... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Pemerintah Indonesia Diminta Tidak Lengah Usai Menang Atas IMFA

KIBLAT.NET, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menyambut baik kemenangan Indonesia atas gugatan arbitrasi yang diajukan oleh Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA). Namun, IGJ meminta agar Pemerintah Indonesia tidak lengah atas kemenangan Indonesia atas IMFA di Permanent Court of Arbitration (PCA). Hal ini disebabkan potensi IMFA menghindar dari kewajiban yang ditetapkan dalam putusan PCA dapat terjadi.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, menjelaskan bahwa belajar dari pengalaman kasus gugatan Churcill Mining terhadap Indonesia, ada upaya bahwa permohonan annulment of the awards terhadap putusan Pusat Internasional untuk Penyelesaian Perselisihan Investasi (ICSID) menjadi salah satu trik untuk menghindari kewajiban membayarkan biaya perkara yang diperintahkan dalam putusan.

“Memang betul kemenangan atas IMFA telah menghindarkan Negara untuk mengalami kerugian sebesar US$469 juta. Tetapi ada fakta bahwa pengajuan permohonan pembatalan terhadap putusan (annulment of the awards) menjadi salah satu strategi investor yang kalah untuk menghindari kewajiban yang menyebabkan penegakan atas putusan tidak dapat dilaksanakan. Kasus Churchill (Sengketa Investasi Pertambangan, red.) harus jadi pembelajaran bagi Pemerintah Indonesia”, terangnya dalam rilis yang di terima Kiblat,net pada Sabtu (08/04/2019).

Lebih lanjut, Rachmi menjelaskan bahwa walaupun Pemerintah Indonesia menang tetap saja Negara akan selalu menjadi pihak yang dikalahkan. Hal ini karena perusahaan multinasional akan terus berupaya mencari celah hukum untuk menghindari kewajiban walaupun pengadilan ataupun arbitrase telah mengeluarkan putusan.

BACA JUGA  BPJPH Kebut Pembahasan Tarif Layanan Jaminan Produk Halal

“Termasuk ditolaknya permohonan Churchill atas Annulment of the Awards oleh ICSID bukan berarti Churchill akan dengan mudah membayarkan kewajibannya sesuai dengan putusan. Jika pun pada akhirnya pemerintah memaksa untuk mensita aset Churchill ataupun melakukan MLA, tetap saja ada biaya diplomasi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah”, tegas Rachmi.

Reporter: Fanny Alif
Editor: Rusydan

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Malaysia

Lagi, Puluhan Pengungsi Rohingya Mendarat di Malaysia

Puluhan Rohingya itu tiba di pantai Sungai Belati, negara bagian Perlis, Malaysia utara pada Senin (08/04/2019). 

Senin, 08/04/2019 13:27 0

Palestina

300 Warga Palestina Terbunuh, Netanyahu: Itu Kebijakan Kami

“Lebih dari 300 warga Palestina terbunuh di dekat perbatasan ketika mereka mencoba untuk menembus pagar dan menculik tentara kami. Kami telah menggunakan kekuatan dengan bijaksana dan kuat,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan Israel Hayom.

Senin, 08/04/2019 11:01 0

Afrika

Libya Memanas, Tentara AS dan PBB Dievakuasi

"Situasi keamanan di lapangan di Libya menjadi semakin kompleks dan tidak dapat diprediksi," kata Thomas Waldhauser, komandan Komando Afrika-Amerika, dalam pernyataan itu.

Senin, 08/04/2019 09:36 0

Suriah

Pejuang Suriah Balas Gempuran Rezim di Idlib

Lembaga pengawas HAM Suriah (SOHR) melaporkan bahwa militer rezim menargetkan sejumlah kota dan desa yang dikontrol oleh pejuang oposisi di Idlib.

Senin, 08/04/2019 07:07 0

News

Ingin Meledakkan Masjid, Pria Ini Justru Memeluk Islam

Mantan sersan laut Richard McKinney secara fisik tidak lagi berada di medan perang. Tetapi secara mental masih, dan dia dia menganggap Islam adalah musuhnya.

Ahad, 07/04/2019 12:55 0

Iran

Makin Mesra, Iran-Irak Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi dan Keamanan

Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi mengunjungi Teheran untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Iran Hassan Rouhani. Hal ini menandai hubungan yang semakin dalam antar kedua negara.

Ahad, 07/04/2019 10:08 0

Opini

Kecam Syariat Islam di Brunei, Paradoks HAM PBB

Adanya LGBT jelas merupakan pelanggaran HAM. Bukan justru aturan hukum yang melarang LGBT dikatakan melanggar HAM.

Ahad, 07/04/2019 09:47 0

Afrika

Dianggap Biang Kekacauan, Presiden Mali dan Pasukan PBB Didemo Ribuan Massa

Aksi tersebut dihadiri oleh ribuan warga Mali. Mereka menolak kehadiran pemerintah dan pasukan PBB.

Sabtu, 06/04/2019 07:48 0

Tazkiyah

Enam Kiat Menghadapi Bulan Ramadhan

Karena pada prakteknya banyak orang salah prioritas ketika bertemu bulan Ramadhan. Mereka mepersiapkan stok makanan khawatir harga naik saat Ramadhan,

Jum'at, 05/04/2019 20:37 0

Video Kajian

Khutbah Jumat: Kesenjangan antara Iman dan Akal – Ust. Dr. M. Faqihuddin, M.M.

KIBLAT.NET- Problem yang dihadapi Umat Islam saat ini adalah adanya kesenjangan antara iman dan akal....

Jum'at, 05/04/2019 18:47 0

Close