... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Gerilyawan Bentukan UEA Kembali Gelar Operasi Militer Targetkan AQAP

Foto: Pasukan Nukhbah Shobwaniyah

KIBLAT.NET, Shobwa – Pasukan bentukan Uni Emirat Arab (UEA) di provinsi Shobwah, Nokhbah Shobwaniyah (NS), Selasa (26/03/2019), kembali meluncurkan kampanye militer untuk menargetkan Organisasi Al-Qaidah Yaman (AQAP). Kampanye dengan sandi “Jibal Baidha’ (Gunung Putih) ini menyasar distrik Markhah dan Nashab.

Sky News Arabia melaporkan bahwa kompanye ini didukung oleh pasukan Koalisi Arab pimpinan Arab Saudi. Operasi militer ini bagian dari rencana pasukan NS menyempurnakan kontrol atas distrik-distrik di provinsi Yaman selatan itu dari AQAP.

Beberapa hari sebelumnya, NS mengumumkan kelulusan 1.700 pasukan terlatih.

Pasukan NS beberapa bulan lalu juga meluncurkan operasi yang sama. Sejumlah distrik berhasil dikuasai dengan cepat. Menurut informasi, AQAP sengaja meninggalkan wilayah yang didudukinya untuk menghindari korban lebih banyak dalam pertempuran sesama warga Sunni.

NS merupakan milisi suku pendukung legitimasi Yaman bentukan UEA. Milisi ini dilatih dan didanai oleh Abu Dhabi. Misi pasukan yang diperkirakan berjumlah 6.000 tentara itu untuk memerangi AQAP.

Selain itu, pasukan ini juga diterjunkan untuk menjaga kepentingan UEA. Negara-negara koalisi Arab memanfaatkan keberedaannya di Yaman juga untuk mengeruk kekayaan alam Negara itu.

Beberapa hari lalu, UEA gagal membentuk pasukan yang sama di provinsi Baidho. Warga di provinsi tersebut menilai pembentukan milisi itu kian menambah kekacauan di Yaman.

Sumber: Sky News Arabia
Redaktur: Sulhi El-Izzi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Fadli Zon Sebut OTT Romahurmuziy Bukti Revolusi Mental Gagal Total

Fadli menyebut Romy sebagai orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, ibarat dua sejoli

Rabu, 27/03/2019 16:44 0

Indonesia

TPK Tetap Kawal Kasus Siyono Meski Praperadilan Ditolak

Tim Pembela Kemanusiaan (TPK) yang diketuai Trisno Raharjo menyatakan akan tetap mengawal kasus pembunuhan Siyono meski pengajuan praperadilan ditolak.

Rabu, 27/03/2019 16:09 0

Indonesia

Wiranto Sebut Hoaks Ditangani dengan UU Terorisme, BPN: Ini Ngaco!

“Jadi ini ngaco, lebay! "

Rabu, 27/03/2019 15:27 0

Indonesia

Fahri Hamzah: Tindak Hoaks dengan UU Terorisme Ancam Kebebasan Berpendapat

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai bahwa ucapan Wiranto yang ingin menindak pelaku hoaks dengan UU Terorisme mengarah pada pembungkaman kebebasan berpendapat.

Rabu, 27/03/2019 15:18 0

Indonesia

Jawab Tuduhan Radikal, BPN: Kubu 02 Moderat

"Nggak ada yang radikal, di kelompok kita tidak ada yang radikal semuanya moderat. Jadi radikal itu sebuah tuduhan"

Rabu, 27/03/2019 14:45 1

Indonesia

Hakim PN Klaten Tolak Praperadilan Kasus Siyono

Hakim Kurniawan Dianto Ginting, memutuskan menolak permohonan praperadilan kasus pembunuhan Siyono oleh Densus 88. Permohonon itu ditolak karena penyelidikan terhadap pelaku masih berjalan.

Rabu, 27/03/2019 14:12 0

Indonesia

MUI Pertimbangkan Dua Hal dalam Mengharamkan Sebuah Game

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan masih akan mengkaji lebih lanjut hukum permainan interaktif berbasis online, Player Unknown Battleground (PUBG) atau sejenisnya.

Rabu, 27/03/2019 11:56 0

Tarbiyah Jihadiyah

Selalu Menjaga Keikhlasan dalam Amal Islami

Syaikh Abu Yahya Al-Libiy rahimahullah mengingatkan bahwa menjaga keikhlasan harus lebih diutamakan dari sibuk dengan aktivitas ibadah nyata.

Rabu, 27/03/2019 10:59 1

Indonesia

Tolak Penghitungan Suara Pemilu di Hotel Borobudur, Amien Rais: Banyak Hacker

"Besok perhitungan Pemilu jangan pernah di Hotel Borobudur, jangan pernah. Di Hotel Borobudur itu banyak jin dan genderuwo disana"

Selasa, 26/03/2019 20:06 0

Indonesia

MUI: Fatwa Haram PUBG Tidak Mengikat

Karena fatwa akan mengikat masyarakat apabila nantinya fatwa yang dikeluarkan MUI menjadi pedoman bagi pemerintah untuk merumuskan regulasi.

Selasa, 26/03/2019 18:14 0

Close