... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Kemendagri, KPU dan Bawaslu Dicecar Komisi II DPR Soal KTP Elektronik

KIBLAT.NET, Jakarta – Rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementrian Dalam Negeri, berlangsung alot. Dalam rapat dewan membahas berbagai masalah jelang Pilpres dan Pileg 2019, utamanya terkait KTP elektronik dan Daftar Pemilih Tetap.

Wakil Ketua Komisi II fraksi Partai Demokrat DPR RI, Herman Khaerun mengatakan pasal 348 pemilih yang berhak adalah pemilih yang memiliki KTP elektronik. Namun, kondisi di lapangan banyak didapati masyarakat belum memiliki KTP- el bahkan belum merekam data.

“Dua bulan lalu kami kunjungan kerja di Maluku Utara, sebanyak 80 ribu warga belum ber KTP- el. Kemampuan merekam di sana hanya mampu merekam 3 ribu warga setiap bulannya. Sehingga tidak akan terkejar hingga hari H Pemilu,” katanya dalam RDP di Gedung Komisi II DPR RI, Senayan- Jakarta, Rabu, (13/3/2019).

Ia menuturkan dengan kondisi demikian sehingga perlu diambil keputusan, agar semua hak pilih warga negara Indonesia bisa terpenuhi. Selanjutnya memasukkan mereka ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum diketahui.

“Saya kira ini penting untuk pengambilan keputusan strategis terkait persoalan diwajibkan memiliki KTP- el untuk memilih. Kecuali yang termasuk ke dalam judicial review oleh pihak lain yang mempersoalkan terhadap persoalan ini,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi II fraksi PAN, Yandri Susanto mengatakan agar KPU dan Bawaslu dapat menghargai kontribusi rakyat dalam mengawal Pemilu 2019 yang jujur dan adil. Sehingga ketika didapati ada permasalahan yang ditemukan masyarakat jangan langsung berprasangka buruk dan langsung menilai itu hoaks.

BACA JUGA  Didatangi “Gempar”, Polisi Hanya Bersiaga dengan Tameng Transparan

“Info itu bisa jadi benar dan tidak, tetapi penyelenggara seharusnya bisa merespon dengan baik, melihat era sosmed yang begitu cepat. Toh nyatanya temuan KTP-el WNA yang masuk ke dalam DPT itu benar dan tidak hanya ada di Cianjur saja,” tukasnya.

Cecaran persoalan DPT juga datang dari anggota Komisi II fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Komarudin Watubun mempertegas negara harus bertanggungjawab atas penyelesaian KTP- el. Utamanya di wilayah Papua dan timur Indonesia.

“Ini adalah konsekuensi dari negara, jangan pakai alasan- alasan kesulitan ini dan itu. Pekan lalu kami berkunjung ke Ternate, ini di kota saja persoalan KTP- el tidak selesai- selesai. Mungkin yang dilaporkan ke Dirjen Dukcapil bagus- bagus tapi faktanya di bawah masih kacau balau,” tuturnya.

Anggota Dapil Maluku itu memandang harus ada solusi lain ketika syarat memilih harus memiliki KTP- el, tetapi masih banyak milik warga yang belum tercetak.

“Kalau tanpa KTP- el apa solusinya, karena jika tidak ada jalan keluar pasti outputnya Pemilu bisa dinyatakan batal,” tukasnya.

Reporter : Hafidz Syarif
Editor: Izhar Zulfikar

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Afghanistan

Belasan Tentara Afghanistan Tewas dan Terluka dalam Serangan Udara AS

"Serangan-serangan dilancarkan setelah pasukan Afghanistan dan AS ditembaki dengan tembakan senjata ringan, mortir dan gerakan luncur. Pasukan di lapangan meminta dukungan untuk melindungi diri," kata juru bicara misi NATO, Debra Richardson.

Kamis, 14/03/2019 08:39 0

Video News

Faisal Basri: Rasio Utang Indonesia Relatif Kecil, Tapi Harus Diwaspadai

KIBLAT.NET- Pakar Ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri menyebut bahwa utang Indonesia perlu diwaspadai. Hal ini...

Rabu, 13/03/2019 20:10 0

Afghanistan

Serangan Taliban di Afghanistan Barat Meningkat

"Taliban mengerahkan pasukan besar untuk menyerang beberapa posisi militer di distrik Bala Morgab di provinsi Baghdis sejak Sabtu malam," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Kabul, Qais Mangal, Selasa (12/03/2019).

Rabu, 13/03/2019 16:23 0

Artikel

Jokowi dan Prabowo, Siapa (Mirip) Orde Baru?

Berkaca pada rezim Orde Baru, rezim itu memiliki sikap yang jelas terhadap (umat) Islam. Rezim Orde Baru menolak politik Islam namun merangkul umat Islam jika itu menguntungkan mereka.

Rabu, 13/03/2019 14:34 0

Suriah

Puluhan Militan Kurdi ISIS di Suriah Dipulangkan ke Tempat Asal

"Lebih dari 4.000 pejuang telah menyerah kepada SDF selama sebulan terakhir. Lima ratus dari mereka adalah warga Irak," kata Mustafa Bali, juru bicara Kantor Media SDF.

Rabu, 13/03/2019 13:29 0

Amerika

Biaya Militer Naik, Pentagon Ajukan Anggaran 718 Miliar Dolar

Jika disetujui, pengeluaran militer akan meningkat menjadi $ 750 miliar untuk tahun fiskal 2020, yang dimulai pada Oktober 2019.

Rabu, 13/03/2019 11:43 0

Afghanistan

Negosiasi Kelima Taliban-AS Ditutup, Belum Ada Kesepakatan yang Diungkap

Namun Mujahid menegaskan bahwa belum ada kesepakatan gencatan senjata atau negosiasi dengan pemerintah Kabul, dua hal yang diminta oleh AS.

Rabu, 13/03/2019 09:53 0

Palestina

Polisi Israel Pukuli Jamaah Masjid Al-Aqsha

"Situasi di Al-Aqsa terjadi kemelut, situasi terlalu sulit, dan perlu langkah cepat," imbuhnya.

Rabu, 13/03/2019 08:23 0

Afrika

Ribuan Warga Aljazair Kembali Turun ke Jalan Desak Presiden Mundur

“Kami akan menunjukkan dengan tekad yang lebih besar untuk menggulingkan rezim, untuk menjatuhkan mafia ini, kami menginginkan republik yang demokratis.”

Rabu, 13/03/2019 07:19 0

Timur Tengah

Pekan Ini, Fenomena Alam Langka Diprediksi Akan Terjadi di Kuwait

Al-Jamaan menunjukkan bahwa fenomena ini terjadi hanya dua kali setahun, di bulan Maret dan di bulan September.

Selasa, 12/03/2019 17:00 0

Close