Brunei Tetapkan Hukuman Mati, Komunitas LGBT Berpikir Melarikan Diri

KIBLAT.NET, Bandar Sri Begawan – Brunei Darussalam mengumumkan akan menetapkan hukuman mati dengan rajam bagi pezina dan pelaku LGBT pada 2013. Hukum itu secara resmi pada 3 April 2019.

Banyak orang dalam komunitas LGBT di negara itu berpikir untuk melarikan diri. Meski ada beberapa yang tinggal dan berharap hukum itu tidak akan pernah ditetapkan.

“Ini benar-benar menakutkan,” kata Khairul, seorang lelaki gay muda di Brunei yang berbicara dengan CNN melalui telepon.

Dia dan pelaku LGBT lainnya meminta identitas asli mereka disembunyikan, berdalih akan keselamatan mereka dan keluarga mereka.

“Saya pikir saya tidak akan diterima. (Saya pikir) saya akan diusir oleh keluarga saya, (saya pikir) saya akan dikirim ke konseling agama, untuk membantu saya berubah,” kata Khairul.

“Tapi, itu lebih buruk daripada yang saya pikirkan, karena dirajam. Itu membuat saya merasa bahwa jika itu menjadi kenyataan, saya mungkin juga pergi,” tambahnya.

Ada seorang transgender bernama Zain yang melarikan diri dari Brunei pada akhir 2018 dan sekarang mencari suaka di Kanada.

“Saya ingin menjalani hidup saya dengan cara saya sendiri, dalam arti bahwa saya ingin menjadi seorang wanita. Saya ingin hidup tanpa fundamentalisme agama, konservatisme, jadi saya baru saja meninggalkan negara itu,” kata Zain. “Di bawah hukum Syariah saya akan didenda dan dicambuk dan dipenjara.”

Zain menyebut bukan hanya komunitas LGBT yang akan diancam oleh undang-undang ini. Undang-undang baru ini juga menghukum mati para pezina dengan rajam atau dilempari batu.

Zain mendorong orang lain untuk meninggalkan negara itu. “Saya hanya ingin teman LGBT saya aman, dan jika mungkin keluar dari Brunei,” kata Zain. “Itu bukan tempat yang baik untuk kebebasanmu diambil darimu, hak asasi manusiamu. Ini cara yang mengerikan untuk hidup,” tambah Zain mengimbau.

Dibandingkan dengan tetangganya, dalam beberapa tahun terakhir Brunei telah menerapkan hukum syariah Islam, termasuk melarang penjualan minuman keras atau alkohol.

UU baru diumumkan oleh Sultan Brunei, Hassan al-Bolkiah, yang juga bertindak sebagai perdana menteri negara itu.

Dalam mengumumkan perubahan itu, situs web pemerintah mengutip Sultan yang mengatakan bahwa pemerintahnya “tidak mengharapkan orang lain untuk menerima dan setuju dengan itu, tetapi cukup dengan menghormati negara (Brunei) sebagaimana mereka juga akan dihormati.”

Sumber: CNN
Redaktur: Ibas Fuadi

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat