Kemenag Akan Bantu KPK Investigasi OTT Romahurmuziy

KIBLAT.NET, Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku pihaknya akan kooperatif dalam penanganan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus suap beli jabatan di Kemenag.

“Komitmen Kemenag bekerjasama dengan aparat penegak hukum, agar kasus ini dapat segera diselesaikan secara tuntas dan cepat,” ujar Lukman Hakim di kantornya, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (16/03/2019).

Atas dukungan penuh terhadap proses OTT ini, Lukman mengaku siap dipanggil KPK untuk bersaksi atas kasus ini.

“Ya itu gak perlu ditanyakan lagi, eksplisit saya mengatakan kita semua di kementrian agama akan mendukung penuh seluruh upaya mengungkap dan menuntaskan kasus ini secepat-cepatnya sehingga apapun akan kita lakukan dalam rangka itu,” ujar Lukman ketika ditanyai wartawan apakah dirinya siap dipanggil KPK untuk bersaksi.

Selain dukungan penuh terhadap proses OTT ini, Kemenag juga berkomitmen untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan KPK, khususnya dalam aspek mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Karena menurutnya, peristiwa OTT ini adalah pelajaran dan peringatan keras bagi seluruh ASN. Dan ia berharap peristiwa tersebut dijadikan dasar untuk melakukan langkah korektif, yang akan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem organisasi dan manajemen kepegawaian.

Karenanya, Kemenag berkomitmen untuk membangun kolaborasi bersama KPK sebagai langkah preventif agar kejadian yang sama tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

BACA JUGA  Pemerintah Perketat Protokol Kesehatan Jamaah Umrah

Ia pun memerintahkan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama untuk bekerja sama dengan aparat KPK dalam mengungkap dan menuntaskan kasus ini. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan kepemerintahan di lingkungan Kementerian Agama agar benar benar dapat mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Menjaga integritas pribadi dan institusi dengan menolak setiap pengaruh yang dapat menjerumuskan diri dan institusi ke dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menegakkan etika, disiplin, dan aturan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan termasuk dalam penjatuhan sanksi dan hukuman disiplin,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy terkena operasi tangkap tangan KPK di Surabaya, Jawa Timur. KPK mengungkapkan bahwa OTT ini berkaitan dengan kasus suap pengisian jabatan di Kemenag.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Rusydan

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat