya aturan ini kemudian dilumpuhkan oleh oleh Mahkamah Konstitusi dalam uji materi pada tahun 2014. MK konstitusi memutuskan bahwa apabila hanya terdapat dua peserta pilpres, maka suara terbanyaklah yang menjadi pemenangnya dan menggugurkan syarat persentase persebaran suara.

Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar dalam sidang keputusan tersebut menyatakan ketidaksetujuannya (dissenting opinion). Menurutnya,Presiden itu tak cuma representasi rakyat mayoritas tetapi juga didukung representasi daerah.

Prabowo Subianto dan Joko Widodo.

Prabowo Subianto dan Joko Widodo.

Kita pantas bertanya-tanya mengapa terkesan ada pengkondisian agar hanya ada dua calon presiden yang ikut serta? Mengapa suara rakyat di luar pulau Jawa kemungkinan akan dibiarkan terabaikan hanya karena aturan ini?

Satu hal yang pasti, bagi kaum oligarki di Indonesia, tentu saja, hadirnya hanya dua calon mempermudah mereka untuk menyumbat munculnnya calon alternatif. Politik berbiaya tinggi membuat siapa pun yang ingin berkontestasi dalam pemilihan presiden (dan bahkan kadang legislatif) harus meniti jalan di bawah kehendak oligark.

Pilpres kali ini menurut Ian Morse dalam The Natural Resource Oligarchy Funding Indonesia’s Election (2019) adalah kontestasi yang tak lepas dari kucuran dana oligarki tambang di Indonesia. Topik  kebijakan sumber daya alam tak ramai menjadi bahan kampanye. Kedua peserta tak lepas dari dana industri sumber daya alam.

Menurut Jeffrey Winters dalam Oligarchy and Democracy in Indonesia (2013), ketimpangan di Indonesia begitu massif. Data dari 2010 menunjukkan rata-rata kekayaan bersih 40 orang terkaya di Indonesia lebih dari 630.000 kali pendapatan perkapita Indonesia. Di satu sisi, secara prosedural, pemilu di Indonesia cukup baik. Memenuhi unsur “free competition for a free vote” dan “Contestation and iclusiveness.” Begitu pula soal keamanan. Pemilu di Indonesia relatif aman. Dibandingkan dengan Filipina yang lebih berisiko memakan korban jiwa akibat persaingan politik.

Namun hal ini tak menghalangi berkuasanya para oligarki dalam alam demokrasi di Indonesia. Kaum oligark menurut Winters memainkan peran sentral dalam menentukan siapa yang bisa ikut serta dalam pemilu. Hasilnya, orang Indonesia memilih pilihan yang telah ditentukan oleh kaum oligark. (Jeffrey Winters: 2013)

BACA JUGA  Ali Syari'ati: Pemikir Syiah yang Dibenci Syiah

Winters juga menunjuk betapa strategisnya peran media dalam Pemlu di Indonesia sehingga peran oligarki juga menggurita dalam media di Indonesia. Kucuran dana segera membanjiri bisnis media di Indonesia dan digenggam dalam kepemilikan segelintir orang. (Jeffrey Winters: 2013)

Negeri kepulauan dengan lebih 250 juta penduduk tentu lebih mudah dijangkau dengan penetrasi media massa seperti televisi. Demikian terang peran para oligarki media di Indonesia sehingga media menjadi begitu partisan tanpa malu-malu lagi ikut serta dalam Pemilu.

Persoalan cengkarama oligarki dalam alam demokrasi bukan saja terjadi di Indonesia. Di Ukraina misalnya, yang baru-baru ini mendapatka presiden baru seorang komedian, praktek oligarki tak lepas dari kancah politik di sana.

Volodymyr Zelenskyi, sang presiden terpilih sesugguhnya didukung oleh oligarki media, Ihor Kolomoyski, pemilik stasiun televisi “1+1.” Di Ukraina, pertarungan terjadi antara dua kandidat oligarki. Pertama, komedian yang didukung oleh oligark media, Volodymyr Zelenskyi menjadi besar karena perlakuan istimewa di saluran televisi “1+1,” khususnya program komedi di televisi tersebut. Pesaingnya, sang petahana adalah seorang oligark media. Petro Poroschenko menguasai stasiun televisi “5 Kanal.”

Di Amerika Serikat, tempat yang dianggap satu contoh praktek demorkasi dan kuatnya partisipasi masyarakat sipil, ternyata tak menghindarkan negara itu dari kaum oligarki. Di AS, menurut Lawrence Lessig, ahli hukum dari Universitas Harvard, menyebut para penyandang dana pemilu adalah segelintir elit pengusaha yang sangat berpengaruh dan menentukan calon yang akan tampil.

Lessig dalam bukunya, Republic, Lost; How Money Corrupts Congress- and a Plan to Stop it (2011) menyebutkan betapa korupnya Kongres Amerika yang menjadi lahan jual beli pengaruh politik. Lewat dana yang dikucurkan, para penyandang dana dapat menentukan kontestan mana saja yang akan bertanding. Rakyat yang memilih, tetapi segelintir orang lah yang menetukan siapa pesertanya.

 “Kita punya alasan bagus untuk tidak percaya. Masalah pada Kongres bukan saja pada yang terlihat. Itu nyata. Kongres adalah produk dari ekonomi pengaruh yang telah kita biarkan tumbuh dalam pemerintah, dalam republik. Ekonomi itu secara sistematis telah menarik anggota kongres dari fokus mereka atau kebebasan mereka, yang seharusnya kita peroleh.” (Lawrence Lessig: 2011)

Oligarki di bisnis tambang

Demokrasi saat ini hanyalah wahana bagi kaum elit yang segelintir namun menguasai di balik layar panggung politik. Oleh sebab itu, memandang praktek demokrasi, terutama yang sedang terjadi di Indonesia, sikap kritis harus tetap dikedepankan.

Keikutsertaan umat Islam bukannya keliru, namun sikap mawas diri harus terus dibangun, Begitu pula loyalitas umat tak layak diberikan habis-habisan. Mengutip pesan tokoh Masyumi, Prawoto Mangkusasmito “Rugi-untungnya perjuangan harus dinilai dari rugi-untungnya Umat Islam.”

Pemilu 2019 bukanlah pesta demokrasi. Segala kekacauan dan kebobrokan, terlebih ratusan korban jiwa yang berjatuhan, membuat pemilu ini lebih pantas disebut tragedi ketimbang pesta. Apalagi jika kita melihat mundur ke belakang. Pengkondisian peserta pilpres yang terbatas jumlahnya  membuat rakyat bukanlah pemegang kendali dalam politik di Indonesia. Tangan-tangan oligarki bekerja dalam senyap di balik kemeriahan yang dikemas oleh media.

Media-media yang menjadi kepanjangan tangan oligarki, membuat kita tanpa sadar mengira sedang menikmati satu tayangan ilusi yang dicitrakan sebagai ‘pesta demokrasi.’ Membiarkan rakyat (merasa) memiliki kebebasan memilih. Padahal para oligark-lah yang menentukan siapa yang berhak tampil dalam kontestasi ini. Dan tragisnya, telah melayang ratusan nyawa dalam tragedi ini. Apakah ini yang kita inginkan?

 

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Jazuli: Suara Elektoral PKS Naik Berkat Dukungan Ulama

Tentu hal ini tidak lepas dari kepercayaan masyarakat luas utamanya dari para ulama, kyai, dan habaib serta berbagai komponen umat dan rakyat.

Sabtu, 27/04/2019 12:23 0

Indonesia

DSKS Gelar Aksi Sikapi Kisruh Pemilu 2019

Dewan Syariah Kota Surakarta mengadakan aksi serta audensi dengan Komisi Pemilihan Umum Surakarta di kantor KPU Surakarta.

Jum'at, 26/04/2019 22:47 0

Indonesia

Begini Cerita Anak Petugas TPS yang Meninggal Pasca Pemilu

Salah satu dari ratusan korban yang meninggal dunia bernama Fransiskus Asis Ismantara (52)

Jum'at, 26/04/2019 19:31 0

Video Kajian

Khutbah Jumat: Ini Alasan untuk Jangan Jauhi Al Quran

KIBLAT.NET- Banyak Umat Islam yang menjauhi Al Quran, bahkan tidak membacanya sama sekali. Padahal, kelak...

Jum'at, 26/04/2019 18:15 0

Suara Pembaca

Lazish Amanatul Ummah Poso Bantu Korban Banjir Sentani

Lazish Amanatul Ummah Poso Bantu Korban Banjir Sentani

Jum'at, 26/04/2019 17:57 0

Video News

Serambi Kiblat: Pilpres Menang atau Kalah, ke Mana Arah Umat Islam?

KIBLAT.NET- Pemilu 2019 telah usai, itu berarti perhitungan suara dari setiap TPS pun dihitung. Nomor...

Jum'at, 26/04/2019 17:00 0

Indonesia

Tahun Ini, DDII Kirim 200 Da’i Ramadhan ke Pedalaman dan Luar Negeri

Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) kembali mengirim da’i ramadhan ke pedalaman.

Jum'at, 26/04/2019 15:42 0

Indonesia

Caleg PDIP Polisikan Eggi Sudjana terkait Seruan ‘People Power’

Seruan 'People Power' yang disuarakan Eggi Sudjana berujung pelaporan ke polisi. Eggi dilaporkan oleh Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya pada Rabu (24/04/2019),

Jum'at, 26/04/2019 14:47 0

Tazkiyah

Ramadhan… Sebuah Titik Balik

Ramadhan selalu menjadi titik balik positif dalam kehidupan banyak Muslim.

Jum'at, 26/04/2019 11:27 0

Timur Tengah

Seorang Wanita UEA Terbangun Setelah 27 Tahun Koma

Seorang wanita Emirat membuka matanya dan kembali sadar setelah mengalami koma selama 27 tahun disebabkan oleh cedera otak yang serius. Demikian informasi dari keluarganya pada Rabu (24/04/2019).

Jum'at, 26/04/2019 11:01 0

Close