Komnas Perempuan Setuju Judul RUU P-KS Diubah, Asalkan Substansinya Sama

KIBLAT.NET, Jakarta – Komisioner Komnas Perempuan, Dr. Imam Nahe’i mengatakan penggunaan diksi ‘kekerasan’ dalam RUU P-KS lebih tepat dari ‘kejahatan’ seksual. Hal itu dia sampaikan dalam diskusi tentang Kontroversi RUU P-KS.

“Kami Komnas Perempuan menilai istilah kekerasan lebih luas daripada istilah kejahatan, karena setiap kejahatan adalah kekerasan, namun tidak setiap kekerasan merupakan kejahatan,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (13/02/2019).

Dia menjelaskan diksi itu menjadi pilihan Komnas Perempuan. Namun, apabila kesepakatan yang dicapai menggunakan istilah ‘kejahatan seksual’, pihaknya menerima. Asalkan tidak menghilangkan substansi yang menjadi ruh dari RUU P-KS.

“Substansinya ada enam yakni acara pidana, 9 dari 15 jenis kekerasan yang dapat dipidana dilihat dari kasus-kasus kekerasan seksual, pencegahan, pemulihan, pemantauan dan ketentuan pidana,” ungkapnya.

Perwakilan tokoh Nahdhatul Ulama di Komnas Perempuan itu juga mengklaim bahwa Komnas telah banyak melakukan kajian terkait kekerasan terhadap perempuan. Bahkan dalam naskah akademiknya melibatkan pemuka agama baik NU, Muhammadiyah, MUI dan pemuka agama lainnya.

“Sehingga RUU ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama di Indonesia. Karena itu, saya meminta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menolak secara keseluruhan rancangan undang-undang tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS) Dr. Henri Shalahuddin, MA menyayangkan penggunaan kata-kata yang manipulatif dalam RUU P-KS. Seperti dalam kalimat “kekerasan dalam perlindungan terkait seksualitas”.

BACA JUGA  Slamet Maarif: Reuni 212 Tahun Ini Ditunda

“Kenapa tidak kejahatan? Kalau dalam KBBI tentu ada perbedaan yang sangat mendasar. Kekerasan dan kejahatan, kalau kekerasan dalam KBBI adalah pemaksaan, dan ini yang dimaksud pengusung RUU P-KS ini,” jelasnya.

Henri memandang bahwa perlindungan kekerasan seksual itu perlindungan hanya untuk kaum rentan, dalam artian kaum rentan versi para pengusung RUU.

“Ini yang perlu dipertanyakan lagi, jadi kaum rentan itu ujung-ujungnya kaum minoritas dalam perilaku seksualitas, seperti gay, lesbi, dan seterusnya itu,” ungkap Henri.

Reporter: Hafidz Syarif
Editor: M. Rudy

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat