... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Komnas Perempuan Setuju Judul RUU P-KS Diubah, Asalkan Substansinya Sama

Foto: Komisioner Komnas Perempuan, Dr. Imam Nahe'i.

KIBLAT.NET, Jakarta – Komisioner Komnas Perempuan, Dr. Imam Nahe’i mengatakan penggunaan diksi ‘kekerasan’ dalam RUU P-KS lebih tepat dari ‘kejahatan’ seksual. Hal itu dia sampaikan dalam diskusi tentang Kontroversi RUU P-KS.

“Kami Komnas Perempuan menilai istilah kekerasan lebih luas daripada istilah kejahatan, karena setiap kejahatan adalah kekerasan, namun tidak setiap kekerasan merupakan kejahatan,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (13/02/2019).

Dia menjelaskan diksi itu menjadi pilihan Komnas Perempuan. Namun, apabila kesepakatan yang dicapai menggunakan istilah ‘kejahatan seksual’, pihaknya menerima. Asalkan tidak menghilangkan substansi yang menjadi ruh dari RUU P-KS.

“Substansinya ada enam yakni acara pidana, 9 dari 15 jenis kekerasan yang dapat dipidana dilihat dari kasus-kasus kekerasan seksual, pencegahan, pemulihan, pemantauan dan ketentuan pidana,” ungkapnya.

Perwakilan tokoh Nahdhatul Ulama di Komnas Perempuan itu juga mengklaim bahwa Komnas telah banyak melakukan kajian terkait kekerasan terhadap perempuan. Bahkan dalam naskah akademiknya melibatkan pemuka agama baik NU, Muhammadiyah, MUI dan pemuka agama lainnya.

“Sehingga RUU ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama di Indonesia. Karena itu, saya meminta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menolak secara keseluruhan rancangan undang-undang tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS) Dr. Henri Shalahuddin, MA menyayangkan penggunaan kata-kata yang manipulatif dalam RUU P-KS. Seperti dalam kalimat “kekerasan dalam perlindungan terkait seksualitas”.

BACA JUGA  Wagub Sumbar: Ada Warga Minang di Wamena yang Pura-pura Mati Supaya Selamat

“Kenapa tidak kejahatan? Kalau dalam KBBI tentu ada perbedaan yang sangat mendasar. Kekerasan dan kejahatan, kalau kekerasan dalam KBBI adalah pemaksaan, dan ini yang dimaksud pengusung RUU P-KS ini,” jelasnya.

Henri memandang bahwa perlindungan kekerasan seksual itu perlindungan hanya untuk kaum rentan, dalam artian kaum rentan versi para pengusung RUU.

“Ini yang perlu dipertanyakan lagi, jadi kaum rentan itu ujung-ujungnya kaum minoritas dalam perilaku seksualitas, seperti gay, lesbi, dan seterusnya itu,” ungkap Henri.

Reporter: Hafidz Syarif
Editor: M. Rudy

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Video Kajian

Ust. Muhajirin, Lc: Bagaimana Menjaga Shalat dan Shalat Wustha?

KIBLAT.NET – Ust. Muhajirin, Lc: Bagaimana Menjaga Shalat dan Shalat Wustha? Pengajian ibu-ibu bersama Ustadz Muhajirin,...

Kamis, 14/02/2019 13:42 0

Analisis

Sama-sama Dukung Assad, Benarkah Hubungan Rusia-Iran di Suriah Mesra?

Dalam wawancara eksklusif dengan CNN pada 25 Januari, Sergey Ryabkov, wakil menteri luar negeri Rusia, menolak hubungan antara negaranya dan Iran sebagai sebuah aliansi.

Kamis, 14/02/2019 12:17 0

Video News

Drs. H. M Iqbal Ramzi Ungkap Proses Perjalanan RUU P-KS

KIBLAT.NET, Jakarta – Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) menjadi sorotan banyak pihak karena...

Kamis, 14/02/2019 11:30 0

Opini

Beratnya Amanah yang Dipikul Pemimpin

Setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Semakin besar amanah, semakin berat pertanggungjawabannya.

Kamis, 14/02/2019 11:20 0

Irak

Sepeninggal ISIS, Milisi Syiah Iraq Keruk Jutaan Dolar dari Besi Sisa Perang

"Saat ini, kami membeli antara $ 150 dan $ 160," katanya

Kamis, 14/02/2019 10:55 0

Afghanistan

Taliban Minta Putra Haqqani Dibebaskan Sebelum Perundingan Berlanjut

Para pemimpin Taliban Afghanistan menyerukan pembebasan segera Anas Haqqani agar bisa ikut ambil bagian dalam pembicaraan damai.

Kamis, 14/02/2019 10:49 0

Afrika

Lagi, AS Luncurkan Serangan Udara di Libya

Kekuatan politik di Libya diperselisihkan oleh dua pemerintah: Pemerintah Rekonsiliasi Nasional yang didukung oleh internasional dan berpusat di Tripoli, dan Pemerintah Paralel di timur yang didukung oleh parlemen terpilih.

Kamis, 14/02/2019 10:04 0

Prancis

Prancis Terapkan UU Anti-Terorisme, 7 Masjid Ditutup

Serangkaian pencapaian ini, kata Kemendagri Prancis, diraih setelah UU Anti-Terorisme berlaku.

Kamis, 14/02/2019 09:40 0

Iran

Bom Hantam Rombongan Tentara Garda Revolusi Iran, 27 Tewas

Kelompok perlawanan Sunni Iran, Jaisyul Adl, bertanggung jawab atas serangan ini.

Kamis, 14/02/2019 08:56 0

Afghanistan

Delegasi Taliban Akan Temui PM Pakistan Imran Khan

Mujahid menambahkan bahwa negosiasi ini tidak membatalkan putaran pembicaraan yang sudah disepakati pada 25 Februari di Qatar. Pembicaraan di Qatar akan berjalan sebagaimana yang direncanakan.

Kamis, 14/02/2019 08:08 0

Close