... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Pakar Hukum Pidana: Ajaran Agama Saja Dikriminalisasi Rezim, Apalagi Ahmad Dhani

Foto: Pakar Hukum Pidana, Abdul Chair Ramadhan

KIBLAT.NET, Jakarta – Pakar Hukum Pidana, Abdul Chair Ramadhan mengatakan bahwa ajaran agama Islam dikriminalisasi oleh rezim Jokowi. Menurutnya, ajaran agama Islam tersebut adalah khilafah.

“Ajaran agama saja sekarang dikriminalisasi. Khilafah misalnya, (dikriminalisasi dengan) keluarnya Perppu ormas,” kata Abdul Chair saat menjadi pembicara di Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta pada Rabu (06/02/2019).

Chair melanjutkan, Khilafah merupakan ajaran dan perintah agama Islam. Menurutnya, khilafah ditolak karena disamakan dengan paham Komunis tidak benar. Sebab, khilafah adalah perintah agama.

“Khilafah itu adalah perintah agama, perintah Rosul, sangat jelas. Alaikum bissunati wa sunna khulafaur rosyidina al-mahdiyyina mim ba’dihim ba’di,” tuturnya.

“Ini tidak benar, kalau ajaran agama saja dikriminalisasi apalagi Ahmad Dhani, apalagi Buni Yani dan lain sebagainya,” lanjut Abdul Chair.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI tersebut pun juga mengutip Ayat yang memerintahkan umat islam untuk menaati Allah, Rasul dan pemimpin.

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rosul dan pemimpin diantara kamu. Dengan demikian sepanjang pemimpin itu taat kepada Allah, taat kepada Rosul kita wajib sami’na wa ato’na,”ujarnya.

Reporter: Qoid
Editor: Izhar Zulfikar

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Khutbah Jum'at

Khutbah Jumat: Tiga Golongan yang Dimurkai Allah

Khutbah Jumat: Tiga Golongan yang Dimurkai Allah

Kamis, 07/02/2019 16:38 0

Afghanistan

Konferensi Moskow Tekankan Pentingya Penghapusan Para Komandan Taliban dari Daftar Hitam

Untuk itu, menghapus nama para pemimpin Taliban dari daftar hitam internasional merupakan hal yang sangat mendesak.

Kamis, 07/02/2019 15:30 0

Artikel

Perdebatan Politik di Media Sosial, Kita Dapat Apa Sih?

Proses memasyarakatkan politik seharusnya bergerak secara simultan dengan upaya mencerdaskan kehidupan rakyat. Dalam artian, rakyat dibangun rasionalitasnya menentukan untuk apa hak politiknya digunakan.

Kamis, 07/02/2019 14:57 0

Philipina

Putaran Kedua Referendum Bangsamoro Selesai Meski Terjadi Pemboman

Menurut Direktur Jenderal Polisi Nasional Oscar Albayalde, tiga ledakan terjadi di Lanao del Norte pada malam plebisit. Tidak ada yang dilaporkan terluka dalam insiden itu.

Kamis, 07/02/2019 13:59 0

Afghanistan

Perundingan Moskow Sepakati 9 Poin Penting tentang Afghanistan

Setelah pertemuan di Moskow, perundingan berikutnya akan digelar di ibukota Qatar, Doha sesegera mungkin. Adapun sembilan poin deklarasi adalah sebagai berikut:

Kamis, 07/02/2019 12:11 0

Artikel

Laporan Syamina: Perang Kesabaran di Afghanistan

Triliunan dollar pajak rakyat Amerika dihabiskan untuk mengebom, merampas, dan menyiksa rakyat Afghanistan. Triliunan dollar lainnya harus dikeluarkan untuk merawat para vetaran yang terluka.

Kamis, 07/02/2019 10:08 0

Suriah

Hak Layanan Medis Diabaikan, Warga Palestina Kembali Tewas di Penjara Israel

meninggalnya Baroud menyebabkan ketegangan di seluruh penjara Israel yang menjadi fokus penahanan warga Palestina. Para tahanan marah dan memintah penjajah bertanggung jawab.

Kamis, 07/02/2019 09:39 0

Afghanistan

Taliban Sampaikan Pandangan Politik kepada Para Politikus Afghanistan

Penting untuk menyetujui pembentukan pemerintahan Islam independen yang komprehensif di Afghanistan sebagai ganti sistem agen asing saat ini.

Kamis, 07/02/2019 07:19 0

Suara Pembaca

Hari Pers Nasional; Meneguhkan Integritas Insan Pers Indonesia

Pers yang didaulat sebagai pilar keempat demokrasi harus mampu menyuguhkan setiap kebenaran kepada khalayak ramai.

Kamis, 07/02/2019 07:17 0

Timur Tengah

Otoritas UEA Tangkap Pria Inggris Karena Pakai Jersey Timnas Qatar

Di Uni Emirat Arab, menunjukkan simpati untuk Qatar dianggap melanggar hukum, dengan hukuman penjara hingga 15 tahun.

Rabu, 06/02/2019 16:20 0

Close