... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Parlemen Dorong Diktator Mesir Al-Sisi Berkuasa hingga 2030

Foto: Presiden Mesir, Abdul Fattah Al-Sisi.

KIBLAT.NET, Kairo – Parlemen Mesir, yang dipenuhi para loyalis Abdel Fattah el-Sissi, memberikan suara untuk mendukung perubahan konstitusi yang akan membuat pemimpin kudeta itu berkuasa hingga tahun 2030.

Amandemen yang diusulkan awalnya diperkenalkan pada bulan Februari oleh blok parlemen yang mendukung Al-Sisi, yang diperbarui minggu ini setelah beberapa kali perdebatan.

RUU termasuk mengubah Pasal 140 konstitusi yang memungkinkan presiden memperpanjang masa jabatan empat tahunnya saat ini, yang berakhir pada 2022. Perubahan akan memungkinkan Al-Sisi memperpanjang masa jabatan enam tahun, sehingga berpotensi tetap menjadi presiden sampai 2030.

Parlemen juga akan memilih sebuah materi kontroversial yang dikhawatirkan akan membuat militer memiliki pengaruh yang lebih besar dalam kehidupan politik Mesir.

Situs web berita milik pemerintah Al-Ahram mengatakan, beberapa anggota parlemen membawa bendera Mesir ketika mereka berkumpul untuk pemungutan suara di dalam parlemen sementara lagu-lagu nasionalis diputar.

Al-Sisi memimpin penggulingan oleh militer terhadap presiden terpilih secara demokratis Mohammed Morsi pada 2013, setelah terjadi protes massa. Dia memenangkan masa jabatan pertamanya sebagai presiden pada tahun 2014 dan terpilih kembali pada Maret 2018 dengan lebih dari 97 persen suara dengan hampir tanpa lawan.

Pemerintahannya telah banyak dikritik oleh kelompok-kelompok HAM karena penindasan terhadap lawan politik. Tetapi anggota parlemen Mohamed Abu-Hamed, yang mendorong amandemen konstitusi untuk menjaga Al-Sisi berkuasa. Dia bersikeras perubahan diperlukan untuk memungkinkan dia menyelesaikan reformasi politik dan ekonomi.

BACA JUGA  Amnesty: Mesir Jerat Para Kritikus dengan UU Kontra-Terorisme

“Konstitusi pada tahun 2014 ditulis dalam keadaan luar biasa sulit,” katanya kepada AFP.

Dia memuji Al-Sisi sebagai presiden yang “mengambil langkah-langkah penting politik, ekonomi dan keamanan … (dan) harus melanjutkan reformasinya,” dalam menghadapi kerusuhan yang mencengkeram negara-negara tetangga.

Pemungutan suara dilakukan setelah dua presiden veteran digulingkan di Aljazair dan Sudan dan di tengah eskalasi konflik di Libya.

“Menjaga Sissi tetap berkuasa, mencerminkan kehendak rakyat,” ujarnya mengklaim.

Dia tidak dapat menyebutkan secara pasti waktu yang tepat pada hari Selasa ketika pemungutan suara akan dihitung, dengan mengatakan “perdebatan masih berlangsung.”

‘Aturan otoriter’

Sejak Al-Sisi menggulingkan Morsi, Mesir telah menuai banyak kritik internasional karena tindakan kerasnya terhadap perbedaan pendapat. Pihak berwenang telah memenjarakan ribuan pendukung Morsi serta aktivis liberal dan sekuler, termasuk blogger, aktor, penyanyi dan jurnalis populer.

Ketika anggota parlemen memperdebatkan perubahan yang diusulkan, aktor terkemuka Khaled Abol Naga dan Amr Waked mengecam tindakan itu.

Jika disahkan, “amandemen ini akan membawa kita kembali ke kediktatoran yang cocok untuk Abad Pertengahan,” kata Waked pada konferensi pers oleh kelompok-kelompok HAM di Jenewa.

Rekan aktornya mengkritik narasi Al-Sisi yang mengklaim bahwa pemerintahannya membawa stabilitas. “Apakah ada stabilitas di negara yang memenjarakan anak-anak … yang memperlakukan orang dengan buruk atau yang membunuh?” katanya.

Human Rights Watch mengatakan amandemen juga akan memberi Al-Sisi kendali atas peradilan, dan akan “melembagakan otoritarianisme.”

BACA JUGA  Amnesty: Mesir Jerat Para Kritikus dengan UU Kontra-Terorisme

Amnesty International telah memperingatkan amandemen konstitusi “akan memperburuk krisis HAM yang sudah dihadapi rakyat Mesir.”

“Mereka akan memberikan Presiden Abdel Fattah al-Sissi dan pasukan keamanan bebas mengendalikan lebih lanjut kekuasaan mereka dan menekan perbedaan pendapat damai selama bertahun-tahun yang akan datang,” kata Magdalena Mughrabi dari Amnesty.

Amandemen yang diusulkan lainnya termasuk kuota untuk perwakilan perempuan tidak kurang dari 25 persen di parlemen dan membentuk kamar parlemen kedua.

Sumber: Daily Sabah
Redaktur: Ibas Fuadi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Video News

Usai Mencoblos, Jokowi Mengaku Lega

KIBLAT.NET, Jakarta – Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019...

Rabu, 17/04/2019 13:39 0

Indonesia

Usai Nyoblos, Jokowi Mengaku Plong

Jokowi tidak memberikan banyak statemen usai pencoblosan.

Rabu, 17/04/2019 13:33 0

Indonesia

Sandiaga Uno Nyoblos di Satu TPS dengan Mendag

Calon Wakil Presiden no urut 02, Sandiaga Uno telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002, Jl. Sriwijaya, Kebayoran Baru pada pukul 08.20 WIB.

Rabu, 17/04/2019 12:27 0

Indonesia

Barisan Saksi Umat Imbau Masyarakat Kawal TPS

oordinator Relawan Barisan Saksi Umat, Nanda Lendi Irawan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam gerakan #SemuaJadiSaksi

Rabu, 17/04/2019 10:00 0

Indonesia

Begini Suasana Tempat Jokowi Mencoblos

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 hari ini Rabu (17/04/2019).

Rabu, 17/04/2019 09:23 0

Video News

Surat Suara Sudah Tercoblos di Malaysia, Ini Tanggapan Siti Zuhro

KIBLAT- JAKARTA, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro Turut berkomentar terkait pencoblosan yang...

Rabu, 17/04/2019 09:17 0

Video News

Peneliti LIPI: Selama Ini Masyarakat Dijejali Hasil Survei Pemilu yang Tidak Valid

KIBLAT- JAKARTA, Siti Zuhro, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menuturkan bahwa selama ini masyarakat...

Rabu, 17/04/2019 09:14 0

Video News

Peneliti LIPI: Money Politic Menodai Kualitas Demokrasi Kita

KIBLAT- JAKARTA, Money politic dan vote buying dinilai telah menodai jalannya pemilu di Indonesia. Hal...

Rabu, 17/04/2019 09:12 0

Indonesia

Peneliti LIPI: Money Politic Bagian dari Menghalalkan Segala Cara

Money politic dan vote buying dinilai telah menodai jalannya pemilu di Indonesia.

Rabu, 17/04/2019 00:00 0

Indonesia

KPU Dinilai Abaikan Pro-kontra Kotak Suara Kardus

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Masyarakat, Siti Zuhro menyebut rusaknya ratusan kotak suara kardus akibat kurangnya antisipasi KPU sebagai penyelenggara pemilu

Selasa, 16/04/2019 23:38 0

Close