... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Puluhan Walikota Boikot Pilpres Aljazair

Foto: Warga Aljazair meneriakkan slogan dan pawai dengan tanda-tanda protes saat mereka berkumpul untuk demonstrasi anti-pemerintah di ibukota Aljir pada 12 April 2019. - Pengunjukrasa Aljazair berkumpul untuk protes Jumat pertama sejak pengumuman pemilihan presiden untuk menggantikan pemimpin yang digulingkan Abdelaziz Bouteflika karena takut taktik oleh sistem yang berkuasa untuk tetap berkuasa. (Foto oleh RYAD KRAMDI / AFP / Getty)

KIBLAT.NET, Aljir – Sekitar 40 dari 1.541 walikota di Aljazair pada Ahad (14/04/2019), mengumumkan penolakan untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden yang pada 4 Juli mendatang. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap gerakan protes anti rezim.

Presiden sementara Abdelkader Bensalah mengatakan bahwa pemilihan presiden akan diadakan pada 4 Juli untuk memilih pengganti Abdelaziz Bouteflika, yang mengundurkan diri setelah tentara berhenti mendukungnya di bawah tekanan protes massa selama berminggu-minggu.

Kota-kota di Aljazair memiliki peran penting dalam mengawasi daftar pemilihan, mengatur pemilihan, melakukan proses pemilihan, dan menghitung suara.

Posisi walikota yang menolak untuk mengadakan pemilihan presiden terjadi setelah para hakim memutuskan untuk memboikot pemilihan. Namun, partai yang menyerukan boikot pemilu belum menghitung jumlah hakim yang menolak untuk mengawasi proses pemilihan.

Hakim memainkan peran penting dalam menyelenggarakan pemilihan di Aljazair. Mereka bertugas mengawasi daftar pemilihan.

Partai oposisi Rally for Culture and Democracy (RCD) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa semua wakilnya dengan tegas menolak memegang dan mengawasi pemilihan. Mereka menilai pemilihan yang digelar adalah palsu.

Partai mengontrol 37 kota, terutama terkonsentrasi di provinsi Tizi Ouzou dan Bejaia di wilayah Kabylie, tempat protes massa berlangsung.

Ada 1.541 kota di Aljazair, sebagian besar dikendalikan oleh Front Pembebasan Nasional (FLN) dan Rally Nasional Demokratik (RND). Para pengunjuk rasa sangat kritis terhadap kedua partai itu karena menjalankan negara mereka selama 20 tahun di bawah pemerintahan Bouteflika.

BACA JUGA  SITE: ISIS Mengaku Penyebab Tabrakan Dua Helikopter Militer Prancis di Mali

Dalam sebuah surat kepada gubernur yang diterbitkan di Facebook, Walikota wilayah Tizi Ouzou, yang merupakan anggota FLN, mengumumkan boikot pemilihan pada 4 Juli sebagaimana diungkapkan oleh seseorang yang dekat dengannya. Walikota lain yang secara politis independen mengikutinya.

Dalam aksi protes, massa menyebut badan-badan dan tokoh-tokoh yang ditunjuk oleh rezim Bouteflika dan bertugas menyelenggarakan pemilihan presiden mendatang tidak dapat menjamin kebebasan dan integritas pemilu.

Sumber: Middle East Monitor
Redaktur: Ibas Fuadi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Ini Strategi Anies Baswedan untuk Membangun Sistem Transportasi di Jakarta

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menekankan bahwa perlu lebih banyak lagi rencana pembangunan kota.

Selasa, 16/04/2019 13:59 0

Indonesia

Aa Gym: Fitnah Kepada UAS Tak Meruntuhkan Martabat Beliau

Dai Nasional, Abdullah Gymnastiar mengaku prihatin dengan fitnah yang menimpa Ustadz Abdul Somad.

Selasa, 16/04/2019 13:42 0

Artikel

Dalil dan Hukum Seputar Shalat di Dalam Kakbah

Bagaimana pendapat para ahlul ilmi baik salaf maupun khalaf terkait shalat di dalam Kakbah.

Selasa, 16/04/2019 13:06 0

Indonesia

Wiranto: Syukuran Kemenangan Pemilu di Rumah Saja

Menko Polhukam Wiranto secara tegas melarang adanya mobilisasi massa atau pawai kemenangan pasca pemilu 17 April mendatang. Ia menilai, pawai atau syukuran itu dapat memicu kerusuhan.

Selasa, 16/04/2019 11:33 0

Indonesia

Polri Larang Mobilisasi Massa Usai Pencoblosan

Tito menambahkan, jika masyarakat menemukan indikasi kecurangan, atau hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan peraturan maupun undang-undang, dapat melaporkannya sesuai mekanisme yang berlaku, serta tidak melakukan mobilisasi massa sedemikian rupa.

Selasa, 16/04/2019 11:28 0

Indonesia

Amnesty International Sodorkan 9 Agenda HAM untuk Indonesia, Ini Isinya

Amnesty International menggagas 9 agenda HAM untuk calon pemangku pemerintah dan parlemen yang terpilih dalam pemilu mendatang. Agenda tersebut diserahkan kepada perwakilan paslon 01 dan o2.

Selasa, 16/04/2019 11:16 0

Video News

Pemerintah Jamin Pemilu Berjalan Aman dan Damai

KIBLAT.NET, Jakarta – Menko Polhukam Wiranto mengadakan Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir dalam rangka Pengamanan Tahapan...

Selasa, 16/04/2019 08:24 0

Video News

Ditanya Soal Keamanan Pemilu Nanti, Ini Jawaban Tito Karnavian

KIBLAT.NET- JAKARTA, Menghadiri rapat Koordinasi Kesiapan Akhir untuk pemilu nanti Tito Karnavian sebagai kepala polisi...

Selasa, 16/04/2019 08:21 0

Suara Pembaca

Ajak Orang Golput Bisa Dipidana?

Menjelang Pemilu, ada fenomena yang banyak dibahas selain soal siapa Capres, Cawapres dan Caleg

Senin, 15/04/2019 22:01 0

Indonesia

Wiranto Gelar Rapat Koordiasi Antar Lembaga Pemerintah, Ini yang Dibahas

Dalam rapat itu, dihasilkan beberapa penjelasan atas polemik yang tengah beredar di masyarakat.

Senin, 15/04/2019 19:16 0

Close