... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Perang Air antara Sri Mulyani dan Anis Baswedan

Foto: Demo masyarakat Jakarta atas privatisasi air.

Oleh: Beggy Rizkiansyah, kolumnis Kiblatnet

 “Mereka alergi seperti menyentuh penyakit kusta dengan dengan istilah azas kekeluargaan,” – Mubyarto.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”- Pasal 33 Ayat 3.

KIBLAT.NET –  Setahun menjelang keruntuhannya, rezim Soeharto membuat satu kebijakan yang krusial. Ia sepakat untuk membuka keran privatisasi pengelolaan air di Provinsi DKI Jakarta. Keputusan ini menjadi salah satu contoh agenda liberalisasi ekonomi di Indonesia.

Pasal 33 UUD 1945 berbunyi: Bumi, air dan kekayaaan alam lainnya dikuasai oleh negara. Namun bunyi gemerincing uang akhirnya menggilas pasal tersebut. Privatisasi air di Jakarta menjadi salah satu lahan basah yang menggiurkan. Air adalah kebutuhan pokok manusia untuk hidup. Tanpa BBM, manusia masih mungkin untuk hidup. Tetapi tanpa air, manusia pasti mati. Berapapun harga air, ia akan selalu dibutuhkan.

Bryan Lufkin dalam Why Hydro-politics will shape the 21st Century (2017) menyebutkan bahwa politik air akan menjadi penentu di abad ke-21. Peran air dalam menentukan kebijakan politik sudah berlangsung selama berabad-abad. Di peradaban kuno, air menjadi batas alami untuk masyarakat dan kekuasaan. Hari ini, lanskap geopolitik turut ditentukan akses terhadap air.

Ada beberapa negara berbagi sungai yang sama. Sungai Yordan menjadi sumber utama bagi banyak kawasan termasuk Yordania, Palestina dan Israel. Mesir dan Etiopia telah bertikai soal air dari sungai Nil selama berabad-abad. Hulu sungai Nil ada di Etiopia, hilirnya ada di Mesir. Pada 2015, Mesir dan Etiopia mendirikan bendungan terbesar di Afrika. Di Asia Tenggara, Malaysia sepakat memberi akses berbayar terhadap air bersih dari Sungai Johor ke Singapura selama 99 tahun. (Bryan Lufkin: 2017)

Di Indonesia, negeri ini memiliki 21% total suplai air di Asia Pasifik (dan 6% di dunia). Seharusnya Indonesia bukan menjadi negara yang penduduknya kekurangan air. Namun kenyataannya, hanya 70% dari total populasi yang memiliki akses ke air yang layak minum. Menurut World Resource Institute, Indonesia akan menghadapi masalah air lebih banyak pada 2040. (Marwa dan Dio Herdiawan Tobing: 2018)

Penyebabnya yang paling sering disebut adalah tata kelola air yang buruk. Masalah lain yang tak kalah penting adalah privatisasi layanan air di Jakarta yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kepentingan bisnis dan publik di Indonesia. (Marwa dan Dio Herdiawan Tobing: 2018)

BACA JUGA  8 Tahun Konflik Suriah, Warga Sipil Masih Menderita di Bawah Rezim Assad

Di Indonesia, privatisasi air merupakan agenda besar dari haluan ekonomi neo-liberal yang didorong oleh lembaga finansial dunia yaitu Bank Dunia. Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF) dan Departemen Keuangan A.S menjadi motor dari liberalisasi ekonomi di dunia. Hegemoni ketiga lembaga ini menyebar luas pasca Konsensus Washington yang menyatakan bahwa era campur tangan negara dalam perekonomian sudah berlalu. (Narcis Shera, Shari Spiegel dan Joseph E. Stiglitz: 2008)

Liberalisasi ekonomi, privatisasi dan stabilitas makro. Agenda ini kemudian menjadi agenda Bank Dunia yang disebarkan ke seluruh dunia termasuk negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Di Indonesia, privatisasi air telah menjadi agenda dari Bank Dunia dan Asia Development Bank (ADB). Logika privatisasi air Bank Dunia menunjukkan bahwa pengelola air sektor publik di bawah pemerintah membuang terlalu banyak air, kinerja yang koruptif dan ketidakmampuan memberi akses air bersih bagi orang miskin. Oleh sebab itu pengelolaan air akan lebih efisien jika dikelola oleh swasta.

“Private participation in water and wastewater utilities has generally resulted in sharp efficiency gains, improved service, and faster investment in expanding service.”(Raja P. Siregar: 2012)

Instalasi pengolahan air di Jakarta dikuasai swasta.

Bank Dunia memijakkan tapaknya pertama kali dalam pengelolaan air di Indonesia ketika memberi pinjaman sebesar 92 juta dollar AS untuk kemajuan infrastruktur pada PAM Jaya pada Jui 1991. Bank Dunia saat itu mendorong pemerintah untuk melakukan privatisasi pada PAM Jaya.”(Raja P. Siregar: 2012)

Privatisasi air di Jakarta mendapat gongnya ketika Presiden Soeharto memberi akses pada putranya, Sigit, meski tanpa pengalaman mengelola air. Sigit Harjojudanto dapat terjun ke bisnis ini dan bermitra dengan Thames Water Overseas Ltd pada 1993. Proses penunjukkan tanpa tender ini kemudian membentuk perusahaan lokal dimana Sigit mendapat 20% saham. (Andreas Harsono: 2012)

Hal ini menimbulkan kecemburuan Suez, sebuah perusahaan pengelola air dari Perancis. Suez kemudian bermitra dengan Anthony Salim, putra dari Lim Soe Liong, kroni konglomerat Soeharto. Sebagai perantarta Suez adalah konsultan bernama Bernard Lafrogne. Jakarta cukup besar untuk dua perusahaan. Demikian alasan Lafrogne. (Andreas Harsono: 2012)

Lobi Suez dan Thames berhasil. Seoharto mengizinkan privatisasi air di Jakarta pada 12 Jui 1995. Soeharto memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum, Mochtar untuk membagi dua pengelolaan air di Jakarta. Satu untuk Suez, satu lagi untuk Thames. Aturan yang melarang pengelolaan air oleh asing pun diterabas oleh Menteri Mochtar dengan Peraturan Menteri. (Andreas harsono: 2012)

BACA JUGA  Istri Siyono: Kami Masih Berharap Keadilan

Kontrak ini berlangsung selama 25 tahun (hingga 2023) dan memberi semua sistem air kepada perusahaan swasta, dari bahan baku air, pabrik pengolahan hingga metering dan billing serta aset bangunan milik PAM Jaya. Sebaliknya, PAM Jaya tidak berhak melihat laporan keuangan perusahaan tersebut. PAM Jaya akhirnya hanya menjadi macan ompong dalam mengawasi perusahaan lokal yang dibentuk Suez dan Thames.

Krisis Moneter pun menghantam Asia. Rezim Orde Baru terhuyung-huyung hampir jatuh. Kerusuhan pun merebak di mana-mana. Terjadi gelombang eksosdus keluar negeri. Para eksekutif dari Thames Water dan Lyonnaise des Eaux pun ikut melarikan diri ke luar negeri.

Terjadi krisis pengelolaan air di Jakarta. Tanpa komando, atau instruksi, manajemen ditinggalkan begitu saja oleh para eksekutif Thames dan Suez. Mereka bahkan tidak menelpon para petinggi PAM Jaya. (Andreas Harsono: 2012)

Jakarta sendiri akan mengalami krisis air jika tidak ditangani secara cepat waktu itu. Rama Boedi, pemimpin dari PAM Jaya mengambil alih pengelolaan air di Jakarta atas persetujuan Gubernur Sutiyoso. Boedi juga berniat membatalkan kontrak PAM Jaya dengan Thames dan Lyonnaise des Eaux. (Andreas harsono: 2012)

Ketika Rama Boedi menemui petinggi perusahaan lokal yang dibentuk Thames dan Suez, rapat begitu mencekam. Perwakilan perusahaan lokal di Indonesia tersebut dikawal oleh penjaga bersenjata api. Eksekutif Suez, Bernard Lafrogne dikawal polisi. Rapat berlangsung alot. Kedua pihak mulai saling berteriak. Para perwakilan PAM Jaya menyebut privatisasi adalah ilegal dan korup. (Andreas harsono: 2012)

Thames dan Suez menolak upaya ini. Meski rezim orba sudah runtuh, mereka terus menekan pemerintah dan PAM Jaya. Mundurnya grup Salim dari kesepakatan ini tak membuat mereka ciut. Mereka mengancam pemerintah dengan denda. Pemerintah khawatir perseteruan dengan Thames dan Suez akan membuat investor asing ketakutan. (Andreas harsono: 2012)

Ancaman mereka berhasil. Kesepakatan baru privatisasi air di Jakarta dibuat pada 22 Oktober 2001. Dibentuklah perusahaan baru: P.T. Thames PAM Jaya dan P.T. PAM Lyonnaise Jaya. 95% kepemilikan dikuasai perusahaan induk mereka di London dan Paris. 5% saham diberikan pada P.T. Terra Metta Phora dan P.T. Bangun Cipta Sarana. Keduanya adalah subkontraktor perusahaan asing tersebut. Hal ini menandai berkuasanya perusahaan swasta atas pengelolaan air di Indonesia.

Baca halaman selanjutnya: Buruknya Kinerja Swasta ...

Halaman Selanjutnya 1 2
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Afghanistan

Bertemu Taliban, Menlu Uzbekistan Sampaikan Dukungan untuk Rakyat Afghanistan

Perwakilan Taliban Mullah Baradar Akhund mengadakan audiensi dengan keduanya untuk membicarakan masalah Afghanistan.

Selasa, 05/03/2019 11:31 0

Palestina

13 Ribu Warga Gaza Jadi Gelandangan Akibat 4,5 Tahun Invasi Israel

Operasi "Protective Edge" Israel pada 2014 menyebabkan kerusakan signifikan terhadap infrastruktur sipil di Gaza.

Selasa, 05/03/2019 11:08 0

Opini

Kafir atau Non-Muslim, Siapa yang Gelisah?

Penulis: Athian Ali M. Da’i [Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI)]   Bak petir pada...

Selasa, 05/03/2019 10:40 0

Arab Saudi

Menlu Saudi: Terlalu Dini untuk Normalisasi Hubungan dengan Suriah

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengatakan tidak akan membuka kembali kedutaan di Damaskus sampai ada kemajuan dalam proses perdamaian Suriah.

Selasa, 05/03/2019 10:26 0

Indonesia

Sebelum IA-CEPA Diteken Neraca Perdagangan Indonesia atas Australia Defisit USD3 Miliar

Neraca perdagangan Indonesia atas Australia pada 2018 defisit USD3 Miliar

Senin, 04/03/2019 21:43 0

Indonesia

Petugas Keamanan BKN Usir Wartawan Saat Liput Pengaduan Mantan Dosen Bercadar

Petugas Keamanan BKN Usir Wartawan Saat Liput Pengaduan Mantan Dosen Becadar

Senin, 04/03/2019 21:10 1

Indonesia

Perjanjian Ekonomi IA-CEPA Tunggu Ratifikasi DPR

Sebelum Resmi, Perjanjian Ekonomi IA-CEPA Tunggu Ratifikasi DPR

Senin, 04/03/2019 20:34 0

News

Kenakan Cadar, Hayati Mengaku Didukung Mahasiswanya

"Saya masih punya bukti-bukti evaluasi dari mahasiswa, umumnya mereka mendukung saya menggunakan cadar. Ini adalah dukungan yang luar biasa, apalagi ini dari mahasiswa saya sendiri yang merupakan anak-anak yang harus saya layani di kampus," ujarnya.

Senin, 04/03/2019 20:05 0

Indonesia

Pendidikan Jadi Sektor Penting Lahan Investasi Australia di Indonesia

“Pemerintah mendorong para pelaku usaha untuk berinvestasi dalam sektor-sektor penting tersebut karena IA-CEPA memberikan akses dan kepastian investasi yang lebih baik," tutur Enggar.

Senin, 04/03/2019 19:54 0

Indonesia

Tengku Zulkarnain: Sebutan Kafir Bukan Ujaran Kebencian

Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain ikut angkat suara terkait sebutan non-muslim sebagai pengganti istilah kafir yang ditetapkan dalam Munas PBNU.

Senin, 04/03/2019 19:25 0

Close