... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

ICC Tolak Selidiki Kejahatan Perang di Afghanistan, AS Anggap Kemenangan

Foto: Tentara AS di Afghanistan

KIBLAT.NET, Den Hag – Beberapa hari setelah Amerika Serikat mencabut visa kunjungan jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Hakim ICC pada Jumat (12/04/2019) menolak penyelidikan dugaan kejahatan perang selama konflik di Afghanistan. ICC beralasan, hal itu karena kurangnya bukti dan prospek lemah untuk bekerja sama dengan pemerintah Afghanistan.

Dalam pernyataan yang dilansir Reuters, Hakim ICC mengatakan bahwa menggelar penyelidikan atas kejahatan perang di Afghanistan peluang keberhasilannya sangat jauh. Mungkin upaya itu berakhir sia-sia.

“Situasi di Afghanistan saat ini membuat prospek investigasi dan persidangan yang sukses sangat terbatas,” kata para hakim.

Oleh karena itu, lanjut pernyataan Hakim ICC, pengadilan internasional memutuskan bahwa membuka penyelidikan atas situasi di Afghanistan pada tahap ini tidak akan melayani keadilan. Kami menolak permintaan penyelidikan.

Presiden AS Donald Trump menyebut keputusan itu “kemenangan besar internasional”. Ia mengecam ICC karena dianggap memiliki keluasan wewenang namun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ICC menyelidiki dugaan kejahatan tentaranya di Afghanistan mengancam kedaulatan.

“Setiap upaya untuk mengadili orang-orang Amerika, Israel atau sekutu akan menghadapi respons yang cepat dan kuat,” kata Trump.

Keputusan ini keluar setelah Amerika Serikat membatalkan visa Jaksa ICC jaksa Fatou Bensoud bulan ini setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Washington akan menarik atau menolak visa untuk staf ICC yang menyelidiki dugaan kejahatan terhadap pasukan AS atau pasukan sekutu.

BACA JUGA  Ada Gerak-gerik Mencurigakan, Taliban Larang Kegiatan WHO dan ICRC

Sementara itu, kelompok-kelompok hak asasi manusia mengungkapkan kemarahan atas keputusan ini. Karen Bono, direktur Departemen Kehakiman Internasional Federasi Internasional Hak Asasi Manusia dalam tweet di Twitter, mengatakan keputusan itu “tidak masuk akal dan bermotivasi politik.”

“Menegaskan keberadaan standar ganda,” katanya.

Kevin John Heller, seorang asisten profesor hukum pidana internasional di Universitas Amsterdam, mengatakan keputusan itu tampaknya menimbulkan hambatan signifikan terhadap kasus apa pun di hadapan ICC mengenai kemungkinan pengadilan yang berhasil.

“Jika ini adalah kriteria mereka, tidak akan pernah ada penyelidikan,” pungkasnya.

Sumber: Reuters
Redaktur: Sulhi El-Izzi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Gempa 6,9 SR Guncang Sulteng, Getarannya Sampai di Sultra

KIBLAT.NET, Kendari – Gempabumi dengan kekuatan 6,9 Skala Richter (SR) terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah...

Sabtu, 13/04/2019 06:09 0

Indonesia

GO-FOOD Klaim Sebagai Pemain Aplikasi Pesan Antar Makanan Online Terbesar di Indonesia

Hal itu berdasarkan data yang menyebutkan bahwa pangsa pasar GO-FOOD sudah mencapai 80%.

Sabtu, 13/04/2019 05:38 0

Video News

Cak Nun: Kasus Novel Baswedan Harus Dituntaskan!

KIBLAT.NET- Jakarta, 11 April 2019, KPK menggelar acara bertajuk Sarasehan Budaya yang turut dihadiri oleh...

Jum'at, 12/04/2019 18:35 0

Video News

Ditanya Soal Surat Suara Tercoblos, Ini Tanggapan Luhut

KIBLAT.NET, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan turut berkomentar mengenai surat suara...

Jum'at, 12/04/2019 17:22 0

Video News

Novel Baswedan Ungkap Kejanggalan dalam Penanganan Kasusnya

KIBLAT.NET- Jakarta, 11 April 2019, KPK menggelar acara bertajuk Sarasehan Budaya yang turut dihadiri oleh...

Jum'at, 12/04/2019 17:15 0

Indonesia

JPU Soal Kasasi Kasus Tabrak Lari Bos PT Indaco: Kami Pikir Dulu

Didesak ajukan kasasi, Jaksa Penuntut Umum Satriawan menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan waktu empat belas hari untuk mengkaji salinan lengkap dari Pengadilan Tinggi Semarang.

Jum'at, 12/04/2019 16:39 0

Indonesia

Koalisi Masyarakat Sipil Canangkan 11 April Sebagai Hari Teror Pemberantasan Korupsi

koalisi masyarakat sipil mencanangkan tanggal 11 April sebagai hari teror terhadap pemberantasan korupsi

Jum'at, 12/04/2019 16:29 0

Indonesia

Bos PT Indaco Hanya Divonis 8 Bulan, DSKS Minta Kejari Surakarta Ajukan Kasasi

Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) mengadakan audensi dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surakarta

Jum'at, 12/04/2019 16:07 0

Indonesia

Di Acara Gojek, Luhut Malah Pamer Aplikasi Fish on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan memamerkan aplikasi Fish on

Jum'at, 12/04/2019 15:12 0

Indonesia

Keluarga Bisa Minta Pemerintah RI Desak AS Kembalikan Hambali

"Lama banget, padahal proses persidangan harus cepat, dan harusnya bisa dikembalikan di Indonesia," ujar Usman di kantornya, di Gedung HDI Hive Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/04/2019).

Jum'at, 12/04/2019 14:38 0

Close