... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Mendakwa Agama dalam Panggung Pemilu

Foto: Mantan KaBIN Hendropriyono tuding jika pemilu kali ini adalah pertarungan pancasila vs Khilafah.

Oleh: Beggy Rizkiansyah, kolumnis Kiblatnet

KIBLAT.NET – Khilafah. Kata itu terdengar nyaring kembali belakangan ini. Gaungnya terdengar dari pejabat dan tokoh pendukung pemerintah. Mereka (kembali) berkoar soal khilafah dengan narasi mengerikan.

Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelejen Negara, mengatakan pemilu kali ini yang berhadapan adalah ideologi Pancasila dengan khilafah. Sedangkan Menko Kemaritiman yang mengurusi berbagai soal di kelautan, Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan ada gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila.

Mencengangkan (meski bisa juga menggelikan) narasi tersebut. Kita sama-sama tahu, Prabowo adalah pendukung penuh konsep negara (bangsa) NKRI. Bahkan jika merunut genealogi keluarganya, ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam diplomasi Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Soemitro kemudian menikahi Dora Sigar yang perempuan Nasrani berdarah Manado. Soemitro adalah pengikut setia Sutan Sjahrir, tokoh Sosialis-Kanan.

Menyeret Prabowo dan pemilu kali ini pada narasi khilafah adalah satu (upaya) janggal yang menggelikan. Namun yang tak kalah menggelikan adalah, narasi monsterisasi khilafah ini adalah kaset kusut yang terus diulang. Kita tentu tak lupa bagaiamana aksi bela Islam baik 411 maupun 212, bahkan hingga reuni 212 kerap dituding sebagai aksi dukungan khilafah atau makar.

Saat itu, isu makar menjelang aksi 411 tahun 2016 tersebut menjadi bola liar di masyarakat. Penjelasan pemerintah tak terang benderang. Kapolri misalnya ketika ditanya sosok aktor di balik rencana makar, meminta masyarakat untuk membacanya di Google. Begitu pula Menkopolhukam Wiranto, ketika ditanya sumber informasi tentang makar, menjawab mengetahuinya dari media sosial. Nyatanya informasi yang beredar di media sosial adalah informasi yang amat sumir dan harus diverifikasi kebenarannya.

Politik Polarisasi

Politik rasa takut yang disebar lewat media-media pada masa-masa Aksi Bela Islam 411 dan 212 begitu terasa kental. Hal ini kemudian dioplos dengan upaya polarisasi masyarakat dengan membenturkan aksi massa 212 dengan narasi Pancasila. Kita tentu masih ingat #SayaPancasila digelontorkan untuk menandingi aksi bela Islam dijaga dunia maya.

Saya Indonesia, Saya Pancasila.

Cara demikian disadari atau tidak, mendulang polarisasi di masyarakat. Membelah masyarakat dengan menyebut aspirasi politik yang berbeda sebagai ‘lawan’ dan dalam taraf tertentu dipersepsikan sebagai ancaman bangsa. Hal ini mengingatkan kita pada politik polarisasi yang dilakukan pada masa rezim otoriter demokrasi terpimpin pada masa lalu. Rezim tersebut mendapuk diri sebagai pihak yang revolusioner, kerap membelah masyarakat dengan menyebut pihak oposisi atau yang tak sejalan sebagai kontra-revolusioner (kontrev). (Beggy Rizkiyansyah: 2017)

BACA JUGA  Habib Rizieq Bantah Tak Lapor KBRI di Arab Saudi Soal Pencekalan

Pada masa itu, orang kerap memilih bungkam daripada dituding sebagai kontra-revolusioner (kontrev). Karena konsekuensi dari tudingan kontra-revolusioner bukan saja berakibat pada kehidupan pribadi (dikucilkan masyarakat), tetapi juga hilangnya mata-pencaharian, bahkan hilangnya nyawa.

Efek dari politik polarisasi rezim nasakom tentu sudah kita ketahui bersama. Ketika pada masa-masa jaya orde lama, orang yang beroposisi kerap ditekan, diteror, bahkan diancam keselamatannya. Ketika pasca peristiwa 30 September, keadaan menjadi berbalik. Kebanyakan orang-orang kiri yang kehilangan dukungan kekuasaan, berbalik dihantam oleh pihak-pihak yang dulu ditekan dan diteror oleh mereka.

Politik polarisasi selalu menciptakan suasanan terancam. Maka tak heran ketika masa orde lama, suasana yang tercipta oleh politik polarisasi rezim Nasakom adalah membunuh atau di bunuh. Di akar rumput kala itu, gesekan sudah semakin tajam. Dugaan akan meledaknya konflik akibat politik polarisasi sudah diduga banyak pihak. Bahkan sudah ada bayangan akan terjadi pembersihan oleh pihak penguasa. Itu pula yang membuat pecahnya tragedi berdarah ketika keadaan berbalik dan mengakibatkan hilangnnya nyawa di antara masyarakat.

Di masa Orde baru, monsterisasi aspirasi politik Islam kembali dimainkan penguasa. Setelah mendapatkan dukunga umat Islam, rezim Orde Baru yang dipengaruhi think-thank CSIS di bawah Ali Moertopo memainkan orkestra politik yang antagonistik terhadap umat Islam. (David Jenkins: 2010)

Aspirasi politik Islam kerap dituding sebagai aspirasi politik yang anti-Pancasila. Rezim Orde baru kerap memakai isu Komando Jihad untuk mendiskreditkan gerakan Islam yang dilabeli anti-pancasila (dan mengganti ideologi negara).

K.H. Saifuddin Zuhri, mantan menteri agama dan tokoh Nadhlatul Ulama kala itu mengungkapkan keheranannya:

“Bagaimanapun, secara sepintas lalu, isyu ‘Komando Jihad’ bisa dikesankan untuk ditujukan kepada Ummat Islam, sekurang-kurangnya kepada golongan yang dikatagorikan ‘ekstrim.’ Kitapun tidak lebih tahu, siapa golongan ‘ekstrim’ tersebut. Apakah yang anti Orde Baru? Yang anti Pancasila? Yang anti UUD 45? Yang anti Pembangunan? Yang anti musyawarah?”

Belakangan diketahui, Komando Jihad tak lepas dari permainan tangan-tangan intelejen rezim Orde Baru. Himawan Soetanto, mantan Panglima Kostrad mengatakan,

BACA JUGA  Peserta Reuni 212 Membubarkan Diri dengan Tertib

“Kami semua khawatir ia (Ali Moertopo-pen) membiarkan Komando Jihad berkembang tanpa diawasi di Daerah. Ali Moertopo mengatakan agar jangan khawatir. Ia mengatakan, ia membiarkan mereka mengira bahwa mereka menjadi senjata melawan Komunis, akan tetapi sesuhngguhnya mereka berfungsi untuk mengendalikan suara. Sedangkan Komando Jihad mengatakan kepada Ali Moertopo bahwa mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk membangun organisasinya. Ia sangat yakin dan menjamin bahwa ia bias mengendalikan mereka. Ini seperti permainan kendali siapa atas siapa.” (M. Busyro Muqoddas: 2011)

Menariknya isu Komando Jihad kerap dipakai menjelang masa pemilu. Sejak Pemilu pertama di era Orde baru tahun 1971, 1977 hingga Pemilu 1982. Hal ini dipakai untuk mendiskreditkan politik umat Islam kala itu demi kemenangan suara Golongan Karya (Golkar). Rezim Orde Baru memang mengambil resiko dengan isu anti Pancasila, meski politik nista itu mengandung resiko yang tak sedikit. Mantan Kabakin, Soetopo Yuwono, mengingatkan hal itu,

 “Kalau hanya sekedar mencari posisi di muka Pak Harto, silahkan. Tapi jangan mengorbankan ummat Islam, biaya politiknya terlalu mahal, biaya sosialnya juga mahal sekali.” (M. Busyro Muqoddas: 2011)

Ali Moertopo

Hal ini juga seharusnya direnungkan oleh siapa pun. Termasuk saat ini ketika mengumbar isu-isu murahan dengan mendiskreditkan aspirasi politik (umat) Islam, meski umat telah menempuh jalan yang legal dalam koridor undang-undang yang berlaku. Ada ongkos politik dan sosial mahal yang sedang dipertaruhkan.

Kita tentu mengingat, ketika terjadi penistaan agama Islam oleh Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menimbulkan reaksi hebat umat Islam. Reaksi protes umat Islam malah disikapi pemerintah dengan menyebarkan isu makar, bahkan terjadi penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang bersuara kritis. Tom Power dalam Jokowi’s Authoritarian Turn (2018) menyebut hal ini sebagai gejala sikap otoriter pemerintah.

Baca halaman selanjutnya: Jurnalis Linda Christanty...

Halaman Selanjutnya 1 2
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Novel Baswedan Imbau Jajaran KPK Tetap Semangat Berantas Korupsi

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan mengajak di momen 2 tahun teror kepadanya dan juga kepada pimpinan lainnya, tidak menjadikan para pegawai berhenti dalam memberantas koruptor.

Jum'at, 12/04/2019 13:06 0

Indonesia

KPK Bantah Tuduhan Novel Baswedan Berpolitik

Dia memastikan bahwa pegawai KPK tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. "Kami pastikan KPK adalah institusi yang independen," ujarnya menambahkan.

Jum'at, 12/04/2019 11:05 0

Indonesia

Presiden al-Bashir Digulingkan, Sudan Terancam Perang Saudara?

Konflik internal atau bahkan perang saudara mungkin terjadi karena ada pasukan polisi dan suku-suku yang setia kepada al-Bashir dan berbagai faksi militer. Ada banyak kelompok paramiliter di negara ini.

Jum'at, 12/04/2019 10:49 0

Afrika

Presiden Sudan Akhirnya Ditahan, Militer Ambil Alih Pemerintahan

Militer Sudan telah menahan Presiden Omar Al-Bashir dan mendeklarasikan keadaan darurat selama tiga bulan pada Kamis (11/04/2019).

Jum'at, 12/04/2019 10:09 0

Indonesia

Ramadhan 1440 H, Madina Sebar Dai ke Pelosok Nusantara

Majelis Dakwah Islam Indonesia (Madina) secara rutin mengirim puluhan dai selama bulan Ramadhan ke berbagai daerah hingga pedalaman nusantara.

Jum'at, 12/04/2019 09:46 0

Amerika

Deklarasi Kemenangan Atas ISIS Tak Hentikan Serangan Udara AS di Irak dan Suriah

serangan itu diluncurkan antara 24 Maret dan 6 April dengan menargetkan 28 unit taktis ISIS.

Jum'at, 12/04/2019 08:37 0

Afghanistan

Ada Gerak-gerik Mencurigakan, Taliban Larang Kegiatan WHO dan ICRC

Sementara itu, lembaga-lembaga lainnya masih dibolehkan beroperasi seperti sebelumnya.

Jum'at, 12/04/2019 07:30 0

Indonesia

Ditanya Soal Surat Suara Tercoblos, Luhut: Saya Belum Tau

"Soal Selangor, Malaysia, saya belum tau beritanya, Jadi saya belum bisa berkomentar.

Jum'at, 12/04/2019 00:40 0

Indonesia

Amnesty International: Extra Judicial Killing Oleh Densus 88 Berbau Doktrin Militer

Amnesty International Indonesia menilai penanganan terorisme di Indonesia berlebihan.

Kamis, 11/04/2019 22:50 0

Indonesia

Polisi Siapkan 14 Tempat Parkir Untuk Kampanye Jokowi-ma’ruf

Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan empatbelas kantong parkir untuk peserta kampanye Jokowi-ma'ruf di Gelora Bung Karno

Kamis, 11/04/2019 20:47 0

Close