... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Dirjen Dukcapil Sebut WNA Wajib Punya KTP-el Tapi Dilarang Ikut Pemilu

Foto: Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif

KIBLAT.NET, Jakarta – Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan warga negara asing (WNA) memang diwajibkan memiliki KTP elektronik. Apabila mereka memiliki, izin tinggal tetap di Indonesia dan berumur lebih dari 17 tahun.

“Sesuai Pasal 63 UU Administrasi Kependudukan, warga negara asing yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah dan memiliki izin tinggal tetap, wajib memiliki KTP-el,” kata Zudan Arif Fakrullah kepada wartawa pada acara penandatanganan kerja sama dengan 12 lembaga jasa keuangan di Hotel Westin Kuningan Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Hal itu disampaikannya terkait adanya informasi ditemukannya KTP el-milik WNA di Cianjur, Jawa Barat.

Zudan menambahkan, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 juncto UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, penduduk di Indonesia dibagi dua, yakni WNI dan WNA. Sama seperti WNI, WNA juga diwajibkan memiliki KTP eletronik.

“Jadi, bukannya KTP-el itu diharamkan untuk WNA, justru diwajibkan bagi WNA yang sudah punya izin tinggal tetap dan berumur lebih dari 17 tahun, memiliki KTP elektronik,” katanya.

Ketentuan ini, kata Zudan, sudah berlaku sejak tahun 2014. “Jadi bukan baru sekarang-sekarang ini. Saya sih melihat ini menjadi gaduh karena sedang menghadapi Pileg dan Pilpres, itu saja,” katanya.

Zudan mengatakan, sangat mudah untuk melihat keaslian KTP elektronik karena bisa dilacak dalam database kependudukan.

BACA JUGA  Udara Palembang Memburuk, Sekolah Pun Tak Masuk

“Bisa dilacak apakah KTP el-nya asli atau palsu. Bisa dilacak dengan card reader alat pembaca. Letakkan KTP-nya di atas alat pelacak itu dan dipindai sidik jarinya, nanti akan keluar data KTP-nya asli atau palsu,” tuturnya.

Zudan menegaskan, meskipun WNA memiliki KTP elektronik namun KTP-nya tidak bisa digunakan untuk memilih dalam Pemilu. “Karena syarat untuk bisa memilih adalah warga negara Indonesia. Jadi seluruh WNA yang ada di Republik Indonesia ini tidak memiliki hak politik untuk memilih ataupun dipilih,” katanya.

Ia menjelaskan, di dalam kolom keterangan di KTP- el milik WNA tertulis jelas kewarganegaraannya. Misalnya (warga negara) dari Malaysia, atau dari China, dari Arab Saudi.

“Keliru jika tiba-tiba (panitia pemilih) dari TPS membolehkan WNA masuk ke TPS. Karena di dalam KTP-el nya ada tulisan warga negara mana, jadi tidak perlu khawatir karena teman-teman (panitia) di TPS semuanya sudah terdidik untuk bisa membaca dan melihat KTP-el itu untuk WNA,” pungkasnya.

Reporter : Hafidz Syarif
Editor: Izhar Zulfikar

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Afghanistan

Lagi, Belasan Tentara Afghanistan Jadi Korban Serangan Udara Salah Sasaran

Muhammad Arif Rahmani, anggota parlemen Afghanistan dari Ghazni, mengatakan bahwa pesawat tersebut merupakan drone milik pasukan asing. Ia menggambarkan, kejadian ini sebagai bencana yang menyakitkan.

Rabu, 27/02/2019 09:35 0

India

India Klaim Tewaskan Banyak Gerilyawan dalam Serangan Udara ke Wilayah Pakistan

"Pada Selasa dini hari, India menggempur kamp pelatihan terbesar Jaish-e-Muhammad di Balakot," kata Wakil Menteri Luar Negeri India, Vijay Gokhali, dalam konferensi pers, Selasa.

Rabu, 27/02/2019 08:39 0

Video Kajian

Zikir: Mengejar Berkah Bangun Pagi

KIBLAT.NET- Bersyukurlah, bila engkau bisa terbangun mendengar lantunan azan Subuh. Sebab, ada yang malas. Ada...

Selasa, 26/02/2019 17:16 0

Video Kajian

Ust. Abu Rusydan: Wajib Su’udzan kepada Orang Kafir, Apa Alasannya?

KIBLAT.NET – Wajib Su’udzan kepada Orang Kafir, Apa Alasannya? Kata-kata “su’udzan” sangat akrab dalam kehidupan...

Selasa, 26/02/2019 16:51 0

Arab Saudi

Tur Putra Mahkota Saudi untuk Perkuat Ekonomi dan Upaya Kontraterorisme

Hamdan Al-Shehri, seorang analis politik dan sarjana hubungan internasional, mengatakan bahwa Cina dan Arab Saudi memiliki tujuan keamanan dan stabilitas yang sama.

Selasa, 26/02/2019 15:13 0

India

Jet Tempur India Luncurkan Serangan Udara di Wilayah Pakistan

“Angkatan udara Pakistan segera bergerak, dan pesawat-pesawat India tersebut kembali," katanya.

Selasa, 26/02/2019 13:54 0

Pakistan

Pakistan: Kashmir Tidak Akan Pernah Jadi Bagian dari India

"Tindakan terhadap Kashmir hanya menambah bahan bakar ke api. Genosida di Lembah (Kashmir) pasti berakhir," ujar menteri itu.

Selasa, 26/02/2019 13:30 0

Amerika

IRC: 4,2 Miliar Dolar Diperlukan untuk Tanggulangi Krisis Kemanusiaan Yaman

Lebih dari 24 juta orang, hampir 80 persen dari seluruh populasi Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan. Kondisinya semakin memburuk dengan laju yang hampir tidak pernah terjadi sebelumnya.

Selasa, 26/02/2019 13:00 0

Video News

Kiblat Review: Uighur Semakin Tertindas

KIBLAT.NET- Isu perlakukan kekerasan yang dilakukan kepada etnis Uighur oleh pemerintah China, menjadi perhatikan dunia....

Selasa, 26/02/2019 13:00 0

Qatar

Tiba dengan Jet Pribadi Qatar, Pendiri Taliban Gabung Tim Negosiator

Baradar segera diamanahi kepala biro politik setelah dibebaskan dari penjara AS pada Oktober tahun lalu. AS membebaskannya untuk memenuhi tuntutan Taliban. Taliban mensyaratkan pembebaskan Baradar untuk memperlancar upaya perundingan.

Selasa, 26/02/2019 12:13 0

Close