... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Referendum Bangsamoro, Antara Peluang dan Pengulangan Kesalahan Masa Lalu

Foto: Referendum Bangsamoro

KIBLAT.NET – “Jika pemerintah Filipina tetap bersikeras tidak mau mengakui atau memberikan jalan bagi keinginan rakyat Bangsamoro untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri… jika kami tidak bisa mencapainya sekarang di era kami saat ini, maka konfrontasi perang akan terus menerus berlangsung antara dua pihak (yaitu) rakyat Bangsamoro dan pemerintah Filipina.” (Syaikh Salamat Hasyim, pendiri gerakan perlawanan Islam Moro/MILF)

Jejak Awal MILF

Melihat perkembangan dan dinamika perjuangan Muslim Moro di era modern tidak terlepas dari perjalanan panjang MILF sebagai gerakan perlawanan terbesar di Filipina selatan, beserta founding father sekaligus pemimpin pertama gerakan, Syaikh Salamat Hasyim. Titik api perjuangan bermula di era Presiden ke-10 Filipina, Ferdinand Marcos, yang memerintah dengan tangan besi sejak tahun 1965 hingga lengser pada tahun 1986. Di masa pemerintahannya, Marcos beberapa kali dalam periode yang berbeda memberlakukan Hukum Darurat Militer (Martial Law), termasuk di wilayah selatan untuk menekan gerakan kemerdekaan Muslim Moro.

Bangsa Moro sendiri merupakan sebuah entitas yang terdiri dari beberapa sub-etnis penduduk Muslim, dan mayoritas menempati pulau Mindanao, kepulauan Sulu dan Tawi-Tawi, dan Palawan. Namun akibat kebijakan kependudukan Marcos yang memindahkan secara besar-besaran penduduk utara ke selatan membuat demografi Mindanao berubah drastis. Muslim Moro pun tidak lagi mayoritas di pulau terbesar kedua Filipina itu, dan sebagian besar populasi mereka terkonsentrasi di wilayah barat Mindanao.

Tahun 1972, MNLF (Front Pembebasan Nasional Moro) terbentuk sebagai wadah perjuangan Muslim Moro melawan kebijakan represif rezim Marcos. Organisasi pimpinan Nur Misuari ini bertujuan memisahkan diri dari Filipina dan membentuk negara merdeka bagi bangsa Muslim Moro. Perjuangan bersenjata mereka selama dua dekade berujung pada negosiasi damai MNLF dengan pemerintah Manila dengan hasil kesepakatan wilayah otonomi ARMM pada tahun 1996.

Setelah lima tahun berdiri, sejumlah besar elemen memisahkan diri dari organisasi induk, MNLF, dan membentuk organisasi baru MILF pada tahun 1977 yang dideklarasikan oleh Syaikh Salamat Hasyim. Meski memiliki tujuan perjuangan yang sama bagi kemerdekaan Bangsamoro, MILF dianggap lebih religius dan berhaluan Islam. Hal itu mendorong organisasi baru pimpinan Salamat Hasyim ini berkembang semakin kuat dan lebih besar dari MNLF. Sejak awal berdiri hingga Salamat Hasyim wafat pada tahun 2003, MILF terus bertempur dan konsisten dengan perjuangan bersenjata memimpin Bangsamoro merebut kembali hak-hak mereka sebagai sebuah bangsa dengan visi Islam untuk menentukan nasib sendiri.

Dalam satu pernyataannya yang terkenal, Salamat Hasyim menegaskan, “Jika pemerintah Filipina tetap bersikeras tidak mau mengakui atau memberikan jalan bagi keinginan rakyat Bangsamoro untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri…, jika kami tidak bisa mencapainya sekarang di era kami saat ini, maka konfrontasi perang akan terus menerus berlangsung antara dua pihak (yaitu) rakyat Bangsamoro dan pemerintah Filipina.” Puncaknya terjadi pada peristiwa All Out War tahun 2000 di kamp Abu Bakar, sebuah perang dan pertempuran konvensional yang melibatkan ribuan pejuang-pejuang MILF melawan “sundalo” pasukan militer pemerintah Filipina dari berbagai matra dan satuan. Ini merupakan perang terbesar di Filipina sejak beberapa dekade hingga tahun 2000 di era Presiden Joseph Estrada.

Di era Salamat Hasyim, MILF menitikberatkan perjuangan pada 3 aspek utama: militer, politik, dan internal; yang tercermin dalam struktur Central Comitte. Selain membangun dan mengerahkan kekuatan militer, Salamat Hasyim juga mengirim delegasi untuk melakukan upaya perundingan damai secara berkala dengan Manila, namun tetap dalam kerangka perjuangan untuk merdeka dengan visi Islam dan menentukan nasib sendiri di wilayah yang berdaulat sebagaimana ia tegaskan di berbagai kesempatan.

Referendum Titik Balik Perjuangan Bersenjata

Salamat Hasyim wafat pada tahun 2003, dan posisinya digantikan oleh deputi bidang militer/Chief of Staff al-Hajj Murad Ebrahim. Sementara posisi Murad Ebrahim digantikan oleh Abdul Aziz Mimbantas. Awal Mei 2012, Abdul Aziz Mimbantas menyusul wafat, sehingga elit pimpinan MILF yang berlatarbelakang ulama praktis sudah tidak ada lagi. Pasca kematian Salamat Hasyim dan Mimbantas, sayap politik MILF diduga menguat dan mendominasi arah kebijakan, termasuk Murad Ebrahim, meskipun puluhan tahun memimpin sayap militer (BIAF) pun bermanuver secara politik. Puncaknya ketika Murad Ebrahim bertemu dengan Duterte di Malacanang untuk sebuah kesepakatan wilayah otonomi bagi Bangsamoro seperti yang tertuang dalam BOL.

BACA JUGA  Para Diplomat Taliban Eks Guantanamo

Setelah lebih dari setengah abad berjuang angkat senjata, sekitar 3 juta warga yang tinggal di sejumlah wilayah mayoritas Muslim di Filipina Selatan memberikan suara dalam referendum untuk membentuk sebuah entitas politik baru, yaitu Bangsamoro di bagian barat pulau Mindanao. Di kertas suara tertulis pertanyaan dalam bahasa Tagalog dan Arab: “Apakah anda ingin UU 11054 yang juga dikenal sebagai UU Otonomi Daerah Islam Bangsamoro diterapkan?” Uniknya, jawaban diberikan dalam bahasa Inggris “Yes” or “No”, bukan dalam bahasa Tagalog maupun Arab.

Referendum yang sangat krusial ini akhirnya terwujud setelah enam tahun terjadi negosiasi alot antara pemerintah Filipina dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) sejak 7 Oktober 2012 di era Presiden Benigno Aquino III, dan enam bulan setelah presiden baru Rodrigo Duterte menandatangani Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) pada tanggal 26 Juli 2018 yang sebelumnya bernama BBL.

Sejak awal diperkirakan apabila hasil referendum menyatakan setuju, maka entitas politik baru yang diusulkan tersebut akan menggantikan status Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM), wilayah otonomi dengan cakupan wilayah dan wewenang lebih kecil. ARMM ini merupakan warisan negosiasi damai antara Manila dengan MNLF pada tahun 1996 mengakhiri 24 tahun perjuangan bersenjata gerakan itu menuntut kemerdekaan yang menghasilkan kesepakatan otonomi politik secara terbatas yang didominasi oleh kelompok sub-etnis Tausug.

ARMM Eksperimen Gagal

ARMM dianggap eksperimen yang gagal, ditambah kesalahan dalam tata kelola pemerintahan dan suburnya korupsi di mana-mana, menyebabkan sejumlah wilayah mayoritas Muslim lainnya yang berada di luar etnis Tausug menjadi tidak terjangkau pengelolaan pemerintahannya. Namun demikian, saat ini kedua pihak pemerintah Manila dan MILF, sama-sama berharap entitas baru (BARMM) ini nantinya akan lebih inklusif, lebih memiliki daya tahan, dan lebih kompeten dalam tata pemerintahan daripada “entitas” pendahulunya, ARMM.

Tahap pertama plebisit atau referendum telah digelar pada hari Senin tanggal 21 Januari lalu untuk wilayah ARMM. Dan hasilnya sebanyak 85 persen pemilih menjawab “Ya” untuk pembentukan wilayah otonomi baru, entitas Bangsamoro. Selanjutnya tahap kedua akan digelar pekan depan tanggal 6 Februari untuk beberapa daerah lain apakah ingin bergabung dengan entitas politik baru “Bangsamoro” tersebut atau tidak. Maka sebelum 150 hari ke depan otonomi sudah harus berlaku, dan hasil referendum itu pun harus disahkan parlemen Filipina.

Wilayah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM) yang ada saat ini meliputi kawasan provinsi Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Tawi Tawi, kota Marawi dan Lamitan. Berdasarkan undang-undang baru (BOL) yang diratifikasi wilayah itu akan diperluas ke Cotabato City, provinsi Lanao del Norte (kecuali Iligan City), dan sebagian provinsi North Cotabato.

Meskipun dijaga ketat oleh 20.000 aparat personil tentara dan polisi, secara umum referendum berlangsung aman dan lancar, dan dianggap kredibel oleh para pengamat internasional. Terjadi 2 insiden sepekan setelah plebisit yaitu peledakan sebuah katedral di kota Jolo provinsi Sulu saat kebaktian rutin hari Ahad (27/01/2019) menewaskan 30 orang termasuk 7 tentara. Dua hari kemudian sebuah masjid di kota Zamboanga dilempari bom menewaskan 2 orang yang sedang berada di dalamnya.

Faktor Duterte

Sebagai Presiden Filipina pertama yang berasal dari Mindanao, Duterte menempatkan rencana pembentukan entitas Bangsamoro sebagai isu sentral di tubuh pemerintahannya. Berbeda dengan para pendahulu maupun teman sejawatnya, Duterte mendedikasikan karir dan sumber daya politiknya untuk memastikan bahwa para elit politisi Filipina yang didominasi orang-orang Kristen mau menerima Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) yang sempat mangkrak di Kongres Filipina selama beberapa tahun.

Perundingan damai Moro kembali mendapatkan momentum ketika Rodrigo Duterte mulai berkuasa sebagai presiden pada tahun 2016. Selama kampanye pilpres, Duterte berjanji untuk mengakhiri konflik di wilayah selatan negara itu. Pada tahun 2017, MILF menyerahkan rancangan BOL menggantikan BBL yang telah disepakati dengan presiden sebelumnya namun mangkrak di Kongres. Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2018, Duterte menandatangani BOL dan menyerahkan undang-undang itu kepada pemimpin MILF al-Hajj Murad Ebrahim dalam satu upacara yang diadakan di Istana Malacanang. Dalam seremonial bersejarah itu Duterte mengatakan bahwa konflik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berakhir.

BACA JUGA  Milisi Asing Syiah di Suriah: Didoktrin Iran, Jadi Ancaman di Masa Depan

Survei menunjukkan bahwa delapan dari sepuluh warga Muslim Filipina mendukung pembentukan entitas otonomi Muslim yang baru, namun dari seluruh jumlah penduduk Filipina secara keseluruhan hanya sepertiga yang menerima rencana tersebut.

Kolonialisme Imperialisme Spanyol dan Amerika

Selama berabad-abad, Muslim Moro mengalami diskriminasi dan marjinalisasi secara sistematis di bawah kekuasaan Filipina yang mayoritas Katolik. Hal itu akibat pengaruh yang masih kuat penjajah Spanyol yang dikenal sangat kejam dengan stereotip dan kebijakan anti-Muslim. Muslim Moro digambarkan penjajah Spanyol sebagai “orang lain”, tidak berperadaban, dan tidak berjiwa Filipino.

Kebebasan umat Islam di wilayah itu kembali dirampas oleh penjajah Amerika Serikat pada tahun 1898 ketika Spanyol yang telah menduduki Filipina sejak abad ke-16 hengkang meninggalkan negara itu. Orang-orang Bangsamoro yang sudah dirampas kebebasannya selama pendudukan AS juga menghadapi kesulitan setelah wilayah mereka secara sepihak diserahterimakan kepada Filipina pada 1946. Karena masih memiliki kebanggaan terhadap sejarah, agama, dan tradisi budaya, Muslim Moro terus berjuang melawan kekuasaan dan pengaruh pemerintah nasional Filipina yang mayoritas Kristen.

Duterte yang Populis dan Kontroversial

Rodrigo Duterte yang sebelumnya pernah menjabat sebagai walikota Davao selama 22 tahun ini akhirnya menang pemilu dan menjadi presiden Filipina yang ke-16. Dalam satu orasi di depan publik, Duterte membuat kontroversi dengan mengaku Islam dan mengucapkan sejumlah istilah spesifik seperti: “Insya Allah; I believe in one God, Allah; dan Allah Akbar.” Tidak kalah kontroversial, Duterte membuat pernyataan satire yang menyinggung agama Katolik dengan menyebut beberapa nama Santo (orang suci dalam teologi Katolik) dan disusul terakhir ia menyebut “Santo Rodrigo” yang dinisbahkan kepada dirinya sendiri. Ungkapan satire ini memicu gelak tawa hadirin yang menyebabkan keprihatinan otoritas gereja.

Dalam sebuah orasi politiknya, Duterte yang secara resmi penganut Kristen ini menjadikan perdamaian di Mindanao sebagai jargon dan isu sentral janji kampanye. Ia mengatakan: “Jika saya menjadi presiden, jika Allah memberikan RahmatNya sebelum saya meninggal (dunia), sejak saya tua, saya akan tinggalkan kepada kalian Mindanao yang pemerintahannya dikelola secara damai.” Bahkan ia menyatakan dirinya sebagai presiden orang Moro, yang akan bekerja maksimal untuk mengoreksi “ketidakadilan sejarah” yang dialamatkan kepada pemerintah Filipina.

Di tahun kedua pemerintahannya, Duterte mencoba membujuk dan meyakinkan para anggota parlemen Filipina untuk meloloskan BOL yang nantinya akan memberikan legitimasi otonomi politik maupun sosio-kultural ke sejumlah provinsi mayoritas Muslim di negara itu. Dalam konteks ini, termasuk membentuk lembaga-lembaga peradilan berbasis Syariah. Yang tidak kalah penting, ia telah memastikan bahwa berbagai sumber daya yang cukup, termasuk 20 persen pendapatan nasional, dialokasikan untuk membantu pembangunan institusi dan proses transisi politik.

Efek Politik dan Ekonomi

Setelah KPU Filipina mengumumkan hasil referendum yang dimenangkan suara pendukung otonomi, para elit Bangsamoro akan menikmati fiskal otonomi yang jumlahnya signifikan. Ke depan, wilayah otonomi Bangsamoro hanya akan menyerahkan 20 persen pendapatan, dibanding 40 persen bagi provinsi lain, ke pemerintah pusat yang tetap memiliki kewenangan dan fungsi kontrol mata uang dan penegakan hukum.

Untuk itu para pemimpin MILF serius ingin mengadopsi sistem atau tata kelola pemerintahan modern dengan menyekolahkan kader-kader terbaik mereka ke perguruan tinggi bidang administrasi publik. Harapannya, pemerintah otonomi Bangsamoro nantinya tidak akan mengulangi kesalahan pendahulu mereka di ARMM, termasuk akan melibatkan peran serta berbagai etnis secara lebih inklusif, dengan jangkauan wilayah yang lebih luas, dan mengelola wilayah otonomi mayoritas Muslim secara lebih kompeten.

Baca halaman selanjutnya: Potensi Ancaman dan Masalah ke...

Halaman Selanjutnya 1 2
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Manhaj

Zaman Jahiliyah, Ketika Wahyu Tidak Mengatur Kehidupan Manusia

Sebelum diutusnya Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam, kehidupan manusia sangat hancur. Itulah zaman Jahiliyah, di mana manusia sangat jauh dari kemajuan peradaban. Bukan materi dan intelektual yang tidak mengalami kemajuan, namun jauhnya manusia dari akhlak mulia.

Senin, 04/02/2019 11:31 0

Philipina

Referendum Bangsamoro 2019, Akankah Jadi yang Terakhir?

Dalam jangka waktu sekitar 40 tahun, Mindanao telah melakukan empat plebisit terkait Bangsamoro.

Senin, 04/02/2019 11:25 0

Turki

AS-Turki Dikabarkan Sepakati Poin-poin Zona Penyangga di Suriah

Poin-poin yang disepakati tersebut sebagai berikut:

Senin, 04/02/2019 10:23 0

Afghanistan

Taliban Akan Temui Para Pemimpin Oposisi Afghanistan di Moskow

"Pertemuan itu adalah cara untuk memperkuat upaya perdamaian yang dipimpin AS," kata Mohammad Nur seraya menggambarkan bahwa langkah itu sangat penting untuk perdamaian Afghanistan.

Senin, 04/02/2019 08:47 0

Qatar

Qatar Donasi $2 Juta Kepada White Helmets

Langkah Doha ini bersamaan dengan upaya Negara-negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Bashar Assad. Uni Emirat Arab (UEA) dan Yordania Negara Arab paling awal melakukan upaya tersebut.

Senin, 04/02/2019 07:26 0

Mesir

Mesir Undang Dua Faksi Besar Pejuang Palestina, Ada Apa?

Hubungan antara Hamas dan Otoritas Nasional Palestina memburuk bulan lalu ketika Abbas memerintahkan bawahannya untuk meninggalkan posisi mereka di perbatasan Rafah dengan Mesir.

Senin, 04/02/2019 06:35 0

Artikel

Lika-liku Politik Nahdlatul Ulama

Sebagian orang menuduh Nahdlatul Ulama bersahabat dengan PKI. Bahkan menjuluki Rais ‘Am NU, K.H. Wahab Hasbullah sebagai ‘Ulama Nasakom.’

Senin, 04/02/2019 00:24 0

Info Event

Pengen Lulus Kuliah Tapi Juga Hafal Al-Quran? Kuy Gabung di MTM Zaid bin Tsabit

PENGEN LULUS SARJANA? TAPI JUGA PENGEN HAFAL AL-QURAN? Gabung aja bareng kita di Markaz Tahfidz...

Ahad, 03/02/2019 22:29 0

Artikel

Antara Feminisme, Ibu, dan Wanita Indonesia

Feminisme di Indonesia hingga hari ini masih terkesan ahistoris dan akultural.

Ahad, 03/02/2019 20:16 0

Indonesia

Dua Pegawainya Dianiaya Saat Bertugas, KPK Lapor ke Polda Metro Jaya

Pegawai KPK dianiaya saat bertugas hingga mengalami retak pada hidung dan luka sobekan pada wajah

Ahad, 03/02/2019 18:33 0

Close