Pemberantasan Hoaks dengan UU Terorisme: Celah Legalisasi Bungkam Lawan Politik

Penulis: Shela rahmadhani (Pemerhati Berita Politik dan Pegiat Opini)

 

Wacana penggunaan UU terorisme untuk mengatasi hoaks begitu terlihat memaksakan dan tidak berkaitan. Pasalnya, wacana ini lebih kental berangkat dari rasa ketakutan di tubuh rezim yang berkuasa karena ingin mempertahankan status quo.

Pemberantasan hoaks dengan UU terorisme diwacanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto dimana penggunaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa UU tersebut dapat digunakan untuk menindak para penyebar hoaks. Sebab, dia menilai hoaks yang kerap beredar telah menganggu keamanan dan menakuti-nakuti masyarakat. Menurutnya, hoaks tersebut telah serupa dengan aksi teror, seperti yang terjadi terkait dalam pemilihan presiden (pilpres) atau pemilu 2019.

“Kalau masyarakat diancam dengan hoaks untuk tidak ke TPS (tempat pemungutan suara), itu sudah terorisme. Untuk itu maka kami gunakan UU Terorisme,” kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu (20/03) (m.katadata.co.id, 21/03/2019).

Begitulah wacana UU terorisme kembali mencuat  dengan menjaring kasus yang lebih luas yakni merambah ke masalah hoaks.  Argumen ini menyiratkan bahwa kasus terorisme semakin luas penafsirannya menurut rezim. Padahal UU terorisme sama sekali tidak bisa dihubungkan dengan hoaks. Karena masalah hoaks sudah ada UU ITE yang mengaturnya sebagaimana pendapat Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dimana beliau menyatakan belum menemukan dalil jika pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks dijerat menggunakan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

BACA JUGA  Butuh Kritik Pedas, Tapi Hak Berpendapat Dilindas?

Dalam pandangan Mahfud, baik tindak pidana terorisme atau tindak pidana penyebar kebohongan memiliki definisinya masing-masing. Karenanya, jika Wiranto sampai menyebut keduanya dapat saling jerat, hal itu harus dikaji lagi lebih mendalam.

“Kalau Pak Wiranto tim ahli hukumnya menemukan pembuat hoaks dianggap teroris, ya silakan. Kalau saya sudah mencari di definisi terorisme, itu tidak ada hoaks itu bisa dikaitkan ke situ, tapi bila hoaks itu berbahaya, iya. Hukumannya bisa 10 tahun penjara,” tegas Mahfud (m.merdeka.com, 24/03/2019).

Senada dengan  pendapat ketua komisi I DPR RI, Abdu Kharis Almasyhari, dimana menurutnya pernyataan Wiranto terlalu berlebihan, dan penyebaran hoaks dengan terorisme harus dibedakan (tirto.id, 21/03/2019).

Sehingga, menjerat hoaks  dengan UU Terorisme bukanlah tindakan yang tepat, dan justru memaksakan. Hakikat daripada wacana tersebut justru menakut-nakuti rakyat, membungkam suara kritis, dan lawan politik. Bahkan wacana ini muncul dari rasa takut rezim kepada suara rakyat. Begitu pula BPN Prabowo-Sandiaga menyebut Wiranto ingin menakut-nakuti rakyat.

“Pertama ya, pernyataan Wiranto itu lebay. Lebay, kelihatan pemerintah dan pendukung Pak Jokowi ini panik sehingga ingin menakut-nakutin rakyat dengan UU Terorisme. Tidak bisa dibandingkan pelaku teroris dengan hoax,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, kepada wartawan, Sabtu (23/3/2019)(m.detik.com, 23/03/2019).

Demikian juga pakar hukum pidana Teuku Nashrullah mengatakan, wacana yang digagas Wiranto dinilai sebagai sikap panik dalam penegakan hukum. Menurut Teuku, pelaku penyebar berita bohong dihukum sesuai dengan pidana penyebar berita bohong. Ia mengatakan penerapan UU Terorisme pada penyebar hoaks akan memunculkan konsekuensi pelanggaran hukum yang justru dilakukan oleh pemerintah atau penegak hukum (m.republika.co.id, 21/03/2019).

BACA JUGA  Lewat Undang-undang ITE, Kritik Bisa Dimaknai Hinaan

Jika wacana UU Terorisme itu untuk memberikan rasa takut kepada rakyat, membungkam suara kritis, dan lawan politik, maka ini bukanlah tindakan yang tepat.Karena negara seharusnya pemberi rasa aman kepada rakyat dan memberikan keleluasan bagi rakyat untuk memberikan kritik terhadap penguasa.

Upaya mengaitkan UU Terorisme dikhawatirkan menjadi trik bagi  penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam demokrasi kekuasaan adalah segalanya, sehingga dipertahankan dengan berbagai cara. Padahal, menurut pandangan Islam, kekuasaan adalah untuk menegakkan hukum syara, sehingga hubungan penguasa dan umat adalah hubungan saling menguatkan dalam ketaatan dengan menghidupkan budaya amar ma’ruf nahi munkar, bukan hubungan pemenang dan oposan. Hubungan rakyat dengan pengguasa adalah hubungan pelayanan dan koreksi. Penguasa melayani rakyat dan rakyat aktif melakukan koreksi kepada penguasa sehingga penguasa senantiasa berjalan dalam kebenaran dan keadilan ketika berkuasa.

Jadi, sudah sangat jelas dalam demokrasi tidak ada yang baku (fixed) dan UU dapat berubah-ubah sesuai tafsir penguasa. Hal ini yang pada akhirnya menjadi rentan disalahgunakan. Termasuk UU Terorisme yang  disalahgunakan  untuk melegitimasi upaya membungkam lawan politik.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat