... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Fokus

Unta Ibnu Umar dan Konsesi Lahan Bisnis Para Capres

Foto: Capres Pemilu 2019: Jokowi dan Prabowo.

Ditulis oleh: Toni Syarqi, kolumnis Kiblat.net

KIBLAT.NET – Hari itu Umar bin Khattab meninjau pasar unta. Pandangan Umar tertuju kepada seekor unta milik anaknya, Abdullah. Unta itu lebih gemuk daripada lainnya. Seketika sang anak “diintrograsi,” kongkalikong seperti apa yang telah dilakukan dengan otoritas penggembala unta di situ sehingga untanya lebih gemuk ketimbang yang lain.

Meski Abdullah bisa jelaskan tak ada kongkalikong apapun, Umar tetap khawatir. Posisi sebagai unta milik anak khalifah membuat penggembala memberikan makanan lebih banyak daripada unta lainnya. Karena itu, Umar hanya membolehkan anaknya balik modal saja. Tidak boleh ambil untung.

Kisah seperti ini banyak kita temui dalam biografi pemimpin Islam, terutama pada tiga generasi pertama. Seiring dengan pergantian zaman, karakter pemimpin—lebih tepatnya penguasa—pun berubah. Kisah-kisah seperti unta Abdullah dianggap sekadar dongeng indah untuk dikenang, dan tak mungkin berulang.

Karena itulah, memandang fakta kepemilikan lahan oleh orang-orang yang terlibat dalam Pilpres 2019, kita hanya punya = kacamata kuda. Yang bela Jokowi sibuk kasak-kusuk dari mana dan bagaimana Prabowo bisa beroleh lahan seluas itu—lagaknya Umar yang curiga kepada anaknya. Sementara pro-Prabowo dengan girang menyebar data jumlah tanah yang kuasai kroni-kroni Jokowi, yang ternyata jauh lebih besar.

Kita lupa untuk sekadar terhenyak dan kaget, betapa luas tanah yang sudah dikapling untuk bisnis segelintir kaum kapitalis tersebut. Kalau hal itu dianggap wajar, setidaknya kita lupa untuk terusik, seberapa besar perolehan negara dan rakyat dari pajak konsesi kepemilikan lahan seluas itu.

Kita pun abai terhadap harta rakyat yang menjadi bancakan para kapitalis yang tak pernah puas dari dahaga harta. Harta itu, sebagian digunakan untuk menyulap wajah rakus para pemburu tahta menjadi sosok yang terlihat santun dan bijak, terutama menjelang pileg, pilkada maupun pilpres.

Kita puas berhasil menuduh capres tertentu sebagai pembohong. Namun kita gagal mengaitkan keserakahan penguasaan harta rakyat itu dengan kebohongan demi kebohongan yang terus diproduksi. Padahal, ketamakan harta dan kekuasaan adalah mata rantai yang tak terpisah dari kebohongan.

Riuh-rendahnya suara pendukung masing-masing kubu juga membuat kita hanya terfokus pada potensi kezaliman atas rakyat dalam konsesi penguasaan lahan. Padahal, masih ada mata bisnis lain yang dijalankan tak kalah tamaknya. Misalnya bisnis sawit dan batubara.

Ketamakan demi ketamakan itu, tentu akan menghasilkan shock culture apabila dibandingkan dengan kisah Umar bin Khattab bersama anaknya di atas. Kita tetap bangga dengan peran yang dicontohkan generasi didikan langsung Rasulullah SAW ini. Namun, kita harus tetap sadar di bumi mana saat ini berpijak.

Berharap Jokowi atau Prabowo simsalabim berubah menjadi Umar bin Khattab, tentu akan ditertawakan oleh timses dan orang dekat yang paling tahu siapa sebenarnya mereka. Namun kita boleh saja berharap Prabowo, jika terpilih, bisa menertibkan hak konsesi lahan secara adil dan transparan. Meski ini mirip jargon-jargon kampanye semata.

Harapan yang sama juga berhak kita sematkan ke Jokowi. Semoga ia merasa tertantang untuk mengambil hak penguasaan lahan ke pangkuan negara untuk diolah sejujur-jujurnya demi kemakmuran rakyat.

Apalagi sebagai seorang Muslim, Jokowi harusnya paham bahwa kebajikan yang dilakukan seseorang itu dapat menutup keburukan yang telah dilakukan sebelumnya. Apapun keburukan itu, termasuk (tuduhan) bohong dan ingkar janji.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Opini

Islamisasi Sains, Perlukah?

Islamisasi Sains muncul untuk menjawab problematika zaman sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Sains Islam bukan berarti sains hari ini ditambah Al-Qur’an dan Hadits.

Rabu, 20/02/2019 16:25 0

Indonesia

Fadli Zon: Kami Laporkan Kasus Hoaks Tapi Tidak Diusut

Wakil ketua DPR RI, Fadli Zon menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus ideal dalam menangani kasus hoaks

Rabu, 20/02/2019 15:40 0

Rusia

Cegah Kerugian Tersebar, Rusia Larang Tentaranya Bawa Smartphone

Peraturan baru tersebut membatasi penggunaan smartphone dan tablet.

Rabu, 20/02/2019 14:38 0

Artikel

Pahitnya Kopi dan Kolonialisme di Indonesia

Kopi awalnya dikenal di dunia peradaban Islam. Asal kata kopi, yaitu qahwa, dikenal sebagai minuman yang berasal dari Yaman. Petunjuk tentang keberadaan kopi sudah dikenal dari karya para intelektual Muslim.

Rabu, 20/02/2019 14:21 0

Asia

Dituduh Terlibat Serangan Bom di Kashmir, Pakistan Minta Bukti

Pelaku peledakkan sendiri diidentifikasi berusia 20 tahun. Orang tua pelaku mengatakan anaknya bergabung dengan kelompok militan setelah ia dipukul tentara India tiga tahun lalu.

Rabu, 20/02/2019 10:24 0

Suriah

Pemerintah Darurat: Sel Rezim Assad di Balik Serangan Teror di Idlib

"Penyelidikan awal menunjukkan sidik jari sel-sel penjahat rezim Assad dan asistennya. Serangan ini bertujuan untuk menyebarkan teror dan ketakutan di tengah-tengah warga di wilayah yang dibebaskan," kata pernyataan Pemerintah Darurat.

Rabu, 20/02/2019 09:11 0

Suriah

Artileri Militer Suriah Kembali Hujani Pedesaan Idlib

Militer Suriah mengatakan bahwa serangan artileri dan roket itu diluncurkan “setelah melihat bergerakan oposisi bersenjata di Kafr Zeta di pedaan Hama utara”.

Rabu, 20/02/2019 07:59 0

Indonesia

Mahfud MD Menduga Ada Gerakan Ingin Gagalkan Pemilu

Menurut Mahfud, gerakan ini belum besar namun perlu diwaspadai.

Selasa, 19/02/2019 23:03 0

Indonesia

Ma’ruf Amin: Sandiaga Tak Perlu Sungkan Mendebat Kiai

Kiai Ma'ruf mengapresiasi rasa hormat Sandiaga, namun ia menegaskan bahwa berdebat dengan ulama bukan berarti tak menghormati.

Selasa, 19/02/2019 22:18 0

Indonesia

Larangan Kampanye Libatkan Anak Dinilai Persulit Caleg Perempuan

Ketika aturan diberlakukan secara kaku, justru dapat menghambat pendidikan politik bagi perempuan, bahkan keterwakilan perempuan dalam politik.

Selasa, 19/02/2019 21:59 0

Close