... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

DPR Diminta Tunda Ratifikasi FTA Di Tahun Politik 2019

Foto: Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti. (Foto: Alif/kiblat)

KIBLAT.NET, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mendesak DPR-RI untuk menunda atau menghentikan sementara segala pembahasan terkait proses ratifikasi dan perundingan perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreements (FTA) di tahun politik 2019 yang akan mempertaruhkan nasib jutaan rakyat.

Hal ini dikarenakan kesibukan Anggota DPR dalam kampanye di pemilu 2019 dan kejar target di penghujung masa jabatan anggota DPR 2014-2019 yang mana akan berdampak terhadap ketidakseriusan DPR-RI untuk mengkaji, mengkritisi, serta menganalisis dampak perjanjian secara komprehensif.

Desakan ini telah disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi melalui surat terbuka yang mereka kirimkan pada hari ini (14/3/2019) kepada Ketua DPR-RI, Bambang Soesatyo dan Ketua Komisi VI DPR-RI, Teguh Juwarno. Surat tersebut dilayangkan bersamaan dengan perundingan ke-7 Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnerhsip Agreement (IEU CEPA) yang berlangsung sejak 11 hingga 15 Maret 2019.

Sementara itu, Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti menyampaikan bahwa peran DPR-RI sangat penting dalam memastikan hak-hak rakyat Indonesia, khususnya bagi rakyat kecil, yang diamanatkan konstitusi agar tidak terjadi pelanggaran akibat perjanjian perdagangan dan investasi internasional. Sehingga proses kedaulatan rakyat di dalam DPR-RI sebelum Indonesia meratifikasi perjanjian internasional harus dilakukan secara serius dalam mengambil kebijakan strategis bagi Indonesia.

“DPR-RI tidak boleh hanya berperan sebagai pemberi stempel dalam proses pengesahan perjanjian FTA. Tetapi sebelum perjanjian FTA itu diratifikasi, DPR-RI harus melakukan penilaian dampak secara komprehensif, baik secara ekonomi, keadilan sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia, sebelum DPR-RI memutuskan memberikan persetujuan kepada Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi”, jelas Rachmi dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi dengan tema “Banyak FTA Akan Diratifikasi, Nasib Rakyat Terabaikan Akibat DPR Sibuk Kampanye Pemilu 2019” di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/03/2019).

BACA JUGA  Ma'ruf Amin: Pemimpin Harus Membangun Kemaslahatan untuk Rakyatnya

Rachmi menjelaskan, puluhan bab dan ratusan halaman perjanjian FTA yang akan diratifikasi mustahil dibahas hanya dalam waktu 60 hari kerja, melainkan butuh kajian secara seksama.

“Karena jika ternyata dalam kajiannya DPR-RI menemukan bahwa perjanjian perdagangan internasional dapat membahayakan kepentingan nasional bahkan bertentangan dengan keadilan sosial, maka DPR-RI wajib menolak memberikan persetujuan perjanjian perdagangan internasional,” tegasnya.

“Hal ini juga telah dikukuhkan dalam Putusan MK No.13/PUU-XVI/2018,” pungkasnya.

Reporter: Fanny Alif
Editor: Rusydan

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Opini

Kasus Siyono, Catatan Pelanggaran HAM Bagi Jokowi?

Presiden Joko Widodo selaku primus inter pares di Indonesia (orang yang utama dari yang setara) nampak tidak melakukan pembelaan terhadap warganya sendiri.

Kamis, 14/03/2019 18:28 0

Asia

Peneliti Jerman Ungkap Jumlah Uighur di Kamp Konsentrasi Cina

Zenz, yang kerap mengamati tentang kebijakan Cina, mengatakan bahwa jumlah itu diperkirakan berdasarkan data gambar satelit, rilis publik terkait tempat penahanan serta laporan saksi dan anggota keluarga yang hilang.

Kamis, 14/03/2019 16:19 0

Suriah

HTS: Rusia Targetkan Penjara Pusat Idlib Setelah Jaringan Agennya Terungkap

Jaringan itu bertanggung jawab atas serangan bom kembar di pusat kota Idlib pada 18 Februari 2019 lalu

Kamis, 14/03/2019 15:35 0

Palestina

Gantz Bersumpah Terus Bidik Pemimpin Hamas Jika Terpilih Jadi PM Israel

"Jika mereka menyerang kita, mereka akan menghadapi aksi kekerasan, bahkan pembunuhan yang tertarget -jika diperlukan. Hamas tahu persis apa yang kita maksudkan dengan itu," kata mantan Menteri Pertahanan Israel itu.

Kamis, 14/03/2019 14:15 0

Suriah

Rusia: Serangan Udara Kami di Idlib Sudah dengan Koordinasi Turki

Sementara itu, Turki belum mengomentari serangan udara dan pernyataan Dephan Rusia ini saat laporan ini ditulis.

Kamis, 14/03/2019 14:14 0

Afghanistan

Taliban Unggah Foto Tempat Persembunyian Almarhum Mullah Umar

Mullah Umar menggunakan taman di tempat persembunyiannya untuk berjemur.

Kamis, 14/03/2019 13:41 0

Suriah

Kamp Pengungsi di Idlib Jadi Target Pemboman Rusia dan Suriah

Rezim Assad dan pendukungnya telah berkali-kali melanggar perjanjian. Sejak perjanjian Sochi tercapai pada bulan September, setidaknya 126 warga sipil telah kehilangan nyawa mereka.

Kamis, 14/03/2019 13:24 0

Video Kajian

Ust. Tri Asmoro: Menerima Pasangan dengan Segala Kelebihan dan Kekurangannya

KIBLAT.NET- Setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun jika merasa banyak kekurangan pada pasangan,...

Kamis, 14/03/2019 11:42 0

Video News

Ternyata Inilah Sumber Pendanaan Infrastruktur Pemerintah

KIBLAT.NET- Seperti yang kita tahu selama lima tahun menjabat sebagai presiden Indonesia, Jokowi dalam pemerintahanya...

Kamis, 14/03/2019 11:39 0

Afghanistan

Belasan Tentara Afghanistan Tewas dan Terluka dalam Serangan Udara AS

"Serangan-serangan dilancarkan setelah pasukan Afghanistan dan AS ditembaki dengan tembakan senjata ringan, mortir dan gerakan luncur. Pasukan di lapangan meminta dukungan untuk melindungi diri," kata juru bicara misi NATO, Debra Richardson.

Kamis, 14/03/2019 08:39 0

Close