Jazuli Juwaini Jelaskan Kesalahan Definisi Kekerasan Seksual dalam RUU P-KS

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Keadlian Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini mengkritisi definisi kekerasan sekual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Ia menerangkan bahwa definisi kekerasan seksual pada Pasal 1 huruf a. Pasal tersebut berbunyi, setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang.

“Dan menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik,” katanya kepada Kiblat.net melalui siaran pers yang diterima Kiblat.net pada Kamis (07/01/2019).

Menurutnya, definisi tersebut tidak fokus dan melebar ke permasalahan di luar tindak kejahatan seksual. Misalnya  pernikahan, kontrasepsi, dan aborsi.

Dalam definisi ini, ia menilai tidak ada batasan mengenai istilah “merendahkan”. Padahal kata tersebut
cenderung subyektif atau relatif. “Sehingga berpotensi disalahgunakan, dan tidak memperhitungkan resiko korban dapat kehilangan nyawanya oleh tindakan kejahatan seksual,” paparnya.

Ia juga berpendapat bahwa memasukkan unsur “hasrat seksual” yang luas yang dapat berimplikasi pada sikap permisif
terhadap perilaku seksual yang menyimpang. Selain itu, istilah “relasi kuasa” dapat disalah-pahami dengan “relasi suami-istri”.

“Sehingga berpotensi menimbulkan polemik dalam kehidupan berumah-tangga,” tuturnya.

Fraksi PKS, kata dia, telah mengusulkan penggunaan istilah Kejahatan Seksual untuk menggantikan istilah “kekerasan seksual”. Sebab, kata “kejahatan” menggambarkan unsur kesalahan dan derajat tindak pidana yang lebih tegas sehingga dapat mempermudah dalam perumusan delik dan pemenuhan unsur-unsur pidana dalam pembuktian.

BACA JUGA  Pemerintah Sweeping Poster HRS di Medsos, Pakar: Dasarnya Harus Jelas

“Dan istilah kejahatan seksual juga sudah digunakan dalam peraturan lain seperti pada UU Perlindungan Anak. Istilah ‘Kejahatan Seksual’ lebih memenuhi kriteria ‘darurat kejahatan seksual’ yang sedang terjadi di masyarakat,” paparnya.

Terakhir, ia menyebutkan definisi kejahatan seksual yang diusulkan PKS adalah setiap perbuatan terhadap tubuh dan fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang. Yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam
keadaan bebas.

“Yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, bahkan kehilangan nyawa,” pungkasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat