... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Pembantaian Etnis Muslim Mali dan Peran Militer Prancis

Foto: Seorang pemuda Fulani bersiap menghalau musuh yang menyerang

KIBLAT.NET, Mopti – Pembantaian kejam terhadap suku muslim Fulani di provinsi Mopti, Mali Tengah, pada 23 Maret lalu, kembali menimbulkan tanda tanya besar mengenai peran pasukan asing dan pasukan pemerintah. Kehadiran pasukan yang mengklaim dirinya pencipta perdamian tersebut tak membuat negara multi-etnis itu ke arah lebih aman.

Sedikitnya 160 orang muslim, yang mayoritas anak-anak, wanita dan lansia, tewas dengan kondisi mengenaskan dalam insiden bulan lalu tersebut. Warga Mali terkejut dan mengecam. Terlebih pembantaian itu dilakukan sangat sadis. Anak-anak dan wanita dibakar hidup-hidup di dalam rumah mereka.

Para komandan militer pemerintah dengan cepat menuduh suku nelayan Dogon di balik pembantaian itu. Sementara belum ada penyelidikan. Selama ini, Fulani dan Dogon dikenal dua suku yang bermusuhan.

Para saksi mata mengatakan bahwa penyerang menggunakan pakaian adat Dogon. Namun demikian, suku tersebut menolak bertanggung jawab.

Para saksi menduga, pembantaian terkait serangan organisasi jihadis Jamaah Nusratul Islam wal Muslimin (JNIM) ke kamp militer Mali yang menewaskan sedikitnya 30 tentara. Terlebih, insiden tersebut terjadi beberapa jam setelah JNIM mengumumkan serangannya itu. Fulani yang mayoritas muslim menganggap anggota jihadis saudara sesama muslim.

Fitnah dan Hasutan

Para pengamat urusan Afrika melihat bahwa pembantaian di desa Ogasugu itu tidak terjadi begitu saja. Peristiwa ini buntut dari serangkaian hasutan dan fitnah yang terus diarahkan kepada etnis muslim itu. Fulani dikenal suku yang sangat memegang erat kebudayaan Islam mereka dan menolak “modernisasi” yang dikampanyekan pemerintah pro asing.

Etnis Fulani komitmen menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah Bahasar Arab dan Al-Quran sebelum belajar ilmu lainnya. Bahkan, banyak dari mereka mencukupkan belajar dua agama tersebut. Mereka menolak sekolah-sekolah yang diselenggaran rezim karena dianggap mengajarkan kurikulum milik penjajah.

Abdullah Mamdo Ba, yang pernah menjabat penasihat media mantan Presiden Mauritania Sayyid Muhammad Walad Al-Syaikh Abdullah, melihat bahwa pemerintah Mali turut bertanggung jawab atas insiden ini karena tidak mampu memperluas keamanan di seluruh provinsi dan selalu membentuk milisi nasonalis. Milisi ini digunakan untuk menghadapi kelompok-kelompok anti pemerintah, khususnya etnis Arab, Thawariq dan Fulani.

BACA JUGA  AMISOM Derita Krisis Keuangan Serius

Ia melanjutkan bahwa pembantaian 160 warga Fulani hanya satu dari rangkaian pembantaian yang meningkat sejak akhir 2012, setelah keberhasilan pasukan pimpinan Prancis mengusir kelompok jihadis dari provinsi Azwad, Mali utara. Kemajuan pasukan asing itu disusul dengan kembalinya militer pemerintah menguasai Mali tengah dan utara setelah terusir lama dari wilayah tersebut.

Rangkaian Insiden Pembantaian Fulani

Kembalinya pasukan Mali menduduki wilayah utara ini disertai gelombang fitnah dan hasutan terhadap suku-suku yang dituduh mendukung kelompok jihadis. Sedikitnya 13 pemuda Fulani di daerah Sivari pada Januari 2013, dan tubuh mereka dibuang ke sumur, akibat hasutan tersebut. Dogon yang merupakan suku pendukung pemerintah bertanggung jawab.

Pada pertengahan 2017, lanjut Mambo Ba, tewasnya tiga anggota suku Dogon di daerah Koro di tangan orang tak dikenal kembali memicu serangan terhadap suku Fulani. Milisi Maliyana, yang dibentuk pada 2016, menyerang desa-desa Fulani. Enam Fulani tewas mengenaskan. Saat pemakaman para korban, Maliyana meluncurkan serangan lanjutan dan menewaskan delapan Fulani. Sementara tak ada bukti Fulani di balik pembunuhan itu.

Pemerintah berhasil menangkap para tersangka penyerangan. Semuanya diadili dan mengakui kejahatannya. Namun vonis yang dijatuhkan tak lebih dari enam bulan. Hal itu memicu kemarahan dan kecaman warga.

Dengan kehadiran pasukan internasional dan Perancis, dan pasukan lima Negara Sahel lainnya— di samping penyebaran pasukan pemerintah— di pusat dan utara Mali, statistik PBB menunjukkan bahwa konflik sipil antara berbagai etnis sepanjang 2018 menghasilkan sebanyak 500 korban tewas. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apa yang menyebabkan gagalnya pasukan-pasukan ini menciptakan keamanan.

BACA JUGA  Delapan Polisi Kenya Tewas Dalam Serangan Al-Shabaab Somalia

Prancis dan Pemerintah Sumber Konflik

Beberapa pengamat menunjuk pada peran pasukan PBB, khususnya Prancis, sebagai pemicu konflik antara suku yang berada di Mali.

Profesor sejarah yang intens mengamati perkembangan Afrika, Abdul Karim Bary, melihat vonis ringan yang dijatuhkan atas anggota milisi Maliyana tersebut dan dibebaskannya anggota Dan Ansogo yang didominasi etnis Dogo melihatkan dengan gamblang bahwa dua milisi itu mendapat dukungan, perlindungan dan mungkin arahan dari pihak-pihak berpengaruh seperti pemerinah dan pasukan Prancis, yang mengendalikan urusan keamanan dan militer di Mali tengah dan utara.

Abdel Karim mengaitkan antara pembantaian baru-baru ini yang menimpa Fulani dan kunjungan anggota Dewan Keamanan PBB, yang dipimpin oleh pejabat Prancis dan Jerman, ke Mali. Pembantaian itu juga terjadi kurang dari sepekan selah komandan pasukan Perancis dan Inggris meninggalkan Mali dalam kunjungan singkat.

Ia tidak mengesampingkan pembantaian 160 warga Fulani sebagai pembalasan atas serangan mematikan terhadap pangkalan militer di kota Edwira, yang menewaskan 30 tentara Mali. JNIM bertanggung jawab dan menyebut serangan itu sebagai balasan atas serangkaian pembantaian suku Fulani.

Fulani menyumbang 18 persen dari populasi Mali, mayoritas beraktivitas mengembala ternak. Mereka tersebar di sekitar 20 negara Afrika.

Menurut pengamat kelompok-kelompok Islam bersenjata, Mohamed Mahmoud Ould Abu al-Maali, pembantaian Fulani terjadi karena penolakan etnis tersebut untuk bergabung milisi pro pemerintah yang mau bertempur di barisan pasukan Prancis.

Dia menambahkan, meskipun secara geografis mereka berada di wilayah yang menghubungkan antara selatan dan utara negara itu, etnis Fulani menghindari diri dari perang selama dekade terakhir. Mereka terus mempertahankan agama, budaya dan sosial, dan menolak budaya asing dan bertentangan dengan agama.

Sumber: Al-Khalej Online
Redaktur: Sulhi El-Izzi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Iklan Anti Poligami di Televisi, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Adukan PSI ke KPI

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) menyurati Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas iklan partai PSI di televisi.

Selasa, 02/04/2019 22:28 1

Indonesia

Prof. Mudzakir: Cabut Pernyataan, Eks Kapolsek Pasarwangi Sebar Hoaks

Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Mudzakkir mengatakan bahwa kasus eks Kapolsek Pasirwangi melebihi kasus Ratna Sarumpaet.

Selasa, 02/04/2019 21:28 0

Indonesia

Meski Buat Klarifikasi, Eks Kapolsek Pasirwangi Harus Tetap Diadili

Prof. Mudzakkir mengatakan bahwa klarifikasi dari eks Kapolsek Pasirwangi tidak akan mempengaruhi berjalannya proses hukum.

Selasa, 02/04/2019 17:08 0

Video News

Ust. Bachtiar Nasir: Siapa yang Bilang PERSIS Anti NKRI, Berarti Dia Ahistoris

KIBLAT.NET, Jakarta – Persatuan Islam atau PERSIS adalah satu dari sekian organisasi massa tertua di...

Selasa, 02/04/2019 16:38 0

Indonesia

Pakar Hukum Pidana: Pengakuan Eks Kapolsek Pasirwangi Mirip Kasus Ratna Sarumpaet

- Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad menegaskan bahwa kasus eks Kapolsek Pasirwangi mirip dengan kasus Ratna Sarumpaet.

Selasa, 02/04/2019 15:37 1

Indonesia

Pakar Hukum Pidana Curiga Klarifikasi Eks Kapolsek Pasirwangi karena Tekanan

Pakar Hukum Pidana Curiga Klarifikasi Eks Kapolsek Pasirwangi karena Tekanan

Selasa, 02/04/2019 15:27 0

Opini

Pemberantasan Hoaks dengan UU Terorisme: Celah Legalisasi Bungkam Lawan Politik

Wacana penggunaan UU terorisme untuk mengatasi hoaks begitu terlihat memaksakan dan tidak berkaitan. Pasalnya, wacana ini lebih kental berangkat dari rasa ketakutan di tubuh rezim yang berkuasa karena ingin mempertahankan status quo.

Selasa, 02/04/2019 14:09 1

Indonesia

Hanya Dua Santri, Kenang KH. Aceng Zakaria Saat Mondok di Pesantren Persis 

"Karena alumninya hanya dua orang, jadi ujiannya hanya dua orang. Tapi alhamdulillah lulus 100 persen," kenangnya ketika memberi sambutan.

Selasa, 02/04/2019 13:36 0

Video News

Kiblat Review: Taliban Menang Lawan Amerika

KIBLAT.NET- Peristiwa serangan WTC 9 September 2001, menjadi alasan Amerika untuk invasi Afghanistan. Dimana saat...

Selasa, 02/04/2019 13:01 0

Indonesia

Ust. Bachtiar Nasir Singgung Lembaga Jadikan Sekolah Ajang Bisnis

Jika pendidikan di Indonesia seperti itu, lanjut UBN, maka hal tersebut tidak ubahnya seperti jual-beli, yaitu membayar dan dibayar.

Selasa, 02/04/2019 11:48 0

Close