... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

“Perang Melawan Teror”, Pemicu Kekerasan Antar Etnis di Sahel

Foto: Pembantaian Mali

Insiden sadis pembantaian masal pada tanggal 23 Maret lalu di sebuah desa masyarakat suku Fulani yang menyebabkan 160 orang tewas telah mengungkap adanya krisis serius yang sedang terjadi di Mali, sekaligus menjelaskan bagaimana kampanye “Perang Melawan Teror” telah memicu kekerasan antar etnis di kawasan Sahel yang lebih luas.

KIBLAT.NET – Seorang bayi berusia 10 hari dibunuh bersama ibunya. Orang-orang sebagian besar masih hidup dilempar begitu saja ke dalam sebuah parit yang sudah disiram bensin dalam keadaan api menyala sebelum akhirnya mereka semua tewas terbakar di dalamnya. Seorang kepala desa ditangkap lalu dieksekusi di depan mata ibunya sendiri. Inilah gambaran mengerikan bagaimana serangan milisi Dogon terhadap etnis Fulani itu terjadi.

Kekerasan yang Mengoyak Nurani

Kepada Middle East Eye, Hamadoun Dicko, pemimpin komunitas Fulani di Mali menyampaikan: “Pada tanggal 23 Maret lalu, 160 orang tewas dibantai secara masal di desa Ogossagou, di wilayah Mopti bagian tengah Mali. Sekelompok pria bersenjata anggota milisi etnis Dogon datang ke desa tersebut. Mereka membabi buta menyerang apa saja hingga korban berjatuhan secara mengerikan. Gubuk-gubuk dihancurkan hingga rata dengan tanah, lalu mereka pergi begitu saja dan membiarkan mayat-mayat wanita & anak-anak yang sudah gosong bergelimpangan.”

Dicko sendiri mengaku kehilangan sembilan anggota keluarga yang tewas di tangan milisi Dan Na Ambassagou, dan sekarang ia tidak bisa pulang kembali ke desanya karena khawatir akan dibunuh. Sementara juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Ravina Shamdasani, mengatakan insiden serangan tersebut sangat mengerikan.

“Ada sejumlah wanita hamil dan orang tua yang dibunuh, para penyerang menggorok leher sebagian korban, dan membakar hidup-hidup sebagian lainnya,” kata Dougoukolo Alpha Oumar Ba-Konare, seorang analis & pengajar masyarakat Fulani di Institut Nasional Perancis (FNI) untuk studi Bahasa & Peradaban Timur. “Ini sangat mengoyak hati nurani. Anda lihat mayat-mayat sudah hangus dan tidak bisa dikenali lagi akibat dibakar dengan cara yang sangat biadab. Mereka (penyerang) juga membakar semua hewan yang ada di desa itu”

Menurut Dicko dan sejumlah pemimpin Fulani lainnya di Mali bahwa pembunuhan masal ini merupakan bagian dari upaya genosida yang dilakukan terhadap warga suku/etnis mereka yang jumlahnya hampir 3 juta orang di salah satu negara Afrika tersebut.

Ini merupakan insiden terbaru dalam lingkaran kekerasan yang melanda kawasan itu dalam beberapa tahun terakhir, yang semakin sering menargetkan orang-orang Fulani. Di antara alasannya karena Fulani dianggap memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok jihadis afiliasi al-Qaidah yang beroperasi di Sahel dan sekitarnya.

“Orang-orang Fulani berisiko dibunuh di mana saja di Mali,” kata Dicko yang menjadi juru bicara Tabital Pulaku, sebuah perkumpulan yang mewadahi komunitas Fulani di seluruh dunia. “Ada upaya pembersihan etnis terhadap masyarakat Fulani di Mali. Negara Mali dalam keadaan bahaya, kemungkinannya sangat besar bahwa orang-orang Fulani bisa dibunuh di mana saja mereka berada. Tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka.”

Sejumlah analis melihat berbagai insiden kekerasan itu terjadi semenjak kampanye militer pemerintah Mali dukungan asing yang awalnya diklaim untuk menghadapi kelompok-kelompok “ekstrimis” berubah menjadi sebuah perang melawan Fulani. Kehadiran kelompok-kelompok jihadis pro al-Qaidah yang ingin memperkuat pengaruh, termasuk milisi kesukuan dukungan militer yang masih berjuang untuk eksis, ditambah kesulitan untuk mendapatkan air dan lahan di tengah bencana iklim yang terus membayangi membuat situasi semakin rumit.

Kelompok Etnis di Sahel

Ada sekitar 40 juta warga Fulani di seluruh Afrika, terutama di Sahel, sebuah lanskap daratan luas beriklim semi-kering yang membentang dari timur di pantai Laut Merah hingga barat benua Afrika di pesisir Samudera Atlantik, dan terletak di tepi selatan gurun Sahara.

Sementara sebagian orang menikmati posisi kekuasaan dengan memiliki hak istimewa, sebagian besar lainnya hidup miskin dan masih mempertahankan tradisi lama menggembala ternak bertanduk panjang secara nomaden untuk mencari padang rumput segar dan air bersih.

Dogon, komunitas etnis yang jauh lebih kecil, sebagian besar hidup dan terkonsentrasi di bagian tengah Mali. Rumah-rumah suku Dogon yang terbuat dari lumpur terlihat berjejer memanjang di sepanjang tebing dan dataran tinggi berpasir. Kedua etnis, Fulani dan Dogon, sebagian besar adalah Muslim, dan hanya sebagian kecil masyarakat Dogon masih ada yang menganut keyakinan tradisional atau beragama Kristen.

Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok suku Dogon telah membentuk milisi bersenjata bernama Dozo. Dozo yang beranggotakan para pemburu tradisional ini awalnya dibentuk untuk melindungi komunitas mereka dari serangan-serangan luar, termasuk untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai “ekstrimis” yang terkait al-Qaidah yang telah berhasil menarik simpati banyak warga Fulani.

Menurut Ibrahim Yahya dari ICG, para anggota milisi Dogon saat ini menganggap orang-orang Fulani sudah menjadi bagian dari jihadis, dan beberapa kali menyerang desa-desa Fulani tanpa membedakan target sasaran. Masih menurut Ibrahim, fakta bahwa kelompok-kelompok itu telah merekrut orang-orang Fulani lebih banyak daripada komunitas yang lain seolah memberikan identitas tersendiri bagi Fulani. “Terkadang terjadi serangan oleh jihadis yang menargetkan individu atau beberapa orang Dogon, namun milisi-milisi Dogon membalas secara berlebihan dengan menyerang desa-desa Fulani,” kata Ibrahim menambahkan.

Secara historis memang sudah ada ketegangan antara para penggembala nomaden yang umumnya Fulani dengan petani-petani Dogon, namun kekerasan sebenarnya sudah mulai jarang terjadi. Situasi kembali memanas sejak munculnya kelompok-kelompok bersenjata pada tahun 2015 yang oleh sejumlah pihak dianggap membawa “ideologi ekstrim” di kawasan itu.

Salah satunya adalah kelompok Front Pembebasan Macina (MLF) pimpinan Amadou Koufa, seorang pendakwah lokal etnis Fulani yang pernah melakukan perjalanan ke Timur Tengah dan Afghanistan. Secara tak terduga, Koufa muncul dalam keadaan segar bugar di awal Maret setelah sebelumnya sempat dilaporkan terbunuh oleh pasukan Perancis tahun lalu. Front Pembebasan Macina (MLF) diambil dari nama Imperium Macina, salah satu negara Jihad Fulani yang mendominasi Afrika Barat pada abad ke-19.

MLF bertanggung jawab atas berbagai serangan terhadap pasukan pemerintah, dan bertujuan menggulingkan negara Mali untuk kemudian membentuk pemerintahan berdasarkan Syariat Islam. MLF berperang di bawah bendera JNIM (Jabhah Nusratul Islam wal Muslimin), sejumlah media Barat menyebutnya Nusrat al-Islam, cabang resmi al-Qaidah yang merupakan merger kelompok-kelompok jihadis dan beroperasi di Afrika Barat & Maghrib. Sejumlah kecil kelompok pro ISIS juga diketahui beroperasi di wilayah itu.

Narasi Ketertindasan dan Pembelaan Jihadis

Narasi keagamaan tidak banyak disinggung dalam berbagai seruan MLF untuk mengajak masyarakat angkat senjata yang disiarkan melalui radio. Seringnya menggunakan bahasa Fulani hingga menjangkau masyarakat yang tinggal di tempat yang jauh. Sebaliknya, Koufa lebih banyak menyuarakan aspirasi penderitaan masyarakat lokal yang sebagian besar merupakan para penggembala miskin. Mereka selama ini merasa terpinggirkan oleh pemerintah pusat yang mereka pandang sangat korup dan hanya mengeksploitasi warga.

“Mereka (jihadis) berbicara menyuarakan berbagai keluhan dan penderitaan yang dialami warga untuk kemudian meyakinkan warga bahwa pemerintah korup, dan bahwa masyarakat telah mengalami marginalisasi oleh pemerintah,” kata Ibrahim. “Setelah berhasil meyakinkan para penduduk dengan cara seperti itu, jihadis lalu masuk dari sisi keagamaan.”

Sebagai penghubung antara Afrika sub-Sahara dengan dunia Arab, Mali sudah sejak lama berada di persimpangan budaya dan perdagangan. Deposit emas kuno telah memberikan sumbangsih bagi munculnya kerajaan-kerajaan besar. Dan Timbuktu, salah satu kota utama pernah menjadi pusat kota studi Islam.

Kota-kota penting, seperti Bamako dan Segou yang terletak di tepi sungai Niger, menjadi pusat perdagangan dan sumber penghidupan bagi jutaan orang di negara yang terkurung oleh daratan tersebut. Sungai Niger merupakan sungai utama dan terpanjang ketiga di Afrika yang memiliki bentuk aliran yang tidak biasa seperti umumnya sungai-sungai besar lainnya. Sebuah bentuk bulan sabit yang membingungkan ahli-ahli geografi Eropa selama dua milenium. Hulunya berada hanya 240 km dari Samudera Atlantik, tetapi sungai itu mengalir menjauhi lautan menuju Gurun Sahara, dan tiba-tiba mematah ke kanan menuju tenggara hingga ke Teluk Guinea.

BACA JUGA  Mossad Mengaku Habisi Para Pemimpin Hamas di Luar Negeri

Wilayah yang dulunya kaya itu sekarang masuk di antara negara-negara termiskin di dunia dan menempati peringkat 183 dari 187 negara yang ada berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia PBB. Kondisi kehidupan di Mali tengah jauh tertinggal dari rata-rata standar hidup di negara-negara lain sehingga hal itu menjadi bahan bakar yang memicu rasa ketidakpuasan. Rasio kemiskinan rata-rata nasional diperkirakan 60 persen, bandingkan dengan tingkat kemiskinan di ibukota Bamako yang mencapai 11 persen.

Merespon atas terjadinya serangan di Mopti pada bulan Maret lalu, pemerintah Mali telah memecat pucuk pimpinan militer dan membubarkan milisi Dan Na Ambassagou yang dibentuk dari gabungan kelompok-kelompok pemburu tradisional bersenjata, yang dianggap bertanggung jawab atas serangan brutal. Kelompok-kelompok milisi para pemburu ini muncul di tahun 2016 ketika komunitas etnis Dogon mulai mengorganisir diri mereka menyikapi adanya MLF.

“Sebagian orang Dogon sudah kesal dengan Fulani, dan sejumlah milisi mulai bersuara menuntut pengusiran Fulani dari seluruh kawasan,” kata Ba-Konare, seorang analis yang berkantor di Paris. Tak lama setelah itu terjadilah serangan sadis di Mopti yang memakan banyak korban. Sebelumnya, dua terduga anggota Fulani membunuh dua orang yang mereka tuding sebagai mata-mata aparat militer Mali di tahun 2016. Serangan balasannya menewaskan 30 orang di kedua pihak.

Tahun 2017, diduga sejumlah penyerang bersenjata Fulani membunuh seorang tokoh anggota kelompok pemburu etnis Dogon yang kemudian memicu serangan-serangan balasan oleh milisi bersenjata Dogon ke desa-desa Fulani. Dilaporkan 35 orang tewas akibat serangan Dogon tersebut yang memaksa ribuan warga sipil harus dievakuasi.

Tahun 2018, kekerasan semakin meluas. Lembaga pengawas hak asasi Human Right Watch mendokumentasikan ada 42 insiden kekerasan komunal di Mopti tahun lalu. Jumlah korban keseluruhan sebanyak 202 penduduk sipil tewas, 156 di antaranya adalah etnis Fulani.

Desa-desa dibakar hingga rata dengan tanah. Potongan-potongan bagian tubuh seperti tangan, kaki, dan organ reproduksi menjadi bagian atau pemandangan biasa dari sebuah siklus kekerasan yang berujung pada serangan Mopti bulan Maret lalu. Ba-Konare menggambarkan serangan terbaru itu sebagai “serangan yang paling besar dan paling ganas.”

Pada hari Jumat, kelompok afiliasi al-Qaidah di Mali mengklaim bertanggung jawab atas serangan mereka yang menargetkan sebuah markas militer. Lebih dari 20 tentara dilaporkan tewas. Menurut mereka ini sebagai respon atau balasan terhadap serangan yang menewaskan para penggembala Fulani. Seorang warga di Ogossagou berbicara kepada Reuters, bahwa insiden serangan 23 Maret lalu itu kemungkinan juga merupakan balasan atas serangan yang menewaskan para tentara di markas militer sebelumnya. Dan begitu selanjutnya.

Masuknya Senjata Berat

Ba-Konare mengatakan kekerasan disulut oleh adanya senjata-senjata dalam jumlah besar yang diterima oleh kelompok-kelompok milisi Dogon dari suku yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka di negara tetangga, Pantai Gading dan Burkina Faso. “Mereka punya senjata berat, peluncur roket, granat, dan rompi anti peluru. Teknologi senjata mereka berbeda dan tidak ada yang menyamai dengan senjata-senjata yang beredar selama dua tahun terakhir di wilayah yang sama,” katanya menambahkan.

Secara umum, Mali saat ini telah menjadi sebuah negara yang mengalami militerisasi sejak kehadiran aktor-aktor internasional yang mulai menancapkan kukunya di negara itu. Tujuannya untuk membendung arus migrasi ke Eropa di tengah kekhawatiran yang meluas akan kemungkinan serangan ekstrimis.

PBB sendiri menempatkan 15.000 pasukan penjaga perdamaian di Mali yang saat ini menjadi wilayah sasaran misi penjaga perdamaian paling berbahaya. Mali juga menjadi pangkalan sekaligus target dua misi “penjaga perdamaian” Uni Eropa yang memberikan pelatihan militer kepada anggota pasukan negara itu. Tahun 2018, pasukan penjaga perdamaian PBB bermarkas di Gao. Di tahun 2017 sebelumnya, kelompok G5 Sahel: Mali, Mauritania, Burkina Faso, Chad, dan Niger, mengumumkan dibentuknya Pasukan Gabungan dengan misi “memerangi ekstrimisme kekerasan.”

Komandan pasukan AS di Afrika, Jenderal Thomas Waldhauser, menggambarkan G5 ini sebagai misi yang “dipimpin oleh Afrika, dibantu oleh Perancis, dan didukung oleh AS.” Selain itu Perancis juga menempatkan 3.000 pasukan yang menyebar di kelima negara G5, bekas koloni Perancis          , sebagai bagian dari operasi kontra-insurjensi dengan nama sandi “Operasi Barkhane.”

Perang Tertutup AS

Sejumlah pesawat tanpa awak (drone) milik Amerika yang dilengkapi dengan senjata diketahui menempati pangkalan di wilayah yang luas di Niger untuk mengontrol ruang udara Sahel. Ini adalah bagian dari misi perang tertutup AS melawan individu atau kelompok-kelompok “ekstrimis” yang menyebar di benua Afrika. Meningkatnya kehadiran pasukan asing di kawasan regional terjadi di tengah persaingan ketat untuk mendapatkan bahan baku seperti emas dan uranium, yang juga menarik minat negara-negara seperti Rusia dan Cina.

Menurut Nadia Ahidjo dari Inisiatif Masyarakat Terbuka untuk Afrika Barat (OSIWA) bahwa sejauh ini misi-misi yang digelar masih fokus pada operasi keamanan, dan gagal menyentuh akar penyebab kekerasan. OSIWA merupakan salah satu bagian dari Yayasan Masyarakat Terbuka yang didirikan oleh George Soros.

Banyak dari elemen-elemen bersenjata ini, baik milisi kesukuan maupun pasukan resmi pemerintah, sebetulnya hanya disiapkan untuk “perang melawan terorisme”, makanya mereka tidak melihat fenomena konflik antar komunitas atau kohesi sosial sebagai masalah yang harus diselesaikan. Anda akan temukan bahwa misi mereka lebih banyak terkonsentrasi pada isu keamanan. Ini merupakan sebuah respon yang mengadopsi pendekatan militer terhadap masalah yang sebenarnya bukan masalah militer.

Ba-Konare menjelaskan, pasukan kontra-terorisme hanya memiliki mandat untuk menghadapi kelompok-kelompok jihadis saja, sementara mereka membiarkan para milisi kesukuan melakukan apa saja terhadap entitas etnis Fulani tanpa tersentuh hukum. Menurut saya, “Milisi-milisi itu juga teroris. Dari cara mereka berperang dan menebar ketakutan, mereka layak dikategikan sebagai kelompok teroris. Sayangnya belum ada pihak manapun yang memperlakukan mereka (milisi) seperti memperlakukan teroris.”

Kelompok-kelompok hak asasi menuding pasukan pemerintah Mali terlibat serangkaian pelanggaran kemanusiaan, termasuk pembunuhan ekstra yudisial, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa, ketika mereka menindak para terduga ekstrimis.

Menurut Ibrahim, institusi militer melakukan operasi kontra-terorisme dengan melibatkan elemen-elemen milisi Dozo, dan militer menutup mata terhadap serangan-serangan brutal mereka yang menargetkan komunitas Fulani. Inilah yang membuat perasaan tertindas kelompok etnis Fulani semakin menguat, demikian juga argumentasi anti-pemerintah para jihadis yang ingin merekrut mereka justru semakin legitimate. Kekerasan yang dilakukan pasukan pemerintah Mali justru memperkuat posisi jihadis sebagai pihak yang melindungi Fulani.

Ba-Konare mengatakan, “Tentara Mali menangkapi ratusan orang yang tidak bersalah dan terlibat pembunuhan ekstra yudisial ketika mereka menganggap operasi militer sebagai bagian dari ‘perang melawan teror’. Atas nama perang melawan teror, mereka mencoba unjuk diri & kekuatan dengan menggambarkan bahwa mereka betul-betul kuat. Jadi anda berada di sebuah lingkungan yang semua hal bisa dibenarkan atas nama perang melawan teror, padahal faktanya para milisi membunuh lebih banyak orang daripada jihadis, jauh lebih banyak.”

Pasukan PBB Tak Berdaya

PBB terlihat dengan cepat merespon insiden serangan tersebut. UNICEF membantu menyediakan obat-obatan dan peralatan pertolongan pertama, sementara lembaga yang mengurusi pengungsi, UNHCR, menyerahkan sejumlah bantuan seperti ranjang tempat tidur dan perlengkapan sanitasi air kepada Program Pangan Dunia (WFP). Satu tim polisi PBB juga diterjunkan ke lokasi untuk melakukan investigasi.

Respon yang cukup ini mengindikasikan bahwa PBB sebenarnya telah lama beroperasi di Mali, termasuk menempatkan unit pasukan penjaga perdamaian terbesar mereka di negara itu. Meski demikian, kelompok-kelompok hak asasi lokal Mali mengatakan PBB gagal melindungi penduduk sipil.

“Mereka tidak berdaya dan hanya melihat semua aksi pembunuhan masal tersebut,” kata Drissa Traore, koordinator nasional Asosiasi Hak Asasi Manusia Mali (MAHR) yang telah mendokumentasikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. “Pasukan internasional gagal menjalankan misi utama mereka, yaitu melindungi penduduk sipil.”

Hamadoun Dicko mengatakan bahwa masyarakat Fulani sudah pernah mencoba mengangkat isu kekerasan antar-komunal ini, namun kemudian PBB menyampaikan kepada mereka bahwa lembaga dunia itu tidak memiliki mandat untuk mengambil tindakan. “Kami tidak mengerti mengapa PBB ada di sini, sementara mereka (PBB) tidak melakukan sesuatu apapun termasuk menyatakan mereka belum diperintah untuk mengambil tindakan,” kata Dicko heran. “Sungguh aneh melihat betapa banyaknya personil pasukan mereka di sini, dan mereka tidak melakukan reaksi atau tindakan apapun. Mereka tidak cukup serius membantu menyelesaikan masalah kami.”

BACA JUGA  Udara Palembang Memburuk, Sekolah Pun Tak Masuk

Abou Dieng, seorang perwira yang bertugas di Kantor Penasehat Khusus PBB untuk Sahel berbicara kepada Middle East Eyebahwa akar penyebab masalah perlu diselesaiakan terlebih dahulu. “Ya, ada beberapa kelompok yang sangat brutal melakukan kekerasan, tetapi kita perlu menyelesaikan akar penyebab krisis ini. Harus ada yang dikerjakan terkait aktifitas ekonomi, akses makanan & air, dan akses pendidikan.” Kantor Dieng membawa misi mengimplementasikan program Rencana Dukungan PBB untuk Sahel, mengatasi masalah terkait perubahan iklim, kerjasama lintas batas, dan pemberdayaan generasi muda & perempuan dalam rangka terciptanya kemakmuran dan perdamaian abadi di kawasan.

Ironisnya, ia tidak bisa memberikan komentar terkait keprihatinan terhadap operasi pasukan penjaga perdamaian PBB yang dianggap gagal, karena menurutnya ditangani oleh departemen lain. Bagi Abou Dieng, kelangkaan sumber daya akibat perubahan iklim merupakan faktor yang perlu digarisbawahi di dalam menilai konflik yang sedang terjadi. “Perubahan iklim telah membawa pengaruh terhadap kawasan ini, inilah alasan mengapa Sahel rawan menghadapi masalah ketersediaan pangan. Sekarang ini ada ketegangan karena kelangkaan sumber daya,” katanya.

Sengketa Lama Petani dan Penggembala

Dieng mengatakan bahwa konflik antara para penggembala dengan petani merupakan masalah klasik di kawasan Sahel. Ada ketegangan serius di Sahel antara kedua kelompok tersebut.

Di saat sumber daya berkurang, Mali terus mengalami pertumbuhan penduduk secara signifikan. Jumlah penduduk Mali meningkat lebih dari dua kali lipat selama 30 tahun terakhir hingga saat ini berjumlah sekitar 18,5 juta orang. Hari ini jumlah penduduk berusia di bawah 15 tahun mencapai hampir 50 persen.

Kekeringan yang terus meningkat baik secara intensitas & frekuensinya telah menghancurkan negara itu selama beberapa dekade terakhir, menyebabkan ribuan orang tewas dan jutaan hewan ternak mati. Ini merupakan sumber konflik-konflik besar di sebuah negara yang 60 persen penduduknya tinggal di daerah pedalaman.

“Para penggembala Fulani sejak lama terlibat persaingan untuk mendapatkan padang rumput segar dan air bersih. Orang-orang Fulani membawa ternak mereka dari satu tempat ke tempat yang lain mengikuti rute tradisional padang rumput, dan dengan adanya perubahan iklim maka akan semakin banyak area kering yang ada.” kata Nadia Ahidjo mencoba menjelaskan.

Yang membuat semakin rumit konflik antara petani tempatan dengan para penggembala yang hidupnya berpindah-pindah adalah adanya perbedaan pandangan terkait kepemilikan lahan, termasuk sengketa pengaturan lahan antar kelompok yang sudah berlangsung selama beberapa abad silam.

Separatisme Tuareg

Pemberontakan kelompok separatis Tuareg pada tahun 2012 telah memicu ketegangan etnis, dan membuat para penggembala Fulani berpaling kepada kelompok-kelompok jihadis.

Sekelompok masyarakat nomaden menempati Sahara, di antara mereka adalah para tokoh Tuareg yang sudah lama ingin mencari tanah air sebagai negeri bagi mereka sendiri yang bebas dari marginalisasi kelompok elit sebagaimana terjadi di Mali dan negara-negara tetangga lainnya.

Penggulingan Muammar Gaddafi di Libya pada tahun 2011 menjadi sebuah titik balik. Kematian Gaddafi membuat Tuareg yang selama ini menjadi tentara bayaran mantan pemimpin Libya itu pulang kampung menyeberangi gurun Sahara dengan membawa senjata-senjata berat yang dijarah dari gudang senjata Libya.

Setahun kemudian, separatis Tuareg mengumumkan perang terhadap pemerintah Mali, dan menyatakan bahwa tujuan mereka adalah merdeka di sebuah wilayah di bagian utara Mali yang dikenal sebagai Azawad. Pemerintah Mali dengan cepat bisa dijatuhkan oleh tentara-tentara yang memberontak akibat terlalu lamban  memberikan respon.

Kelompok jihadis Ansharuddin pun mulai menyatakan perang melawan pemerintah. Mereka berkoalisi dengan kelompok separatis yang dipelopori oleh Tuareg selama beberapa bulan sebelum akhirnya koalisi mereka bubar dan saling berperang.

Ibrahim mengatakan bahwa komunitas penggembala Fulani yang tinggal bersebelahan di wilayah utara mulai tidak nyaman dengan Tuareg yang semakin berani & vulgar. “Mereka (Fulani) menjadi rentan untuk ‘dikerjai’ oleh para separatis Tuareg yang mulai nekat menjarah dan merampok desa-desa, dan mencuri hewan ternak suku Fulani.”

Untuk melindungi desa-desa dan hewan ternak, Fulani membutuhkan senjata dan latihan. Sekelompok penggembala Fulani bergabung dengan kelompok-kelompok jihadis, seperti Ansharuddin, yang anggota-anggotanya sebagian besar terdiri dari orang-orang Arab & Tuareg sendiri. Ansharuddin berperang melawan pemerintah dan kelompok separatis Tuareg.

Beberapa bulan kemudian, pasukan pemerintah Mali yang berasal dari tengah dan wilayah lain dikerahkan ke utara untuk mengatasi pemberontakan yang kemudian menyebabkan wilayah itu vakum kekuasaan.

Akumulasi Kebencian Atas Kegagalan Pemerintah

Titik balik berikutnya terjadi di bagian tengah Mali pada tahun 2012. Menurut Ba-Konare, titik balik itu terjadi ketika “akumulasi kebencian” akibat kegagalan pemerintah, aksi-aksi perampokan & penjarahan yang dilakukan kelompok separatis, dan tidak hadirnya aparat keamanan/militer akhirnya memicu kekerasan antar kelompok masyarakat.

Selanjutnya, pasukan Mali berhasil mengambil alih kembali wilayah yang sempat dikuasai pemberontak setelah Perancis ikut campur tangan melakukan intervensi pada tahun 2013. Kelompok separatis untuk sementara terusir dari basis wilayah mereka di utara.

Kelompok separatis menyingkir ke gurun Sahara yang didominasi oleh pasir, jauh dari jangkauan pasukan pemerintah. Namun ketika orang-orang Fulani kembali ke kampung halaman mereka di Mali tengah, anggota tentara yang masih dendam terus mengejar mereka.

“Ketika pasukan Mali kembali menguasai wilayah, mereka sebenarnya sudah kalah dengan para jihadis. Militer kemudian mempersekusi orang-orang Fulani yang bergabung dengan kelompok-kelompok jihadis,” kata Ibrahim. “Awalnya Fulani bergabung dengan jihadis karena mereka ingin melindungi komunitas mereka. Tetapi pemerintah serta merta mencap mereka sebagai jihadis.”

Rasa khawatir & cemas membuat mereka berfikir untuk melindungi diri. Beberapa orang Fulani di Mali tengah sekarang berkumpul dan bergabung ke kelompok-kelompok jihadis yang kemudian mendorong munculnya entitas baru seperti Front Pembebasan Macina (MLF).

Kesepakatan damai yang ditandatangani tahun 2015 saat ini membawa para mantan separatis Tuareg berada di pihak pemerintah. Hal itu meligitimasi mereka sebagai sekutu dalam “perang melawan teror”. Sebagai bagian dari operasi kontra-terorisme dalam misi Operasi Barkhane, Perancis melirik para mantan separatis yang kini sudah mendapatkan legitimasi untuk membantu mengidentifikasi target dalam operasi militer mereka di sepanjang perbatasan Mali dan Niger.

“Anda tahu ada kebencian dan permusuhan masa lalu cukup panjang antara Tuareg dengan kelompok-kelompok Fulani. Ketika Perancis datang, mereka (Perancis) bersekutu dengan Tuareg memerangi Fulani. Tuareg mendapatkan keuntungan dan memanfaatkan posisi ini untuk melakukan kekerasan terhadap rival lama mereka,” kata Ibrahim.

Perlunya Perhatian dan Dukungan Internasional

Para tokoh & pemimpin Fulani di Mali khawatir masalah serius yang mereka hadapi saat ini dianggap biasa dan normal oleh sebuah aliansi besar pasukan pemerintah, milisi bersenjata lengkap, dengan dukungan aktor-aktor internasional yang bersatu atas nama “perang melawan teror” namun realitanya memerangi mereka.

Fary Silate, seorang akademisi veteran sekaligus presiden Senegal chapter of Tabital pulaku yang ikut aktif membangun solidaritas antar kelompok-kelompok komunitas Fulani memperingatkan via pesan suara di WAG, bagaimana genosida di Rwanda dan konflik antar klan di Somalia telah memberi pelajaran kepada kita tentang kekerasan antar etnis terjadi. “Sangat berbahaya menuding atau menganggap sebuah etnis tertentu sebagai teroris. Rwanda dan Somalia bisa kita jadikan contoh betapa konflik semacam ini sangat berbahaya,” katanya.

Hamadoun Dicko mengatakan bahwa para pemimpin milisi Dan Na Ambassagou dengan bebas bisa bepergian ke mana saja dan juga tampil di televisi. “Jika tidak ada pihak atau individu yang memberikan dukungan, tentu mereka tidak bisa datang dan pergi kapan saja mereka mau,” kata Dicko. Dicko sendiri telah berupaya meminta masyarakat internasional untuk melakukan investigasi dan memberikan dukungan. “Kami hanya ingin keadilan. Masyarakat internasional harus tahu bahwa komunitas etnis Fulani dalam keadaan tidak aman,” pungkasnya.

Sumber: Middle East Eye
Redaktur: Yasin Muslim

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

MUI: Setop Gunakan Politik Uang dan Kampanye Hitam!

Seiring dengan itu, MUI menekankan pentingnya Bawaslu, DKPP dan MK menunaikan tugasnya secara independen dan imparsial agar yang benar diputuskan benar dan yang salah dinyatakan bersalah.

Selasa, 09/04/2019 19:20 0

Indonesia

MUI Imbau Pilih Pemimpin yang Cerdas dan Kuat Iman

Dia menjelaskan bahwa penyelenggara negara khususnya pemerintah harus memenuhi syarat-syarat tersebut.

Selasa, 09/04/2019 18:58 0

Indonesia

Usai Gelaran Kampanye Akbar, Rombongan PKS Kunjungi Habib Rizieq 

Rombongan dipimpin oleh Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri. 

Selasa, 09/04/2019 18:05 0

Indonesia

7 Korban Longsor Banjarbaru Ditemukan, BNPB Nyatakan Evakuasi Ditutup

Menurutnya longsor di sekitar pendulangan intan tradisional Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, bukan hal yang baru. Adapun risiko longsor di area pendulangan intan berpotensi tinggi, disebabkan cara menambang intan.

Selasa, 09/04/2019 17:35 0

Video News

Ust. Bachtiar Nasir Tanggapi Kasus Novel Baswedan

KIBLAT.NET- Jakarta, 9 April 2019, Ust. Bachtiar Nasir ungkapkan tanggapan beliau tentang kasus Novel Baswedan...

Selasa, 09/04/2019 17:30 0

Indonesia

Longsor di Banjarbaru, Tiga Hilang Dua Meninggal Dunia

Hujan dengan intensitas tinggi disertai struktur tanah yang labil mengakibatkan korban jiwa di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (08/04/2019).

Selasa, 09/04/2019 16:54 0

Afghanistan

Dipinggirkan dalam Negosiasi, Kabul Kirim Delegasi Temui Taliban

Tugas delegasi tersebut untuk bertukar pandangan dengan Taliban saja. Tim delegasi tersebut tidak tidak harus menjadi tim negosiasi.

Selasa, 09/04/2019 16:31 0

Video News

Ada Oknum Polri yang Tidak Netral, Mahasiswa Geruduk Mabes Polri

KIBLAT.NET, Jakarta – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan aksi di depan Markas Besar...

Selasa, 09/04/2019 15:13 0

Video Kajian

Ust. Tri Asmoro: Pentingnya Menyatakan Cinta dengan Ucapan

KIBLAT.NET- Perasaan cinta yang ada di dalam hati sebenarnya membutuhkan penguatan secara verbal. Karena pentingnya...

Selasa, 09/04/2019 14:55 0

Indonesia

Demo Mahasiswa di Mabes Polri Dapat “Sambutan” Aliansi GJI

Aksi GJI dihadiri puluhan orang, dengan menampilkan tarian perang Minahasa, lengkap dengan baju adat berornamenkan tengkorak kecil dan "Santi", senjata tajam tradisional khas Minahasa.

Selasa, 09/04/2019 14:30 0

Close