... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

DPR Diminta Jadi Pionir Penghapusan Hukuman Mati

Foto: Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. (Foto: Jundii/kiblat)

KIBLAT.NET, Jakarta – Amnesty International Indonesia mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengambil inisiatif untuk mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang mengatur ancaman hukuman mati.

Menurut Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia menyebut, saat ini semakin banyak negara lain di dunia yang meninggalkan bentuk hukuman mati, salah satu yang terdekat adalah Malaysia.

Menurut Amnesty International dalam laporan global tahunannya tentang hukuman mati, eksekusi mati secara global pada tahun 2018 mengalami penurunan hingga 31%, dari 993 eksekusi di tahun 2017 menjadi 690 di tahun 2018. Angka ini merupakan jumlah terendah dalam satu dekade terakhir. Penjatuhan vonis mati secara global juga mengalami penurunan menjadi 2.531 di tahun 2018 dari sebelumnya 2.591 di tahun 2017.

“Sebagai badan legislatif kekuasaan, peran DPR sangat penting dalam menghapus hukuman mati guna memperkuat beberapa perkembangan positif di dunia, termasuk yang telah pemerintah lakukan di forum PBB,” ujar Usman di Kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Selatan, Rabu (10/04/2019).

Ia pun mengapresiasi pemerintah Indonesia yang melakukan moratorium eksekusi mati pada tahun 2017 dan 2018. Hanya saja, moratorium de facto tersebut harus segera diformalkan dalam bentuk kebijakan negara, sesuatu yang hanya dapat dicapai dengan peran aktif DPR.

Kampanye penghapusan hukuman mati oleh Amnesty International Indonesia.

Kampanye penghapusan hukuman mati oleh Amnesty International Indonesia.

“Sebagai langkah awal perubahan perundang-undangan, DPR dapat memanggil Jaksa Agung serta Menteri Hukum dan HAM untuk mengkaji penerapan hukuman mati yang dalam praktiknya banyak terjadi masalah seperti unfair trial, termasuk penyiksaan hingga ketiadaan pendamping hukum tersangka,” kata Usman.

BACA JUGA  Tak Hanya Khilafah, Beda Pendapat Soal Tahlilan Juga Dihapus dari Buku Agama

Selain itu, Amnesty juga meminta DPR untuk meminta pandangan Menteri Luar Negeri terkait kecenderungan global yang meninggalkan hukuman mati. Karena, sebagai negara Pihak Konvensi Anti Penyiksaan, DPR perlu memastikan konsistensi Indonesia dengan komitmen internasionalnya melalui penghapusan hukuman mati.

“Sebagai negara kunci di ASEAN. Indonesia perlu mengikuti Malaysia yang tahun lalu mengumumkan rencana penghapusan hukuman mati.” tambah Usman.

Diketahui, terdapat 11 peraturan perundang-undangan yang mengatur ancaman hukuman mati di Indonesia. Di antaranya : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat Ancaman Hukum Mati terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Rusydan

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Iran

Banjir Kepung Iran Barat, Puluhan Ribu Warga Diperintahkan Mengungsi

Pihak berwenang telah memerintahkan evakuasi rumah sakit yang terancam oleh hujan lebat.

Kamis, 11/04/2019 07:52 0

Eropa

Jerman Geledah Kantor Organisasi Kemanusiaan yang Dituding Dukung Hamas

UEA telah memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris

Kamis, 11/04/2019 06:59 0

Afghanistan

Suku-suku di Helmand Marah Pasukan Pemerintah Tangkap Wanita

"Kami meminta semua media untuk mengangkat suara kami di semua tingkatan, dan para pemimpin suku harus bergabung dengan kami karena operasi itu telah melanggar semua adat istiadat, tradisi dan ritual keagamaan," kata salah satu pemimpin suku, Sayed Waly, kepada Al-Araby Al-Jadid.

Rabu, 10/04/2019 16:45 0

Afrika

Warga Saudi Tenggelam di Sungai Nil Saat Hendak Selfie

"Turis itu tergelincir karena permukaannya basah dan dia bersandar ke belakang untuk mengambil selfie dengan latar belakang air yang deras," kata Butoto.

Rabu, 10/04/2019 15:48 0

Manhaj

Karakter Jahiliyah Modern: Mendahulukan Akal di atas Wahyu

mereka menjadikan akal alat untuk mengukur kebenaran. Sesuatu yang logis dan dapat dinalar akan dianggap benar. Sedangkan yang tidak bisa dijangkau oleh akal akan ditolak. berbeda dengan Islam

Rabu, 10/04/2019 15:02 0

Palestina

Siapapun Perdana Menterinya, Israel Takkan Biarkan Palestina Merdeka

Para analis dan pakar Palestina sepakat bahwa kondisi Palestina maupun Gaza tidak akan berubah, di tengah persaingan para kandidat perdana menteri Israel.

Rabu, 10/04/2019 14:27 0

Turki

Walikota Baru CHP Setop Bantuan Turki untuk Pengungsi Suriah

Surat perintah dikirimkan ke ke dewan Budaya dan Pekerjaan Sosial Kota Bolu untuk menghentikan bantuan bagi para pengungsi Suriah.

Rabu, 10/04/2019 11:50 0

Iran

Iran dan AS Saling Tuding Teroris

Sehari sebelumnya, Amerika Serikat telah secara resmi memasukkan tentara Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris.

Rabu, 10/04/2019 09:53 0

Palestina

Aksi Mogok Makan di Penjara Israel Semakin Meluas

Sebanyak 400 tahanan bergabung dalam aksi tersebut.

Rabu, 10/04/2019 09:04 0

Afrika

Italia Lanjutkan Misi Militernya di Libya

Misi yang diluncurkan tahun lalu itu untuk melindungi kepentingan Itala di bekas jajahannya itu.

Rabu, 10/04/2019 08:16 0

Close