... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Teken MLA dengan Swiss, Pemerintah Diminta Transparan

Foto: Menkumham, Yasonna Laoly menandatangani MLA (sumber: KBRI Bern)

KIBLAT.NET, Jakarta – Pemerintah Indonesia yang diwakili Menkumham, Yasona Laoly menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Swiss. Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal ini antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.

Menanggapi hal itu, LBH Street Lawyer meminta pemerintah trasparan. Sebab, masyarakat ingin melihat apakah ini MLA atau hanya nota kesepahaman biasa.

“Kita ingin melihat apa isi MLA dengan Swiss, apakah benar MLA atau hanya MoU biasa. Saat ini belum bisa diakses di internet, tidak seperti MLA era presiden sebelumnya,” ujar anggota LBH Street Lawyer, Kamil Pasha melalui sambungan telepon, Senin (11/02/2019).

Kamil menegaskan bahwa transparansi MLA antara Indonesia dan Swiss ini sangat penting. Sebab, dengan transparansi, masyarakat, akademisi, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya bisa menilai dan mengkaji apakah benar itu MLA atau bukan.

“Dan jika benar MLA apakah sudah sesuai dengan Model Treaty dari PBB maupun sudah seauai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan negara Swiss,” ujarnya.

Saat ini pun masyarakat tidak tau apa saja kewenangan penegak hukum di Indonesia dan penegak hukum di Swiss yang diatur di dalam MLA ini. Karena menurut pemberitaan media, sebut Kamil, di dalam MLA ini nantinya dapat mengembalikan harta yang dihasilkan dari tindak pidana di Indonesia yang disimpan maupun ditanam di Swiss.

BACA JUGA  Kerja Sama Indonesia-Cina, Mendag Bahas Hambatan Ekspor

“Jadi jika hanya gembar-gembor saja dan suatu ketika terjadi kasus riil, ternyata hartanya tidak bisa dikembalikan karena ternyata belum MLA, hanya MOU biasa. Sehingga kami ingin melihat dulu apa kesepakatan dengan Swiss ini. Karenanya kami minta salinannya ke Kemenkumham Indonesia,” ujarnya.

Kamil menjelaskan, MLA adalah Bantuan Hukum Timbal Balik. Ia mencontohkan, jika ada MLA antara Indonesia dan Swiss, maka kedua belah pihak membuat perjanjian adanya bantuan hukum timbal balik, baik antara Indonesia untuk Swiss, maupun sebaliknya.

Sebelumnya, Indonesia telah menyetujui MLA dengan Republik Rakyat China (RRC), Hongkong, Korea, dan Australia dan beberapa negara lain. Perjanjian dengan keempat negara tersebut dapat diakses bebas oleh masyarakat di internet. Sedangkan untuk MLA dengan Swiss di era Jokowi, Kamil menyebutkan saat ini belum tersedia.

Reporter: Muhammad Jundi
Editor: Izhar Zulfikar

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Rusia

Rusia Sebut Pejuang di Idlib Persiapkan Rencana Serangan Besar

Zakharova mengindikasikan serangan yang berkelanjutan dari pejuang Haiah Tahrir Syam (HTS) terhadap pasukan Suriah di provinsi Idlib.

Senin, 11/02/2019 17:20 0

Suara Pembaca

UU ITE, Senjata Mematikan Rezim Represif

Setelah berhasil memproduksi senjata yang mematikan, rezim ini pun tak segan-segan menggunakan senjatanya untuk meneguhkan kekuasaannya.

Senin, 11/02/2019 16:21 0

Philipina

Referendum II: Kalah di Lanao del Norte, MILF Menang Besar di North Cotabato

Susunan para anggota Pemerintah Transisi Bangsamoro (BTA: Bangsamoro Transition Authority) yang akan mengelola wilayah otonomi BARMM hingga pemilu tahun 2022 direncanakan akan ditetapkan dalam pekan ini.

Senin, 11/02/2019 14:07 0

Afghanistan

Petinggi Pentagon Tiba-tiba Temui Presiden Afghanistan

Kunjungan Shanahan bukan dalam rangka melanjutkan perundingan besar antara pejabat AS dan Taliban bulan lalu.

Senin, 11/02/2019 13:15 0

Palestina

Israel Tangkap Warga Gaza yang Seberangi Perbatasan

Menurut statistik resmi, jumlah tahanan Palestina yang mendekam di balik jeruji mencapai 6.000, termasuk 270 anak-anak dan 52 wanita.

Senin, 11/02/2019 12:42 0

Philipina

Referendum II: Lanao del Norte Menolak Bergabung dengan Otonomi Bangsamoro

Merujuk pasal-pasal dalam BOL (Undang-Undang Organik Bangsamoro) bahwa unit induk di provinsi Lanao del Norte memiliki hak suara yang menentukan.

Senin, 11/02/2019 11:06 0

Suriah

Persatukan Pemerintahan Sipil di Idlib, Konferensi Umum Revolusi Suriah Digelar

Seluruh pelaku revolusi, tokoh dan pemimpin masyarakat diundang. Mereka diajak duduk membahas pembentukan pemerintahan bersatu melalui Dewan Syura di wilayah utara.

Senin, 11/02/2019 11:04 0

Turki

Turki Desak Cina Tutup Kamp-kamp Konsentrasi Cuci Otak Muslim Uighur

"Bukan lagi rahasia bahwa lebih dari satu juta warga Uighur yang menjadi sasaran penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pencucian otak secara politik di kamp-kamp dan penjara konsentrasi,” kata Aksawi.

Senin, 11/02/2019 08:40 0

Afghanistan

Presiden Ghani Tawari Taliban Kantor di Afghanistan

Taliban menolak dengan tegas. Bahkan, hal itu dianggap upaya merusak perdamaian

Senin, 11/02/2019 08:07 0

China

Cina Paksa Muslim Uighur Makan Babi dan Minum Khomer di Tahun Baru Imlek

Pihak berwenang mengancam menangkap warga muslim dan memindahkannya ke kamp konsentrasi jika menolak menghadiri perayaan Imlek.

Senin, 11/02/2019 07:13 0

Close