... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Suara Pembaca

Hari Pers Nasional; Meneguhkan Integritas Insan Pers Indonesia

Foto: Ilustrasi pers.

Penulis: Cahya Wahyuning Ilahi (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Malang)

Tanggal 9 Februari nanti, Surabaya dinobatkan sebagai tuan rumah bagi peringatan Hari Pers Nasional. Duta besar dari 25 negara bersiap hadir untuk memeriahkan agenda tahunan tersebut. Meski sebenarnya di balik suka cita itu tersimpan pula rasa kecewa terhadap pemerintah atas pemberian remisi bagi Susrama, pembunuh seorang jurnalis Jawa Pos Radar Bali tahun 2009 silam.

Berbagai argumen yang dilontarkan pemerintah tidak menyurutkan protes massa khususnya dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di berbagai kota di Indonesia. Mereka tetap mencari keadilan bagi kasus-kasus serupa yang tidak ada tindakan konkret dari pemerintah dalam menanganinya.

Berkaca dari masalah yang menimpa pers Indonesia akhir-akhir ini, sejatinya yang diharapkan sama dengan masyarakat. Adanya keadilan bagi seluruh warga negara apapun profesinya. Namun dengan adanya kejanggalan putusan hukum atas napi Susrama, seperti menjadi bumerang bagi pers Indonesia sendiri. Bagaimana tidak, saat ini media massa mainstream terkesan cenderung hanya berpihak kepada penguasa dan kurang peduli terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat. Sebagaimana agenda reuni akbar 212 Desember lalu, hanya sebagian kecil media yang meliput dan mempublikasikannya. Momen penting sebagai wujud persatuan kaum Muslim tersebut kurang begitu diapresiasi oleh sebagian besar media massa, apalagi jika harus menjadikannya headline news. Inilah yang menjadi salah satu alasan masyarakat terutama umat Islam kecewa dengan aktivitas pers hari ini.

Pers yang didaulat sebagai pilar keempat demokrasi harus mampu menyuguhkan setiap kebenaran kepada khalayak ramai. Baik kebenaran itu muncul dari masyarakat sendiri ataupun pihak pemerintah. Terlebih tahun ini adalah tahun politik yang tentu sepak terjang media massa tidak akan luput dari pemberitaan masing-masing paslon presiden. Berita-berita hoaks yang bertebaran di tengah masyarakat wajib menjadi musuh utama pers yang harus dituntaskan. Sehingga masyarakat bisa menilai secara objektif setiap berita yang didapat, tidak serta-merta mengaruskan opini tanpa tahu kebenarannya.

BACA JUGA  Ajak Orang Golput Bisa Dipidana?

Contoh lainnya adalah kemunculan Tabloid Indonesia Barokah yang berpotensi memecah belah persatuan di tengah masyarakat. Seharusnya pers mampu bergerak cepat memberantas media-media yang meresahkan dengan kabar yang belum jelas kebenarannya meskipun pada akhirnya terdapat klarifikasi dari Dewan Pers bahwasanya Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik saat tabloid tersebut sudah banyak beredar.

Sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh untuk mendiskreditkan satu kelompok yang diklaim bersalah. Apalagi saat ini pers juga melaju dengan pemberitaan yang beredar di sosial media. Tentu hal tersebut menuntut mereka agar lebih tanggap memaparkan berita secara objektif terjadi pada saat itu untuk ditimbang dengan cerdas oleh khalayak.

Sebagaimana kata mutiara Jenderal Soedirman, “Kebebasan berarti bebas melakukan semua kebaikan, bukan bebas lepas melakukan semua kejahatan tanpa boleh diadili”. Jika dikaitkan dengan kebebasan pers, maka selayaknya memang hanya kepada kebenaran lah pers berpihak. Mampu memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berani mengungkap kebenaran yang juga menjadi hak rakyat meskipun nyawa menjadi taruhan.

Oleh sebab itu, agenda besar tanggal 9 Februari nanti seyogyanya menjadi refleksi bagi pers Indonesia agar mampu menunjukkan kembali integritasnya di tengah masyarakat. Peran dan fungsi pers sebagai lembaga yang mengakomodir informasi bagi masyarakat akan optimal jika negara juga mampu memberdayakan dengan baik.

Tidak akan muncul istilah opini yang memihak kecuali kepada kebenaran saja. Kemunculan berita-berita picisan ataupun hoaks akan mampu dihindari, apalagi opini yang malah menyudutkan kaum muslimin seperti saat ini.

BACA JUGA  Ajak Orang Golput Bisa Dipidana?

Demi kepentingan politik, marwah dan kemuliaan kaum muslimin dipertaruhkan. Logis jika mereka mulai memblokade beberapa media mainstream karena ketidakpercayaan terhadap berita yang dimuat.

Jika melihat pada sejarah Islam dulu, negara memiliki dua departemen yang mengatur masalah penyebaran informasi. Pertama, departemen yang bertugas mengurus informasi yang berhubungan dengan negara. Misalnya masalah kemiliteran, industri militer, hubungan internasional, dan sejenis itu. Informasi sejenis ini tidak boleh dimuat di media resmi negara maupun swasta sebelum diajukan kepada departemen tersebut. Kedua, departemen yang khusus mengurus informasi jenis lain. Media resmi negara tidak memerlukan izin untuk penyebaran informasi semacam itu.

Keberadaan departemen-departemen tersebut tentunya tidak terlepas dari pilar-pilar pengokohnya, yaitu ketakwaan individu, pengontrolan masyarakat termasuk atas penyebaran berita yang merusak, dan peran negara yang secara massif menyaring informasi yang bertujuan untuk dakwah Islam.

Perundang-undangan yang dibentuk dalam penyebaran informasi disesuaikan dengan hukum syariah. Upaya tersebut demi menjalankan kewajiban negara yaitu melayani kemaslahatan Islam dan umat. Selain itu juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang kuat terikat pada syariat Islam dan menyebarkan kebaikan. Sehingga tidak terdapat celah bagi pemikiran-pemikiran atau berita yang berdampak negatif atau bahkan menyesatkan umat.

Andai hal semacam itu bisa dicontoh oleh negara kita, niscaya akan menjadi baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur.

 

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Mantan Menkumham: Kasus Novel Potensi Turunkan Elektabilitas Jokowi

Amir mengkritisi sikap Jokowi yang enggan turut andil dalam penyelesaian kasus yang menimpa Novel dengan alasan tak mau mencampuri proses hukum.

Kamis, 07/02/2019 05:25 0

Indonesia

HRS Center: RUU P-KS Tak Sesuai dengan Ajaran Islam

Merujuk isi pada RUU P-KS, bisa saja nantinya ada suami yang mengajak istrinya berhubungan, lalu istrinya merasa terpaksa kemudian melaporkan suaminya karena dianggap telah melakukan kekerasan seksual.

Rabu, 06/02/2019 16:50 0

Timur Tengah

Otoritas UEA Tangkap Pria Inggris Karena Pakai Jersey Timnas Qatar

Di Uni Emirat Arab, menunjukkan simpati untuk Qatar dianggap melanggar hukum, dengan hukuman penjara hingga 15 tahun.

Rabu, 06/02/2019 16:20 0

Rusia

Ratusan Teror Ancaman Bom Landa Moskow, 50 Ribu Orang Dievakuasi

Gelombang ancaman palsu bom Rusia telah melanda beberapa hari terakhir, mendorong evakuasi pusat perbelanjaan, sekolah dan gedung pemerinta di seluruh negeri.

Rabu, 06/02/2019 15:45 0

Indonesia

Dikenal Sebagai Oposan, Rocky Gerung Malah Dukung Caleg PDIP

Warganet pun terkejut dengan hal tersebut.

Rabu, 06/02/2019 15:37 0

Indonesia

Romo Syafii Tegaskan Polisi Sudah Tidak Promoter

Romo Syafii juga menyinggung soal perilaku polisi yang terkadang malah menjadi juru kampanye.

Rabu, 06/02/2019 15:21 0

Indonesia

Pengakuan Warga Indonesia di Xinjiang: Pemeriksaan Ketat, Saya Dikuntit Polisi

"Ini bukan hanya pelaporan. Hanya untuk mengunjungi dan melihat lokasi sangat sulit," katanya di Twitter pada 29 Januari 2019.

Rabu, 06/02/2019 15:18 0

Indonesia

Komisi III DPR: Banyaknya OTT Bukan Indikator Keberhasilan KPK

Menurut pria yang biasa dipanggil Romo ini, banyaknya OTT justru menunjukan kegagalan KPK dalam menurunkan keinginan orang untuk korupsi.

Rabu, 06/02/2019 14:52 0

Indonesia

Soal RUU P-KS, Nasyiatul Aisyiyah Minta Pemerintah Tidak Grusa-grusu

Perlu sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum sebuah kebijakan disahkan.

Rabu, 06/02/2019 14:26 0

Indonesia

Lawyer Guru Honorer: Presiden Baru Tahu Gaji Guru Honorer 300 Ribu, Apa Dia Hanya Nge-Vlog?

Ketidaktahuan Jokowi akan kondisi guru honorer dinilai tidak masuk akal.

Rabu, 06/02/2019 14:05 0

Close