... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Referendum Bangsamoro 2019, Akankah Jadi yang Terakhir?

Foto: Bangsamoro.

KIBLAT.NET – Dalam jangka waktu sekitar 40 tahun, Mindanao telah melakukan empat plebisit terkait Bangsamoro. Para pemangku kepentingan untuk proses perdamaian di selatan Filipina berharap plebisit pada 21 Januari 2019 yang berlanjut 6 Februari ini akan menjadi yang terakhir. Meskipun banyak analis mengatakan bahwa jalan tersebut masih panjang.

Plebisit untuk Hukum Organik Bangsamoro (BOL) bukan yang pertama sejak terjadi perlawanan Bangsamoro pada 1970-an. Plebisit pertama untuk otonomi Moro diberikan pada masa Ferdinand Marcos setelah penandatanganan Perjanjian Tripoli pada 23 Desember 1976.

Saat itu, pemimpin Libya Muammar Gaddafi menengahi Perjanjian Tripoli antara pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF).

Salah satu tujuan dari perjanjian ini untuk mengelompokkan sembilan kota di selatan dan 13 provinsi ke dalam entitas geografis mandiri yang dipimpin oleh pemerintah otonom.

Di antara para penyusun Perjanjian Tripoli dari Pemetintah adalah mantan anggota kongres Maguindanao, Simeon Datumanong dan kongres Meranao, Lininding Pangandaman. Pangandaman adalah duta besar untuk Arab Saudi, yang akan menjabat sebagai gubernur Wilayah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM) dari tahun 1993 hingga 1996.

Plebisit itu menghasilkan pembentukan Pemerintahan Otonomi Daerah di Daerah 9 dan 12.

Ada plebisit lain pada tahun 1989 untuk ratifikasi piagam pertama ARMM, di bawah Undang-Undang Republik 6734. Wilayah Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu dan Tawi-Tawi dikelompokkan sebagai komponen-provinsi ARMM.

Zacaria Candao, penasihat pendiri MNLF Nur Misuari selama penyusunan Perjanjian Tripoli, menjadi gubernur regional ARMM terpilih pertama, yang bekerja dari tahun 1990 hingga 1993.

RA 6734 diubah melalui plebisit lain pada akhir 2001 menjadi RA 9054. Dari sini, wilayah Basilan dan Kota Marawi dimasukkan ke dalam wilayah inti ARMM. Jadi, plebisit untuk ratifikasi BOL di bawah RA 11054 pada 21 Januari adalah yang keempat sejak 1970-an.

Hubungan diplomatik pemerintah dengan kelompok perlawanan selatan dimulai dengan pembicaraan MNLF pada tahun 1972 yang berakhir dengan penandatanganan gencatan senjata terakhir pada 2 September 1996. Atas perjanjian ini, Misuari dijadikan pucuk pimpinan pemerintahan ARMM.

Misuari terpilih sebagai gubernur ARMM tiga hari setelah dia dan pemerintahan presiden saat itu Fidel Ramos memalsukan kesepakatan perdamaian final.

Pembukaan perdamaian antara pemerintah nasional dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF), pecahan MNLF pada awal 1980-an, dimulai pada 7 Januari 1997. Waktunya hampir tiga bulan setelah Misuari dan pemerintahan Ramos membentuk pakta perdamaian.

MILF didirikan oleh Ustadz Salamat Hashim, lulusan teologi Islam di Universitas Al-Azzhar di Kairo, Mesir. Dia dan Misuari ikut mendirikan MNLF tetapi berpisah karena tidak sepakat dalam mengambil jalan perlawanan.

Hashim mendirikan MILF pada awal 1980-an. Dia meninggal karena penyakit kardiovaskular di kota Butig di Lanao del Sur pada tahun 2003.

Kepemimpinan Hashim untuk komite pusat MILF diambil alih oleh Hadji Murad Ebrahim, yang saat itu menjadi pemimpin Angkatan Bersenjata Islam Bangsamoro.

Pembicaraan damai pemerintah dan MILF dimulai pada 7 Januari 1997, yang diakhiri dengan penyusunan Perjanjian Komprehensif tentang Bangsamoro (CAB) pada 27 Maret 2014.

Proses perdamaian pemerintah-MILF melewati empat presiden; Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo dan Benigno Aquino III.

Memorandum Kesepakatan tentang Domain Leluhur (MOA-AD) antara Pemerintah dan MILF dibentuk pertama pada bulan Juli 2008. Namun Mahkamah Agung menyatakan inkonstitusional beberapa minggu kemudian.

BOL, diratifikasi oleh plebisit 21 Januari, didasarkan pada dua perjanjian antara pemerintah dan MILF. Yaitu Perjanjian Kerangka Kerja 2012 tentang Bangsamoro dan CAB pada 2014.

Pembicaraan antara pemerintahan Aquino dan MILF mencapai Undang-Undang Dasar Bangsamoro (BBL), yang ditangguhkan setelah insiden Mamasapano pada Januari 2015.

Setelah pemilihan Presiden Duterte pada tahun 2016, Filipina dan MILF merevisi BBL melalui Komisi Transisi Bangsamoro, yang terdiri dari perwakilan dari kelompok pemberontak dan pemerintah nasional.

Duterte menggiring BBL baru melalui Dewan Perwakilan Rakyat dengan bantuan anggota parlemen di ARMM, di antaranya dua perwakilan kongres Maguindanao, Sandra Sema dan Sajid Mangudadatu, daftar partai anak Mindanao, Amihilda Sangcopan dan Tawi-Tawi Rep. Ruby Sahali.

BBL baru saat ini berubah menjadi BOL atau RA 11054. RUU itu telah disetujui oleh komite bikameral Kongres pada bulan Juli 2018.

BOL sekarang akan menggantikan ARMM yang berusia 29 tahun dengan Daerah Otonomi Bangsamoro yang diperluas di Muslim Mindanao (BARMM) yang dipimpin oleh MILF.

Sumber: Philstar
Redaktur: Ibas Fuadi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Artikel

Lika-liku Politik Nahdlatul Ulama

Sebagian orang menuduh Nahdlatul Ulama bersahabat dengan PKI. Bahkan menjuluki Rais ‘Am NU, K.H. Wahab Hasbullah sebagai ‘Ulama Nasakom.’

Senin, 04/02/2019 00:24 0

Info Event

Pengen Lulus Kuliah Tapi Juga Hafal Al-Quran? Kuy Gabung di MTM Zaid bin Tsabit

PENGEN LULUS SARJANA? TAPI JUGA PENGEN HAFAL AL-QURAN? Gabung aja bareng kita di Markaz Tahfidz...

Ahad, 03/02/2019 22:29 0

Artikel

Antara Feminisme, Ibu, dan Wanita Indonesia

Feminisme di Indonesia hingga hari ini masih terkesan ahistoris dan akultural.

Ahad, 03/02/2019 20:16 0

Indonesia

Dua Pegawainya Dianiaya Saat Bertugas, KPK Lapor ke Polda Metro Jaya

Pegawai KPK dianiaya saat bertugas hingga mengalami retak pada hidung dan luka sobekan pada wajah

Ahad, 03/02/2019 18:33 0

Indonesia

Faktor Cina, Pemerintah Indonesia Dinilai Berbeda Sikapi Rohingya dan Uighur

Diakui, banyak negara yang cenderung tidak mau mengkritisi Cina, berbeda dengan Myanmar. Hal itu menurut Heru karena Cina mempunyai posisi yang berbeda di dunia internasional.

Ahad, 03/02/2019 12:46 0

Indonesia

Dipertanyakan, Kenapa Aksi Kekerasan di Papua Tak Disebut Terorisme

Penyebutan KKB di Papua, sebut Heru, juga karena pengambil kebijakan khawatir jika disebut teroris, maka akan benar-benar lepas dari Indonesia. Sehingga di Papua masih disebut sebagai KKB.

Ahad, 03/02/2019 09:38 0

Indonesia

ONECARE Beri Bantuan ke Muhammad, Bocah Tiga Tahun Penderita Gizi Buruk di Pesisir Pandeglang

Bocah berumur 3 tahun tersebut telah menderita gizi buruk semenjak tahun lalu.

Ahad, 03/02/2019 00:15 0

Indonesia

PAHAM: Muslim Uighur Tak Dibela Barat karena Islam

bahkan pemberitaan pun di dunia internasional, pembelaan media barat terhadap Uighur tidak ada.

Sabtu, 02/02/2019 21:35 0

Profil

Muhammad bin Wasi’, Teladan dalam Kezuhudan dan Jihad

Pukulan tentara Allah itu mengenai kepala musuh hingga terbelah menjadi dua bagian. Sedangkan pukulan pedang musuh hanya mengenai topi baja yang dia kenakan di kepalanya, hingga dia tidak bisa melepaskannya.

Sabtu, 02/02/2019 20:58 0

Indonesia

ONECARE Kembali Salurkan Bantuan untuk Korban Tsunami Selat Sunda

NECARE dan sejumlah NGO menyalurkan bantuan ke masyarakat terdampak tsunami di desa Caringin, Pandeglang.

Sabtu, 02/02/2019 18:47 0

Close