... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Di Balik Agresi NATO 1999: Eliminasi Eksperimen Jihad Bosnia

Foto: Mujahidin Bosnia

KIBLAT.NET – “Kota (Beograd) yang hancur terbakar ditinggalkan begitu saja oleh para penghuninya. Di jalanan sepi aku sendiri, dikelilingi bara api peperangan, aku rasakan kematian yang tak jauh lagi. Kupejamkan mata sambil kupeluk nenekku,” tulis Ana Maria Gower.

Maria Gower adalah seorang artis Inggris asal Serbia yang menjadi salah satu saksi hidup serangan bombardir NATO ke ibukota bekas negara Yugoslavia, Beograd, ketika ia berusia 11 tahun.

20 Tahun Intervensi NATO ke Bekas Yugoslavia

Tanggal 24 Maret kemarin menandai dua puluh tahun serangan NATO ke negara bekas Yugoslavia. Beberapa dekade kemudian, wilayah negara Balkan itu masih menyisakan kehancuran yang apabila ditaksir senilai miliaran dolar Amerika. Wabah penyakit diduga sejenis kanker pun menyebar akibat bom-bom uranium dengan kadar isotop lebih rendah yang dijatuhkan jet-jet pembom NATO dalam sebuah operasi militer dengan misi “intervensi kemanusiaan”.

Tahun 2017 lalu, sebuah tim hukum internasional yang dibentuk oleh Akademi Ilmuan dan Artis Kerajaan Serbia mengajukan gugatan terhadap NATO untuk meminta ganti rugi atau pampasan perang bagi warga Serbia yang tewas maupun menderita sakit akibat pemboman pakta militer Atlantik Utara itu pada tahun 1999.

Di pihak lain, NATO mengakui bahwa penggunaan uranium terdeplesi (kadar isotop rendah) sebagai bahan bom yang dijatuhkan melampaui standar yang direkomendasikan secara internasional sehingga menyebabkan radiasi dan pencemaran lingkungan yang cukup parah. Serangan udara NATO diduga sengaja menargetkan penduduk sipil dan berbagai infrastruktur kota termasuk jembatan, klinik, pembangkit listrik, dan terutama stasiun pusat Radio dan Televisi Serbia. Saat itu NATO melancarkan serangan tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB.

Lembaga hak asasi manusia Amnesty International bahkan menganggap aksi NATO tersebut sebagai sebuah kejahatan perang. Menurut Amnesty, kematian warga sipil (sebetulnya) dapat dikurangi secara signifikan seandainya pasukan NATO mau mematuhi aturan perang.

NATO (North Atlantic Treaty Organization) yang dibentuk pada tahun 1949 merupakan aliansi militer 29 negara-negara kawasan Amerika Utara dan Eropa. Pada tahun 2019 ini, anggaran militer NATO mencapai tiga per empat dari seluruh belanja militer dan alutsista negara-negara di seluruh dunia.

Seorang veteran militer Amerika bernama Jovanni Reyes yang pernah dikirim ke Balkan pada tahun 1990an menggambarkan bahwa keterlibatan NATO di Yugoslavia, yang notabene merupakan intervensi militer pertama aliansi pertahanan tersebut, hanyalah sebuah puncak gunung es agresi militer NATO. Hal itu kemudian menjadi semacam rule-model bagi intervensi-intervensi militer dan perang-perang lainnya dalam rangka mengganti rezim sebuah negara yang dipakai oleh AS dan NATO di Iraq, Libya, Afghanistan, dan negara-negara lainnya di luar wilayah Atlantik Utara.

Wilayah Bosnia

Wilayah Bosnia

Deklarasi Kemerdekaan Negara-negara

Pasca bubarnya Yugoslavia, Bosnia Herzegovina mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara merdeka bagi mayoritas penduduk Muslim Bosnia (Bosniaks) dan sejumlah etnis lainnya pada tahun 1992, menyusul Slovenia dan Kroasia yang telah lebih dahulu mengumumkan merdeka. Sementara Serbia yang merasa mewarisi hampir seluruh aset termasuk fasilitas militer negara bekas-Yugoslavia berambisi membentuk negara “Serbia Raya” dan tidak ingin Bosnia memerdekakan diri.

BACA JUGA  Muhammadiyah Tolak Pembentukan Tim Pemantau Omongan Tokoh

Untuk mewujudkan ambisinya itu, pemimpin Serbia Slobodan Milosevic memobilisasi kekuatan militer untuk aneksasi mencaplok wilayah Bosnia yang saat itu sangat lemah dari segi militer. Kelemahan ini diperparah dengan adanya embargo ekonomi dan militer sehingga tidak ada akses terhadap senjata bagi Bosnia untuk mempertahankan diri dari agresi Serbia.

Selama aneksasi terhadap Bosnia, Serbia menerapkan kebijakan pembersihan etnis dengan membantai kaum laki-laki Bosnia, sementara para wanita muslimahnya dipisahkan dan diperkosa secara masif-sistematis yang dilakukan oleh para tentara dan milisi Serbia dari pintu ke pintu rumah-rumah warga Muslim Bosnia. Peristiwa tersebut menjadi tragedi kemanusiaan terbesar dan terburuk sejak berakhirnya perang dunia II.

Ironisnya, kejahatan dan kebiadaban luar biasa ini terjadi di depan mata bangsa-bangsa dan negara Eropa yang dikatakan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di tengah situasi kritis ketika Muslim Bosnia terdesak, etnis Kroasia-Bosnia dengan dukungan negara Kroasia berkhianat dan berbalik arah membantu Serbia mencaplok wilayah Bosnia Herzegovina hingga hanya tersisa 10% bagi Muslim Bosnia.

Titik Balik Perlawanan Boznia

Di tengah diamnya bangsa-bangsa Eropa dan kekuatan-kekuatan dunia lainnya, pejuang-pejuang Muslim datang dari berbagai penjuru dunia dengan satu tujuan, berjihad membela bangsa dan saudara Muslim Bosnia dari kejahatan para agresor Serbia. Saat itu Perang Bosnia sudah berlangsung hampir satu tahun ketika para mujahidin mulai berdatangan di tahun 1993.

Di antara mereka ada komandan terkemuka Syeikh Abu Abdul Aziz “Barbaros”, ulama terkenal Syeikh Anwar Syaban, dan ratusan hingga ribuan jihadis asing lainnya. Bagi warga Muslim Bosnia, pejuang-pejuang jihadis yang datang sangat membantu dan menghidupkan kembali semangat perlawanan dan keislaman mereka yang nyaris hilang pasca puluhan tahun dijauhkan dari agama dalam kehidupan mereka oleh rezim komunis di bawah Josip Broz Tito.

Beberapa bulan kemudian, mujahidin yang telah menyatu dengan kekuatan rakyat Muslim Bosnia berhasil membalikkan keadaan. Pasukan Serbia dan Kroasia yang sebelumnya begitu agresif menyerang dan membantai warga Muslim Bosnia, kini mulai terdesak di banyak front. Serbia mulai mundur dan Muslim Bosnia bersama pejuang-pejuang jihadis berhasil merebut kembali 51 persen wilayah mereka dari para agresor.

Kemajuan yang berhasil diraih Muslim Bosnia bersama kekuatan  mujahidin ini dianggap sangat mencemaskan bagi Eropa. Dan, apabila tren tersebut dibiarkan, wilayah Bosnia akan meluas dan entitas Bosnia akan terus menguat, sehingga akhirnya memicu kekhawatiran akan ancaman terhadap konstelasi geo-politik dunia di bawah hegemoni Barat.

Tekanan Dunia Internasional

Pada saat Muslim Bosnia sudah berhasil menguasai kembali 51% wilayahnya, PBB dan negara-negara Barat mulai gencar memberikan tekanan-tekanan politik dan ekonomi kepada pemerintah Bosnia. Embargo PBB dan krisis ekonomi yang selama ini sudah sedemikian mencekik, akhirnya membuat pemerintah Bosnia bersedia menerima dan menandatangani Perjanjian Dayton di Paris pada bulan Desember 1995 untuk “mengakhiri peperangan”.

Dengan kata lain, melalui perjanjian ini PBB dan Uni Eropa meminta kepada pemerintah Bosnia untuk mengkhianati persaudaraan mereka dengan para mujahidin yang telah datang membela rakyat mereka dengan mendeportasi atau mengekstradisi para mujahidin itu ke negara asal masing-masing, bahkan sebagian kemudian dikenai tuduhan telah melakukan kejahatan perang.

BACA JUGA  Bagi Seorang Uighur, Puasa adalah Sebuah Kemewahan

Lebih dari dua puluh tiga tahun yang lalu sejak ditandatanganinya perjanjian Dayton sebagai upaya untuk “mengakhiri” perang di Bosnia-Herzegovina, kini kesepakatan itu dinilai semakin mendorong Bosnia ke arah  pembagian wilayah serta kebuntuan di bidang politik.

Poin-poin kesepakatan yang dirancang di pangkalan udara AS Wright-Patterson di Dayton, Ohio, pada tanggal 21 November 1995, memang telah mengakhiri perang etnis yang sangat brutal di Balkan, dan Bosnia sendiri merupakan korban terbesar dari kebrutalan Serbia yang telah menewaskan sedikitnya 100.000 orang selama tiga setengah tahun.

Pasukan Serbia

Pasukan Serbia

Kebuntuan Politik Pasca Perjanjian Dayton

Ibukota Sarajevo menjadi sebuah kota yang hancur selama hampir 4 tahun, lebih lama dari perang itu sendiri yang berakhir dengan mundurnya pasukan Serbia, sekaligus menjadi simbol kekejaman perang. Pada akhirnya, perjanjian Dayton ditandatangani oleh Presiden Serbia Slobodan Milosevic, Presiden Bosnia Alija Izetbegovic, dan pemimpin Kroasia Franjo Tudjman setelah melewati tiga pekan negosiasi.

Namun demikian, dengan menyetujui pembagian atau dipecahnya Bosnia menjadi dua entitas yang terpisah terutama berdasarkan wilayah teritorial yang dikuasai masing-masing pihak yang terlibat perang, kesepakatan tersebut bisa dibilang telah mendorong panggung perpolitikan ke arah kebuntuan politik dan pembagian wilayah berdasarkan etnis.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, dibentuk negara federasi Bosnia-Herzegovina dan negara republik Srpska. Bosnia-Herzegovina dihuni oleh terutama Kroasia dan Bosnia Muslim (Bosniaks), sementara republik Srpska untuk Bosnia Serbia, termasuk Brcko, netral, dan wilayah yang berpemerintahan sendiri.

Pembentukan entitas politik hibrida ini telah menjadikan negara berpenduduk 4 juta jiwa itu mengalami 5 kali pergantian presiden, 13 perdana menteri, dan 136 menteri selama dua dasawarsa terakhir. “Ini bukan sebuah perdamaian yang adil, tetapi ini lebih baik dari pada peperangan yang terus menerus berlangsung,” kata Presiden Bosnia Alija Izetbegovic pasca menandatangani kesepakatan itu.

Perjanjian Dayton, Upaya Pecah Belah Bosnia 

Pemimpin perkumpulan atau majelis Muslim Bosnia selama perang berlangsung, Miro Lazovic mengatakan bahwa ia tidak bisa memahami bagaimana konsep Republik Serbia (Srpska) di dalam negara Bosnia bisa muncul dari perjanjian Dayton. “Selama pertemuan-pertemuan dewan yang saya pimpin, keputusan kami tidak seperti itu,” katanya. Lazovic melanjutkan, “Saya tidak mengerti bagaimana Republika Srpska bisa masuk dalam kesepakatan Dayton tersebut.”

Negosiator AS Richard Holbrooke mendorong entitas Serbia untuk menuju ke jalan perdamaian dengan konsesi Republik Srpska, tetapi banyak pengamat khawatir hal itu hanya akan memecah belah negara dan menjadikan progres berjalan lambat. Negara Bosnia yang terpecah-pecah itu menyisakan salah satu keluhan utama orang-orang Bosnia pada umumnya.

“Tujuan utama kesepakatan tersebut memang hanya untuk mengakhiri perang,” kata mantan jurnalis Adijata Ziga Borovac. “Tujuan dari kesepakatan Dayton itu bukan untuk membentuk suatu negara yang akan berfungsi secara normal. Bahkan, struktur pemerintahan yang ada telah menjadi faktor terbesar yang menghambat pembangunan dan kemajuan negara termasuk untuk menjadi anggota Uni Eropa.”

Sumber: Progressive.org, Anadolu
Redaktur: Yasin Muslim

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Afrika

Al-Shabaab Duduki Gedung Kementerian Pekerjaan Umum Somalia

Dalam pernyataan resmi, member Organsiasi Al-Qaidah itu mengatakan salah satu anggotanya menyerbu gedung pemerintah dengan bom mobil, yang memungkinkan pejuang lain masuk.

Senin, 25/03/2019 09:20 0

Iran

Cina, UEA dan Turki Tempati Negara Pengeskpor Barang Terbesar ke Iran

Uni Emirat Arab (UEA) adalah yang kedua setelah Cina, dengan nilai ekspor $ 5 miliar menjadi $ 919 juta.

Senin, 25/03/2019 08:16 0

Afghanistan

Jet NATO Kembali Tewaskan Belasan Sipil, Warga Kunduz Marah

Saat itu, pasukan NATO menggelar operasi khusus dengan menerjunkan pasukan dari udara.

Senin, 25/03/2019 07:07 0

Indonesia

MAPIM: Masjidil Aqsha Persatukan Umat Islam

"Karena semua sepakat, para ulama cendekiawan bahwa Masjidil Aqsha milik kita"

Ahad, 24/03/2019 21:11 0

Indonesia

TPK Optimistis Menangkan Praperadilan Kasus Kematian Siyono, Ini Alasannya

Keterangan dokter forensik memperkuat dalil Tim Pembela Kemanusiaan (TPK) selaku pemohon

Ahad, 24/03/2019 20:38 0

Opini

Posisi Kaum Intelektual di Era Neo-Feodalisme dan Neo-Imperialisme

Kehadiran para intelektual bukan menjadi milik siapa-siapa, dia tidak menjual diri pada pihak manapun, namun dia "mewakafkan dirinya" untuk kepentingan agama, bangsa dan negara.

Ahad, 24/03/2019 20:11 0

Suriah

Pengakuan Trump terhadap Kedaulatan Israel atas Golan Banjir Kecaman

Sejauh ini Dewan Keamanan PBB mengakui Israel sebatas sebagai “kekuatan pendudukan” di Golan menyusul aneksasi tahun 1981.

Ahad, 24/03/2019 19:00 0

Afghanistan

Sampaikan Belasungkawa, Taliban Kutuk Keras Aksi Teror di Selandia Baru

Kami menyampaikan rasa simpati yang terdalam kepada keluarga para korban, dan mendoakan semoga para martir mendapatkan balasan jannah, dan bagi para korban luka-luka semoga segera diberikan kesembuhan.

Ahad, 24/03/2019 18:39 0

Afrika

Markas Militer Mali Kembali Diserang, JNIM Nyatakan Bertanggung Jawab

Sedikitnya 23 tentara Mali tewas akibat serangan tersebut, dan markas pun sempat jatuh dan dikuasai mujahidin sebagaimana laporan sayap media jihadis itu edisi Jumat kemarin.

Ahad, 24/03/2019 18:00 0

Inggris

Kejahatan Islamofobia di Inggris Meningkat Pasca Teror Selandia Baru

Ada lebih banyak insiden kebencian anti-Muslim yang dilaporkan kepada Tell MAMA dalam tujuh hari terakhir pasca serangan teror di Selandia Baru, daripada setelah serangan teror Manchester Arena pada 2017.

Ahad, 24/03/2019 17:28 0

Close