Waspada Teror Ala Penguasa

KIBLAT.NET – Statemen Menkopolhukam, Wiranto yang ingin menangani hoaks dengan undang-undang terorisme menjadi pembicaraan di tengah masyarakat. Sebab, hoaks dan terorisme keduanya sudah diatur jelas dalam undang-undang. Arti terorisme sendiri pun telah ditetapkan.

Sebenarnya dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 5 tahun 2018 sudah dijelaskan apa itu terorisme. Di pasal itu disebut, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban bersifat massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Maka, wacana hoaks ditangani dengan terorisme ini sudah ‘lompat pagar’. Karena saat ini sudah ada UU ITE yang mengatur seputar hoaks. Penegakan hukum menggunakan UU ITE saja banyak yang menilai rancu, bagaimana jika melebar dengan UU Terorisme? Secara tersirat, pemerintah seperti ingin memberikan warning tentang hoaks. Tapi lupa bahwa hoaks ada di dua kubu.

Bukan kali pertama pemerintah mengeluarkan statemen dengan nada ancaman. Sebelumnya ada ucapan “perang total”, lalu “saya lawan”, kemudian “ajak golput kena UU ITE”. Sikap menebar ketakutan ini kurang ideal jika dilakukan penguasa. Seharusnya, pemerintah bisa menyikapinya dengan lebih elegan.

Pasti yang menjadi pertanyaan adalah kenapa langkah-langkah politik semacam ini diambil oleh pemerintah? Menarik apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah di Forum ILC Selasa silam. Menurutnya, pemerintah gagal memahami bahwa ini negara demokrasi yang pemerintah tidak bisa mengontrol pikiran masyarakat. Ia menilai, menangani hoaks dengan UU Terorisme hanya untuk mengkriminalisasi orang.

BACA JUGA  Front Persaudaraan Islam Instruksikan Anggotanya Bantu Korban Bencana Alam

Akhirnya, sikap pemerintah yang demikian menyebabkan hilangnya kewibawaan. Pemerintah bisa saja berkuasa, tapi belum tentu mempunyai kewibawaan. Karena kewibawaan adalah kekuasaan yang diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Statemen dengan nada ancaman ini alih-alih diterima, justru membuat publik semakin kritis.

Ada teori menarik dari Shang Yang tentang tujuan negara. Ia berpendapat bahwa jika ingin negara kuat, maka rakyat dibuat lemah. Yaitu dengan langkah militeristik, menciptakan kesenjangan yang signifikan antara penguasa dan rakyat. Akhirnya, karena rakyat tidak punya daya, ia bisa diperlakukan semena-mena.

Barangkali, karena langkah militeristik dianggap terlalu frontal, maka penguasa saat ini menggunakan cara yang lebih halus. Yaitu memberikan statemen di media untuk mempengaruhi pikiran masyarakat. Dengan ancaman-ancaman yang diumbar, mereka berharap masyarakat akan berpikir ulang untuk melayangkan kritik.

Penguasa pasti sadar bahwa langkah kekerasan untuk menebar ancaman sudah tidak jaman. Maka, menggunakan instrumen lain yaitu lewat hukum. Hukum yang sejatinya untuk mewujudkan keamanan, justru membuat gelisah orang. Jika Rocky menganggap pembuat hoaks terbaik adalah penguasa, mungkin perlu ada tambahan yaitu pembuat teror terbaik adalah penguasa.

Artinya, publik perlu sadar bahwa ancaman tak hanya berbentuk fisik. Pasal-pasal yang ada di KUH Pidana pun, bisa menjadi teror tersendiri. Maka, masyarakat harus jeli melihat statemen elit-elit penguasa di media. Meski demikian, publik jangan takut untuk memberikan kritik kepada penguasa karena kritik masyarakat adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

BACA JUGA  Pengacara HRS: Putusan Hakim Tunggal Sesat Menyesatkan

Di sisi lain, pemerintah lebih baik fokus pada pekerjaan di akhir masa jabatan ini. Tidak perlu membahas hal-hal yang tidak substansial, apalagi soal golput. Karena memilih atau tidak memilih itu hak warga negara.

Penulis: Taufiq Ishaq

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat