... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Jokowi dan Prabowo, Siapa (Mirip) Orde Baru?

Foto: Jokowi vs Prabowo

Oleh: Beggy Rizkiansyah, kolumnis Kiblatnet

Menyeret beban sebagai sosok yang pernah menjadi bagian dari keluarga cendana dan pejabat militer di Orde Baru membuat langkah Prabowo Subianto untuk maju kedua kalinya sebagai calon presiden tidak mudah. Kerap ia dituding sebagai representasi hadirnya kembali rezim orba dalam kancah politik nasional.

KIBLAT.NET – Rezim Orde Baru memang menjadi satu topik yang masih hangat dalam politik tanah air. Meski bangunannya telah terkubur seiring runtuhnya kekuasaan Soeharto, nyatanya rezim tersebut tetap menjadi momok politik hingga saat ini. Uniknya, tidak sedikit orang yang mendambakan romantisme rezim Orde Baru. Stabilitas dan masa-masa yang diidentikkan serba murah (meski klaim ini perlu diperiksa kembali), namun ia disimbolkan dalam satu kalimat bersama foto Soeharto : “Piye kabare? Penak jamanku tho? “

Kini momen runtuhnya Soeharto pada tahun 1998 mungkin tak dirasakan semua kalangan. Generasi muda terlebih yang disebut Gen-Z bahkan mungkin tak pernah tahu rasanya hidup di zaman Orde Baru dan merasakan momen menentukan jatuhnya Soeharto. Bahkan sebagian pemilih muda dalam pemilu 2019 ini adalah generasi yang lahir di era reformasi. Jumlah mereka tidak sedikit. Mereka tak memahami masa Orde Baru dan sosok Soeharto.

Pemahaman mengenai Orde Baru harus dimulai justru jauh sebelum era reformasi, melainkan tepat saat lahirnya Orde Baru yang mengubur orde lama dan demokrasi terpimpin Soekarno. Pengalaman pahit bagi umat Islam di era demokrasi terpimpin, terlebih dengan konfrontasi berdarah dengan kekuatan komunis saat itu membuat umat Islam begitu trauma dengan era Demokrasi Terpimpin.

Tak mengherankan jika umat Islam adalah bagian dari pihak yang menyokong berdirinya Orde Baru. Sosok Soeharto dianggap sebagai figur pembebas dari cengkeraman komunisme di masa lalu. Ia dianggap dapat membawa angin segar bagi politik di tanah air. Tak heran jika segenap ormas dan tokoh Islam, termasuk para tokoh negarawan dari Masyumi menyambut lahirnya Orde Baru dan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan.

Rezim Soeharto dibangun diatas puing-puing kehancuran ekonomi rezim orde lama era Soekarno. Hiperinflasi yang mencekik hingga 636% pada tahun 1966 diiringi hutang luar negeri 2,4 milliar dollar yang belum dibayar, serta produksi industri dalam negeri yang hanya 20% dari kapasitas merupakan tembok menyeramkan yang harus dihadapi Soeharto.
 (Thee Kian Wie: 2005)

Rezim Orde Baru dibangun atas beberapa pemikiran para intelektual ekonomi didikan barat dari lingkaran Universitas Indonesia: Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Subroto dan Muhammad Sadli. Mereka dikenal kelak sebagai “Mafia Berkeley,” karena kelimanya pernah kuliah di University of Berkeley, Amerika Serikat. Kelimanya menjadi penasehat ahli ekonomi Soeharto. (Thee Kian Wie: 2005)

15 Apr 1966, Djakarta, Indonesia — Close ups of Indonesian Fifth deputy premier Lt. Gen. Suharto. — Image by © Bettmann/CORBIS

Resep mereka bagi penyelamatan ekonomi Indonesia di masa awal Orde Baru adalah menyiapkan kebijakan ekonomi yang dituntun oleh pertimbangan rasional dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan prinsip-prinsip utama ilmu ekonomi. Mereka mengutamakan bukan “isme” ideologi, melainkan garis pragmatisme, yakitu prinsip bahwa yang baik adalah yang berlaku. (Thee Kian Wie: 2005)

BACA JUGA  Soal Rekonsiliasi, PA 212 Sarankan Prabowo Istiqomah Berjuang Bersama Ulama dan Umat

Lewat pinjaman luar negeri yang sangat diandalkan dari negara-negara barat, pintu terbuka untuk investasi asing  menjadi resep ekonomi yang manjur menolong Indonesia. pada 1970 Inflasi merosot jauh hingga hanya 9%. (Thee Kian Wie: 2005)

Ideologi Pembangunan

Di atas semua itu ada satu kunci pondasi Orde Baru, yaitu “ideologi pembangunan” (developmentalisme). Pada paruh kedua dasawarsa 1960-an, kelompok intelektual yang menyokong rezim Orde Baru menyalahkan konflik (ideologi) politik sebagai penyebab kehancuran ekonomi Indonesia pada masa Soekarno. Oleh sebab itu mereka mengajukan landasan politik baru bagi rezim Orde Baru. (Mohtar Mas’oed: 1994)

Mohtar Mas’oed dalam Negara, Kapital dan Demokrasi (1994) menyatakan bahwa landasan politik yang bisa menunjang pembangunan ekonomi, bebas dari konflik ideologi, dan didasarkan atas pragmatisme, rasionalisme, ketertiban dan keahlian praktis.

Basis ideologi rezim ini kemudian sangat condong pada pembangunan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas politik. Di sinilah peran Soeharto dalam politik menjadi sangat jelas. Ia mempreteli ideologi dalam politik Indonesia atas nama pembangunan ekonomi.

Konflik ideologi dihilangkan demi mencapai stabilitas politik. Rezim Orde Baru, pertama, mengatur politik yang bebas dari konflik ideologis. pemerintah menghapuskan politik kepartaian, melemahkan partai-partai dan badan-badan perwakilan dan memaksakan kesepatakan politik. Kedua, membatasi partisipasi politik yang pluralistik.  (Mohtar Mas’oed: 1994)

Mereka mulai mengekang partai-partai politik. Melakukan politik “massa mengambang” dengan melarang aktivitas partai di pedesaan, kecuali pada masa pemilu. (Mohtar Mas’oed: 1994) Rezim juga melakukan intervensi pada pengurusan partai. Di lain sisi, pemerintah Orba memakai Golkar sebagai mesin politk terutama dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendukung mereka.

Demi melakukan politik stabilitas, rezim Orde Baru dikenal sebagai penganut “Dwifungsi Tentara.” Para tentara ditempatkan di institusi sipil. Militer menjadi berperan aktif dalam persoalann ekonomi dan politik. Keterlibatan militer dalam birokrasi sipil membuatnya efektif dan tanggap perintah pucuk pimpinan. (Mohtar Mas’oed: 1994)

Islam Jadi Batu Sandungan

Selepas hancurnya ideologi kiri dalam pentas politik di era Orde Baru, maka ideologi politik Islam menjadi batu sandungan kedua bagi mereka. Politik Orde Baru yang awalnya bergandengan tangan dengan gerakan politik Islam segera mengubah haluan mereka. Tokoh-tokoh Masyumi dikurung hak-hak politiknya. Rehabilitasi partai Masyumi tak diizinkan oleh Soeharto. Tokoh Masyumi seperti Moh. Roem tak direstui memimpin partai baru Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). (Soedarnoto Abdul Hakim: 1993)

Partai-partai Islam kemudian dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan pada tahun 1973. Kebijakan rezim menjadi antagonistik terhadap umat Islam. Usulan kesetaraan pada penganut aliran kepercayaan hingga pemaksaan indoktrinasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) mendapat tentangan umat Islam. Begitu pula RUU Perkawinan yang diajukan rezim orba sangat meminggirkan hukum Islam. Semua produk dan kebijakan ini ditentang habis-habisan oleh umat Islam.

Partai PPP yang menjadi motor perlawanan di parlemen terhadap berbagai kebijakan ini membuat Presiden Soeharto murka. Pasalnya, PPP melakukan aksi walk out pada Sidang Umum MPR pada tahun 1978 yang sangat mencoreng Soeharto. Soeharto kemudian melakukan ancaman terbuka :

”…dua per tiga daripada anggota (MPR) dapat, jika mereka menghendaki, mengubah konstitusi. (Tetapi) ABRI tidak ingin mengubahnya, dan jika terjadi perubahan, menjadi tugasnya untuk menggunakan senjata… Daripada menggunakan senjata dalam menghadapi perubahan UUD 1945 dan Pancasila, kami lebih baik menculik seorang dari dua per tiga anggota yang menghendaki perubahan, karena dua per tiga minus satu tidak sah menurut UUD 1945.” (David Jenkins : 2010)

Akibatnya fatal bagi PPP. Pemerintah melakukan intervensi dalam kepemimpinan di partai Islam tersebut. Para tokoh faksi ‘tradisionalis-radikal’ dalam PPP seperti K.H. Saifuddin Zuhri, K.H. Jusuf Hasjim, Mahbub Djunaidi, Imron Rosyadi dan lainnya satu persatu disingkirkan. Hal ini tak lepas dari peran Jaelani Naro, seorang yang dikenal pro-Soeharto. (Mohtar Mas’oed: 1994)

BACA JUGA  Imajinasi Kolonial di Balik Budaya ‘Asli’ Nusantara

Isu Komando Jihad

Rezim Orde Baru juga kerap menghembus-hembuskan isu komando Jihad untuk menyudutkan politik Islam. Isu ini dikaitkan dengan tindakan teror dan pendirian Negara Islam Indonesia. Belakangan diketahui bahwa rezim Orba sendiri yang berada di balik pembentukan gerakan Komando Jihad. Gerakan intelejen rezim Orde Baru di bawah Ali Moertopo menghembuskan isu komunisme pada aktivis Islam sehingga para tokoh Darul Islam menggalang kekuatan untuk menghalau (isu) komunisme ini. Hal ini terungkap dalam persidangan Haji Ismail Pranoto (Hispran). (M. Busyro Muqoddas: 2011)

Isu ini mulai santer terdengar menjelang Pemilihan Umum 1971 dan berlanjut hingga lebih dari satu dasawarsa kemudian. Tentu saja isu ini merugikan gerakan politik Islam khususnya partai-partai Islam seperti Parmusi dan Partai NU. Satu persatu orang-orang mulai ditangkapi dan banyak yang diseret ke tahanan tanpa kejelasan. Mereka umumnya dituduh terlibat dalam gerakan Komando Jihad. Salah satunya adalah Abu Bakar Ba’asyir. Abu Bakar Ba’asyir dan Abdullah Sungkar dituduh terlibat dalam aksi subversif merongrong pemerintah dan pancasila dan dikaitkan dengan Komando Jihad. (M. Busyro Muqoddas: 2011)

Ustadz Abu Bakar Baasyir dan Ustadz Abdullah Sungkar dalam persidangan atas tuduhan ceramah anti pancasila di zaman Orde Baru

Abu Bakar Ba’asyir sendiri dituduh berbaiat pada Haji Ismail Pranoto.  Padahal dalam pengadilan yang digelar beberapa tahun kemudian Abu Bakar Ba’asyir menolak tuduhan berbaiat kepada Haji Ismail Pranoto. Kesaksian Haji Ismail Pranoto sendiri amat janggal, karena tidak dihadirkan dalam pengadilan. Kesaksiannya hanya tertulis di atas kertas. (M. Busyro Muqoddas: 2011)

Peradilan dalam kasus komando Jihad diwarnai berbagai kejanggalan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sejak awal ditahan mereka ditangkap tanpa disertai surat penahanan. Para tahanan juga kerap disiksa oleh aparat. Hal ini menjadi modus agar mereka mengakui tuduhan yang ditimpa kepada mereka. Umar Hasan, salah seorang tersangka kasus Komando Jihad menuturkan penyiksaan yang dialami temannya;

diongklek dan ditarik. Penyiksaan serupa dialami oleh : Zainuddin. Dia dibenturkan ke tembok. Jadi dipegang kepalanya, diginikan lalu diangkat kemudian dibenturkan ketembok. Termasuk Pak Kirom yang dipukul.” (M. Busyro Muqoddas: 2011)

Rezim Orba bahkan bertindak amat keji dengan melakukan penahanan dan interogasi kepada keluarga tersangka atau terdakwa, seperti yang dialami oleh istri dan anak Nuri Suharsono:

“Anak dan istri disandera yang sedang hamil. Jelang melahirkan dibebaskan, umur anak hingga 2 bulan ditahan lagi di Latsus, semarang.” (M. Busyro Muqoddas: 2011)

Rekayasa intelejen amat kentara dalam kasus komando Jihad. Kala itu nama Ali Moertopo lewat badan Operasi Khusus (Opsus) bukan asing dalam kuasa intelejen. Ali Moertopo bersama Soedjono Hoemardhani adalah dua tokoh yang sangat berpengaruh di sekitar Soeharto.

Baca halaman selanjutnya: Orba vis a vis Islam ...

Halaman Selanjutnya 1 2
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Suriah

Puluhan Militan Kurdi ISIS di Suriah Dipulangkan ke Tempat Asal

"Lebih dari 4.000 pejuang telah menyerah kepada SDF selama sebulan terakhir. Lima ratus dari mereka adalah warga Irak," kata Mustafa Bali, juru bicara Kantor Media SDF.

Rabu, 13/03/2019 13:29 0

Indonesia

Negara di Dunia Ramai-ramai Cekal Boeing 737 MAX, Ini Daftarnya

Seluruh negara Uni Eropa (28 negara) telah melarang penerbangan pesawat 737 MAX dari wilayah udara mereka.

Rabu, 13/03/2019 12:12 0

Amerika

Biaya Militer Naik, Pentagon Ajukan Anggaran 718 Miliar Dolar

Jika disetujui, pengeluaran militer akan meningkat menjadi $ 750 miliar untuk tahun fiskal 2020, yang dimulai pada Oktober 2019.

Rabu, 13/03/2019 11:43 0

Indonesia

Politisi PDIP: Apa Gunanya Infrastruktur Kalau Negara Tidak Aman?

Anggota komisi I DPR RI, Effendi Simbolon mengaku heran dengan minimnya anggaran untuk peningkatan tempur serta perlengkapan persenjataan TNI.

Rabu, 13/03/2019 11:41 0

Afghanistan

Negosiasi Kelima Taliban-AS Ditutup, Belum Ada Kesepakatan yang Diungkap

Namun Mujahid menegaskan bahwa belum ada kesepakatan gencatan senjata atau negosiasi dengan pemerintah Kabul, dua hal yang diminta oleh AS.

Rabu, 13/03/2019 09:53 0

Indonesia

Ekonom Senior: Utang Indonesia Perlu Diwaspadai

"Namun harus tetap kita waspadai karena beban utang itu kian lama kian besar porsinya dalam pengeluaran pemerintah pusat," tuturnya.

Rabu, 13/03/2019 09:52 0

Indonesia

Komisi III DPR: Rancangan Badan Pengawas Penanggulangan Terorisme Mandek di Baleg

"Sampai sekarang Baleg belum ada kejelasan tentang perkembangan pembentukan badan pengawas itu. Masih mandek di Baleg" sambungnya.

Rabu, 13/03/2019 09:19 0

Palestina

Polisi Israel Pukuli Jamaah Masjid Al-Aqsha

"Situasi di Al-Aqsa terjadi kemelut, situasi terlalu sulit, dan perlu langkah cepat," imbuhnya.

Rabu, 13/03/2019 08:23 0

Afrika

Ribuan Warga Aljazair Kembali Turun ke Jalan Desak Presiden Mundur

“Kami akan menunjukkan dengan tekad yang lebih besar untuk menggulingkan rezim, untuk menjatuhkan mafia ini, kami menginginkan republik yang demokratis.”

Rabu, 13/03/2019 07:19 0

Indonesia

Daftar Proyek Infrastruktur Pemerintahan Jokowi yang Dinilai Bermasalah

Pemerintah disarankan untuk meninjau ulang proyek-proyek yang termasuk dalam proyek strategis nasional

Selasa, 12/03/2019 20:08 0

Close