... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Inilah Wilayah Otonomi Bangsamoro Menurut Hasil Resmi KPU Filipina

Foto: Peta wilayah Bangsamoro

KIBLAT.NET – Di Mindanao, Filipina Selatan, telah terbentuk entitas baru Pemerintah Otonomi Bangsamoro atau BARMM (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao) yang wilayah yurisdiksinya meliputi: 5 provinsi (Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, Tawi Tawi); 2 kota besar (Marawi, Lamitan); 116 kota municipal ex-ARMM, ditambah Cotabato City, dan 63 barangay di 6 kota municipal di provinsi North Cotabato sebagai hasil plebisit putaran kedua tanggal 6 Februari 2019.

KPU Filipina (Comelec) pada tanggal 25 Januari mengumumkan Republik Act No. 11054 atau dikenal sebagai Undang-Undang Organik (BOL) bagi terbentuknya BARMM yang telah diratifkasi oleh mayoritas suara pemilih di wilayah ex-ARMM dan Cotabato City dalam plebisit atau referendum putaran pertama pada hari Senin tanggal 21 Januari. Di hari yang sama, Badan Plebisit Nasional bersidang jam 2 siang untuk mengumumkan akan kembali menggelar plebisit putaran II pada tanggal 6 Februari di Lanao del Norte dan North Cotabato.

Pemimpin MILF, Haji Murad Ibrahim, yang dinominasikan sebagai calon kuat Menteri Kepala Pemerintahan Bangsamoro menyampaikan pernyataannya pada hari Senin (11/02), “Sudah jelas, dukungan besar terhadap ratifikasi BOL, dan bergabungnya Cotabato City plus 63 barangay di North Cotabato menunjukkan adanya penerimaan yang sangat jelas, termasuk tingginya optimisme rakyat terhadap Undangg-Undang Organik Bangsamoro dan BARMM.”

“Sekaligus ini memberikan pesan kuat sebagai sebuah tantangan bagi MILF yang akan memimpin pemerintahan (otonomi) nantinya,” kata Murad menambahkan.

Sementara Walikota Cotabato City, Cynthia Guiani-Sayadi, sebelumnya mengumumkan akan melayangkan protes terkait referendum. Ia mengklaim adanya intimidasi dan ancaman di lapangan oleh MILF. Kepada media, Cynthia mengatakan akan mengajukan protes tersebut dalam pekan ini.

Provinsi Sulu yang memilih “No” bagi ratifikasi BOL akan tetap menjadi bagian dari BARMM karena ketentuan hukum menetapkan bahwa ARMM sebagai satu kesatuan wilayah dalam pemungutan suara referendum.

Lanao del Norte dan North Cotabato

Sebanyak 6 kota municipal di Lanao del Norte, yaitu Balo-i, Munai, Nunungan, Pantar, Tagoloan dan Tangcal, sebelumnya diusulkan untuk masuk menjadi bagian dari BARMM. Mayoritas warga di enam kota tersebut setuju dan memilih “Yes” namun tetap gagal bergabung ke wilayah Otonomi Bangsamoro karena mendapat penolakan dari 21 kota municipal lainnya di seluruh provinsi Lanao del Norte. Dalam plebisit sebelumnya tanggal 14 Agustus 2001, keenam kota yang sama juga menyatakan ingin bergabung dengan wilayah ARMM yang diperluas, namun saat itu gagal karena tidak disetujui oleh Kongres Filipina.

BACA JUGA  KH Luthfi Basori Nilai Penolak Muslim United Kelompok Liberal

RA 11054 atau Undang-Undang Organik bagi pembentukan BARMM mensyaratkan adanya kemenangan atau suara mayoritas ganda di internal masing-masing kota sekaligus di seluruh kota selain 6 kota municipal tersebut  di Lanao del Norte.

Di North Cotabato, ada 67 barangay diusulkan bergabung dengan BARMM, 39 di antaranya sudah menyatakan pilihan “Yes” dalam plebisit perluasan ARMM tahun 2001, sementara 28 barangay baru diterima petisi mereka oleh KPU pada bulan Januari lalu. Hasil resmi KPU menyatakan 63 dari 67 barangay di kota-kota municipal seperti Aleosan, Carmen, Kabacan, Midsayap, Pigcawayan, Pikit dan Tulunan yang diusulkan masuk ke wilayah otonomi BARMM menang dengan suara mayoritas “Yes” di masing-masing kota municipal.

Enam kota municipal di Lanao del Norte yang gagal bergabung dengan BARMM berbatasan dengan provinsi Lanao del Sur, sementara 6 municipal di North Cotabato yang akhirnya bergabung dengan BARMM berdekatan dengan provinsi Maguindanao.

Jejak Plebisit: RAGs, ARMM, BARMM

Pemerintah Filipina dan MNLF menandatangani Persetujuan Tripoli pada tanggal 23 Desember 1976 yang memberikan wilayah otonomi di 13 provinsi dan 9 kota di Mindanao dan Palawan. Wilayah otonomi ini meliputi: Basilan, Sulu, Tawi Tawi, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, North Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Davao Del Sur, South Cotabato dan Palawan, termasuk kota-kota dan desa di dalam area tersebut.

Sembilan kota (city) tersebut adalah Zamboanga, Dipolog, Dapitan, Pagadian, Cotabato, Iligan, Marawi, General Santos di Mindanao, dan Puerto Princesa di Palawan.

Tetapi di masa Presiden Ferdinand Marcos yang telah memberlakukan Martial Law (hukum darurat militer) tahun 1972, Marcos menetapkan Undang-Undang Proc 1628 pada bulan Maret 1977 sebagai dasar pembentukan 2 wilayah Pemerintah Otonomi Regional (RAGs) menggantikan 1 wilayah otonomi yang sudah ada. Selanjutnya Marcos menggelar referendum pada tanggal 17 April 1977.

Dengan menggunakan Undang-Undang Proc 1628 ini juga, Marcos membentuk sebuah pemerintahan sementara yang meliputi 13 provinsi, mempersiapkan referendum di wilayah RAGs, dan pemilu untuk menentukan struktur legislatif & aparatur pemerintah di tingkat provinsi. Sebenarnya MNLF pernah menegosiasikan sebuah pemerintahan sementara dalam pertemuan di Tripoli tahun 1976, namun berbeda dengan pemerintahan sementara versi Marcos. Marcos kemudian menunjuk Ali Dimaporo, seorang pimpinan milisi bersenjata, sebagai pimpinan di wilayah RAGs yang akhirnya diresmikan tahun 1979.

MNLF protes keras terhadap keputusan Marcos yang secara sepihak mengumumkan adanya 2 pemerintahan otonomi regional.

BACA JUGA  Khutbah Jumat: Dakwah Santun Ala Para Nabi

Dalam plebisit tahun 1977 itu, 3 dari 13 provinsi yaitu: South Cotabato, Davao del Sur dan Palawan, termasuk 2 dari 9 kota yaitu: General Santos dan Puerto Princesa yang masuk dalam wilayah otonomi menurut Perjanjian Tripoli 1976, menolak bergabung ke dalam RAGs.

Dua belas tahun kemudian pada 1989, plebisit untuk wilayah otonomi yang sama kembali digelar. Kali ini dalam rangka meratifikasi UU No. 6734 atau UU Organik bagi pembentukan ARMM (Autonomous Region in Muslim Mindanao). Dasar plebisit ini adalah Ketetapan Konstitusi tahun 1987 bagi pembentukan ARMM.

Jelang akhir 1970an, MNLF pecah menjadi 3 organisasi baru, yaitu MNLF di bawah Nur Misuari, MNLF Reformasi pimpinan Dimas Pundato, dan MILF yang dipimpin Salamat Hasyim. Pundato bergabung dengan pemerintah ketika Marcos lengser oleh gerakan “people power.” Tetapi MNLF dan MILF memboikot ratifikasi Konstitusi 1987, termasuk plebisit tahun 1989 terkait ARMM. Kedua faksi MNLF dan MILF ini mendesak diimplementasikannya kembali hasil Perjanjian Tripoli tahun 1976 baik secara eksplisit maupun implisit.

Hanya 4 provinsi, yaitu: Sulu, Tawi Tawi, Lanao del Sur dan Maguindanao, tidak termasuk 9 kota yang ikut dalam plebisit ARMM.

Setelah 12 tahun kemudian pada 2001, hanya Marawi yang berjuluk “Islamic City” dan provinsi Basilan (tidak termasuk Isabela City) ikut plebisit dan menyatakan “Yes” bergabung dengan ARMM yang diperluas. Plebisit kali ini dalam rangka meratifikasi UU No. 9054 yang diharapkan menjadi dasar ketetapan “Kesepakatan Damai” yang final tahun 1996 antara Manila dengan MNLF yang memberi peluang bagi perluasan wilayah ARMM.

MNLF kembali melakukan boikot terhadap plebisit ini. Menurut MNLF, UU No. 9054 membuat wewenang & kekuasaan daerah otonomi berkurang dibandingkan dengan UU No. 6734 sebelumnya. Saat itu MILF masih melakukan negosiasi damai dengan pemerintah.

Sejak tahun 2001, ARMM terdiri dari 5 provinsi mayoritas Muslim Moro, yaitu: Lanao del Sur, Maguindanao, Basilan, Sulu dan Tawi Tawi, ditambah Marawi City. Lamitan di Basilan menjadi kota besar kedua di ARMM setelah area itu (Lamitan) berubah menjadi kota pada tahun 2007.

Dalam plebisit tahun 2019 ini, area yang akan menjadi bagian BARMM adalah 5 provinsi, 2 kota, dan 116 kota municipal ex-ARMM, ditambah dengan Cotabato City dan 63 barangay (satuan administratif terkecil setingkat kecamatan) di 6 kota municipal di provinsi North Cotabato.

Sumber: Mindanews
Penerjemah: Yasin Muslim
Redaktur: Ibas Fuadi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Putra Mahkota Saudi Kunjungi Indonesia Pekan Depan

"Dia akan tiba di Indonesia pada 18 Februari dan bertemu Presiden Joko Widodo pada 19 Februari," kata juru bicara kepresidenan, Johann Boudi, kepada AFP pada Kamis (14/02).

Jum'at, 15/02/2019 09:19 0

Indonesia

PAHAM: RUU P-KS Harus Dirombak

PAHAM menilai revisi pasal-pasal tanpa merombak naskah akademik adalah kesia-siaan.

Jum'at, 15/02/2019 08:18 0

Indonesia

TKN Akui Posisi Jokowi Lebih Sulit Saat Debat Kedua Nanti

Status Jokowi sebagai petahana membuat posisinya menjadi lebih sulit ketimbang sang penantang.

Jum'at, 15/02/2019 07:29 0

Khutbah Jum'at

Khutbah Jumat: Beribadah Demi Mendapatkan Materi

Khutbah Jumat: Beribadah Demi Mendapatkan Materi

Jum'at, 15/02/2019 05:45 0

Manhaj

Strategi Politik Firaun

Sama halnya dengan Nabi Musa, Firaun juga menjadi nama yang cukup popular dalam Al-Quran. Bahkan mengalahkan nama Nabi Muhammad SAW. Firaun disebut sebanyak 74 kali dalam al-Quran.

Kamis, 14/02/2019 19:18 1

Indonesia

[Wawancara] Pakar Hukum Pidana: RUU P-KS Rentan Kriminalisasi

melalui RUU P-KS rentan terjadi kriminalisasi

Kamis, 14/02/2019 18:36 0

Indonesia

RUU P-KS Minim Sosialisasi, PAHAM Curiga Ada Agenda Terselubung

"Kalau bahasa kami di dunia aktivis, ini disebut gerakan senyap. Mereka membawa misi besar yang jangan sampai dikonsumsi oleh publik," terang Hilmi.

Kamis, 14/02/2019 18:08 0

Indonesia

Imam Istiqlal: Hati-hati Doktrin Agama dalam Hari Valentine!

"Kalau ada unsur asing, infiltrasi yang bisa merusak moral anak muda kita, ya patut berhati-hati," ujarnya ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (14/02/2019).

Kamis, 14/02/2019 17:24 1

Indonesia

Kenapa RUU P-KS Harus Ditolak? Ini Alasannya Menurut MUI

Alasan penolakan pertama, kata dia, karena RUU P-KS telah menimbulkan stigma buruk bagi yang menolak dan mengkritisinya.

Kamis, 14/02/2019 17:11 0

Suara Pembaca

Sarkoma Kaposi, Monster Mematikan yang Menghantui Pelaku LGBT

LGBT bukan hanya persoalan tentang menyalahi aturan dan bertentangan dengan norma, namun perilaku LGBT juga berbahaya bagi kesehatan.

Kamis, 14/02/2019 16:10 1

Close