... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Pemerintah Darurat Idlib Rekonstruksi Jaringan Listrik

KIBLAT.NET, Idlib – Lembaga Umum Pengelola Listrik (LUPL) Pemerintah Darurat Idlib terus bekerja memulihkan layanan publik. Salah satunya merekonstruksi jaringan listrik yang rusak akibat perang atau penjarahan. Dalam publikasinya pada Kamis (21/02), LUPL tengah melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan tegangan tinggi di provinsi Idlib.

Dalam foto yang diunggah LUPL, seperti dilansir Enabbaladi.net, pegawai LUPL tengah memperbaiki jaringan tegangan tinggi dan menyiapkan tower listrik di daerah Mardikh di kawasan antara Marrat Nukman dan Saraqib.

“Tim tengah berupaya memperbaiki jaringan listrik tegangan tinggi,” kata LUPL.

Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan listrik merupakan bagian dari serangkaian prosedur dan proyek Pemerintah Darurat yang mulai bekerja di semua bidang Idlib. Pemerintah Darurat ingin menstabilkan administrasi sipil dan layanan publik untuk warga di wilayah yang sudah dibebaskan.

Pekan lalu, PUPL mengumumkan mulai menerapkan rencana pemeliharaan yang diperluas untuk jaringan tegangan tinggi, yang dirusak oleh pencurian atau penembakan yang disengaja pada beberapa area dan fasilitas layanan.

Lembaga itu menambahkan bahwa rencana itu bertujuan untuk memulihkan pasokan listrik ke semua wilayah di utara Suriah secara bertahap. Diperkirakan semuanya akan selesai dalam tiga bulan, dengan anggaran lebih dari satu juta dolar AS.

Kepada Enabbaladi, Ahmed Al-Shami selaku Humas PUPL mengatakan bahwa yang terakhir sedang mempertimbangkan penandatanganan kontrak untuk mengimpor listrik dari Turki ke provinsi Idlib, yang akan diumumkan setelah selesainya pemeliharaan.

BACA JUGA  Serangkaian Serangan Udara Suriah dan Rusia Tewaskan 25 Warga Idlib

Al-Shami menambahkan bahwa proyek pemeliharaan sekarang telah mencapai garis Zerba-Urm (66 KV), garis Maarah-Sarkeb (66 KV) dan garis Zerba-Idleb (66 KV).

Menurut Al-Shami, proyek ini dilakukan secara mandiri. Tidak ada Negara, organisasi atau pihak ketiga yang bekerja dalam perbaikan pelayanan public pasca perang ini.

Langkah untuk membeli listrik dari Turki adalah proyek pertama dari jenisnya antara Pemerintah Darurat dan Turki. Hal ini memberikan indikasi niat yang terakhir untuk mengatur provinsi Idlib, seperti halnya di kota-kota lain di pedesaan utara Aleppo, yang dikendalikan oleh faksi “Tentara Nasional”.

Penduduk kota Idlib dan pendesaanya mnderita pemadaman listrik dalam beberapa tahun terakhir karena rusaknya sebagian besar stasiun listrik karena pemboman oleh rezim Suriah. Selama ini, warga menggunakan generator untuk menyediakan listrik, dengan imbalan pembayaran biaya berlangganan kepada pemilik generator tersebut.

Pemerintah Darurat saat ini menjadi satu-satunya pemerintahan sipil yang mengatur Idlib. Banyak pihak menilai pemerintahan ini di bawah kendali Hai’ah Tahrir Al-Syam (HTS). Pemerintah ini murni dibentuk oleh warga Suriah dan di dalam Suriah.

Sumber: Enabbaladi.net
Redaktur: Sulhi El-Izzi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Menhan Tegaskan TNI Harus Netral di Pemilu

Kita tentara tidak boleh ikut pemilu, tentara aktif tidak boleh memilih

Kamis, 21/02/2019 18:35 1

Indonesia

Senam di Atas Sajadah, Caleg PDIP Ini Dipolisikan

Caleg DPRD DKI Jakarta dari PDIP, Doddy Akhmadsyah dilaporkan polisi karena senam di atas panggung yang beralaskan sajadah.

Kamis, 21/02/2019 15:26 2

Indonesia

Kenapa Ust. Bachtiar Nasir Pilih Bangun Umat Lewat Dakwah, Bukan Politik?

Hal itu ia ungkapkan setelah kunjungannya ke Turki untuk mempelajari lebih dalam tentang politik, Islam dan keumatan di Turki

Kamis, 21/02/2019 15:21 0

Indonesia

Kemhan: TNI adalah Bagian Integral dari Rakyat

Kementerian Pertahanan menyelenggarakan Simposium sejarah TNI bertema “Kembali ke Jati Diri TNI”

Kamis, 21/02/2019 13:50 0

Opini

LGBT, antara Ambisi Barat dan Resistensi Umat Islam

Pernyataan PBB diwujudkan dalam langkah nyata penggelontoran dana sebesar USD 180 juta agar LGBT memiliki akses hukum, memobilisasi masyarakat untuk menerima keberadaannya, dan mendorong kebijakan publik untuk menjamin hak mereka, termasuk pernikahan sejenis.

Kamis, 21/02/2019 12:12 0

Indonesia

Diundang Wantim MUI, Dua Capres-Cawapres Tak Hadir

Dalam Rapat ini MUI sejatinya mengundang Capres dan Cawapres baik dari nomor urut 01 maupun nomor urut 02.

Kamis, 21/02/2019 12:04 0

Indonesia

Sempat Diblokir, Akun Komik Gay Kembali Muncul di Instagram

Sebelumnya akun @alPantuni dinyatakan telah diblokir atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Rabu, 20/02/2019 20:27 0

Indonesia

Koppasandi Minta Umat Islam Jaga Hasil Ijtima Ulama

kesepakatan para ulama atau ijtima'ulama merupakan suatu kesepakatan yang harus dijaga oleh umat Islam

Rabu, 20/02/2019 16:57 0

Kolom

Unta Ibnu Umar dan Konsesi Lahan Bisnis Para Capres

Berharap Jokowi atau Prabowo simsalabim berubah menjadi Umar bin Khattab, tentu akan ditertawakan oleh timses dan orang dekat yang paling tahu siapa sebenarnya mereka.

Rabu, 20/02/2019 16:51 0

Opini

Islamisasi Sains, Perlukah?

Islamisasi Sains muncul untuk menjawab problematika zaman sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Sains Islam bukan berarti sains hari ini ditambah Al-Qur’an dan Hadits.

Rabu, 20/02/2019 16:25 0

Close