... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Suara Pembaca

Pemberantasan Hoaks dengan UU Terorisme: Celah Legalisasi Bungkam Lawan Politik

Foto: Kapitalisme digital, akar penyebab hoaks

Penulis: Shela rahmadhani (Pemerhati Berita Politik dan Pegiat Opini)

 

Wacana penggunaan UU terorisme untuk mengatasi hoaks begitu terlihat memaksakan dan tidak berkaitan. Pasalnya, wacana ini lebih kental berangkat dari rasa ketakutan di tubuh rezim yang berkuasa karena ingin mempertahankan status quo.

Pemberantasan hoaks dengan UU terorisme diwacanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto dimana penggunaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa UU tersebut dapat digunakan untuk menindak para penyebar hoaks. Sebab, dia menilai hoaks yang kerap beredar telah menganggu keamanan dan menakuti-nakuti masyarakat. Menurutnya, hoaks tersebut telah serupa dengan aksi teror, seperti yang terjadi terkait dalam pemilihan presiden (pilpres) atau pemilu 2019.

“Kalau masyarakat diancam dengan hoaks untuk tidak ke TPS (tempat pemungutan suara), itu sudah terorisme. Untuk itu maka kami gunakan UU Terorisme,” kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu (20/03) (m.katadata.co.id, 21/03/2019).

Begitulah wacana UU terorisme kembali mencuat  dengan menjaring kasus yang lebih luas yakni merambah ke masalah hoaks.  Argumen ini menyiratkan bahwa kasus terorisme semakin luas penafsirannya menurut rezim. Padahal UU terorisme sama sekali tidak bisa dihubungkan dengan hoaks. Karena masalah hoaks sudah ada UU ITE yang mengaturnya sebagaimana pendapat Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dimana beliau menyatakan belum menemukan dalil jika pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks dijerat menggunakan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

BACA JUGA  Peran Ulama dalam Memperjuangkan Kemerdekaan

Dalam pandangan Mahfud, baik tindak pidana terorisme atau tindak pidana penyebar kebohongan memiliki definisinya masing-masing. Karenanya, jika Wiranto sampai menyebut keduanya dapat saling jerat, hal itu harus dikaji lagi lebih mendalam.

“Kalau Pak Wiranto tim ahli hukumnya menemukan pembuat hoaks dianggap teroris, ya silakan. Kalau saya sudah mencari di definisi terorisme, itu tidak ada hoaks itu bisa dikaitkan ke situ, tapi bila hoaks itu berbahaya, iya. Hukumannya bisa 10 tahun penjara,” tegas Mahfud (m.merdeka.com, 24/03/2019).

Senada dengan  pendapat ketua komisi I DPR RI, Abdu Kharis Almasyhari, dimana menurutnya pernyataan Wiranto terlalu berlebihan, dan penyebaran hoaks dengan terorisme harus dibedakan (tirto.id, 21/03/2019).

Sehingga, menjerat hoaks  dengan UU Terorisme bukanlah tindakan yang tepat, dan justru memaksakan. Hakikat daripada wacana tersebut justru menakut-nakuti rakyat, membungkam suara kritis, dan lawan politik. Bahkan wacana ini muncul dari rasa takut rezim kepada suara rakyat. Begitu pula BPN Prabowo-Sandiaga menyebut Wiranto ingin menakut-nakuti rakyat.

“Pertama ya, pernyataan Wiranto itu lebay. Lebay, kelihatan pemerintah dan pendukung Pak Jokowi ini panik sehingga ingin menakut-nakutin rakyat dengan UU Terorisme. Tidak bisa dibandingkan pelaku teroris dengan hoax,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, kepada wartawan, Sabtu (23/3/2019)(m.detik.com, 23/03/2019).

Demikian juga pakar hukum pidana Teuku Nashrullah mengatakan, wacana yang digagas Wiranto dinilai sebagai sikap panik dalam penegakan hukum. Menurut Teuku, pelaku penyebar berita bohong dihukum sesuai dengan pidana penyebar berita bohong. Ia mengatakan penerapan UU Terorisme pada penyebar hoaks akan memunculkan konsekuensi pelanggaran hukum yang justru dilakukan oleh pemerintah atau penegak hukum (m.republika.co.id, 21/03/2019).

BACA JUGA  Peran Ulama dalam Memperjuangkan Kemerdekaan

Jika wacana UU Terorisme itu untuk memberikan rasa takut kepada rakyat, membungkam suara kritis, dan lawan politik, maka ini bukanlah tindakan yang tepat.Karena negara seharusnya pemberi rasa aman kepada rakyat dan memberikan keleluasan bagi rakyat untuk memberikan kritik terhadap penguasa.

Upaya mengaitkan UU Terorisme dikhawatirkan menjadi trik bagi  penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam demokrasi kekuasaan adalah segalanya, sehingga dipertahankan dengan berbagai cara. Padahal, menurut pandangan Islam, kekuasaan adalah untuk menegakkan hukum syara, sehingga hubungan penguasa dan umat adalah hubungan saling menguatkan dalam ketaatan dengan menghidupkan budaya amar ma’ruf nahi munkar, bukan hubungan pemenang dan oposan. Hubungan rakyat dengan pengguasa adalah hubungan pelayanan dan koreksi. Penguasa melayani rakyat dan rakyat aktif melakukan koreksi kepada penguasa sehingga penguasa senantiasa berjalan dalam kebenaran dan keadilan ketika berkuasa.

Jadi, sudah sangat jelas dalam demokrasi tidak ada yang baku (fixed) dan UU dapat berubah-ubah sesuai tafsir penguasa. Hal ini yang pada akhirnya menjadi rentan disalahgunakan. Termasuk UU Terorisme yang  disalahgunakan  untuk melegitimasi upaya membungkam lawan politik.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

One comment on “Pemberantasan Hoaks dengan UU Terorisme: Celah Legalisasi Bungkam Lawan Politik”

  1. Sangat mencerahkan (y)

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Hanya Dua Santri, Kenang KH. Aceng Zakaria Saat Mondok di Pesantren Persis 

"Karena alumninya hanya dua orang, jadi ujiannya hanya dua orang. Tapi alhamdulillah lulus 100 persen," kenangnya ketika memberi sambutan.

Selasa, 02/04/2019 13:36 0

Video News

Kiblat Review: Taliban Menang Lawan Amerika

KIBLAT.NET- Peristiwa serangan WTC 9 September 2001, menjadi alasan Amerika untuk invasi Afghanistan. Dimana saat...

Selasa, 02/04/2019 13:01 0

China

Ingatkan Nasib Uighur, Pemimpin TIP: Mereka Seperti Anak Yatim

Pemimpin TIP al-Turkistani mengumpamakan orang-orang Uighur seperti anak yatim. Menurutnya, negara kriminal Cina telah menduduki dan menjajah Turkistan Timur, lalu memberi nama baru bagi wilayah tersebut sebagai “Xinjiang” yang artinya “tanah baru.”

Selasa, 02/04/2019 12:09 0

Indonesia

Ust. Bachtiar Nasir Singgung Lembaga Jadikan Sekolah Ajang Bisnis

Jika pendidikan di Indonesia seperti itu, lanjut UBN, maka hal tersebut tidak ubahnya seperti jual-beli, yaitu membayar dan dibayar.

Selasa, 02/04/2019 11:48 0

Afghanistan

20 Tahun Dipenjara, “Taliban Amerika” John Walker Lindh Segera Bebas

Lindh yang dijuluki sebagai “Taliban Amerika” ini tertangkap saat  invasi AS pada November 2001 di Afghanistan, dan dipenjara di pos pertahanan militer Qala-i-Jangi bersama ratusan pejuang Taliban lainnya.

Selasa, 02/04/2019 11:26 0

Suriah

Standarkan Harga Roti, Pemerintah Idlib Wajibkan Produsen Berizin

Bagi toko roti yang tidak memiliki lisensi terncam ditutup. Pengajuan izin gratis dan tidak dipungut biaya apapun.

Selasa, 02/04/2019 08:24 0

Afghanistan

Jelang Musim Semi, Pertempuran Sengit Meningkat di Afghanistan

"Pasukan pemerintah berada dalam posisi ofensif tahun ini. Kami menghadapi banyak pertempuran dan juga korban tentu saja," kata sumber keamanan senior Afghanistan.

Selasa, 02/04/2019 07:00 0

Indonesia

Dr. Tiar Anwar Bachtiar Imbau Kader Persis Tingkatkan Literasi

Sejarawan Islam, Dr. Tiar Anwar Bachtiar mengatakan bahwa saat ini tradisi pemikiran Persis mulai berkurang.

Senin, 01/04/2019 20:33 0

Indonesia

Aktivis Feminis Seharusnya Tak Hanya Suarakan Kebebasan Wanita

sebenarnya tanpa disuarakan pun kodrat perempuan harus dimuliakan.

Senin, 01/04/2019 19:45 0

Indonesia

INSIST: Slogan Wanita Harus Bekerja Muncul dari Feminisme

Jadi yang disuarakan oleh aktivis perempuan feminimisme adalah mendorong semua perempuan di ranah publik

Senin, 01/04/2019 18:27 0

Close